batampos – Dinamika pasar kerja di Batam pada awal tahun 2026 menunjukkan tantangan yang masih perlu mendapat perhatian. Data Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam mencatat, sepanjang Januari hingga Maret 2026 terdapat 6.163 pencari kerja, sementara yang berhasil terserap bekerja sebanyak 2.474 orang.

Angka ini menggambarkan bahwa peluang kerja tetap tersedia, namun proses penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya mengimbangi jumlah pencari kerja yang masuk ke pasar kerja.

Kepala Disnaker Batam, Yudi Suprapto, menyampaikan bahwa kondisi tersebut masih sejalan dengan tren tahun sebelumnya.

Sepanjang 2025, jumlah pencari kerja tercatat mencapai 29.710 orang, dengan penempatan tenaga kerja sebanyak 14.832 orang.

Baca Juga: Kondisi Jalan Bagan Memprihatinkan, Dijejali Ceceran Tanah dan Gelap

“Polanya relatif sama. Jumlah pencari kerja masih lebih besar dibandingkan yang terserap. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan industri,” ujarnya.

Sementara itu, pada triwulan pertama 2026, tingkat serapan tenaga kerja berada di kisaran 40 persen. Angka ini menunjukkan adanya ruang yang masih dapat dioptimalkan, baik dari sisi kesiapan tenaga kerja maupun kebutuhan perusahaan.

Di sisi lain, peluang kerja di Batam dinilai tetap terbuka. Sepanjang 2025, tersedia 18.528 lowongan kerja dari berbagai sektor, seperti manufaktur, galangan kapal, elektronik, hingga jasa.

Yudi menambahkan, tantangan utama saat ini bukan semata pada jumlah lowongan, tetapi pada kualitas dan kesiapan tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan industri yang semakin spesifik.

Baca Juga: Sidang Etik Berlangsung hingga Malam, Fakta Penganiayaan Bripda Natanael Mulai Terungkap

“Perusahaan saat ini cenderung lebih selektif. Selain pendidikan formal, keterampilan dan kesiapan kerja menjadi pertimbangan utama,” jelasnya.

Batam sendiri masih menjadi salah satu daerah tujuan pencari kerja, didorong oleh aktivitas industri dan jasa yang terus berkembang. Kondisi ini turut memengaruhi tingginya jumlah pencari kerja setiap tahunnya.

Untuk itu, Disnaker terus mendorong peningkatan kompetensi melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi, agar pencari kerja memiliki daya saing yang lebih baik di tengah persaingan yang semakin ketat.(*)

Artikel Pencari Kerja di Batam 6.163 Orang, Terserap 2.474 Orang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Polda Kepulauan Riau menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap empat personel berpangkat Bripda yang diduga terlibat dalam kasus kekerasan. Dalam sidang yang berlangsung sejak pagi hingga malam hari, Jumat (17/4/), keempatnya dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Nona Pricillia Ohei, mengatakan sidang digelar di Ruang Sidang Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kepri mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai.

“Sidang kode etik ini dilaksanakan terhadap empat terduga pelanggar, yakni Bripda Arrouna Sihombing, Bripda Asrul Prasetya, Bripda Guntur Sakti Pamukas, dan Bripda Muhammad Al-Farizi,” ujarnya.

Baca Juga: Dituntut Dipecat! 4 Polisi Terlibat Penganiayaan Bripda Natanael Terancam PTDH

Ia menambahkan, sebelum sidang dimulai, Polri menyampaikan duka cita dan keprihatinan atas peristiwa yang terjadi serta mendoakan korban.

Sidang dipimpin Ketua Komisi Kombes Eddwi Kurniayanto selaku Kabid Propam Polda Kepri, dengan Wakil Ketua Kombes Suyono dan anggota AKBP Ike Krisnadian. Dalam persidangan, sebanyak enam saksi fakta dan satu saksi ahli dihadirkan untuk menguatkan pembuktian.

Kabid Propam Polda Kepri, Kombes Pol Edwi Turnianto, menjelaskan bahwa putusan diambil berdasarkan fakta-fakta persidangan, termasuk keterangan para saksi dan ahli.

“Dari fakta persidangan, keempatnya terbukti sebagai pelanggar. Ada yang melakukan atas perintah, ada juga yang dengan kesadaran sendiri,” tegasnya.

Baca Juga: Dari Berdiri hingga Tumbang: Detik-Detik Penganiayaan Bripda Natanael Terkuak di Sidang

Menurut dia, pelanggaran yang dilakukan tergolong berat karena melibatkan tindakan kekerasan, sehingga memenuhi unsur pelanggaran sumpah jabatan dan kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

“Berdasarkan hasil sidang komisi, kami memutuskan sanksi PTDH terhadap keempat pelanggar,” tambahnya.

Meski demikian, dari empat personel tersebut, hanya Bripda Arrauna Sihombing yang menyatakan menerima putusan. Sementara tiga lainnya, yakni Bripda Asrul Prasetya, Bripda Guntur Sakti Pamukas, dan Bripda Muhammad Al-Farizi, menyatakan keberatan dan akan menempuh upaya banding.

“Mereka diberikan hak untuk mengajukan banding dalam waktu tiga hari, dengan penyampaian memori banding paling lambat 21 hari,” jelasnya.

Sementara itu, terkait proses hukum pidana, keempatnya telah diserahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri setelah masa penempatan khusus (patsus) berakhir.

Polda Kepri menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan anggota, terutama yang mencederai kepercayaan masyarakat dan institusi Polri. (*)

Artikel Empat Bripda Dipecat! Terbukti Lakukan Kekerasan, Langsung PTDH pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Warga kawasan Bagan, Kecamatan Seibeduk, mengeluhkan kondisi jalan yang dinilai semakin memprihatinkan. Jalan dijejali ceceran tanah dan debu akibat aktivitas truk pengangkut tanah. Selain itu, lampu penerangan jalan umum (PJU) yang tidak berfungsi.

Salah seorang warga, Amri, mengatakan kondisi tersebut sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari.

“Kalau siang saja sudah berdebu, apalagi malam. Jalan gelap, debu beterbangan, ini sangat mengganggu pengendara,” ujarnya, Jumat (17/4).

Menurutnya, situasi diperparah dengan maraknya truk pengangkut tanah yang melintas, khususnya pada malam hari. Truk-truk tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak menggunakan penutup, sehingga tanah berjatuhan di sepanjang jalan.

“Truk lewat kencang, muatannya tidak ditutup. Tanah berceceran di jalan, ini sangat berbahaya,” katanya.

Amri juga mengungkapkan bahwa kondisi jalan yang sebelumnya mulus kini mulai mengalami penurunan kualitas akibat aktivitas kendaraan berat tersebut.

“Dulu jalan ini bagus, kalau terus dibiarkan, lama-lama pasti rusak dan bergelombang karena sering dilintasi truk,” tambahnya.

Sementara Kapolsek Seibeduk, Iptu Alex Yasral, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan warga dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.

“Kami akan menyampaikan keluhan ini ke pihak terkait agar segera mendapat perhatian, termasuk perbaikan penerangan jalan,” ujarnya. (*)

Artikel Kondisi Jalan Bagan Memprihatinkan, Dijejali Ceceran Tanah dan Gelap pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sidang kode etik terhadap empat anggota Ditsamapta Polda Kepri yang diduga terlibat dalam penganiayaan hingga menewaskan Bripda Natanael Simanungkalit, memasuki babak krusial. Dalam sidang yang berlangsung hingga Jumat (17/4) 21.40 WIB, para terduga pelanggar dituntut Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Tuntutan tersebut dibacakan setelah majelis komisi etik mendengar keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan terhadap empat terduga pelaku, masing-masing AS yang diduga sebagai pelaku utama, serta AP, MA, dan YA.

Dalam persidangan, penuntut menilai perbuatan keempatnya tergolong berat karena berujung pada meninggalnya korban. Atas dasar itu, keempatnya dinilai layak dijatuhi sanksi terberat berupa pemecatan dari institusi Polri.

Baca Juga: Dari Berdiri hingga Tumbang: Detik-Detik Penganiayaan Bripda Natanael Terkuak di Sidang

Namun, tuntutan tersebut langsung mendapat penolakan dari pihak pendamping terduga pelanggar. Dalam pembelaannya, mereka meminta agar sanksi yang dijatuhkan tidak berupa PTDH, melainkan demosi.

Pendamping mengusulkan agar AS dijatuhi sanksi demosi selama 10 tahun, sementara tiga rekannya, AP, MA, dan YA, masing-masing didemosi selama lima tahun.

“Tuntutan PTDH untuk semuanya, namun dalam pembelaan pendamping meminta demosi. Menurut kami, pembelaan itu tetap menjadi bagian dari proses sidang,” ujar kuasa hukum keluarga korban, Sudirman Situmeang.

Baca Juga: Bripda Natanael Simanungkalit, Dikenal Sosok yang Pendiam dan Anak Rumahan

Usai mendengar pembelaan, majelis komisi etik yang dipimpin Kabid Propam Polda Kepri Kombes Eddwi Kurniayanto bersama anggota komisi Kombes Suyono dan AKBP Ike Krisnandian, memutuskan menunda sidang untuk melakukan musyawarah sebelum menjatuhkan putusan.

Sebelumnya, dalam jalannya persidangan terungkap fakta bahwa dugaan penganiayaan dilakukan secara bergantian. Dari keterangan saksi, pelaku utama diduga memerintahkan junior korban untuk melakukan pemukulan hingga korban terjatuh.

Sidang etik ini menjadi perhatian luas publik, mengingat kasus tersebut melibatkan sesama anggota kepolisian dan berujung pada hilangnya nyawa.

Polda Kepri menegaskan proses sidang dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Hasil putusan komisi etik nantinya akan menjadi dasar penentuan sanksi terhadap keempat terduga pelanggar. (*)

Artikel Dituntut Dipecat! 4 Polisi Terlibat Penganiayaan Bripda Natanael Terancam PTDH pertama kali tampil pada Metropolis.