batampos – Tim Khusus masih menganalisa closed circuit television (CCTV) dari berbagai titik terkait pendalaman kasus penembakan Brigadir Yosua, termasuk di rumah pribadi Kadivpropam Irjen Ferdy Sambo hingga rumah dinas.

Ada juga dugaan handphone Brigadir Yosua yang berbeda dengan saat digunakan sehari-hari. Informasi yang diterima Jawa Pos (jaringan batampos.co.id), saat ini tim khusus menemukan beberapa fakta dari CCTV. Salah satunya, soal kedatangan rombongan keluarga Irjen Ferdy Sambo dari Magelang, Jawa Tengah. Dalam CCTV di rumah pribadi itu diketahui semua orang tiba sekitar pukul 15.00. Termasuk, Brigadir Yosua.

Lalu, diketahui di rumah pribadi itu istri Irjen Ferdy melakukan tes PCR beserta dengan Bharada E. Memang, Ferdy Sambo tidak terlihat dalam CCTV tersebut. “Namun, bila disandingkan dengan alibi bahwa Ferdy Sambo melakukan tes PCR di klinik terbantahkan,” ujar petugas yang mengetahui kasus tersebut.

Kondisi itu menimbulkan tanda tanya. Apa yang disembunyikan dengan menutupi keberadaan dari Ferdy Sambo. Lagi pula, saat ini Tim Khusus juga belum menerima seluruh CCTV dari Polda Metro Jaya. “Belum semua CCTV diserahkan,” ujarnya.

Dari CCTV di titik berbeda, tepatnta di rumah dinas Ferdy diketahui bahwa istri Ferdy Sambo bersama Bharada E datang pukul 17.09. Kemungkinan setelah tes PCR di rumah pribadi, istri Ferdy singgah di rumah dinas. “Terlihay berdua saja,” jelasnya.

Lalu, ada temuan lain soal handphone Brigadir Yosua. Diketahui handphone Brigadir Yosua yang digunakan sehari-hari bermerk Samsung. Namun, handphone yang didapatkan justru merk Iphone. “Hanphonenya baru lagi,” urainya.

Dikonfirmasi terkait informasi handphone Brigadir Yosua yang berbeda. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa terkait semua itu akan dijelaskan oleh tim khusus nantinya. “Timsus untuk itu ya,” ujarnya menjawab pertanyaan Jawa Pos.

Sementara Komnas HAM memeriksa Tim Forensik Polri terkait kasus Brigadir Yosua kemarin. Komisioner Komnas HAM Chairul Anam mengatakan bahwa Polri memberikan akses yang luas untuk Komnas HAM dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Salah satunya dalam pemeriksaan tim forensik Polri. “Kami dalami khusus soal autopsi,” terangnya.

Dari berbagai temuan keluarga dan saksi ahli kemudian diklarifikasikan dengan tim forensik tersebut. Menurutnya, semua karakter luka di tubuh Brigadir Yosua telah terkonfirmasi. Dari jumlah luka, penyebabnya, karakter luka tembak, luka masuk atau keluar. “Sampai kapan luka ada di tubuh,” paparnya.

Sebenarnya, semua temuan dari Komnas HAM telah terkonfirmasi. Bahkan, seharusnya juga bisa memberikan kesimpulan terkait autopsi tersebut. Namun, karena terdapat ekshumasi atau autopsi ulang, Komnas HAM akan menunggu. “Kami hadir dalam ekshumasi itu,” terangnya kemarin setelah bertemu dengan tim forensik.

Apa yang dimaksud dengan temuan terkonfirmasi? Dia mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada temuan signifikan yang akan membuat kasus ini terang benerang. Khususnya, terkait skema waktu kematian dari Brigadir Yosua. “Semua kondisi fisik klir terkonfirmasi,” paparnya.

Setelah soal autopsi, Komnas HAM akan mulai masih ke hal lainnya. Misalnya, digital forensik. Dia mengatakan, pengembangan agenda lainnya tersebut dilakukan. “Ya semua jejak digital itu, kami akan pelajari,” ujarnya.

Brigjen Ahmad Ramadan menambahkan, Polri sangat terbuka dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Tadi, tim forensik dari Pusdokkes telah menjelaskan semuanya ke Komnas HAM. “Apa yang diminta Komnas HAM semua diberikan,” terangnya.

Setelah ini, Komnas HAM akan mengundang Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) untuk kasus tersebut. Polri akan terbuka juga dengan permintaan tersebut. “Ini bukti transparansi, semua dijelaskan,” ujarnya.

Terkait dengan ekshumasi di Jambi, dia mengatakan bahwa saat ini sedang dipersiapan. Ekshumasi akan dilakukan dengan semua tim yang dipersiapkan. “Besok untuk itu,” tuturnya.

Kemarin Tim Advokat Penegak Hukum dan Keadilan (TAMPAK) menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD. Itu mereka lakukan agar pemerintah turut mendorong penuntasan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Polisi Yosua. ”Secepatnya dituntaskan,” kata salah seorang anggota TAMPAK, Judianto Simanjuntak.

Pihaknya juga mempertanyakan proses pra rekonstruksi kasus tembak-menembak antara Bharada E dan Brigadir Polisi Yosua belum lama dilakukan. Menurut dia, proses tersebut patut dipertanyakan lantaran dalam kasus tersebut Brigadir Yosua sebagai terlapor sudah meninggal dunia. ”Harusnya (proses hukum) tidak dilanjutkan,” ujarnya,

Yang mestinya segera diproses, lanjut Judianto, kasus dugaan pembunuhan berencana. Sebab, Polri telah meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun demikian, sampai kemarin belum ada satu pun tersangka yang diumumkan oleh Polri. Dia berharap, proses hukum kasus tersebut dilaksanakan sesuai perintah Presiden Joko Widodo.

Yakni proses hukum dilakukan dengan terbuka. ”Apa adanya,” tegas Judianto. Dia pun menyampaikan bahwa Menko Polhukam Mahfud MD menyambut baik kedatangan TAMPAK. ”Pak Mahfud menegaskan kembali perintah presiden,” ujar dia. Selain itu, Judianto menyebutkan bahwa Mahfud juga sempat menyinggung kejanggalan-kejanggalan dalam peristiwa di rumah dinas kepala Divisi Propam.

Setidaknya, masih kata Judianto, ada tiga kejanggalan dalam peristiwa tersebut. Yakni penyampaian informasi yang tidak segera dilakukan setelah peristiwa terjadi, keterangan awal yang berbeda-beda, dan temuan tim penasihat hukum keluarga Brigadir Polisi Yosua. Karena itu, TAMPAK terus mendorong penyelesaian kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Penyidik Bareskrim Polri telah mnetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana Aksi Cepat Tanggap (ACT). Mereka seluruhnya merupakan petinggi di yayasan tersebut.

Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Wadirtipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Pol Helfi Assegaf mengatakan, para tersangka diduga mendapat gaji fantastis dari penyelewengan dana yang terjadi.

“Gajinya sekitar Rp 50-450 juta perbulannya,” kata Helfi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/7).

Helfi mengatakan, mantan Presiden ACT Ahyudin mendapat gaji terbesar yakni Rp 450 juta. Sedangkan 3 orang lainnya, berpendapatan lebih rendah.

“Untuk IK Rp 150 juta, (HH dan NIA) sekitar Rp 50-100 juta,” jelas Helfi.

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana di yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Penetapan ini diputuskan usai dilakukan gelar perkara.

“Yang telah disebutkan tadi pada pukul 15.50 WIB telah ditetapkan tersangka,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/7).

Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka yakni pendiri ACT, Ahyudin; Presiden ACT, Ibnu Khajar; Hariyana Hermain selalu Senior Vice President Operational Global Islamic Philantrophy; dan Novariadi Imam Akbari, selaku sekretaris ACT periode 2009 – 2019 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina ACT.

“Inisial A selaku Ketua Pembina, IK ini juga pada saat itu sebagai pengurus yayasan, selanjutnya H sebagai anggota pembina dan NIA selaku anggota pembina,” jelas Helfi.

Meski begitu, penyidik belum mengenakan penahanan kepada keempat orang tersebut.

“Sementara kita akan diskusi internal terkait penangkapan, penahanan,” pungkas Helfi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memulai rangkaian kunjungan kerja di Tokyo, dengan mengadakan pertemuan dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang Koichi Hagiuda. Dalam pertemuan tersebut, salah satunya membahas terkait perkembangan kerjasama dalam Forum Public and Private Dialogue Track 1.5 : Japan Indonesia Co-Creation Partnership for Innovative.

“Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang telah menyepakati sejumlah bidang kerja sama, yaitu pengembangan sumber daya manusia (capacity building), teknologi digital, rantai pasok dan promosi industri hijau. Ini termasuk proyek pengembangan sumber daya manusia yang bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kerja (BPPK) Bekasi atau yang lebih dikenal dengan CEVEST,” ujar Menko Airlangga.

Indonesia dan Jepang telah menyelesaikan general review IJEPA pada 2019 lalu, dan saat ini masih diadakan pembahasan protokol antara tim negosiasi kedua negara. Menko Airlangga mengangkat sejumlah isu penting yang masih tertunda dalam pembahasan yaitu terkait permintaan Indonesia atas akses pasar untuk ekspor tuna kaleng ke Jepang.

“Kami melihat ada complementary antara demand di Jepang dan supply di Indonesia atas produk tuna ini, sehingga Indonesia berharap Jepang dapat menurunkan tarif untuk produk tuna Indonesia agar Indonesia memiliki level playing field yang sama dengan negara lain di kawasan,” ujar Menko Airlangga. Seperti diketahui, Thailand saat ini telah memiliki tarif yang lebih rendah untuk mengekspor tuna mereka ke Jepang.

Selain itu, pertemuan juga membahas investasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Jepang di industri otomotif Indonesia. Menteri Hagiuda mengatakan, “Kemajuan kerjasama di industri otomotif antar kedua negara sudah sangat baik. Sejumlah perusahaan Jepang juga terus meningkatkan komitmen investasinya di Indonesia.”

Mitsubishi telah berkomitmen untuk memulai produksi electric vehicle di Indonesia pada awal tahun 2023 yang bertujuan untuk memperluas pasar ekspor. Selain Mitsubishi dan Toyota, Nissan juga akan mengembangkan produksi electric vehicle di Indonesia. Nissan rencananya akan menggunakan teknologi lain yang juga ramah lingkungan dan sudah mempertimbangkan menggunakan bahan bakar berbasis hidrogen.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan respon terhadap permintaan Pemerintah Jepang terkait kebijakan sertifikat bebas radio aktif untuk produk pertanian, perikanan dan makanan asal Jepang. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Cemaran Radioaktif.

Tujuan dari Permentan ini yakni untuk memastikan pangan segar asal hewan dan tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah NKRI memenuhi persyaratan keamanan pangan. Badan POM telah melakukan revisi peraturan terkait dengan persyaratan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan.

Menko Airlangga menjelaskan, “Badan POM telah menerbitkan revisi peraturan dan tidak lagi mewajibkan sertifikat bebas radioaktif untuk makanan olahan Jepang yang masuk ke Indonesia.”

Menko Airlangga juga mengangkat isu terkait pengaturan impor baja. Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan Neraca Komoditas dalam rangka penerbitan izin impor produk baja yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023. Pengalokasian dilakukan berdasarkan data supply-demand, kapasitas produksi perusahaan, dan record atas kinerja realisasi impornya, dengan tujuan agar penggunaan baja impor sebagai bahan baku tepat sasaran.

“Baja sangat diperlukan untuk industri pengguna. Oleh karena itu, pengaturan pengalokasian impor baja dilakukan secara selektif, namun dengan proses yang transparan dan akuntabel, dengan tetap menjaga agar tidak melanggar ketentuan WTO,” ungkap Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga menyampaikan, “Untuk impor baja yang sangat diperlukan untuk industri, Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan untuk melakukan relaksasi tarif, dan Tim Teknis akan segera menyelesaikan.”

Menteri Agus juga menyampaikan terima kasih kepada industri otomotif Jepang yang telah melakukan perluasan pasar produk otomotif Indonesia, salah satunya untuk melakukan ekspor dari Indonesia ke Australia.

Dalam pertemuan ini, juga dibahas mengenai potensi kolaborasi lanjutan antara kedua negara, mengingat kerjasama antara Pemerintah Jepang dan Indonesia telah berlangsung selama hampir 50 tahun. Menteri Hagiuda menyampaikan, “Tahun depan adalah 50 Tahun Persahabatan ASEAN – Jepang. Kita ingin ada proyek besar kerja sama di bidang ekonomi, bersama dengan dunia usaha.”

Dalam kerangka IPEF (Indo-Pacific Economic Frameworks), Indonesia terbuka untuk berdiskusi dan telah mengikuti pembahasan kerangka kerja sama ini sejak launching di Jepang pada Mei 2022 lalu dan pertemuan teknis di Singapura pada pertengahan Juni lalu. Indonesia berharap selain 4 pilar, Indonesia juga membutuhkan yang terkait dengan clean energy dan akses pasar. Oleh karena itu diperlukan penetapan komponen, prosedur dan mekanisme IPEF dengan jelas.

Selain itu, Indonesia juga menyambut baik inisiatif ASEAN – Japan Investing For the Future (AJIF) dan sebagai anggota ASEAN, Indonesia akan ikut membahas inisiatif ini dengan anggota lain. Sedangkan yang terkait dengan RCEP, Indonesia berkomitmen penuh untuk segera mengimplementasikan perjanjian yang ditandatangani pada 2020 yang lalu. Saat ini proses ratifikasi sudah memasuki tahapan akhir, diharapkan dapat selesai pada Agustus 2022 ini dan RCEP bisa segera implementasi.

“Saya percaya, inisiatif AJIF dapat menjadi pelengkap RCEP dalam kerja sama pengembangan ekonomi di kawasan,“ terang Menko Airlangga.

Sebagai penutup dari pertemuan tersebut, Menteri Hagiuda menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang sangat senang bahwa kedua belah pihak telah melihat ke arah yang sama dan berharap untuk dapat segera meneruskan pembahasan dalam pertemuan ini.

“Kita bisa meneruskan pembahasan ini, baik melalui pembahasan secara langsung maupun secara online. Saya ada rencana untuk kembali datang ke Indonesia, meneruskan hubungan yang sudah baik ini,” tutup Menteri Hagiuda. (ekon/ltg/fsr/hls)