batampos – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (14/7). Itu adalah ke sekian kalinya dia dilaporkan ke KPK. Kali ini, Suharso dilaporkan oleh Indonesia Youth Community Network (IYCN) terkait dugaan penerimaan gratifikasi.

’’Kami dari IYCN menyampaikan pengaduan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan gratifikasi dan kejanggalan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Suharso,” kata Ketua IYCN, Fadli Rumakefing di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Dalam laporannya, Fadli mengungkapkan Suharso dalam beberapa kesempatan telah melanggar etika seorang penyelenggara negara. Seperti, menggunakan pesawat jet untuk kepentingan pribadinya.

’’Kami sudah melampirkan beberapa bukti terkait perjalanan Suharso menggunakan pesawat jet pribadi. Tentu dalam hal ini, sangat bertentangan dengan etika pejabat yang tidak boleh menerima fasilitas dilari luar,” papar Fadlu. ’’Kami akan terus mengawal kasus ini sampai KPK benar-benar menindaklanjuti laporan kami,” imbuhnya.

Terpisah, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan pihaknya akan menelaah dan memverifikasi setiap laporan yang diterima. “Tentu hal tersebut dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan,” ucap Ali.

Juru bicara KPK bidang penindakan ini juga menghormati upaya hukum praperadilan yang dilayangkan pelapor Nizar Dahlan ke PN Jakarta Selatan. Namun, Ali tidak memahami apa yang menjadi dasar praperadilan tersebut.

“Karena wewenang dan objek praperadilan sesungguhnya telah diatur jelas dalam hukum acara pidana. Kami masih menunggu pemberitahuan resmi dari pihak PN Jakarta Selatan,” ungkap Ali.

Sementara itu, Suharso Monoarfa tidak menggubris konfirmasi terkait laporan ini. Begitu juga Sekjen PPP Arwani Thomafi juga tidak merespons terkait pelaporan Ketua Umum PPP ke KPK. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Di tengah kasus baku tembak antar anggota polisi, beredar video pendek yang memperlihatkan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran tengah memeluk erat Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo. Fadil juga terlihat mencium kening Sambo saat menangis.

Pertemuan ini dikabarkan terjadi di ruang kerja Sambo di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Video pendek pertemuan dua jenderal ini langsung beredar luas. Saat dikonfirmasi, Fadil membenarkan pertemuan dengan Sambo.

Kegiatan ini bagian dari bentuk dukungan kepada Sambo yang tengah untuk menyikapi kasus baku tembak ajudannya. “Saya memberikan support pada adik saya, Sambo, agar tegar menghadapi cobaan ini,” kata Fadil, Kamis (14/7). Fadil menilai, peristiwa ini pasti mengejutkan Sambo. “Ini tidak mudah dan dapat menimpa siapa saja,” kata Fadil.

Sebelumnya, baku tembak antara sesama anggota polisi terjadi di rumah dinas Perwira Tinggi (Pati) Polri di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Peristiwa ini melibatkan Brigadir J dan Barada E. Keduanya dikabarkan adalah ajudan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.

“Benar telah terjadi pada hari Jumat, 8 juli 2022, kurang lebih jam 17.00 atau jam 5 sore,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/7).

Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa itu bermula saat Brigadir Nopryansah Josua memasuki area rumah dinas pejabat Polri. Dia kemudian ditegur oleh Barada E. “Saat itu yang bersangkutan (Brigadir J) mengacungkan senjata, kemudian melakukan penembakan, dan Barada E tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J,” imbuhnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI), Solikin Juhro, mengingatkan terdapat risiko stagflasi yang akan melawan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Ini adalah hal yang penting. Ini adalah yang bank sentral dan semua otoritas berusaha perjuangkan,” kata Solikin dalam Kegiatan Sampingan G20 Indonesia 2022 bertajuk “Central Bank Policy Mix for Stability and Economic Recovery” di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu (14/7).

Risiko stagflasi diperkirakan bervariasi antar-negara di dunia, sehingga risiko tersebut perlu dicermati lebih lanjut, mengingat kebijakan moneter beberapa negara besar yang lebih agresif yang berpotensi meningkatkan ketidakstabilan ekonomi global.

Maka dari itu Solikin melihat ada krisis yang berkepanjangan dan menular, sehingga jika sebuah negara tidak bisa bersungguh-sungguh menangani hal tersebut dengan benar akan ada risiko yang akan terjadi untuk krisis berikutnya.

BACA JUGA: Bank Indonesia Borong Surat Utang Pemerintah, Nilainya…

Usai beberapa negara mengangkat tangan dari pandemi Covid-19 yang sudah melandai, muncul berbagai konflik baru seperti geopolitik hingga proteksionisme. Namun, berbagai konflik tersebut tidak bisa diatasi sebuah negara sendirian.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus memiliki sinergi kebijakan yang lebih kuat, tidak hanya secara nasional, tetapi juga di tingkat internasional,” ucap dia.

Oleh karena peliknya berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, ia menegaskan bank sentral tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan suku bunga acuan. Instrumen lain pun turut serta dikerahkan sebagai bauran kebijakan Bank Indonesia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Ryan Rizaldy menegaskan penerbitan mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) yang nantinya akan dinamakan rupiah digital tak menghilangkan peredaran uang tunai.

“Intinya tidak untuk menghilangkan tetapi menambah alat pembayaran, seperti dompet atau uang elektronik yang ada saat ini,” ucap Ryan dalam media briefing kegiatan sampingan G20 Indonesia di Badung, Bali, kemarin.

Ia menjelaskan salah satu prinsip yang dipegang bank sentral dalam penerbitan rupiah digital adalah hidup berdampingan, agar masyarakat Indonesia bisa lebih berdaya tahan untuk bertansaksi dalam berbagai situasi. Dengan adanya CBDC di Indonesia, masyarakat diharapkan memiliki pilihan alat pembayaran untuk transaksi, sehingga rupiah digital bisa memperkaya kemungkinan tersebut.

Ryan menuturkan nantinya desain awal rupiah digital akan diluncurkan pada akhir tahun 2022 melalui white paper. Namun desain tersebut bukan merupakan desain final sehingga masih akan dibutuhkan masukan dari pelaku industri dalam consultated paper pada awal tahun 2023.

“Setelah itu barulah uji coba yang akan membutuhkan waktu lama. Negara lain paling cepat menerapkan uji coba selama enam bulan, adapula yang berkali-kali melakukan uji coba,” jelasnya, dikutip dari Antara, Rabu (13/7).

Menurut dia, seluruh upaya tersebut dilakukan BI agar nantinya desain final rupiah digital bisa menyesuaikan dengan sistem keuangan di Tanah Air. Dirinya pun mengungkapkan rupiah digital nantinya tak akan jauh berbeda dengan uang elektronik.

BACA JUGA: BI Membawa Topik Mata Uang Digital dalam Pertemuan G20 Finance

Perbedaan utamanya hanya akan terletak pada lembaga penerbit, dimana CBDC akan diterbitkan oleh BI. Sementara itu, uang elektronik diterbitkan oleh bank umum dan dompet digital diterbitkan oleh lembaga non-bank.

Lantaran diterbitkan oleh BI, Ryan menyebutkan risiko CBDC tak akan sebesar uang elektronik lainnya karena risiko kredit bank sentral lebih rendah dibandingkan lembaga lainnya. “Uang itu dasarnya kepercayaan, sehingga masyarakat punya akses kepada kepercayaan yang diharapkan,” tuturnya.

“Ini yang sebenarnya jadi bagian dari upaya kami untuk memberikan layanan publik pada masyarakat dan bagaimanapun penciptaan uang itu adalah fungsi bank sentral, sehingga kami menyesuaikan dengan zaman,” ucap dia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Perusahaan yang bergerak di industri telekomunikasi, penyedia jasa internet, serta penyedia pusat data, PT Mota Telematika Indonesia Tbk (MORA) berencana melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 2.610.486.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel perseroan.

Angka ini setara 11 persen dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah penawaran umum perdana saham dengan nilai Rp 100 per lembar saham.

Adapun kisaran harga penawarannya yaitu Rp 368 sampai Rp 396 per lembar saham. Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham (IPO) ini sebanyak-banyaknya Rp 1.033.752.456.000 atau Rp 1,03 triliun.

Direktur Utama MORA, Galumbang Menak mengatakan, seluruh dana yang diperoleh perseroan dari hasil IPO, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan 85 persennya untuk investasi terhadap backbone dan access termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif, serta pengembangan data center.

“Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan inland cable, ducting, dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastuktur,” ungkapnya dalam paparan publik, Selasa (12/7).

Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini perseroan memiliki jaringan backbone dari Jakarta-Singapura atau yang disebut dengan Sumatra Backbone, serta inland cable sepanjang Pulau Jawa yang disebut dengan Java Backbone. MORA juga memiliki backbone dari Pulau Bali-Nusa Tenggara yang terdiri dari submarine cable dan inland cable.

Dana yang diperoleh dari IPO ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru.

BACA JUGA: Tarif Internet di Indonesia Relatif Murah Dibandingkan Negara Lain

“Sekitar 15 persen dana hasil IPO akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kegiatan umum usaha perseroan,” imbuh Galumbang.

Itu meliputi biaya operasional dan perawatan jaringan dan perangkat pendukungnya, biaya instalasi perangkat ke pelanggan, serta untuk aktivitas branding dan promosi. PT BNI Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas telah ditunjuk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Masa penawaran awal dijadwalkan 12-18 Juli 2022, dengan tanggal efektif diperkirakan pada 27 Juli 2022. Masa pena­waran umum diperkirakan pada 29 Juli 2022-2 Agustus 2022, sedangkan tanggal penjatahan diperkirakan pada 2 Agustus 2022. Adapun distribusi saham secara elektronik diperkirakan pada 3 Agustus 2022, dan pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia pada hari berikutnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong para santri untuk bisa menjadi YouTuber atau pembuat konten kreatif di platform YouTube. Sandi – sapaan Sandiaga – mengharapkan itu saat mengunjungi Pondok Pesantren Darul Hijrah di Cindai Alus, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (12/7).

Sandi bertandang ke Ponpes tersebut dalam rangka meninjau pelatihan santri digitalpreneur Indonesia yang diikuti para santri di 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalsel. Sandi kepada Antara menuturkan, ini sebagai upaya melatih para santri menciptakan konten-konten ekonomi kreatif, ekonomi digital, dalam bentuk animasi, podcast maupun konten lainnya sebagai YouTuber.

“Apalagi motivator yang kita datangkan untuk kegiatan ini YouTuber Ustadz Syam El-Marusy yang pengikutnya sudah 3 juta lebih,” papar Sandi.

Sandi berharap, motivasi dari YouTuber yang menjadi salah satu ikon pembuat konten Islami ini menggugah pikiran dan ide kreatif para santri di Kalsel. “Semoga memberikan inspirasi dan menjadi produk ekonomi kreatif yang memiliki nilai tambah untuk bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja,” ujarnya.

Dia pun yakin, keahlian digital dan teknologi yang dimiliki para santri bermanfaat juga untuk mempromosikan produk pesantren. “Juga terkait wisata religi di provinsi ini,” ujarnya.

BACA JUGA: Airlangga Hartarto Beri Kemudahan Santri Ponpes Suryalaya Jadi Entrepreneur

Sandi juga mengapresiasi wirausaha Ponpes Darul Hijrah yang memiliki fasilitas penginapan, di mana dia berkesempatan meresmikannya, Selasa. Ponpes Darul Hijrah Kalsel, kata Sandi, juga menjadi wisata edukasi, karena di sana akan dibangun menara Al-Falakiyah.

“Jadi, banyak peluang bagi kalangan santri untuk bisa berkreasi, memajukan Ponpesnya, juga memberikan nilai ekonomi bagi penghasilan dirinya jika bisa memanfaatkan dengan baik teknologi digital saat ini,” ujarnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, menargetkan tahun ini sebanyak 2,5 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha.

“Target kita NIB tahun ini 2,5 juta. Hari ini sudah 1,5 juta (NIB). Dengan pendekatan komprehensif dan pendampingan kepada UMKM dan kemudahan OSS, saya kira ini bisa tercapai,” kata Teten Masduki usai meng­hadiri pemberian NIB kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Gedung Nanggala, Kompleks Kopassus Cijantung, Rabu (13/7).

Teten menjelaskan bahwa pihaknya terus mendorong UMKM untuk dapat mengajukan NIB melalui aplikasi OSS (Online Single Submission) Indonesia. Selain itu, lanjutnya, pengajuan NIB juga akan dikoneksikan dengan pengurusan sertifikasi halal yang biasanya dibutuhkan oleh pelaku usaha kuliner.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sampai dengan 12 Juli 2022 tercatat sebanyak 1.507.235 NIB telah diterbitkan melalui sistem OSS. Dari angka tersebut, 98 persen merupakan NIB pelaku UMK dan 2 persen pelaku usaha menengah dan besar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menargetkan NIB bagi pelaku UMKM dapat iterbitkan hingga 100.000 per hari dari saat ini yang hanya 7.000 NIB sehari.

Presiden juga menekankan target tersebut memerlukan dukungan dari pemerintah daerah agar UMKM dapat lebih mengembangkan usaha mereka. Hal itu, lanjut Presiden, mengingat jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 65,4 juta pada tahun 2021 dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 61 persen.

“Oleh sebab itu pemerintah kalau nggak ngurus UMKM, keliru, salah besar. Karena kontribusi terhadap ekonomi nasional 61 persen. Dan penyerapan tenaga kerja 97 persen itu di UMKM, bukan di (perusahaan) yang gede-gede, ini perlu dicatat,” kata Presiden Jokowi.

Ia mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjual produk mereka dengan memanfaatkan pemasaran berbasis aplikasi daring guna mendongkrak omzet penjualan.

“Jadi, yang namanya digitalisasi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah itu sekarang ini wajib. Jadi, Bapak, Ibu, yang belum masuk marketingnya ke dunia online, segera masuk ke aplikasi, apapun platformnya,” kata Presiden Jokowi.

Di tengah-tengah sambutannya, Presiden Jokowi mendengar cerita Wageningtyas, seorang ibu yang sehari-hari berjualan roti bakar Bandung. Ibu Wage, panggilannya, mengatakan omzet dagangannya saat ini sudah mencapai Rp 1 juta per hari dengan memanfaatkan berbagai aplikasi daring yang membantu usahanya, terutama pada masa pandemi.

Ia pun menjual produknya melalui pemasaran berbagai aplikasi, seperti GoFood, Grab Food, Traveloka Eat, Shopee Food, hingga Asia Food.

“Omzet sekarang sudah mencapai Rp1 juta per hari. Berkat online, Pak. Jadi selama pandemi kami usaha ini terbantu dengan aplikasi online,” katanya.

BACA JUGA: KUR untuk UMKM Serap 32,1 Juta Lapangan Kerja

Oleh karenanya, Presiden Jokowi meminta para pelaku UMKM yang hadir mencontoh Ibu Wage agar kesempatan untuk memasarkan produknya menjadi terbuka lebar. Namun Kepala Negara mengingatkan para pelaku usaha turut meningkatkan kesiapan produksi mereka jika hendak memasarkan produk lewat daring.

“Kalau sudah yang namanya masuk ke pasar online, kesiapan produksi harus betul-betul siap. Jangan sampai kita hanya produksi bisa 100, nanti pesanannya 10 ribu. Ada banyak kejadian seperti itu dan tidak siap,” kata Presiden Jokowi. (*)

Reporter: JP Group