batampos – Covid belum hilang. Justru saat ini diberbagai negara ada tren peningkatan kasus. Buktinya di Malaysia data terbaru yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Malaysia dalam dua hari saja, ada 5.000 warga yang terpapar.

Berdasarkan data terbaru dalam situs COVIDNOW yang diperbaharui pada Minggu, pukul 7.06 waktu Kuala Lumpur, terdapat penambahan 5.044 kasus lokal harian dan tiga kasus impor harian pada Sabtu (16/7).

Jumlah kasus aktif bertambah 1.273 di hari yang sama, sehingga totalnya mencapai 42.481, dengan 96,3 persen atau 40.923 orang menjalani karantina mandiri di rumah.

Malaysia mencatat angka sembuh pada Sabtu bertambah 3.770 orang, sedangkan lima orang meninggal dunia.

Pada Jumat, penambahan kasus harian COVID-19 melambung tinggi, mencapai 5.219 kasus lokal harian dan 11 kasus impor harian. Kasus aktif pada hari itu bertambah 2.295, sembuh bertambah 2.927, sedangkan sembilan orang meninggal dunia.

Terakhir Malaysia mencatat adanya penambahan kasus harian di atas 5.000 pada 23 April 2022, dengan angka 5.624. Sedangkan akumulasi kasus aktif ketika itu mencapai 80.948.

Peningkatan kasus harian dalam beberapa hari terakhir di Malaysia juga menjadi perhatian Dewan Pemulihan Nasional (NRC) yang diketuai Tan Sri Muhyiddin Yassin. NRC berencana menggelar pertemuan pada 26 Juli mendatang untuk mendengarkan laporan terbaru situasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan.

BACA JUGA: Kasus Covid Terus Meningkat di Malaysia

Meski demikian, Muhyiddin meyakini situasi COVID-19 di Malaysia masih terkendali.

“Kami tidak ada masalah dengan operasional logistik seperti tempat tidur rumah sakit dan kemampuan mengelola (kasus). Dua tahun terakhir memberi kami pengalaman yang cukup dalam menangani COVID-19,” katanya seperti dikutip Bernama.

Menteri Kesehatan Malaysia Khairy Jamaluddin sebelumnya telah minta masyarakat untuk segera mengambil vaksin penguat (booster) COVID-19 setelah kementeriannya memprediksi akan ada peningkatan kasus dalam beberapa minggu ke depan.

Masuknya subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 yang menyebar cepat di sejumlah negara di ASEAN menjadi perhatian, sehingga ia juga meminta masyarakat tetap menggunakan masker di tempat tertutup dan tempat ramai. (*)

reporter: antara

batampos – Pengungkapan kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat masih diliputi misteri. Hingga kemarin (16/7), tim gabungan yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu dikabarkan belum bisa mengakses barang bukti. Penyerahan barang bukti yang rencananya dilakukan Jumat (15/7) ternyata batal.

’’Ini sebenarnya sudah bisa dibilang menghalang-halangi penyidikan. Tapi, saya tidak tahu apa yang menjadi tarik-ulur,’’ ujar seorang petugas yang ikut menangani kasus tersebut.

Dia menuturkan, penyerahan barang bukti itu seharusnya bisa diproses dengan cepat. Sebab, kasus ini menjadi perhatian publik.

Karena itulah, rencana konferensi pers yang sedianya diadakan pada Jumat (15/7) dibatalkan. Sebab, tidak ada bahan baru yang bisa disampaikan ke media. Hingga kemarin, tim gabungan hanya mendapatkan hasil olah TKP. Alat bukti lainnya masih minim. ’’Tim Inafis Mabes Polri yang datang melakukan olah TKP sudah menggunakan alat deteksi sidik jari dan DNA yang paling canggih, tapi tetap tidak menemukan apa-apa,’’ terangnya.

Menurut sumber Jawa Pos (jaringan batampos.co.id) itu, ”bersih”-nya TKP justru membuka kemungkinan lain. Yakni, bisa jadi penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua tersebut tidak terjadi di rumah Kadivpropam Polri Irjen Ferdy Sambo. ’’Saat kali pertama dilakukan olah TKP, darah terlalu bersih. Memang ada darah, tapi tidak umum untuk terjadinya sebuah baku tembak,’’ jelasnya.

Hanya terlihat kaca pecah, sejumlah lubang di tembok, dan Brigadir Yosua yang tertelungkup di ruang keluarga.

Apalagi, narasi pelecehan yang berujung baku tembak minim bukti. Sejauh ini hanya ada TKP yang keotentikannya mulai diragukan. Sebab, ada jeda waktu dari kejadian pada Jumat (8/7) hingga diumumkan ke publik dan mulai mendapat sorotan pada Senin (11/7).

Narasi baku tembak itu tidak dipercayai begitu saja oleh publik karena tidak dilengkapi bukti pendukung. Misalnya, soal Ferdy Sambo yang disebut tidak berada di rumahnya saat kejadian. Polisi menyebut Ferdy Sambo sedang menjalani tes PCR. Namun, tidak pernah jelas di mana Ferdy Sambo menjalani tes PCR dan rekam datanya masuk aplikasi PeduliLindungi atau tidak. Narasi itu dijabarkan sepihak tanpa penjelasan berbasis scientific crime investigation.

Apalagi, hingga kemarin belum jelas keberadaan handphone milik Brigadir Yosua. Rekaman CCTV pada saat kejadian pun hingga kemarin belum jelas. Kabarnya, rekaman itu disimpan di Propam Mabes Polri. ”Dan janggalnya, hingga kemarin belum bisa diakses tim gabungan,” ungkapnya.

Hambatan dalam penanganan kasus itu diperkuat dengan pembatalan rapat analisis dan evaluasi (anev) yang sejatinya dilakukan tim khusus kemarin pukul 14.30. Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo membenarkan bahwa rapat anev internal tersebut batal. Menurut dia, pembatalan anev dilakukan karena tim khusus ingin berfokus dalam upaya penyelidikan. ”Fokus kerja tim dahulu,” tegas mantan Kapolda Kalimantan Tengah dan Karopenmas Divhumas Polri tersebut.

Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menuturkan, inilah pentingnya seharusnya Irjen Ferdy Sambo lebih dulu dimutasi atau dicopot. Dengan begitu, tidak terjadi hambatan dalam penyelidikan dan penyidikan. ”Agar tidak terjadi tabrakan kepentingan dalam menangani kasus,” tegasnya.

Kalau terus seperti ini, lanjutnya, sudah dapat dikategorikan terjadinya obstruction of justice, menghalang-halangi penyelidikan. Dengan obstruction of justice tersebut, sebenarnya sudah sangat kuat alasan bagi Kapolri untuk mencopot Irjen Ferdy Sambo. ”Masak Divpropam yang polisinya polisi itu menghalangi kinerja polisi. Menyedihkan,” ujarnya.

Pada bagian lain, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan, seharusnya siapa pun itu, termasuk Divpropam Polri, taat pada hukum. ”Baik penyelidikan yang dilakukan tim khusus maupun dari kepolisian,” katanya.

Bila tidak kunjung kooperatif, lanjutnya, ada dua jalan yang bisa ditempuh. Yakni, upaya paksa penyitaan dan pidana terhadap oknum yang menghalangi petugas. ”Kalau itu dilakukan, Kapolri pasti mendapat dukungan masyarakat luas,” jelasnya kemarin. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kurban bersama Keluarga Besar Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) pada Iduladha 1443 H mencapai Rp. 201.778.000.000,-

Ketua Umum Pengurus Pusat IPHI, Ismed Hasan Putro, mengatakan, setelah dua tahun berturut-turut pelaksanaan Iduladha dan kurban tidak berjalan normal tahun ini sudah mendekati normal kembali.

“Demikian juga pada pelaksanaan kurban bersama Keluarga Besar IPHI dan 34 pengurus wilayah IPHI Provinsi, 365 pengurus daerah IPHI Kabupaten Kota di seluruh Indonesia serta para Alumni Haji,” ujarnya melalui pernyataan resmi yang diterima Batam Pos, Minggu (17/7/2022).

Pihaknya banyak bersyukur kepada Allah SWT, karena dalam pelaksanaan kubran bersama tahun ini, Keluarga Besar IPHI telah mendapat amanah menghimpun kurban sebesar Rp. 201.778.000.000,-.

“Secara bersamaan juga telah memberikan manfaat pada lebih dari 2.142.150 orang penerima daging kurban. Baik berupa daging Sapi, kerbau, kambing dan domba,” tuturnya.

Penyerahan daging kurban dilaksakan langsung serentak pada bada salat Iduladha 1443 H pada tanggal 9 Juli 2022 dan Iduladha tanggal 10 Juli 2022.

Pelaksanaan kurban bersama Keluarga Besar IPHI tahun ini lanjutnya, memberikan beberapa catatan yang cukup penting. Pertama, sejak pandemi Covid-19 terjadi, semakin banyak masyarakat yang mengeluh karena kurangnya asupan nutrisi berupa daging.

“Dan mereka bersyukur pada Iduladha tahun 2022 yang disertai dengan pelaksanaan kurban, kembali menerima pembagian daging,” jelasnya.

Ke dua kata dia, besarnya harapan agar pada tahun mendatang. Daging kurban tidak hanya dibagikan dan dihabiskan dalam satu hari. Oleh karena itu, ke depan PP IPHI akan menyiapkan program daging kurban yang sudah diolah dalam kemasan.

Diharapkan dengan program ini, Insya Allah masyarakat akan menerima pembagian daging kurban yang sudah diolah dalam kemasan akan lebih sering lagi. Tidak hanya satu kali dalam satu tahun.

“Tepatnya hanya saat pelaksanaan Idul kurban saja. PP IPHI menargetkan melalui program daging kurban kemasan, akan secara aktif berkontribusi dalam program pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat,” jelasnya.(*)

batampos – Pemerintah memutuskan memangkas jenis dan jumlah pupuk yang akan disubsidi. Langkah tersebut diambil karena pemerintah hanya akan fokus mendukung komoditas pokok strategis.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, pemerintah saat ini tengah berupaya memenuhi kebutuhan pupuk di sektor pertanian. Pemerintah berupaya memenuhi prinsip 6T, yaitu tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat lokasi, dan tepat harga.

Salah satu kebijakan yang saat ini dilakukan adalah memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi. Yakni, melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Aturan itu mulai diundangkan pada Jumat (8/7) lalu.

’’Permentan Nomor 10 Tahun 2022 merupakan langkah strategis pemerintah yang disepakati untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi serta bisa mendorong optimalisasi pertanian,’’ ujar Musdhalifah dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (15/7).

Dalam beleid itu, jenis pupuk dan komoditas yang disubsidi dibatasi. Pupuk subsidi dipangkas dari tujuh menjadi dua jenis, yaitu urea dan NPK. Sementara itu, komoditas yang berhak mendapatkan pupuk subsidi berkurang dari 70 menjadi 9 jenis yang terdiri atas tiga subsektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Subsektor tanaman pangan terdiri atas padi, jagung, dan kedelai. Subsektor hortikultura terdiri atas cabai, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian, subsektor perkebunan terdiri atas tebu rakyat, kakao, dan kopi.

Di sisi lain, pemerintah siap mengucurkan anggaran Rp 25 triliun untuk subsidi pupuk. Dana tersebut bakal menyasar 16 juta petani yang terdaftar dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil mengatakan, komoditas tersebut dipilih mendapatkan pupuk subsidi karena merupakan komoditas bahan pokok strategis. ’’Sembilan komoditas ini diharapkan bisa mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan,’’ kata Ali. (*)

Reporter: JP Group