batampos- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bintan akan menelusuri aset tiga tersangka kasus korupsi pengadaan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) Tanjunguban, Kabupaten Bintan.

“Minggu ini, kita akan telusuri harta benda ketiga tersangka. Kita akan sita kalau itu hasil dari tindak pidana,” kata Kajari Bintan, I Wayan Riana usai peresmian Balai Rehabilitasi Napza Adhyaksa di RSUD EHD Kepri, Tanjunguban, Senin (25/7).

Selain itu, Kajari mengatakan, pihaknya telah mengajukan ke pengadilan untuk penyitaan yang berkaitan kasus pengadaan lahan TPA termasuk lahannya dan dokumen lainnya.

“Tanah yang menjadi objek perkara,” kata Kajari.

BACA JUGA: Kejari Bintan Terima Pengembalian Dana dan Lahan Gratifikasi dari Kasus Korupsi Pengadaan Lahan TPA di Tanjunguban

Dalam persidangan nanti, Kajari mengatakan, akan diperjelas apakah memang hak sertifikat lahan yang dibeli untuk TPA ada milik pihak lain.

“Jika ada, maka akan dikembalikan haknya,” kata Kajari. “Jadi terkait pembelian lahan TPA dianggap batal,” tambah Kajari.

Kemudian, lanjut Kajari, harta benda ketiga tersangka yang disita karena berkaitan tindak pidana pun akan dikembalikan ke kas negara.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Bintan menetapkan tiga tersangka perkara korupsi pengadaan lahan TPA seluas lebih kurang 2 hektare di Tanjunguban yakni Kadis Perkim Bintan, Herry Wahyu dan dua tersangka lain yakni Ari Safdiansyah dan Supriatna, karena mengakibatkan kerugian negara sekira Rp 2,44 miliar. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto

batampos-Gubkepri Ansar Ahmad mengahadiri Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepri tahun Anggaran 2021 di Ruang Sidang Utama Balairung Raja Khalid, Gedung DPRD Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Senin (25/7).

Rapat Paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri Raden Hari Tjahyono dan dihadiri para Anggota DPRD Kepri, para Asisten dan para Kepala OPD Pemprov Kepri.

Rapat Paripurna ini merupakan agenda lanjutan setelah sebelumnya pada hari Rabu (6/7) lalu. Pemprov Kepri sudah menyampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap LPP APBD Kepri Tahun 2021.

Dalam Rapat Paripurna ini sebanyak 8 Fraksi menyampaikan pendapat akhirnya yang secara keseluruhan menerima Ranperda tersebut untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Sebagian besar Fraksi menyoroti beberapa kegiatan maupun program antara lain Pungutan Retribusi Labuh Jangkar, upaya pemulihan ekonomi Kepri pasca Pandemi Covid-19 dan penanganan banjir.

Dalam pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan akan menerima dan menyetujui jika Pemprov Kepri akan berkomitmen dalam kurun waktu 3 bulan ke depan melakukan perbaikan atas nilai aset yang sudah terregistrasi atau belum.

Sedangkan Fraksi Golkar menyampaikan bahwa Pemprov Kepri bersama DPRD Provinsi Kepri dalam ranperda ini menekankan pada pemulihan ekonomi dengan penguatan jaringan pengaman sosial melalui tata kelola Pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, Fraksi PKS menegaskan bahwasanya anggaran Silva yang masih besar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang menjadi prioritas yang mendesak khususnya dibidang kesehatan.

Sementara itu, pendapat akhir Fraksi Nasdem menyambut baik serta memberikan apresiasi kepada Pemprov Kepri atas proses pembahasan Ranperda hingga ketingkat akhir dengan bersungguh-sungguh dan memperhatikan komitmen.

Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atas capai kontribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing dan Fraksi Gerindra berharap kepada Gubernur Ansar dalam pendapat akhir Fraksi ini dapat menjadi masukan dalam menjalankan pemerintahan kedepannya.

Kemudian, Fraksi Demokrat berharap setelah disahkannya Ranperda ini, Pemprov Kepri dan DPRD Kepri secara bersama dapat mengawasi dan mengawal jalannya penggunaan anggaran yang ditetapkan ini.

Fraksi Harapan menyampaikan agar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kepri tahun anggaran 2021 senantiasa dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan sumbangsih konsep berpikir dalam rangka perbaikan kinerja dan tugas-tugas pemerintah Provinsi Kepri pada tahun-tahun mendatang.

Terakhir, Fraksi PKB-PPP mengingatkan dengan postur APBD tahun anggaran 2021 ,Pemprov Kepri agar bersungguh-sungguh mengoptimalkan pelaksanaannya. (*)

batampos – 7 kru kapal tugboat (TB) Dzakiyyah Marine 99 yang mengalami musibah tenggelam pada posisi koordinat 02-19.1’U / 101-41.3 ‘S telah dipulangkan ke Pekanbaru.

”Setelah dilakukan penyelamatan dan pemeriksaan pada Sabtu (23/7), keesokan harinya, Ahad (24/7) kita bantu fasilitasi untuk pulang ke Pekanbaru. Karena, pemeriksaan sudah selesai semuanya,” ujar Danlanal Tanjungbalai Karimun, Letkol Laut (P) Joko Santosa, Senin (25/7).

Menyinggung tentang kerugian yang ditimbulkan dari kejadian tenggelamnya TB Dzakiyyah Marine 99, Danlanal menyebutkan, angka pastinya belum didapat, namun kerugian materil mencapai miliaran rupiah. Karena, seluruh badan kapal tenggelam ke dalam laut,” paparnya.

BACA JUGA: TB Dzakiyyah Marine 99 Tenggelam Dihantam Ombak

Sesuai berita di Batam Pos, TB Dzakiyyah Marine 99 yang berlayar tanpa menggandeng tongkang berlayar dari Bengkalis menuju ke Selat Malaka untuk menjemput kapal rusak. Namun, di tengah perjalanan kapal r8hantam angin kencang dan gelombang tinggi.

Ditambah lagi kapal bocor. Dan mesin pompa air untuk membuang air yang masuk ke kapal. Sehingga, kapal semakin miring. Beruntung ada kapal tanker KM Tanto Bersinar yang lewat dan langsung minta bantuan. Setelah seluruh kru kapal selamat naik ke atas KM Tanto Bersinar, TB Dzakiyyah Marine 99 sudah tenggelam ke dalam laut. (*)

reporter: sandi