batampos – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyerahkan uang senilai Rp 50 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengembalian itu diduga terkait adanya penerimaan dari Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas’ud.

“(Andi Arief) telah menyerahkan uang yang diterimanya sebesar Rp 50 juta melalui transfer bank ke rekening penerimaan bendahara KPK,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (25/7).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, pengembalian uang tidak membuat KPK menghentikan pendalaman terkait penerimaan uang itu. Menurut Ali, tim penyidik KPK memastikan akan terus mengonfirmasi penerimaan uang itu ke beberapa saksi.

“Berikutnya tim jaksa penuntut umum akan menuangkannya dalam analisa hukum surat tuntutan,” tegas Ali.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Samarinda, Rabu (20/7), Andi Arief mengaku menerima uang Rp 50 juta dari Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud. Uang itu diklaim sebagai bantuan untuk rekannya yang terpapar Covid-19.

Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, penerimaan uang dari Abdul Gafur terjadi pada Maret 2021. Uang Rp 50 juta itu diterima secara tunai di dalam kantong plastik hitam.

“Pakai kresek hitam Rp 50 juta saya tanya kepada Pak Gafur, ‘Ini uang apa Pak Gafur?’, (Gafur menjawab) ‘Ya, dipakai untuk teman-teman yang terkena Covid-19,” ungkap Andi beberapa waktu lalu menandaskan.

Sebagaimana diketahui, Abdul Gafur Mas’ud didakwa menerima suap bersama Nur Afifah terkait proyek dan perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Seluruhnya diduga uang suap yang diterima mencapai Rp 5,7 miliar.

Dalam surat dakwaan terungkap, Abdul Gafur Mas’ud diduga meminta uang kepada Direktur Utama PT Borneo Putra Mandiri Ahmad Zuhdi untuk biaya operasional Musda Partai Demokrat Kalimantan Timur. Uang itu diberikan melalui Bendahara DPC Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis.

“Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 bertempat di Hotel Aston Samarinda, atas permintaan Abdul Gafur Mas’ud melalui Asdarussalam, Ahmad Zuhdi alias Yudi pernah memberikan uang sebesar Rp 1 miliar melalui Hajjrin Zainuddin kepada Supriadi alias Usup untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Abdul Gafur Mas’ud guna memenuhi kebutuhan biaya operasional Musda Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur,” tulis surat dakwaan.

Uang itu akan digunakan untuk kepentingan Abdul Gafur dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Kalimantan Timur. Pasalnya, saat itu Abdul Gafur tengah mencalonkan diri sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Timur.

Abdul Gafur didakwa dengan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Tim kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat terus melacak bukti-bukti baru. Kemarin (24/7) mereka mengaku menemukan bukti kuat bahwa Brigadir Yosua adalah korban pembunuhan berencana. Bukan korban baku tembak seperti yang selama ini disampaikan Polri.

Temuan bukti baru itu disampaikan anggota tim kuasa hukum keluarga Yosua, Martin Lukas Simanjuntak.

Menurut dia, pihaknya berhasil melacak jejak digital tentang adanya ancaman pembunuhan terhadap Brigadir Yosua pada 19 Juni lalu. Ancaman pembunuhan itu disebut muncul dari rekan Yosua sendiri. “Belum bisa disebutkan ancaman ini dari rekan apa, sesama polisi atau siapa,” ujarnya.

Yang jelas, ada kalimat bahwa Brigadir Yosua tidak boleh dekat-dekat atau naik ke atas. “Kalau dekat-dekat atau naik ke atas, dibunuh kau,” ujar Martin menirukan kalimat yang tertulis dalam jejak digital tersebut. Namun, dia enggan menjelaskan secara detail maksud kalimat itu.

Sejak mendapat ancaman dan intimidasi itu, Brigadir Yosua disebut menunjukkan perubahan sikap yang tidak menentu. Menurut Martin, Yosua merasa lingkungan kerjanya sudah tidak sehat. Tidak ada orang yang bisa dipercaya. “Dalam bukti petunjuk itu, Brigadir Yosua mengaku tidak lagi bisa berteman,” ujarnya.

Martin juga menyebutkan, pihaknya menemukan bukti lain bahwa pada 2 Juli atau 3 Juli, Brigadir Yosua tiba-tiba meminta maaf kepada keluarganya. Namun, belum jelas kenapa Yosua meminta maaf. “Pasti ada sesuatu hal,” terangnya. Apakah itu pertanda bahwa Yosua merasa nyawanya dalam bahaya? “Bisa jadi semacam itu,” katanya.

Yang jelas, nyawa Brigadir Yosua akhirnya benar-benar melayang pada Jumat, 8 Juli 2022. “Temuan ini semakin menguatkan bahwa tewasnya Brigadir Yosua itu karena pembunuhan berencana,” tegasnya.

Saat ini kasus penembakan Brigadir Yosua telah naik status menjadi penyidikan. Menurut dia, sesuai keterangan penyidik, sudah ada sebelas saksi yang diperiksa. “Berarti sudah ada saksi dan alat bukti,” paparnya. Karena itu, seharusnya kini sudah ada penetapan tersangka dalam kasus tersebut. Apalagi, yang mengaku menembak Brigadir Yosua sudah diketahui, yaitu Bharada E atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu. “Seharusnya sudah ada tersangkanya, dong,” tuturnya. Namun, hingga kemarin Bharada E masih menjadi saksi kunci.

Kamaruddin Simanjuntak, anggota lain tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, mengatakan bahwa Bharada E seharusnya bukan saksi. Melainkan, tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. “Salah satu di antara tersangka,” ujarnya. Terkait status Bharada E tersebut, Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo masih enggan berkomentar.

Martin menambahkan, kuasa hukum juga mempertanyakan penanganan kasus Brigadir Yosua di Polda Metro Jaya dan Bareskrim. Mereka mendapat informasi dari Bareskrim bahwa kasus di Polda Metro Jaya akan diambil alih. Namun, hingga kemarin dua kasus dengan satu kejadian itu masih berdiri sendiri-sendiri. Dua kasus yang dimaksud itu adalah peristiwa baku tembak yang ditangani Polda Metro Jaya dan kasus pembunuhan berencana yang dilaporkan ke Bareskrim.

Dia menuturkan, pengambilalihan kasus tersebut penting karena pihaknya meragukan independensi Polda Metro Jaya dalam menangani kasus itu. “Sebab, ada kejadian pertemuan Kapolda Metro Jaya dengan Kadivpropam,” urainya. Dalam video yang beredar di media sosial beberapa waktu lalu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memang mendatangi ruang kerja Kadivpropam (nonaktif) Irjen Ferdy Sambo. Dalam pertemuan itu, Fadil memeluk erat dan mencium kening Ferdy Sambo. Sedangkan Ferdy Sambo terlihat terisak dalam pelukan Fadil.

Pertemuan itu mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Sebab, Fadil adalah orang yang akan memeriksa Ferdy Sambo. Fadil beralasan bahwa pelukan itu hanya bukti empatinya sebagai kawan. Dia juga menegaskan bahwa pengusutan kasus penembakan Brigadir Yosua akan tetap profesional.

Sementara itu, pakar psikologi forensik Reza Indra Giri menjelaskan, seharusnya penyelidikan kasus penembakan Brigadir Yosua tidak terlalu mengandalkan keterangan saksi dan pelaku. Sebab, bila hanya itu yang diutamakan, perkembangan penyelidikan menjadi berisiko. “Sebab, keterangan saksi dan pelaku hanya mengandalkan ingatan,” terangnya. Padahal, ingatan seseorang mudah mengalami fragmentasi dan distorsi. Apalagi bila ada intervensi untuk membelokkan hasil penyelidikan. “Ingatan bisa rusak karena harus mengingat-ingat peristiwa yang tidak natural untuk disampaikan ulang,” jelasnya.

Dia mengatakan, saksi atau pelaku yang mengalami stres dan trauma bisa mengalami trauma sekunder. “Ini harus diperhatikan,” paparnya.

Pada bagian lain, Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjuk pelaksana harian untuk jabatan Karopaminal. Yakni, Brigjen Anggoro Sukartono. “Saat ini menjabat Karowabprof Divpropam Polri,” tuturnya. Penunjukan itu berdasar Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/2149/VII/KEP./ 2022 tertanggal 22 Juli 2022. Brigjen Anggoro Sukartono merupakan alumnus Akpol 1994, satu angkatan dengan Irjen Ferdy Sambo. (*)

Reporter: JP Group