batampos – Sebagian jamaah haji Indonesia yang masih dirawat karena sakit akan dipulangkan terpisah dari kloternya. Data sementara, 51 jamaah Indonesia direncanakan mengikuti tanazul dengan catatan memenuhi kriteria laik terbang.

’’Kami akan lihat skala urgensi untuk jamaah yang ditanazulkan,’’ kata Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Sylvana. Tanazul merupakan pemulangan jemaah haji melalui kloter yang berbeda dengan keberangkatan karena alasan sakit.

Hingga tadi malam (11/7), 188 jamaah Indonesia masih dirawat. Perinciannya, 173 orang di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah dan 15 jamaah di rumah sakit Arab Saudi. ’’Kondisi pasien akan terus dievaluasi dan dilihat perkembangannya, mana yang akan ditanazulkan,” terangnya. Tak tertutup kemungkinan jemaah dipulangkan mendahului kloter asal atau dipulangkan lebih lambat dari kloternya.

Tanazul diprioritaskan bagi jemaah yang saat dipulangkan tidak memperberat kondisi fisiknya. Juga, tak berpotensi menimbulkan kecacatan atau mengancam keselamatan jamaah haji. ’’Kami mengusulkan berdasar pertimbangan medis,” imbuh Budi.

Sementara itu, selama masa puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), ada 14 jamaah yang wafat. Perinciannya, 1 jamaah meninggal di KKHI Arafah, 6 jemaah di KKHI Makkah, dan 7 jemaah di KKHI Mina. Dengan demikian, total ada 41 jamaah haji Indonesia yang wafat sejak awal keberangkatan pada 4 Juni 2022 hingga kemarin. ”Jika disandingkan dengan angka kematian pada hari yang sama untuk lima tahun terakhir, ini yang paling sedikit,” tutur Kepala Satuan Operasional (Kasatop) Armuzna Nasrullah Jasam.

Berdasar data siskohat, hingga hari ke-38 operasional haji pada 2015, sebanyak 380 jamaah dinyatakan meninggal. Lalu, berturut-turut pada 2016 tercatat ada 149 jamaah yang wafat, 2017 sebanyak 274 orang, 2018 ada 154 orang, dan 2019 sebanyak 151 orang.

Kemarin sebagian jamaah Indonesia mulai kembali beraktivitas di Makkah. Yakni, mereka yang memilih keluar dari Mina pada 12 Zulhijah sebelum terbenamnya matahari atau disebut nafar awal. Jamaah lainnya, yang memilih nafar sani, tetap menginap sampai hari ini (13 Zulhijah).

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief meminta jamaah beristirahat sebelum melaksanakan ibadah di Masjidilharam. Terlebih, bus salawat yang memfasilitasi jamaah Indonesia baru beroperasi kembali besok (13/7). ”Tawaf ifadah bisa dilakukan setelah bus salawat beroperasi,’’ ujar Hilman.

Selanjutnya, jamaah Indonesia mulai diterbangkan dari Jeddah menuju tanah air pada 15 Juli. Kloter pertama yang dipulangkan adalah embarkasi Solo (SOC-1), yaitu pada 15 Juli pukul 05.10 waktu Saudi, dan diperkirakan tiba di Solo pukul 22.15 WIB pada hari yang sama.

Plt Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Yudhi Pramono menuturkan, ada sejumlah kewajiban yang dijalani jemaah haji saat kepulangan. Tujuannya, mencegah kasus Covid-19 dari Arab Saudi masuk ke Indonesia.

Seluruh jamaah yang hendak pulang akan menjalani pemeriksaan suhu. Jemaah tak perlu melakukan swab PCR maupun antigen. Namun, bagi yang menunjukkan gejala demam dan sejenisnya, bakal ada pengecekan lebih lanjut. Jika positif Covid-19, jemaah akan dikarantina.

’’Pemerintah sudah menerbitkan regulasi yang mengatur syarat pelaku perjalanan luar negeri,’’ ucap Yudhi dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertema Prokes Kepulangan Jamaah Haji di Jakarta kemarin. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Presiden Direktur PT Rimo International Lestari Teddy Tjokrosapoetro dengan pidana 18 tahun penjara, denda Rp5 miliar dan membayar uang pengganti sebesar Rp20,83 miliar dalam kasus korupsi pengelolaan dana PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Persero.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Tjokrosapoetro dengan pidana selama 18 tahun penjara dan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Teddy Tjokrosapoetro sebesar Rp5 miliar subsider selama 1 tahun kurungan,” kata JPU Kejaksaan Agung di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin.

Tidak hanya itu, jaksa juga menuntut Teddy Tjokro membayar uang pengganti sebesar Rp20,83 miliar.

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti terhadap terdakwa Teddy sebesar Rp 20.832.107.126 dengan memperhitungkan barang bukti,” kata jaksa.

Jaksa juga mengatakan tuntutan tersebut dijatuhkan dengan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

“Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan semakin hilang kepercayaan masyarakat terhadap investasi di bidang asuransi dan pasar modal di Indonesia, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian yang sangat besar,” tambah jaksa.

Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdapat penyitaan aset yang sangat signifikan, belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.

Teddy Tjokro didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Menyatakan terdakwa Teddy Tjokrosapoetro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu primer dan terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagai mana dakwaan kedua,” kata jaksa.

Dalam dakwaan pertama, Teddy Tjokrosapoetro melakukan korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp22,788 triliun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 07/LHP/XXI/05/2021 tanggal 17 Mei 2021.

Sedangkan dalam dakwaan kedua, Teddy melakukan pencucian uang dengan melakukan jual beli reksa dana, saham dan penyetoran modal ke berbagai perusahaan.

Sidang lanjutan kasus tersebut akan digelar pada Senin (18/7), dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh terdakwa Teddy Tjokrosapoetro.

“Diberikan kesempatan kepada saudara dan penasihat hukum untuk menyampaikan nota pembelaan. Nota pembelaan ini bisa dari penasihat hukum sekaligus dari pribadi terdakwa,” kata Ketua Majelis Hakim, IG Eko Purwanto, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (11/7). (*)

Reporter: Antara