batampos – Perum Bulog Cabang Batam mulai menyalurkan bantuan pangan bagi puluhan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus menekan inflasi menjelang akhir tahun 2025.

Kepala Perum Bulog Batam, Dani Satrio, menjelaskan, penyaluran bantuan pangan telah dimulai sejak awal November. Program ini menyalurkan total 662,6 ton beras dan 132.532 liter minyak goreng untuk 33.133 keluarga penerima manfaat di Batam.

“Setiap keluarga memperoleh 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk dua bulan, yakni November dan Desember. Penyaluran dilakukan menggunakan DTKSEN (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional) agar tepat sasaran,” katanya, Selasa (4/11).

Baca Juga: Universitas Terbuka Gelar INNODEL 2025 di Batam, Soroti Inovasi Pendidikan Terbuka dan Kontribusi bagi Pembangunan Kepri

Langkah ini merupakan bagian dari dukungan Bulog terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat di tengah gejolak harga bahan pokok.

Bulog Batam terus memastikan ketersediaan stok beras dan bahan pokok lainnya di gudang dalam kondisi aman hingga awal tahun depan. Persediaan itu mencakup beras medium, minyak goreng, dan gula pasir untuk kebutuhan program bantuan maupun operasi pasar.

“Kami menjamin pasokan cukup dan distribusi berjalan lancar. Bulog siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk intervensi pasar kapan pun diperlukan,” kata dia.

Dukungan Bulog mendapat apresiasi langsung dari Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Sinergi antara Bulog dan Pemko Batam menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di daerah.

Ia menyebut, kolaborasi ini bukan hanya soal distribusi beras, tetapi juga tentang menjaga ketenangan dan daya beli masyarakat. “Terima kasih atas peran strategis Bulog dalam menjaga pasokan pangan Batam. Sinergi ini sangat membantu kami mengendalikan inflasi, terutama menjelang akhir tahun,” tambah dia.

Baca Juga: Kasus Korupsi PT Batam Persero Rugikan Negara Rp2,2 Miliar, Kejari Batam Lakukan Penelusuran Aset

Ia memaparkan rencana penyaluran 52.500 paket sembako bersubsidi oleh Pemko Batam pada Desember mendatang. Program ini menggandeng Bulog sebagai penyedia utama beras sekaligus mitra distribusi.

Setiap paket sembako bernilai sekitar Rp200 ribu dan disubsidi Rp100 ribu oleh pemerintah. Isinya terdiri dari 10 kilogram beras, 2 liter minyak goreng, dan 1 kilogram gula pasir.

“Kami ingin masyarakat bisa memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau menjelang akhir tahun,” katanya.

Selain itu, langkah kolaboratif tersebut memperkuat kesiapan daerah menghadapi potensi lonjakan harga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang biasanya diikuti peningkatan permintaan kebutuhan pokok. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Bulog Salurkan 662 Ton Beras dan 132 Ribu Liter Minyak untuk Warga Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Universitas Terbuka (UT) kembali gelar konferensi internasional The International Conference on Innovation in Open and Distance Learning (INNODEL) 2025 di Aston Batam Hotel & Residence, Selasa (4/11). Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi para akademisi, peneliti, dan praktisi pendidikan dari berbagai negara untuk memperkuat inovasi pembelajaran terbuka dan jarak jauh (Open and Distance Learning/ODL).

Tahun ini, INNODEL mengusung tema “Strengthening Initiative, Authenticity, and Usefulness (SINAU)”, yang menekankan pentingnya inisiatif baru dalam sistem pembelajaran jarak jauh yang autentik dan bermanfaat bagi peserta didik serta masyarakat.

Rektor Universitas Terbuka, Prof. Dr. Ali Muktiyanto, melalui Wakil Rektor Bidang Akademik UT, Rahmat Budiman, menyampaikan bahwa persiapan pelaksanaan INNODEL 2025 telah dilakukan sejak satu tahun lalu. “Alhamdulillah, kegiatan ini akhirnya dapat terlaksana dengan baik. Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi negeri milik pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh anak bangsa,” ujarnya.

Rahmat menegaskan bahwa keberadaan Universitas Terbuka menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah kepulauan seperti Kepulauan Riau.

“Hari ini kita melihat indeks sumber daya manusia di Kepri cukup baik. Padahal, jika dilihat dari tantangan geografisnya yang memiliki lebih dari 2.000 pulau, tentu kondisi ini tidak mudah. Namun, dengan sistem pembelajaran terbuka, pendidikan tinggi bisa dijangkau semua kalangan,” katanya.

Ia menambahkan, Universitas Terbuka memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk menempuh pendidikan tinggi berkualitas dengan biaya terjangkau dan sistem belajar yang fleksibel. “Mahasiswa bisa mengatur masa studi sesuai kemampuan dan waktu mereka. Inilah bentuk nyata komitmen UT dalam pemerataan pendidikan,” tambahnya.

Sementara itu, mewakili Gubernur Kepulauan Riau, Analis Kebijakan Utama, Syamsul Bahrum, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya INNODEL 2025 di Batam. Menurutnya, Universitas Terbuka telah memberi kontribusi besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kepri.

“Konferensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia industri dalam menghadapi tantangan pendidikan digital. Kepri bangga menjadi tuan rumah kegiatan yang membawa semangat inovasi dan pemerataan pendidikan,” ujarnya.

Konferensi INNODEL 2025 menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan internasional sebagai pembicara kunci, di antaranya Prof. Peter Reimann dari University of Sydney, Prof. Tsuneo Yamada dari The Open University of Japan, dan Prof. Brian Yuliarto dari Indonesia. Forum ini membahas berbagai topik strategis, mulai dari teknologi baru dalam pendidikan, pengembangan e-content, hingga kolaborasi universitas dan industri dalam mendukung lifelong learning.

Melalui INNODEL 2025, Universitas Terbuka berharap dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor pembelajaran terbuka di Asia. “Universitas Terbuka ingin menjadikan INNODEL bukan sekadar ajang akademik, tetapi juga ruang lahirnya gagasan-gagasan baru yang relevan dengan masa depan pendidikan global,” tutup Rahmat Budiman. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Universitas Terbuka Gelar INNODEL 2025 di Batam, Soroti Inovasi Pendidikan Terbuka dan Kontribusi bagi Pembangunan Kepri pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan kemanusiaan melalui kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Batam Tahun 2025.

Langkah ini pun telah ditetapkan melalui SE Wali Kota Batam No 38 Tahun 2025 tentang penggalangan dana kemanusiaan yang berlangsung sejak 10 September hingga 31 Desember 2025.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata semangat gotong royong di tengah masyarakat. Bulan Dana PMI menjadi sarana bagi warga Batam untuk memperkuat solidaritas sosial dan membantu sesama yang membutuhkan.

“Ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menebarkan kebaikan dan memperkuat semangat gotong royong. Melalui Bulan Dana PMI, kita diajak untuk meringankan beban sesama,” katanya, Selasa (4/11).

Baca Juga: Kasus Korupsi PT Batam Persero Rugikan Negara Rp2,2 Miliar, Kejari Batam Lakukan Penelusuran Aset

Dengan mengusung tema “Batam Peduli: Tebarkan Kebaikan, Ringankan Beban Sesama”, Amsakar mau semua kini berkolaborasi. Ia mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah, TNI/Polri, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta masyarakat umum untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan penggalangan dana tersebut.

“Kami mengimbau seluruh pimpinan instansi pemerintah, BUMN, swasta, perguruan tinggi, sekolah, camat, lurah, hingga ketua RT dan RW untuk turut mendukung kegiatan ini. Partisipasi sekecil apa pun sangat berarti bagi keberlanjutan layanan kemanusiaan PMI,” ujar dia.

Bulan Dana PMI jadi agenda tahunan. Ini bertujuan memperkuat kapasitas lembaga kemanusiaan di daerah. Dana yang terkumpul nantinya bakal digunakan untuk mendukung layanan donor darah, penanganan bencana, sampai kegiatan sosial lainnya yang dijalankan PMI.

Baca Juga: Satlantas Polresta Barelang Gelar Kanalisasi di Jalan Sudirman, Arus Lalu Lintas Lancar

Sebagai bentuk akuntabilitas publik, penggalangan dana dilakukan secara transparan melalui sejumlah rekening resmi atas nama PMI Batam, antara lain Bank BCA, BSI, BNI, BRI, dan Bank Riau Kepri Syariah.

Amsakar berharap, pelaksanaan Bulan Dana PMI tahun ini dapat menjadi gerakan kolektif masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di tengah pesatnya pembangunan kota. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Pemko Batam Galang Gotong Royong Untuk Bulan Dana PMI pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Batam menindak sejumlah warga negara asing (WNA) yang melanggar izin tinggal dan aturan keimigrasian di Kota Batam. Dalam operasi yang digelar bersama Bea Cukai di sejumlah titik, enam WNA dari berbagai negara akhirnya dideportasi.

Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad, mengatakan operasi ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat sekaligus bagian dari pengawasan rutin terhadap aktivitas WNA di Batam. Razia dilakukan di tempat hiburan malam (THM), hotel, hingga perusahaan.

“Kami melakukan pengawasan di beberapa lokasi, seperti Panda Club, First Club, Formosa KTV, hingga kawasan industri. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa WNA yang melanggar izin tinggal,” ujar Hajar saat konferensi pers di Batam, Selasa (4/11).

Baca Juga: Bea Cukai Kenakan Sanksi Administrasi ke Panda Club dan Formosa KTV,  Total Denda Capai Rp45 Juta

Di THM Panda Club, petugas mendapati tiga WNA asal Tiongkok berinisial LK, HS, dan WG. Setelah diperiksa, satu di antaranya WG terbukti melanggar izin tinggal dan langsung dikenai tindakan deportasi.

Sementara itu, pengawasan di dua lokasi lainnya, yakni First Club dan Formosa, menemukan empat WNA yang seluruhnya dinyatakan memenuhi ketentuan keimigrasian.

“Di First Club hanya ada 4 WNA dan memenuhi ketentuan. Jenis kelamin seluruhnya laki-laki, tak ada WNA lainnya,” sebut Hajar.

Selain warga Tiongkok, petugas juga menindak seorang WN Singapura berinisial LBT. Ia diketahui menggunakan visa bebas kunjungan namun diduga terlibat dalam kegiatan bisnis hotel di Batam.

“Untuk WN Singapura tersebut kami lakukan deportasi dan juga penangkalan agar tidak bisa masuk kembali ke Indonesia,” tegas Hajar.

Tak hanya di sektor hiburan, pengawasan juga dilakukan pada perusahaan di kawasan industri. Di PT HISI, Imigrasi menemukan tiga WN India berinisial GA, MA, dan MKS yang menggunakan visa pelatihan (C16). Dari hasil pemeriksaan, dua dinyatakan sesuai aturan, sementara satu di antaranya melanggar karena memakai visa on arrival (VOA) yang tidak diperbolehkan untuk bekerja.

“Satu WNA India kami deportasi karena terbukti menggunakan VOA untuk pelatihan,” jelasnya.

Operasi kemudian dilanjutkan ke perusahaan EIUI di kawasan Seibinti, Sagulung. Di sana, petugas menemukan tiga WN Tiongkok dan tiga WN Bangladesh. Dari hasil pemeriksaan, tiga WN Tiongkok melanggar aturan izin tinggal dan langsung dikenai tindakan deportasi.

Selain itu, petugas juga mengamankan seorang WN Taiwan yang diketahui overstay hingga 74 hari. “Kalau lebih dari 60 hari, tidak bisa lagi bayar denda. Langsung dideportasi dan dikenakan penangkalan masuk,” terang Hajar.

Imigrasi Batam juga tengah menyelidiki kasus pelanggaran serius oleh WN Singapura berinisial MP. Berdasarkan catatan perlintasan, MP terakhir masuk ke Batam pada 14 Oktober 2019 dan hingga kini tidak keluar dari wilayah Indonesia.

“Paspor yang bersangkutan sudah tidak ada. Kami koordinasikan dengan Kedutaan Singapura untuk memastikan status kewarganegaraannya. Kasus ini akan dilanjutkan ke proses hukum dan pengadilan,” ujarnya.

Hajar merinci, sepanjang September hingga Oktober 2025, terdapat enam WNA yang dideportasi, masing-masing asal Tiongkok, Singapura, India, dan Taiwan. Sementara sejak Januari hingga Oktober 2025, total 186 WNA telah dideportasi dari Batam karena berbagai pelanggaran izin tinggal.

“Imigrasi akan terus memperketat pengawasan terhadap kegiatan WNA. Setiap pelanggaran akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Razia Gabungan di Tempat Hiburan dan Kawasan Industri, Enam WNA Dideportasi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Penyelidikan kasus penggerebekan fiktif yang berujung pemerasan di kawasan Ruko Bunga Raya, Botania 1, Batam, terus berkembang. Propam Polda Kepri kini tengah memeriksa intensif Iptu TSH yang diduga kuat ikut dalam aksi penggerebekan palsu tersebut.

Kepala Bidang Propam Polda Kepri Kombes Eddwi Kurniayanto mengatakan, proses pemeriksaan telah berjalan dan akan diperluas ke sejumlah saksi serta korban. “Yang bersangkutan sudah kami Patsus. Sudah kami lakukan pemeriksaan. Proses masih berjalan,” ujarnya, Selasa (4/11).

Eddwi menuturkan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan saksi dan korban nantinya. Hal itu dilakukan guna menyinkronkan keterangan dengan pihak TNI. Sebab, tujuh dari delapan pelaku disebut merupakan oknum anggota TNI.

“Kami akan sinkronkan keterangan keduanya untuk mengetahui peran masing-masing serta alasan keterlibatan mereka,” jelasnya.

Baca Juga: Kasus Penikaman Tanjunguncang Masuk Tahap I

Terkait keterlibatan Iptu TSH, Eddwi mengatakan, dari keterangan sementara, perwira tersebut mengaku diajak oleh salah satu oknum TNI untuk ikut dalam penggerebekan. Namun, penyidik belum mengambil kesimpulan.

“Untuk sementara keterangan TSH, dia diajak (oknum TNI). Tapi nanti akan kami cocokkan lagi, apakah benar demikian,” ucapnya.

Propam juga menelusuri dugaan adanya pembagian uang hasil pemerasan. Dari informasi awal, total uang yang diperas dari korban mencapai Rp300 juta, dan Iptu TSH disebut menerima Rp40 juta. “Kami dalami soal itu, termasuk angka pembagiannya,” kata Eddwi.

Ia menegaskan, saat ini kasus masih dalam tahap pemeriksaan kode etik. Propam belum bisa memastikan apakah laporan pidananya sudah masuk ke tahap penyidikan.

“Secara garis besar, hasil penyelidikan kode etik ini nantinya akan membuktikan apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak,” tegasnya.

Baca Juga: Buntut Pegawainya Terjerat Kasus Narkoba, Pegawai Imigrasi Batam Jalani Tes Urine

Sebelumnya, delapan penegak hukum diduga terlibat dalam penggerebekan fiktif yang mengatasnamakan Badan Narkotika Nasional (BNN) itu. Mereka disebut mendatangi sebuah ruko di kawasan Botania 1, melakukan penggeledahan tanpa dasar hukum, lalu memeras korban dengan dalih agar kasusnya tidak dilanjutkan.

Kepala Bidang Humas Polda Kepri Kombes Zahwani Pandra Arsyad membenarkan adanya satu anggota Polri yang diperiksa dalam kasus tersebut. Anggota berinisial TSH bertugas di Ditresnarkoba Polda Kepri. Saat ini sedang diperiksa mendalam oleh Bidpropam untuk memastikan fakta dan kebenaran dugaan pelanggaran.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan aparat lintas institusi. Polda Kepri memastikan akan menindak tegas anggotanya yang terbukti melanggar, baik secara etik maupun pidana.(*)

Reporter: Yashinta

Artikel Propam Dalami Dugaan Keterlibatan Perwira Polda Kepri dalam Penggerebekan Fiktif pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Di balik laporan keuangan PT Batam Persero selama hampir satu dekade (2012-2021), Kejari Batam menemukan jejak penyimpangan dana asuransi yang merugikan negara hingga Rp2,2 miliar. Kini, penyidik menelusuri aliran dana tersebut dan bersiap melakukan pelacakan aset terhadap empat tersangka utama.

Kasi Intel Kejari Batam, Priandi Firdaus mengatakan penyidik akan terus mendalami perkara tersebut untuk memastikan seluruh pihak yang menikmati hasil penyimpangan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

“Penyidik akan terus mendalami perkara ini. Semua pihak yang menikmati hasilnya akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Nilainya cukup besar, mencapai Rp2,2 miliar, dan hingga saat ini belum ada pengembalian sama sekali,” ujar Priandi, Senin (4/11).

Baca Juga: Buntut Pegawainya Terjerat Kasus Narkoba, Pegawai Imigrasi Batam Jalani Tes Urine

Ia menegaskan, jika dalam proses penyidikan tidak ada pengembalian dana, maka pihaknya akan melakukan asset tracing atau pelacakan aset terhadap para tersangka

“Kami harap keempat tersangka bisa kooperatif, tapi jika tidak, kami akan dalami lebih lanjut dan lakukan pengembangan,” tambahnya.

Adapun empat tersangka dalam kasus ini yakni: HO, mantan GM Akuntansi dan Keuangam PT Batam Persero periode 2013–2020, TA, Plt Direktur Utama periode 2015–2018, DU, Direktur Utama periode 2018–2020, BU, fungsional asuransi periode 2001–2013.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PE.03.02/LHP-359/PW28/5/2023 tertanggal 4 Desember 2023, kerugian negara akibat penyimpangan tersebut mencapai Rp2.223.944.132 atau sekitar Rp2,2 miliar.

Baca Juga: Akses Jalan Ditutup, Puluhan UMKM di Genta I Kompak Menutup Usahanya

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Priandi menegaskan, penyidikan tidak akan berhenti sampai di sini. “Kami ingin memastikan kerugian negara benar-benar dapat dipulihkan, dan siapa pun yang terlibat akan kami tindak sesuai hukum,” katanya. (*)

Reporter: Azis Maulana

Artikel Kasus Korupsi PT Batam Persero Rugikan Negara Rp2,2 Miliar, Kejari Batam Lakukan Penelusuran Aset pertama kali tampil pada Metropolis.