batampos – Guna melengkapi penyelidikan, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita 56 unit kendaraan operasional Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Puluhan kendaraan itupun dititipkan di gudang di kawasan Bogor.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, Kamis menyebutkan, puluhan kendaraan operasional ACT tersebut dititipkan di Gedung Wakaf Distribution Center (WDC), Global Wakaf Corpora di Jalan Serpong Parung Nomor 57 Bogor, Jawa Barat.

“Terbatasnya tempat penyimpanan barang bukti di area Mabes dan di lokasi tersebut bentuknya gudang, ada kunci dan tertutup, kondisi aman,” ujar Ramadhan.

Penyitaan 56 kendaraan operasional ACT tersebut dilakukan Rabu (27/7) pukul 13.00 WIB. Kendaraan tersebut terdiri atas 44 unit mobil dan 12 sepeda motor.

“Sementara telah disita 44 unit mobil dan 12 motor yang berada di tangan Subhan selaku General Affair ACT atau Kabag Umum ACT,” kata Ramadhan.

BACA JUGA: ATC Bermasalah, Bandara Swiss Tutup Wilayah Udara

Sementara itu, Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Andri Sudarmaji menyebutkan, tim masih melakukan pengawasan dan pendataan terkait aset ACT yang terkait dengan tindak pidana yang sedang diproses Bareskrim Polri.

Menurut dia, kendaraan yang disita tersebut jumlahnya masih sementara, diperkirakan bakal bertambah seiring kegiatan pengawasan dan pendataan yang dilakukan penyidik.

“Itu yang baru terdata hari ini, mungkin nambah,” kata Andri.

Sebelumnya, penyidik juga telah menyita beberapa dokumen dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan beberapa hari yang lalu.

Ia juga menyebutkan, kendaraan tersebut disimpan di gudang wakaf distribution center di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

“Tim Subdit IV masih melakukan pengawasan dan pendataan,” kata Andri.

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan Pendiri dan mantan Presiden ACT Ahyudin sebagai tersangka, bersama Ibnu Khajar, selaku Presiden ACT aktif.

Kedua tersangka lainnya, Hariyana Hermain yang merupakan salah satu pembina ACT dan memiliki jabatan tinggi lain di ACT, termasuk mengurusi keuangan. Dan Novariandi Imam Akbari (NIA), selaku Ketua Dewan Pembina ACT.

Keempat tersangka diduga melakukan penggelapan dalam jabatan sisa dana CSR dari Boeing untuk ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 senilai Rp34 miliar.

Penyalahgunaan tersebut untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu pengadaan armada truk, kurang lebih Rp2 miliar, untuk program big food bus Rp2,8 miliar, kemudian pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya Rp8,7 miliar.

Kemudian untuk Koperasi Syariah 212 kurang lebih Rp10 miliar, untuk dana talangan CV CUN Rp3 miliar, dana talangan PT MBGS Rp7,8 miliar, sehingga totalnya Rp34,6 miliar (pembulatan dari Rp34.573.069.200).

Para pengurus juga menyalahgunakan dana Boeing untuk gaji para pengurus.

Selain itu juga, Ahyudin dan rekannya melakukan pemotongan donasi dana masyarakat (umat) yang dikelola ACT sebesar 20 sampai 23 persen. Adapun besaran gaji yang diterima pengurus ACT untuk Ahyudin sebesar Rp400 juta, Ibnu Khajar Rp150 juta, Hariyana Hermain Rp50 juta dan Novariadi Rp100 juta.

Penyidik juga mengendus upaya pencucian uang lewat pendirian perusahaan-perusahaan cangkang milik ACT.

ACT diduga memiliki 10 perusahaan cangkang yang bergerak di bidang amal dan bisnis.

Kesepuluh perusahaan tersebut, yakni PT Sejahtera Mandiri Indotama, PT Global Wakaf Corpora, PT Insan Madani Investama, PT Global Itqon Semesta.

Lalu, ada enam perusahaan lainnya turunan dari PT Global Wakaf Corpora. Antara lain PT Trihamas Finance Syariah, PT Hidro Perdana Retalindo, PT Agro Wakaf Corpora, PT Trading Wakaf Corpora, PT Digital Wakaf Ventura, dan PT Media Filantropi Global.

Penyidik menersangkakan keempat tersangka dengan pasal berlapis yakni pasal tindak pidana dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana informasi dan/atau tindak pidana yayasan dan/atau tindak pidana pencucian uang sebagai mana dimaksud dalam pertama dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP dan Pasal 45 a ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Para tersangka juga dijerat Pasal 170 juncto Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 3,4 dan 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang, dan Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. (*)

reporter: antara

batampos – Ekshumasi Brigadir Polisi Nopriansyah Yosua Hutabarat pada Rabu (27/7) berjalan lancar. Demikian pula dengan otopsi yang dilaksanakan oleh Tim Dokter Forensik dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) di RSUD Sungai Bahar. Lebih kurang empat jam, otopsi tuntas mereka kerjakan. Kemarin sore, Kepala Departemen Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Ade Firmansyah Sugiharto yang memimpin otopsi menyampaikan keterangan kepada awak media.

Menurut Ade, proses ekshumasi dan otopsi berjalan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan. Tim Dokter Forensik memulai dengan pemeriksaan makam, kemudian mengawal penggalian makam, dan melaksanakan otopsi di kamar jenazah RSUD Sungai Bahar. Proses itu dimulai sejak pagi hingga menjelang sore. ”Sesuai dengan yang kami perkirakan sebelumnya, otopsi pasti memiliki beberapa kesulitan. Pertama jenazah sudah diformalin dan mengalami beberapa derajat pembusukan,” beber dia.

Namun demikian, kendala tersebut tidak menjadi soal. Tim Dokter Forensik yang dia pimpin mampu mengatasinya. Mereka tetap dapat mengidentifikasi luka-luka yang ada di tubuh Brigadir Yosua. Sayang, Ade belum bisa membuka secara jelas penyebab luka-luka tersebut. Sebabnya, timnya masih harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. ”Semua sampel telah kami kumpulkan dan kemudian akan kami bawa ke Jakarta untuk diperiksa secara mikroskopis di laboratorium patologi anatomi RSCM,” jelasnya.

Ketika ditanya ada atau tidak temuan luka di tubuh Brigadir Yosua yang tidak disebabkan oleh tembakkan, Ade pun menyampaikan bahwa timnya masih harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dia pun menyebut, luka-luka itu bakal dipastikan muncul sebelum atau setelah Brigadir Yosua meninggal dunia. Menurut dia, butuh waktu dua sampai empat minggu untuk memproses sampel jaringan dari tubuh Brigadir Yosua yang dibawa ke Jakarta. ”Sekitar empat sampai delapan minggu sampai keluar hasil yang bisa kami berikan kepada penyidik,” tegas dia.

Tentu ada beberapa informasi yang juga disampaikan oleh Tim Dokter Forensik kepada keluarga Brigadir Yosua. Utamanya informasi yang diharapkan oleh pihak keluarga dan telah disampaikan dalam pertemuan pada Selasa malam (26/7) lalu. ”Informasi sejauh mana (yang disampaikan kepada pihak keluarga), sejauh tidak mengganggu jalannya penyidikan,” tegas dia. Sebagai saksi ahli, Tim Dokter Forensik hanya memiliki wajib menyampaikan hasil otopsi kepada penyidik yang menangani kasus tersebut.

Ade pun memastikan bahwa setelah otopsi dilakukan, tim yang dia pimpin kembali bertemu dengan pihak keluarga. Mereka menyampaikan bahwa otopsi yang dilakukan sudah selesai. Kemudian menyampaikan beberapa gambaran kepada pihak keluarga. ”Kami tunjukkan bahwa kami bekerja secara profesional dan independen,” ucap Ade. ”Kami imparsial independen, tak ada yang menitipkan apapun (kepada Tim Dokter Forensik),” jelasnya. Bahkan dalam otopsi kemari mereka bekerja dipantau oleh perwakilan keluarga Brigadir Yosua.

Ade menyatakan bahwa itu tidak lazim dalam otopsi jenazah. Namun, dalam otopsi jenazah Brigadir Yosua tetap dilakukan. Tujuannya tidak lain untuk memastikan bahwa timnya bekerja tanpa tekanan. ”Kehadiran Komnas HAM dan Kompolnas memastikan dan mengawasi pekerjaan kami,” kata dia. Selanjutnya, dia berharap besar proses yang dilakukan di RSCM dapat berlangsung cepat. Sehingga hasil otopsi jenazah Brigadir Yosua bisa segera diserahkan kepada penyidik dan mampu membantu penyelesaian kasus tersebut.

Itu sesuai dengan harapan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Kemarin dia meminta masyarakat untuk turut mengawasi seluruh proses penanganan kasus penembakan Brigadir Yosua. Sehingga, transparansi dan akuntabilitas dari proses penegakan hukum tersebut benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. “Untuk bisa memenuhi rasa keadilan yang ditunggu oleh publik,” tegasnya.

Saat ini tim khusus yang terdiri dari internal Polri dan Kompolnas sedang bekerja keras. Serta, ada pula proses di Komnas HAM yang melihat berbagai presentasi kerja dari Tim Khusus. “Otopsi ulang juga sudah, hasilnya nanti akan disampaikan ke publik,” paparnya. Dia mengatakan bahwa masyarakat menunggu semua hasil dari proses tersebut. serta, proses penegakan hukum itu diharapkan berjalan dengan baik. “Mudah-mudahan,” terang mantan Kabareskrim tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo yang datang langsung ke Muaro Jambi untuk mengikuti proses ekshumasi dan otopsi menegaskan, Tim Dokter Forensik yang bekerja merupakan para expert. ”Yang sudah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang ikut melaksanakan otopsi ulang. (Mereka datang) dari berbagai rumah sakit dan universitas,” beber Dedi. Jenderal bintang dua Polri itu pun menyatakan, ekshumasi dan otopsi yang dilakukan kemarin dilaksanakan demi kepentingan penyidikan.

Dedi menyebut, penyidik sangat berkepentingan untuk meminta hasil otopsi tersebut. ”Sebagai tambahan alat bukti yang nanti akan dibuka dan diungkap di sidang pengadilan,” jelasnya. Sesuai dengan komitmen Polri, dia menegaskan, Tim Khusus bekerja dengan serius. Mereka berusaha melakukan pembuktian dengan scientific crime investigation. ”Agar semua kasus yang ditangani ini betul-betul dapat dijelaskan di persidangan secara terang-benderang dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambah dia.

Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menuturkan, optimisme terhadap penuntasan kasus tersebut sangat tinggi. Atensi publik terkait penuntasan kasus ini sejalan dengan perhatian pemerintah. “Terutama Presiden Jokowi,” paparnya.

Lagi pula, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa juga telah menyatakan dukungannya untuk menuntaskan kasus. Secara implisit artinya TNI siap mendukung bila ada gejolak yang terjadi. “Walau sebenarnya tidak perlu terjadi gejolak. Seperti, resistensi kelompok internal yang gerah dan takut terimbas kasus ini,” urainya.

Menurutnya, Kapolri tidak menghadapi urgensi tertentu untuk menuntaskannya secara transparan dan akuntabel. Kasus penembakan Brigadir Yosua adalah pidana kriminal biasa. “Tidak ada kaitannya dengan politik,” paparnya. Kalau saja ada aral melintang, lanjutnya, hanyalah hambatan psikologis di internal kepolisian. Hambatan itu relatif mudah untuk diselesaikan. “Dengan ketegasan dari Kapolri,” paparnya.

Di sisi lain, Johnson Panjaitan sebagai salah seorang penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua menyatakan bahwa pihak keluarga akan menunggu hasil ekshumasi dan otopsi yang dilakukan di Muaro Jambi kemarin. Dia menyebut, pihak keluarga tidak akan merasa lega sampai penyebab meninggalnya Brigadir Yosua benar-benar bisa diketahui. ”Belum (lega dan tenang) sebelum terjawab misteri penyebab meninggalnya Brigadir J (Yosua, Red),” bebernya.

Namun demikian, pihak keluarga mendapat pelipur lara. Sebab, kemarin Yosua akhirnya dimakamkan secara kedinasan oleh Polri. Usai otopsi selesai dilakukan, jenazah Yosua diserahkan kepada Polres Muaro Jambi. Kemudian langsung diterima oleh kapolres untuk kemudian dimakamkan secara kedinasan. Prosesi pemakaman pemuda yang ditemukan meninggal dunia di rumah dinas Kepala Divisi Propam Polri itu turut disertai tembakan salvo.

Kamaruddin Simanjuntak yang juga bagian dari tim penasihat hukum keluarga Yosua menyatakan hal serupa. ”Setidaknya kan (pemakaman secara kedinasan) itu menghibur. Karena klien saya ini kan bangga sekali masuk polisi anaknya dua orang,” jelas dia. Sejak melihat jenazah Yosua, lanjut Kamaruddin, orang tua Yosua menginginkan anak mereka dimakamkan secara kedinasan. Mereka menilai putranya itu meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Setelah 23 kali sidang perkara dugaan kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI), Kota Batu, akhirnya tiba pada agenda pembacaan tuntutan kemarin (27/7). Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa Julianto Eka Putra 15 tahun penjara.

Seperti pada sidang Rabu pekan lalu yang ditunda, kemarin, di depan Pengadilan Negeri (PN) Malang, juga digelar aksi damai untuk mengawal jalannya sidang. Sekitar 30 orang menyuarakan tuntutannya agar majelis hakim menghukum Julianto seberat-beratnya.

Tim jaksa yang biasanya dipimpin Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Edi Sutomo SH MH kemarin berganti. Kajari Batu Agus Rujito SH MH langsung turun untuk memimpin delapan orang jaksa dari Kejari Batu dan Kejati Jatim untuk membacakan tuntutan setebal 197 halaman. Sekilas dilihat di layar telekonferensi Ruang Cakra, Julianto memakai baju putih dengan rambut yang dicukur bulat serupa tahanan lainnya. Namun, dari informasi yang diterima Radar Malang, pria 50 tahun tersebut sempat memakai rompi tahanan merah khas Kejari Batu. Namun, kuasa hukum Julianto protes sehingga rompi itu dilepas lagi.

Pembacaan tuntutan sempat diskors saat memasuki jeda istirahat siang sekitar pukul 11.30. Ketika pintu Ruang Cakra dibuka, semua pihak langsung berhamburan keluar menuju kamar kecil dan menghindar dari awak media yang berkerumun di ruang tunggu. Pukul 12.45, ketua majelis hakim Harlina Rayes SH MH mengetuk palu tiga kali menandakan sidang sudah selesai dilakukan.

’’Kami menuntut terdakwa dengan 15 tahun penjara,” kata Kajari Batu setelah sidang. Bukan hanya itu, warga Puncak Golf Blok AI/16, RT 005/RW 007, Kelurahan Made, Kecamatan Sambi Kerep, Surabaya, itu juga diminta membayar denda Rp 300 juta. Yang bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama enam bulan. Jaksa juga menerapkan pidana restitusi atau ganti rugi kepada korban sebesar Rp 44,7 juta (44.744.623). Semua harus dibayarkan selama-lamanya satu bulan setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Atau subsider satu tahun penjara.

Dalam perkara tersebut, Agus dan tim berhasil memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

’’Untuk unsur yang terpenuhi adalah soal bujuk rayu terdakwa supaya anak korban mau bersetubuh dengannya,” ujar Kajari.

Ini merupakan titik awal menuju akhir dari perkara tersebut. Seperti diketahui, sudah 23 kali dilaksanakan sejak Februari 2022 dengan menghadirkan lebih kurang 30 saksi dari jaksa dan terdakwa. Rabu (3/8) depan, di ruang sidang dan jam yang sama, akan dibacakan pleidoi atau pembelaan kuasa hukum terdakwa. Sayang, kuasa hukum Julianto, Hotma Sitompul SH Mhum, tidak mau berkomentar terkait tuntutan jaksa. ’’Komentar kami akan dimasukkan dalam pleidoi pekan depan,” katanya.

Dia malah berorasi dengan mengatakan bahwa persidangan bukan mencari menang atau kalah. Sebab, dalam tuntutan, pembelaan, dan putusan, semuanya bertanggung jawab kepada Tuhan. ’’Surat tuntutan sampai putusan ini akan dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum. Makanya, jangan dibuat buruk atau konyol,” ujarnya. Pihaknya masih optimistis kliennya bisa bebas dari tuntutan berat tersebut.

Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait mengapresiasi kinerja jaksa. ’’Ini merupakan hadiah bagi anak-anak Indonesia, utamanya untuk korban. Terlebih dengan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh Sabtu (23/7) kemarin,” katanya. (*)

Reporter: JP Group