batampos – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sekjen Kemenkumham) RI mengumumkan seleksi terbuka untuk jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi yang dapat diikuti oleh pegawai negeri sipil pusat maupun daerah, prajurit TNI, serta anggota Polri.

“Pendaftar harus memenuhi sejumlah persyaratan umum dan khusus,” Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (28/7).

Pengumuman seleksi tersebut ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham dengan Nomor SEK-KP.03.03-573, dan dapat dilihat pada laman https://kemenkumham.go.id .
Untuk persyaratan umum meliputi rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik, pengalaman jabatan dalam bidang tugas terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama tujuh tahun serta sehat jasmani dan rohani.

Kemudian semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir, tidak dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, dan telah menyerahkan LHKPN jabatan terakhir.

“Adapun persyaratan khusus mengatur tentang kualifikasi pendidikan, pangkat, dan usia sebagaimana tertuang dalam pengumuman tersebut,” kata Andap.

Seleksi terbuka dilakukan dalam enam tahapan yang dimulai dengan pengumuman sekaligus pembukaan pendaftaran seleksi pada 27 Juli 2022. Tahapan pendaftaran tersebut akan dibuka hingga 10 Agustus 2022.

Tahapan berikutnya yaitu pengumuman seleksi administrasi, seleksi kompetensi bidang, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan ditutup dengan tahapan wawancara.

Menurutnya, seleksi tersebut merupakan kesempatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pemajuan layanan keimigrasian.

“Ambil kesempatan ini. Gunakan kemampuan untuk pemajuan pelayanan keimigrasian sekaligus sebagai pengembangan karir,” ujarnya.

Setiap perkembangan seleksi terbuka dapat diakses pada laman https://pansel.kemenkumham.go.id. Peserta juga diminta aktif mengikuti perkembangan seleksi untuk mencegah kegagalan akibat faktor kelalaian sendiri.

“Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar,” ujar dia. (*)

Reporter: Antara

batampos – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sekjen Kemenkumham) RI mengumumkan seleksi terbuka untuk jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi yang dapat diikuti oleh pegawai negeri sipil pusat maupun daerah, prajurit TNI, serta anggota Polri.

“Pendaftar harus memenuhi sejumlah persyaratan umum dan khusus,” Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (28/7).

Pengumuman seleksi tersebut ditandatangani langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham dengan Nomor SEK-KP.03.03-573, dan dapat dilihat pada laman https://kemenkumham.go.id .
Untuk persyaratan umum meliputi rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik, pengalaman jabatan dalam bidang tugas terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama tujuh tahun serta sehat jasmani dan rohani.

Kemudian semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir, tidak dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak sedang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, dan telah menyerahkan LHKPN jabatan terakhir.

“Adapun persyaratan khusus mengatur tentang kualifikasi pendidikan, pangkat, dan usia sebagaimana tertuang dalam pengumuman tersebut,” kata Andap.

Seleksi terbuka dilakukan dalam enam tahapan yang dimulai dengan pengumuman sekaligus pembukaan pendaftaran seleksi pada 27 Juli 2022. Tahapan pendaftaran tersebut akan dibuka hingga 10 Agustus 2022.

Tahapan berikutnya yaitu pengumuman seleksi administrasi, seleksi kompetensi bidang, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan ditutup dengan tahapan wawancara.

Menurutnya, seleksi tersebut merupakan kesempatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pemajuan layanan keimigrasian.

“Ambil kesempatan ini. Gunakan kemampuan untuk pemajuan pelayanan keimigrasian sekaligus sebagai pengembangan karir,” ujarnya.

Setiap perkembangan seleksi terbuka dapat diakses pada laman https://pansel.kemenkumham.go.id. Peserta juga diminta aktif mengikuti perkembangan seleksi untuk mencegah kegagalan akibat faktor kelalaian sendiri.

“Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar,” ujar dia. (*)

Reporter: Antara

batampos – Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Ketua Liga Parlementer Jepang-Indonesia (Japan-Indonesia Parliamentary Friendship League) Nikai Toshihiro di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang, Rabu.

Berdasarkan keterangan resmi keduanya membahas peran Jepang dan Indonesia di kancah internasional pada tahun depan.

“Presiden menjelaskan kerja sama yang sudah lama dan mengangkat isu terkait dengan tahun depan Indonesia akan memegang Keketuaan ASEAN dan Jepang memegang Keketuaan G7,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya selepas pertemuan. Rabu malam (27/7).

Airlangga menjelaskan bahwa pada tahun 2023, Indonesia dan Jepang akan memperingati 65 tahun hubungan diplomasi dan 50 tahun hubungan ASEAN-Jepang.

Pertemuan ASEAN-Jepang tahun depan juga direncanakan akan dilakukan di Jepang dan pada saat itu akan dihasilkan visi 50 tahun ke depan ASEAN dan Jepang.

“Tentunya dengan keketuaan Bapak Presiden Jokowi, kepentingan untuk ekonomi ke depan dan kerja sama strategis ke depan menjadi penting,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, visi tersebut sesuai dengan yang didukung oleh mantan Perdana Menteri Shinzo Abe bahwa Jepang adalah kemitraan strategis Indonesia.

Selanjutnya Menko Perekonomian mengatakan Presiden RI Joko Widodo meminta agar investasi lanjutan Pelabuhan Patimban, Jawa Barat, senilai Rp9,5 triliun dapat didorong untuk diteruskan.

“Tadi disebut terkait pengembangan Pelabuhan Patimban, di mana tahap pertama investasinya dengan loan JICA sebesar Rp14 triliun, dan ini (Presiden) minta didorong untuk investasi lanjutan sebesar Rp9,5 triliun,” kata Airlangga.

Pernyataan Airlangga itu terkait pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan sejumlah CEO perusahaan Jepang, di sela kunjungan kenegaraan di Tokyo, Jepang, Rabu.

Menurut Airlangga, Presiden juga mendorong dilakukannya tahap persiapan pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Patimban, yang akan dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol sepanjang 14,11 km dan melalui pinjaman sepanjang 22,94 km.

Dalam pertemuan dengan para CEO perusahaan Jepang, Presiden juga menyampaikan terkait pembangunan MRT, terutama Fase 2 mulai dari Bundaran HI sampai dengan Kota, dan Fase 2B dari Kota ke Ancol bagian barat.

Airlangga menuturkan, Presiden meminta perhitungan biaya pembangunan per kilometer, karena seluruh desain dan konstruksi dua fase MRT itu disiapkan konsultan Jepang.

“Sehingga diminta dilihat lebih detail. Demikian juga untuk proyek MRT Timur ke Barat,” terangnya.

Ketua Umum Partai Golkar juga mengatakan Presiden RI Joko Widodo meminta penyelesaian proyek proving ground atau fasilitas balai pengujian laik jalan kendaraan, yang terletak di Bekasi, dipercepat.

“Presiden juga meminta proyek proving ground di Bekasi, yang merupakan pengetesan otomotif dalam bentuk sirkuit dengan investasi sebesar Rp1,81 triliun dilakukan percepatan,” tutur Airlangga.

Airlangga mengatakan proyek proving ground di Bekasi yang melibatkan perusahaan Jepang Toyota Tsusho, sangat penting bagi ekspor otomotif Indonesia, sehingga perlu dilakukan percepatan.

“Beberapa negara lain, seperti Thailand maupun Vietnam, mereka sudah memiliki proving ground,” jelas Airlangga.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, yaitu mantan Perdana Menteri Jepang Suga Yoshihide, mantan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang Moriyama Hiroshi, serta mantan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Hayashi Motoo.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi. (*)

batampos– Guna mempercepat pemeriksaan, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mencekal empat pengurus Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk ke luar negeri. Keempatnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penggelapan dana donasi masyarakat.

“Bareskrim Polri meminta bantuan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencekalan atau pencegahan ke luar negeri empat tersangka atas nama (inisial) A, IK, NIA dan HH,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nurul Azizah kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/7).

Nurul menjelaskan, permohonan pencekalan itu sesuai Surat Nomor: B/5050/VII/RES.1.24./2022/_Dittipideksus tanggal 26 Juli 2022.

Pencekalan, lanjut dia, dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut serta dikhawatirkan para tersangka akan melarikan diri ke luar negeri.

“Bahwa untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut serta dikhawatirkan akan melarikan diri ke luar negeri maka dalam hal ini Bareskrim Polri meminta bantuan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya.

BACA JUGA: Bareskrim Polri Sita 56 Kendaraan dari ACT

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan Pendiri dan mantan Presiden ACT Ahyudin (A) sebagai tersangka, bersama Ibnu Khajar (IK) yang juga menjabat Presiden ACT aktif.

Kedua tersangka lainnya, Hariyana Hermain (HH) yang merupakan salah satu pembina ACT dan memiliki jabatan tinggi lain di ACT, termasuk mengurusi keuangan. Dan Novariandi Imam Akbari (NIA), selaku Ketua Dewan Pembina ACT.

Keempat tersangka diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan atau tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang.

Adapun penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terhadap sisa dana CSR dari Boeing untuk ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 senilai Rp34 miliar.

Uang sisa dana Boeing digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu pengadaan armada truk, kurang lebih Rp2 miliar, untuk program big food bus Rp2,8 miliar, kemudian pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya Rp8,7 miliar.

Kemudian untuk Koperasi Syariah 212 kurang lebih Rp10 miliar, untuk dana talangan CV CUN Rp3 miliar, dana talangan PT MBGS Rp7,8 miliar, sehingga totalnya Rp34,6 miliar (pembulatan dari Rp34.573.069.200).

Para pengurus juga menyalahgunakan dana Boeing untuk gaji para pengurus.

Selain itu juga, Ahyudin dan rekannya melakukan pemotongan donasi dana masyarakat (umat) yang dikelola ACT sebesar 20 sampai 23 persen. Adapun besaran gaji yang diterima pengurus ACT untuk Ahyudin sebesar Rp400 juta, Ibnu Khajar Rp150 juta, Hariyana Hermain Rp50 juta dan Novariadi Rp100 juta.

Keempatnya dijerat pasal berlapis yakni Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP dan Pasal 45 a ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Para tersangka juga dijerat Pasal 170 juncto Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 3,4 dan 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang, dan Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. (*)

repoter: Antara