batampos – Aktivitas truk pengangkut tanah kembali meresahkan pengendara jalan. Truk tanpa terpal tersebut sering melintas di Jalan Duyung, Batuampar atau tepatnya di depan Harbourbay.

Andri, salah seorang pengendara mengaku kerap berpapasan dengan truk pengangkut tanah tersebut. Bahkan, sesama truk terlihat melaju kencang dan saling mendahului di jalan raya.

“Truknya kencang, apalagi malam hari. Ini sangat membahayakan kami yang bawa motor,” ujar Andri, Senin (25/7) siang.

Selain melaju kencang, truk tersebut tanpa menggunakan penutup terpal. Sehingga, tanah yang diangkut berceceran dan mengotori jalan.

“Paling sore ada yang siram jalan. Kan jalan jadi berlumpur. Seharusnya itu (muatan tanah) ditutup,” kata warga Nagoya ini.

Hal senada dikatakan Ronald, pengendara lainnya. Ia mengatakan aktiviyas truk tersebut harus ditindak oleh petugas kepolisian. Sehingga, pengendara lebih merasa aman dan nyaman saat melintas di jalan tersebut.

“Harusnya ditertibkan. Kalaupun beraktivitas, sesuai aturan. Jangan menbahayakan pengendara lain,” katanya.

Sementara itu, Kanit Turjawali Polresta Barelang, Ipda Yudhi Patra berjanji akan menindak truk pengangkut tanah tanpa terpal tersebut. Ia menegaskan akan memberikan sanksi tilang kepada sopir truk yang tidak mematuhi aturan tersebut.

“Ini saya baru dapat info. Akan langsung kita tindak,” ujarnya singkat.(*)

Reporter: YOFI YUHENDRI

batampos – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis data terbaru mengenai realisasi investasi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam rilis data realisasi investasi itu, Provinsi Kepri terlempar dari 10 besar sebagai tujuan investasi. Meskipun Kepri memiliki cukup banyak kawasan industri.

Koordinator Wilayah Batam dan Karimun Himpunan Kawasan Industri (HKI), Tjaw Hioeng mengungkapkan, jika dilihat dari data yang dirilis Kementrian Investasi beberapa hari yang lalu, Kepri hanya menempati urutan ke-15 untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan realisasi investasi sebesar USD 432,9 juta.

Sementara untuk investasi Penanaman Modal Dalam Negeri menempati urutan ke-19 dengan realisasi investasi sebesar Rp 2.905,2 miliar.

“Dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui PP41 tahun 2021 sepertinya belum sesuai dengan harapan,” ujarnya, Senin (25/7).

Menurutnya, ada beberapa hambatan yang menyebabkan masih minimnya realisasi investasi di Kepri. Seperti belum maksimalnya pelaporan realisasi yang seharusnya menjadi kewajiban bagi para perusahaan untuk menyampaikan laporan per 3 bulan ke BKPM.

“Laporan yang biasanya kita kenal dengan LKPM (Laporan Kegiatan Penamanan Modal) secara berkala atau per 3 bulan sekali,” kata dia.

Selanjutnya, terkait kemudahan di PP 41/2021 harus diselaraskan dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari kementerian dan lembaga yang berwenang. Dimana penyelarasan itu, katanya, masih dalam tahap pembahasan.

Sementara untuk Batam sendiri di tahun 2021, realisasi investasi turun dari tahun 2020. Dimana tahun 2021 hanya mencapai USD 1,02 miliar. Sementara tahun 2020, capaian Batam sebesar USD 1,59 miliar.

Ia menambahkan, yang perlu dipahami terkait laporan realisasi investasi tentunya akan beda dengan nilai investasi. Sebab, ketika sebuan perusahaan ingin menanamkan modalnya, mereka baru mengajukan nilai investasi.

Tentunya untuk tahapan realisasi bisa memakan waktu sampai tahunan. Tergantung jenis kegiatan usahanya dan kemudahan proses perizinan yang diberikan kepada perusahaan tersebut.

“Akhir-akhir ini banyak keluhkan terkait perizinan di bidang lingkungan, yang mana proses perizinannya menjadi kewenangan instansi sesuai Perizinan Berusaha. PMA menjadi kewenangan Pusat, padahal kepanjangan Pemerintah Pusat di Daerah adalah Badan Pengusahaan,” imbuhnya.(*)

Reporter : Eggi Idriansyah

batampos – Aktivitas truk pengangkut tanah akhir-akhir ini cukup menimbulkan permasalahan di beberapa titik ruas jalan di Batam. Terkait hal itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Yumasnur mengatakan pihaknya tidak memilki kewenangan untuk menindak.

Kendati demikian ia mengimbau kepada perusahaan yang melakukan aktivitas pengangkutan tanah ini, agar memperhatikan muatan sesuai dengan daya dukung jalan. Selain itu, agar tidak menimbulkan permasalahan bagi pengguna jalan lainnya, pengemudi truk tanah ini diharapkan bisa menggandakan terpal untuk menutup tanah yang diangkut.

“Tujuannya agar tidak mengotori jalan. Karena kalau hujan jalan bisa menjadi licin, dan menyumbat saluran air. Dan kalau cuaca lagi panas bisa menimbulkan debu, dan mengganggu pengguna jalan,” ujarnya.

Untuk itu, pihak pengangkut tanah ini perlu memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Ia berharap meskipun ada aktivitas pengangkutan tanah, lingkungan di sekitar jalan tidak terganggu.

“Sekarang lagi musim hujan, dan ini kalau terus ada pembiaran tanpa memperhatikan tanah yang jatuh ke jalan, sangat membahayakan pengendara. Jadi saya imbau untuk lebih memperhatikan dan mengontrol agar muatan tidak melebihi, dan tanah tidak mengotori jalan,” pinta Yumasnur. (*)

Reporter : YULITAVIA

batampos – Pemerintah Kota Batam melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam kembali menggelar pasar murah. Sayangnya, pasar murah yang digelar selama tiga hari ini Senin-Rabu (25-27/7) hanya untuk Pasar Sagulung dan Pasar Aviari (Batuaji).

Pasar murah di dua lokasi ini, khusus untuk cabai dan telur. Untuk cabai yang disediakan ada tiga jenis yakni, cabai merah keriting, cabai hijau, dan cabai rawit hijau. Jam operasi pasar murah dimulai pukul 08.00 WIB sampai selesai. Lokasi masih di seputaran pasar.

Kabag Perindustrian dan Perekonomian Kota Batak, Zul Arif membenarkan adanya pasar murah khusus cabai dan telur. Namun pelaksanaan pasar murah hanya di dua lokasi yakni Pasar Sagulung dan Pasar Aviari.

“Gelaran pasar murah di dua lokasi itu berdasarkan rapat bersama tim TIPD. Kami memilih daerah yang harga telur dan cabai tertinggi di Kota Batam. Ini dari survei yang telah dilakukan tim,” ujar Zul Arif kepada Batam Pos, Senin (25/7).

Menurut dia, stok cabai disediakan oleh koperasi yang berada dibawah naungan Bank Indonesia dan Pemko Batam. Sedangkan untuk telur, pihaknya mengandeng distributor Kota Batam.

Untuk cabai merah keriting setiap hari selama pasar murah berlangsung, disiapkan stok 100 kilogram, dan stok telur menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Stok cabai merah 100 kg sehari, tapi kalau cabai rawit dan hijau saya lupa datanya. Telur menyesuaikan,” terangnya.

Harga cabai merah Rp 90 ribu per kg, cabai hijau Rp 50 ribu dan rawit Rp 48 ribu. Sedangkan untuk harga telur Rp 46 ribu per papan.

“Untuk harga lebih murah dibandingkan harga pasar daerah tersebut. Kami sudah survei kalau cabai merah disana Rp 98 ribu,” katanya.

Disinggung soal akan digelar di daerah Batam lainnya, Zul Arif belum bisa memastikan. Menurutnya, gelaran pasar murah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tim TIPD.

“Nah untuk lokasi lain kami belum tahu. Karena memang untuk stok cabai sangat terbatas. Kami harus cari harga di bawah pasaran. Makanya gelaran kali ini, kami memilih daerah yang memang harga cabai tertinggi,” ungkapnya.

Sementara Ketua Asosiasi Distributor Bahan Pokok Kota Batam, Aryanto membenarkan pihaknya turut dilibatkan dalam gelaran pasar murah tersebut. Namun kali ini, yang dilibatkan khusus dari distributor telur.

“Anggota asosiasi yang terlibat khusus telur, kalau cabai sepertinya dari Dinas Ketahanan Pangan. Untuk harga yang kami berikan di pasar murah yakni Rp 46 ribu per papan, itu harga distributor,” jelasnya.

Meri, warga Nongsa mengaku kecewa gelaran pasar murah hanya dilaksanakan di dua tempat. Padahal, hampir semua masyarakat menderita dengan harga cabai yang menggila.

“Cabai mahal dimana-mana, bukan di Batuaji dan Sagulung saja. Harusnya pemerintah adil menggelar di setiap tempat,” pungkasnya. (*)

Reporter : Yashinta