Pendiri Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin didampingi tim kuasa hukumnya memberikan keterangan kepada wartawan usai diperiksa hari keempat di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (13/7/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty
batampos – Pendiri Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin mengklaim tidak ada penyelewengan dana di lembaga ini, yang dibuktikannya dengan hasil audit laporan keuangan oleh lembaga audit yang tidak disebutkan namanya.
“Jadi buat kami Insya Allah audit ACT oleh kantor akuntan publik dengan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) sudah merupakan standar bahwa pengelola keuangan ACT itu baik, tidak ada penyelewengan, tidak ada penyalahgunaan itu,” kata Ahyudin ditemui usai pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (13/7) malam.
Ahyudin untuk keempat kalinya menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, sejak Jumat (8/7) lalu.
Kata Ahyudin, pemeriksaan kali ini terkait dengan laporan keuangan ACT.
Ia pun mengatakan bahwa laporan keuangan ACT sejak tahun 2005 sampai tahun 2020 semuanya sudah diaudit dan mendapatkan predikat WTP.
“Insya Allah ACT lembaga pionir dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dengan predikat WTP,” ujarnya.
Ahyudin mengklaim jika ada permasalahan di keuangan ACT tidak mungkin akuntan publik mau mengaudit dan mengeluarkan predikat WTP.
“Sejak tahun 2005 sampai 2020, artinya kalau diaudit kemudian predikatnya juga WTP, mana mungkin kantor akuntan audit mau mengeluarkan hasil audit dengan predikat WTP kalau ada penyimpangan,” kata Ahyudin.
Selain Ahyudin, penyidik juga memeriksa Presiden ACT Ibnu Khajar. Keduanya keluar dari ruang pemeriksaan dalam rentang waktu berdekatan.
Ahyudin keluar dari ruang pemeriksaan 23.16 WIB, sedangkan Ibnu Khajar yang didampingi pengacaranya keluar pukul 23.23 WIB.
Berbeda dengan Ahyudin, Ibnu Khajar masih kekeh menghindari wartawan dengan alasan lelah menjalani pemeriksaan.
“Saya lelah ya, (pemeriksaan) maraton 4 hari,” katanya.
Sementara itu, pengacara Ibnu Khajar, Widad Thalib, juga bersikap sama, dan menjanjikan ada waktu untuk bicara kepada publik nantinya.
“Ya nanti ya, ada saatnya kami dari kuasa hukum pasti akan kasih keterangan tapi mohon izin tidak hari ini,” kata Widad.
Tim pengacara Ibnu Khajar keluar sembari membawa koper ukuran 24 inci warna abu-abu. Menurut dia, isi koper adalah dokumen.
Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Kombes Pol. Andri Sudarmaji mengatakan pemeriksaan terhadap kedua petinggi ACT tersebut kembali dilanjutkan esok hari, Kamis (14/7).
Selain Ahyudin dan Ibnu Khajar, penyidik juga meminta keterangan Pengurus ACT/ Senior Vice President Operational Global Islamic Philantrophy Hariyana Hermain.
Pemeriksaan terhadap tiga saksi tersebut dijadwalkan siang hari.
“Besok (pemeriksaan) dilanjut pada pukul 1 (13.00),” kata Andri.
Penyidikan kasus ini terjadi dengan dugaan tindak pidana melakukan pengalihan kekayaan yayasan secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, serta pasal penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. (*)
batampos – Banding Amber Heard atas Johnny Depp untuk untuk sidang baru dalam kasus pencemaran nama baik ditolak hakim.
Hakim menolak argumen pengacara Heard seperti dikutip dari Reuters melalui ANTARA yang menyatakan salah satu juri telah melayani dengan “tidak semestinya”.
Pada bulan Juni, Heard diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada Depp sebesar 10,35 juta dolar. Ketika itu juri di Fairfax County, Virginia memutuskan Heard telah mencemarkan nama baik bintang Pirates of the Caribbean itu dalam sebuah opini surat kabar.
Pengacara sang aktris telah meminta hakim dalam kasus tersebut untuk membatalkan keputusan dan menyatakan pembatalan persidangan, dengan alasan bahwa salah satu juri dalam kasus tersebut seharusnya tidak memenuhi syarat untuk terlibat karena sejumlah alasan tertentu.
Hakim Penny Azcarate memutuskan bahwa tidak ada bukti penipuan atau kesalahan oleh juri dan bahwa putusan juri harus tetap berlaku.
Dia juga mencatat bahwa kedua belah pihak telah menanyai dan menerima semua juri pada awal persidangan.
“Proses hukum dijamin dan diberikan kepada semua pihak dalam litigasi ini,” kata Azcarate.
Depp telah menggugat Heard dan berargumen bahwa dia mencemarkan nama baik Heard ketika dia menyebut dirinya figur publik yang mewakili kekerasan dalam rumah tangga dalam sebuah opini yang diterbitkan di The Washington Post.
Lebih lanjut, Depp membantah memukul Heard, dan mengatakan dialah yang berubah menjadi kekerasan dalam hubungan mereka.
Heard menggugat balik, mengatakan Depp mencorengnya ketika pengacaranya menyebut tuduhannya sebagai “tipuan.” Juri memberikan Heard 2 juta dolar AS sebagai ganti rugi atas salah satu tuntutan baliknya. Heard mengatakan dia hanya memukul Depp untuk membela dirinya atau saudara perempuannya. (*)
SEJUMLAH pengendara naik motor matik di jalanan menanjak. F. AHM untuk Batam Pos
batampos – Berkendara di jalanan dengan tanjakan terjal ataupun turunan curam kerap mendapat perhatian istimewa. Melewati kedua jalur jalan ini, tidak hanya dituntut meningkatkan kewaspadaan namun juga keterampilan dan kesabaran.
Pada dasarnya, berkendara menggunakan sepeda motor matik berbeda dengan sepeda motor yang menggunakan kopling. Sepeda motor tipe sport atau bebek (cub) ketika melewati jalur turunan dapat memanfaatkan engine brake dengan memposisikan gigi satu untuk membantu mengurangi kecepatan.
Namun seperti apa jika menggunakan sepeda motor matik dengan perpindahan transmisi secara otomatis.
“Setiap pengendara wajib memahami teknik berkendara yang tepat agar mampu menghadapi berbagai kontur dan kondisi jalan. Hal ini sangat membantu kita untuk dapat tetap fokus dalam berkendara agar selamat sampai tujuan dan berkendara pun menjadi menyenangkan”, ujar , Safety Riding Manager PT Astra Honda Motor (AHM), Johanes Lucky, Rabu (13/7).
Tapi yang pasti, kata Johanes, sebelum berkendara harus terlebih dulu dilakukan pengecekan dan pemeriksaan pada kendaraan yang akan digunakan.
”Untuk menjaga performa kendaraan dan mengurangi potensi terjadinya insiden dari faktor kendaraan, lakukanlah pemeriksaan pada kendaraan yang digunakan mulai dari bahan bakar, oli, rantai, ban, kopling, rem, dan perangkat lainnya,” terangnya.
Kenali kondisi rute yang akan dilalui pastikan mengetahui rute atau kondisi jalan agar kita dapat antisipasi terlebih dahulu berbagai macam jalur yang akan dilewati.
”Pengendara sepeda motor dapat mengatur jadwal dan rute perjalanan untuk menghemat jarak, waktu, tenaga serta menghindari kemacetan,” sebutnya.
Pada saat akan memasuki jalan menanjak, sebaiknya mengambil jarak yang cukup agar akselerasi sepeda motor dapat melewati tanjakan.
Pada saat akan memasuki jalan menurun, sebaiknya kurangi kecepatan jauh sebelum memasuki jalan menurun yaitu dengan menurunkan gas dan pertahankan kecepatan sepeda motor dengan menggunakan rem depan/belakang.
Postur saat berkendara di jalur tanjakan posisikan badan condong ke depan agar roda depan mendapatkan grip (cengkraman) yang kuat terhadap permukaan jalan, demikian pula pada saat berkendara jalur turunan, posisikan postur badan condong ke belakang.
Ketika harus berhenti di tanjakan, komposisi rem belakang sebaiknya lebih besar yang berguna untuk menahan gaya dorong kendaraan ke belakang.
”Hindari posisi di belakang kendaraan berukuran besar, seperti truk dan bus namun bila terpaksa harus berada di belakang kendaraan besar ambilah posisi di sebelah kiri atau mengambil posisi paling aman di belakangnya,” tutupnya. (*)
SEJUMLAH pengendara naik motor matik di jalanan menanjak. F. AHM untuk Batam Pos
batampos – Berkendara di jalanan dengan tanjakan terjal ataupun turunan curam kerap mendapat perhatian istimewa. Melewati kedua jalur jalan ini, tidak hanya dituntut meningkatkan kewaspadaan namun juga keterampilan dan kesabaran.
Pada dasarnya, berkendara menggunakan sepeda motor matik berbeda dengan sepeda motor yang menggunakan kopling. Sepeda motor tipe sport atau bebek (cub) ketika melewati jalur turunan dapat memanfaatkan engine brake dengan memposisikan gigi satu untuk membantu mengurangi kecepatan.
Namun seperti apa jika menggunakan sepeda motor matik dengan perpindahan transmisi secara otomatis.
“Setiap pengendara wajib memahami teknik berkendara yang tepat agar mampu menghadapi berbagai kontur dan kondisi jalan. Hal ini sangat membantu kita untuk dapat tetap fokus dalam berkendara agar selamat sampai tujuan dan berkendara pun menjadi menyenangkan”, ujar , Safety Riding Manager PT Astra Honda Motor (AHM), Johanes Lucky, Rabu (13/7).
Tapi yang pasti, kata Johanes, sebelum berkendara harus terlebih dulu dilakukan pengecekan dan pemeriksaan pada kendaraan yang akan digunakan.
”Untuk menjaga performa kendaraan dan mengurangi potensi terjadinya insiden dari faktor kendaraan, lakukanlah pemeriksaan pada kendaraan yang digunakan mulai dari bahan bakar, oli, rantai, ban, kopling, rem, dan perangkat lainnya,” terangnya.
Kenali kondisi rute yang akan dilalui pastikan mengetahui rute atau kondisi jalan agar kita dapat antisipasi terlebih dahulu berbagai macam jalur yang akan dilewati.
”Pengendara sepeda motor dapat mengatur jadwal dan rute perjalanan untuk menghemat jarak, waktu, tenaga serta menghindari kemacetan,” sebutnya.
Pada saat akan memasuki jalan menanjak, sebaiknya mengambil jarak yang cukup agar akselerasi sepeda motor dapat melewati tanjakan.
Pada saat akan memasuki jalan menurun, sebaiknya kurangi kecepatan jauh sebelum memasuki jalan menurun yaitu dengan menurunkan gas dan pertahankan kecepatan sepeda motor dengan menggunakan rem depan/belakang.
Postur saat berkendara di jalur tanjakan posisikan badan condong ke depan agar roda depan mendapatkan grip (cengkraman) yang kuat terhadap permukaan jalan, demikian pula pada saat berkendara jalur turunan, posisikan postur badan condong ke belakang.
Ketika harus berhenti di tanjakan, komposisi rem belakang sebaiknya lebih besar yang berguna untuk menahan gaya dorong kendaraan ke belakang.
”Hindari posisi di belakang kendaraan berukuran besar, seperti truk dan bus namun bila terpaksa harus berada di belakang kendaraan besar ambilah posisi di sebelah kiri atau mengambil posisi paling aman di belakangnya,” tutupnya. (*)
batampos – PT Yamaha Alfa Scorpii sebagai main dealer Yamaha di Kepualauan Riau kembali memberikan program menarik bagi konsumen di bulan Juli. Dengan tema Yamaha Back To School (BTS) untuk dua skuter matik yaitu Gear 125 dan Mio M3 masing-masing potongan angsuran satu sampai dua bulan dan berhadiah menarik lainnya.
”Untuk program promo kali ini Gear 125 bebas angsuran selama dua bulan , anda cukup membayar Rp 2,1 juta dan angsuran per bulan Rp 832 ribu dan dapatkan hadiah jaket trendi dari Yamaha dan Mio M3 cukup membayar Rp 1,9 juta dan angsuran Rp 846 ribu,” kata Promosi Development Yamaha Kepri, Redho, Rabu (13/7/22).
Ia menerangkan, Yamaha Gear 125 merupakan matik multiguna yang sangat cocok bagi lifestyle gaya hidup berkendara dengan sentuhan yang lebih powerfull .
Menyuguhkan tampilan yang lebih sporty dengan perpaduan warna serta grafis yang berbeda Gear 125 matic versi terbaru ini pun unggul dengan berbagai fitur memukau.
Lebih lanjut spesifikasi pada skuter matic ini memiki mesin blue core berkapasitas 125cc 1-silinder yang mampu mengeluarkan tenaga 9,4 hp dengan torsi hingga 9,5 Nm.
”Dengan kapasitas mesin tersebut menjadikan berkendara dengan motor ini semakin nyaman di berbagai medan jalan,” terangnya.
Bagi anda memiliki aktifitas sehari -hari berkendara dengan motor tidak perlu khawatir , sebab memiliki performa tangguh dan hemat bahan bakar dengan kapasitas tangki 4,2 liter.
Untuk fiturnya, motor ini juga sudah dibekali beragam fitur seperti double hook, side stand switch, stop dan start system, pijakan kaki anak, electric power socket, lampu hazard, ECO Indikator, LED headlight, dan juga ban tubeless.
Gear 125 menawarkan lima varian warna terbaru, yaitu Metallic, Metallic White, Metallic Red, Matte Olive, dan Metallic Black.
”Kelima varian warna tersebut bernuansa matte dan glossy dengan penambahan grafis yang membuat motor ini tampak semakin apik ,” sebutnya.
Bagi konsumen yang tertarik Yamaha Gear 125 , bisa memanfaatkan aplikasi My Yamaha Motor , atau mengunjungi www.alfascorpii.co.id atau di sosial media Yamaha, @YamahaKepri. (*)
Masjid Raya atau Masjid Agung Batam Center. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Pengerjaan revitalisasi bangunan Masjid Agung Batam segera dimulai dan dijadwalkan proses pemagaran akan dilakukan oleh pihak kontraktor dalam waktu dekat.
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Batam, Suhar, mengatakan, pihaknya sudah menandatangani kontrak kerja bersama PT Adhi Karya awal bulan ini.
“Minggu ini kami doa bersama dulu. Jadi jemaah yang mau salat Jumat pekan ini masih bisa. Rencananya doa bersama bersamaan dengan pelaksanaan salat Jumat terakhir di Masjid Agung,” kata dia, Rabu (13/7).
Pengerjaan pertama yang dilakukan adalah menyiapkan masjid sementara. Nanti kapasitas masjid bisa menampung kurang lebih 100-150 jemaah. Untuk posisinya masih dicari karena harus sesuai dengan arah kiblat. Serta diupayakan aman dari pengerjaan proyek.
“Masjid pengganti masih di area bangunan utama. Namun kami sedang mencari titik yang pas untuk lokasi masjid. Kemarin sudah dibahas juga bersama Kemenag dan pemula agama. Karena masjid ini berada di pusat kota dan selalu ramai, jadi kami tidak ingin ada kendala dalam menentukan dan pembanguan meskipun sifatnya hanya sementara,” ujarnya.
Suhar melanjutkan usai doa bersama, kontraktor akan segera mulai memasukan alat berat untuk mendukung pembongkaran bangunan masjid yang akan direvitalisasi. Seperti diketahui beberapa bagian masih dipertahankan karena kondisinya masih dalam keadaan layak dan bagus.
Karena masjid berada di pusat kota, dan dekat dengan jalan utama serta area perkantoran
Rencananya pintu masuk bahan baku, dan lalu lalang kendaraan akan dibuat dekat kandang hewan yang ada di dekat masjid.
“Usai Iduladha kandang hewan kurban mulai dibongkar dan dibersihkan. Karena di situ akan dijadikan pusat keluar dan masuk untuk pengerjaan proyek revitalisasi,” terang Suhar.
Sesuai dengan penjelasan PT Adhi Karya, untuk pengerjaan revitalisasi ini diupayakan tidak mengganggu lalu lintas kendaraan di jalan utama, serta aktivitas masyarakat yang ada di sekitar bangunan masjid.
“Jadi sudah disiapkan jalannya sendiri. Karena mereka tidak ingin pengerjaan menimbulkan gangguan,” sebutnya.
Revitalisasi bangunan masjid ini akan dikerjakan dengan nilai anggaran Rp 167 miliar selama tiga tahun ke depan. Ia berharap tidak ada kendala ketika pengerjaan mulai berlangsung hingga finalisasi nantinya.
“Sesuai dengan arahan pimpinan, komponen bangunan harus kokoh dan sesuai dengan spek yang sudah disepakati. Nanti proyek ini juga akan dipantau langsung Pak Wali guna memastikan pengerjaan berjalan sesuai dengan rencana,” tutupnya.(*)
Foto arsip – Pesepak bola Arema FC Dedi Setiawan (kiri) berusaha merebut bola yang dikuasai pesepak bola PSIS Semarang Wahyu Prasetyo (kanan) dalam pertandingan Semifinal Piala Presiden Leg Kedua di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Senin (11/7/2022). Arema FC berhasil unggul agregat 4-1 atas PSIS Semarang usai menang 2-1 dan berhak melaju ke babak final. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/rwa.
batampos- Pertandingan Liga 1 Indonesia musim 2022-2023 digelar malam hari demi menghibur penonton televisi.
Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita menyebut hal itu sesuai dengan kesepakatan dengan pemegang hak siar. Laga malam Liga 1 terkini digelar di atas pukul 20.00 WIB, bahkan ada yang dimulai pukul 20.45 WIB.
“Tidak bisa dipungkiri bahwa unsur pemegang hak siar (broadcaster) harus diikuti dalam menyusun jadwal. Menurut mereka, pada jam segitulah penonton sudah santai di rumah sambil menunggu istirahat,” kata Akhmad.
Dia menyadari ada beberapa klub yang tidak sepakat dengan banyaknya pertandingan ada malam hari, salah satunya Persib.
Untuk itu, LIB mengakomodasi permintaan tersebut. Namun, tidak semua dapat diwujudkan, apalagi untuk tim seperti Persib atau Persija yang memiliki daya tarik tinggi.
“Kami tidak dapat memungkiri tim-tim tertentu banyak penontonnya. Akan tetapi, ada pula klub yang ingin bermain malam. Jadi kami menggeser-geser jadwalnya agar 18 tim mendapatkan jadwal yang rata,” tutur Akhmad.
Mengenai WIB menjadi acuan jadwal, meski ada pertandingan di wilayah waktu Indonesia bagian tengah (WITA), Akhmad menyatakan bahwa pihaknya membutuhkan satu acuan waktu untuk penyusunan jadwal.
“Jadi harus ada satu standar waktu, nanti dikonversi ke waktu lokal,” kata dia.
Mengenai kesepakatan jadwal dengan pemegang hak siar, Direktur Operasional LIB Sudjarno mengaku mesti menyesuaikan diri dan menyepakati kesepakatan jalan tengah.
“Ada win win solution kami dengan broadcaster. Tak menutup nanti ada perubahan jadwal, melihat dinamika yang terjadi di lapangan,” kata Sudjarno.
Liga 1 Indonesia akan diikuti oleh 18 tim di mana tiga di antaranya yakni Persis, RANS Nusantara FC dan Dewa United berstatus tim promosi.
Tidak seperti musim 2021-2022 yang berformat seri dan berlangsung dalam wilayah klaster, Liga 1 musim ini akan kembali ke sistem sebelum pandemi COVID-19, dengan kandang-tandang, termasuk dapat dihadiri penonton di stadion dengan jumlah sesuai level PPKM di wilayah masing-masing. (*)
batampos – Setelah anggota parlemen Hongaria mempercepat pembuatan undang-undang yang secara tajam menaikkan pajak pada usaha kecil, ribuan warga Hongaria pada Rabu melancarkan protes terhadap pemerintahan Perdana Menteri Viktor Orban.
Petugas polisi berusaha menarik demonstran yang berunjuk rasa atas langkah pemerintah Hongaria untuk memperketat tarif pajak yang menguntungkan usahawan kecil, di Budapest, Hongaria pada Selasa (12/7/2022). (ANTARA FOTO/REUTERS/Marton Monus/KZU).
Sebelumnya pada Selasa (13/7), blokade yang dilakukan di sebuah jembatan di Budapest tidak berhasil menggagalkan keputusan pemerintahan nasionalis untuk menaikkan tarif pajak pada ratusan ribu perusahaan kecil. Dan pada Rabu, para pengunjuk rasa kembali berkerumun di luar gedung parlemen.
Mereka meneriakkan kata-kata “Cukup sudah!” sambil berpawai di pusat kota Budapest.
Aksi para demonstran itu sempat membuat lalu lintas terhenti di beberapa persimpangan jalan serta di jembatan lainnya yang membentang di atas Sungai Danube.
PM Orban, yang terpilih kembali pada April, menghadapi tantangan terberat sejak ia naik ke kursi kekuasaan setelah menang telak pada pemilihan 2010.
Inflasi berada pada tingkat tertinggi dalam dua dasawarsa terakhir ini, nilai mata uang forint mencapai rekor terendah, dan tidak ada kejelasan soal dana dari Uni Eropa di tengah perselisihan soal standar demokrasi.
Orban juga semakin tertekan dengan pasokan gas yang semakin ketat ke Eropa serta harga bahan bakar yang melonjak sejak Rusia mulai menyerbu Ukraina pada Februari.
Namun partai sayap kanan tempat Orban berasal, Fidesz, sejauh ini masih menjadi yang paling populer di Hongaria.
Pemerintahan Orban pada Rabu (13/7) memerintahkan larangan ekspor sejumlah komoditas, seperti gas.
Pemerintah juga, setelah bertahun-tahun, menghapus batas harga utilitas terhadap rumah tangga yang lebih banyak menggunakan layanan publik tersebut.
Langkah tersebut merupakan pembatalan terhadap salah satu kebijakan ekonomi andalan yang dulu dibuat sang perdana menteri berusia 59 tahun itu.
Langkah yang baru akan secara tajam meningkatkan harga listrik dan gas bagi rumah-rumah tangga yang menggunakan layanan itu lebih tinggi dibandingkan tingkat pemakaian rata-rata. (*)
Polisi berjaga di depan rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo pasca peristiwa baku tembak dua ajudannya di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (12/7). (Indrianto Eko Suwarso/Antara)
batampos – Polri serta satgas khusus yang dibentuk belum juga memiliki jawaban berdasarkan scientific crime investigation atas serangkaian kejanggalan kasus yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat dalam kasus penembakan polisi di kediaman kadivpropam.
Malahan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak bergabung dengan satgasus dan memutuskan melakukan penyelidikan independen tersendiri.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menuturkan, setelah dibentuk satgas khusus pada Selasa (12/7), kemarin (13/7) satgas khusus telah melakukan olah tempat kejadian perkara (olah TKP). Namun, hasil dari olah TKP tersebut belum bisa diumumkan. “Olah TKP yang didatangi kabareskrim itu akan diumumkan secara periodik. Tidak dilakukan secara parsial,” ujarnya.
Nantinya, semua hasil penyelidikan yang dilakukan Bareskrim akan dikombinasikan dengan berbagai hasil dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri. Seperti, hasil otopsi dari jenasah. “Semua hasil itu akan merekomendasikan untuk ditindaklanjuti penyidik,” terangnya.
Bagaimana dengan berbagai kejanggalan yang terjadi dalam kasus? Dia mengatakan bahwa justru dibentukan satgasus tersebut untuk menjawab keraguan tersebut. “Menghilangkan keraguan itu,” paparnya.
Seperti, mengapa kejadian itu baru diungkap setelah dua hari. Dia mengatakan bahwa kasus diungkap setelah dua hari karena memang Polri fokus untuk menanganinya, seperti mendatangi dan olah TKP. “Kami mengutamakan penanganan kasus,” ungkapnya.
Yang juga menjadi tanda tanya adalah istri kadivpropam memiliki sopir dari anggota polisi. Padahal, pada mantan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat masih menjabat wakapolri telah mengeluarkan telegram larangan ajudan untuk setingkat kapolres. Istri dari kadivpropam bahkan bukanlah anggota Polri. Menjawab hal tersebut, Ramadan menuturkan bahwa Brigadir Yosua bukan ajudan, melainkan sopir. “Tapi, untuk dasar aturan ibu bhayangkari memiliki sopir anggota polisi masih dicari,” jelasnya menjawab pertanyaan Jawa Pos.
Setelah karopenmas memberikan update perkembangan kasus Brigadir Yosua, malam harinya pukul 19.00 satgasus kembali memberikan informasi perkembangan kasus. Sayangnya, berbagai kejanggalan tersebut tak satu pun yang terjawab. Kendati Satgasus itu menekankan penggunaan scientific crime investigation dalam menangani kasus.
Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Agung Budi Maryoto mengatakan, langkah pertama yang dilakukan satgasus adalah melakukan olah TKP. Dilakukan pendalaman di tempat kejadian tersebut. Selanjutnya, melakukan otopsi terhadap jenasah Brigadir Yosua dan menambah pemeriksaan saki-saksi untuk melengkapi semuanya. “Semua langkah sesuai dengan koridor hukum,” urainya.
Dalam kasus itu satgasus menekankan penggunaan scientific crime investigation. Serta, menangani kasus secara obyektif transparan dan akuntabel.”Kita terbuka, fair dan hasil bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sayangnya, dalam konferensi pers tersebut justru tidak membolehkan wartawan untuk bertanya. Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa tidak ada sesi tanya jawab dalam update kasus tersebut. “Tidak ada tanya jawab ya,” ujarnya.
Sementara Komisioner Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto justru memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan Ketua Kompolnas sekaligus Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Mahfud dalam keterangan resminya menyebut ada banyak kejanggalan dalam proses penanganan dan penjelasan Polri sendiri.
Benny malah menyebut bahwa Kompolnas memberikan apresiasi yang tinggi atas langkah membentuk tim gabungan. Melibatkan unsur eksternal sebagai wujud dari transparansi. Walau begitu, memang perlu untuk mengklirkan satu per satu isu yang terkait dengan fakta di lapangan. “Hingga hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” paparnya.
Bagian lain, Komnas HAM memberikan respon yang mengejutkan dengan menolak bergabung dengan satgasus. Bahkan, akan membuat penyelidikan independen atau terpisah dari satgasus bentukan Polri. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menjelaskan, Komnas HAM bekerja sendiri sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme internal. Artinya, Komnas HAM tidak menjadi anggota dari satgasus bentukan Korps Bhayangkara. “Kami bukan bagian dari tim khusus ini,” tegasnya.
Komnas Ham dengan pengalaman dan mekanisme internal akan berupaya menjawab berbagai pertanyaan masyarakat. Sehingga, bisa memenuhi harapan dari masyarakat.”Terutama harapan dari keluarga korban,” jelasnya.
Komisioner Komnas HAM Chairul Anam menambahkan bahwa walau penyelidikan dilakukan terpisah, Komnas HAM tetap membutuhkan koordinasi dan aksesibilitas dalam kasus tersebut. Dalam pertemuan dengan irwasum, sudah dipastikan bahwa Polri membuka lebar-lebar pertukaran informasi dan akses dalam kasus tersebut. “Komitmen membuka akses ini penting membuat semakin terang perkara,” jelasnya.
Bagian lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD memang masih berada di Madinah, Arab Saudi. Namun, sebagai ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mahfud tidak luput memberi atensi terhadap peristiwa saling tembak yang terjadi di kediaman Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.
Lewat keterangan resmi siang kemarin, Mahfud menyampaikan bahwa penanganan kasus tersebut harus dikawal. Tidak boleh dibiarkan mengalir begitu saja. ”Karena banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan maupun penjelasan Polri sendiri,” terang dia. Menurut pejabat asal Madura itu, penjelasan dari Polri belum cukup mengungkap hubungan sebab dan akibat di setiap rantai peristiwa yang terjadi Jumat pekan lalu.
Mahfud menilai, penanganan kasus tersebut menjadi pertaruhan kredibilitas Polri dan pemerintah. Mengingat selama satu tahun belakangan penilaian publik terhadap kerja-kerja Polri selalu baik. ”Kinerja positif pemerintah dikontribusi secara signifikan oleh bidang politik dan keamanan serta penegakan hukum,” beber mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Kepada sekretaris Kompolnas Benny J. Mamoto, Mahfud sudah meminta supaya Kompolnas menelisik kasus tersebut. Juga membantu Polri untuk membuat perkara yang memakan satu korban jiwa itu menjadi terang-benderang. Dia pun mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Mahfud, pembentukan Tim Investigasi oleh kapolri sudah tepat. Apalagi tim itu dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy. ”Itu sudah mewakili sikap dan langkah pemerintah. Sehingga Kemenko Polhukam akan mengawalnya,” terangnya. Dia pun sepakat dengan keputusan Jenderal Sigit yang melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengungkap kasus tersebut.
Orang-orang yang dipilih oleh kapolri, lanjut Mahfud, sangat kredibel. Dia optimistis mereka dapat mengungkap kasus yang menyeret-nyeret Irjen Sambo yang notabene adalah salah seorang petinggi Polri. Berkaitan dengan status jenderal bintang dua itu, Mahfud menyebutkan bahwa kapolri pasti akan mengambil keputusan bila sudah ada temuan awal. ”Kapolri pasti menunggu (temuan pendahuluan) itu untuk menonaktifkan atau tidak menonaktifkan Ferdy Sambo,” ungkapnya.
Sementara Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung Kapolri yang telah membentuk tim khusus untuk membuat terang kasus itu. Dia yakin Polri akan bekerja dengan profesional, objektif, transparan dengan mengedepankan metode scientific crime investigation. “Yang sejalan dengan slogan Polri saat ini, Polri Presisi,” kata Bamsoet, Bambang Soesatyo.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu, Polri akan menuntaskan kasus penembakan yang terjadi antar anggota Polisi. “Saya prihatin atas peristiwa yang menjadi atensi dari banyak pihak,” ungkapnya.
Bahkan, Presiden Joko Widodo ymemberikan atensi dan secara tegas meminta proses hukum dilakukan terkait kasus penembakan antar-anggota polisi yang terjadi di rumah dinas Kadiv Propam Polri di Jakarta.
Perintah dan arahan presiden harus segera ditindaklanjuti untuk menjamin kepastian dalam penegakan hukum. Selain menjamin kepastian hukum bagi pihak keluarga dan masyarakat, tentu juga harus tetap menjaga kaidah- kaidah yang mempertimbangkan kaum rentan, khususnya secara psikologis, seperti Putri Ferdy Sambo.
Begitu juga anak-anak Irjen Sambo yang pasti merasakan dampak dari kejadian itu. Termasuk dampak dari pemberitaan di media sosial. “Sebaiknya langsung diadakan konseling dan pendampingan untuk menghindari traumaistis,” ungkapnya.
Bamsoet mengajak masyarskat untuk mengedepankan azas praduga tak bersalah dan tidak menjustifikasi secara berlebihan. Dia juga mengajak publik memberi dukungan kepada Polri yang telah membentuk tim khusus dengan melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM.
Sementara Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, dalam kasus penembakan Brigadir Yosua itu terasa adanya juwa korsa yang keliru. Seharusnya, Polri yang profesional itu bukan kepada pimpinan atau petingginya, namun kepada visi dan misi pimpinan dan negara. “Kalau ada tindak pidana melibatkan petinggi ya tetap harus dipidana,” tegasnya.
Menurutnya, Divpropam itu polisinya polisi yang seharusnya memberikan teladan. Namun, justru terjadi masalah di Divpropam yang memperkuat bahwa conflict of interest kasus yang dilakukan oknum polisi sangat tinggi. “Karena itu perlu untuk menengok kembali usulan Gubernur Lemhanas untuk pembentukan Dewan Keamanan Nasional,” ujarnya.
Lalu, untuk satgasus juga seharusnya melibatkan pihak keluarga korban. Dia mengatakan, keluarga korban ini akan menjaga obyektivitas penanganan kasus. “Sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam penanganan kasus ini,” tegasnya (*)
Reporter: JP Group
Mana yang Benar dalam Kasus Penembakan di Kediaman Kadiv Propam?
Polri
– Kasus baru diumumkan tiga hari setelah kejadian.
– Brigadir Yosua baru disebut melecehkan istri Kadiv propam pada jumpa pers kedua.
– Sebut Brigadir J (Yosua) adalah sopir istri Kadiv propam.
– Luka sobek di wajah akibat pecahan proyektil.
– Versi berbeda pada keterangan peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dan Bharada E.
– Kadiv propam disebut menjalani tes PCR saat kejadian, tetapi tidak diketahui tujuannya.
– Namun, Bharada E sebagai ajudan justru tidak menemani Kadiv propam.
– CCTV di rumah Kadiv propam rusak.
– Ada tujuh luka tembak dari lima tembakan.
– Tidak banyak saksi. Semua keterangan hanya bersumber dari istri Kadiv dan Bharada E.
Keluarga
– Menyatakan Yosua sudah dua tahun menjadi ajudan Kadiv propam.
– Keluarga menyebut, sebelum ke kediaman, Brigadir J mengantar istri Kadiv propam ke Magelang.
– Keluarga menyebutkan, ada empat luka tembak. Selain itu, ada sayatan di wajah dan jari terputus seperti bekas penganiayaan.
– Menilai lambat mengungkapkan kasus dan berbelit.
Polisi berjaga di depan rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo pasca peristiwa baku tembak dua ajudannya di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (12/7). (Indrianto Eko Suwarso/Antara)
batampos – Polri serta satgas khusus yang dibentuk belum juga memiliki jawaban berdasarkan scientific crime investigation atas serangkaian kejanggalan kasus yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat dalam kasus penembakan polisi di kediaman kadivpropam.
Malahan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak bergabung dengan satgasus dan memutuskan melakukan penyelidikan independen tersendiri.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menuturkan, setelah dibentuk satgas khusus pada Selasa (12/7), kemarin (13/7) satgas khusus telah melakukan olah tempat kejadian perkara (olah TKP). Namun, hasil dari olah TKP tersebut belum bisa diumumkan. “Olah TKP yang didatangi kabareskrim itu akan diumumkan secara periodik. Tidak dilakukan secara parsial,” ujarnya.
Nantinya, semua hasil penyelidikan yang dilakukan Bareskrim akan dikombinasikan dengan berbagai hasil dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri. Seperti, hasil otopsi dari jenasah. “Semua hasil itu akan merekomendasikan untuk ditindaklanjuti penyidik,” terangnya.
Bagaimana dengan berbagai kejanggalan yang terjadi dalam kasus? Dia mengatakan bahwa justru dibentukan satgasus tersebut untuk menjawab keraguan tersebut. “Menghilangkan keraguan itu,” paparnya.
Seperti, mengapa kejadian itu baru diungkap setelah dua hari. Dia mengatakan bahwa kasus diungkap setelah dua hari karena memang Polri fokus untuk menanganinya, seperti mendatangi dan olah TKP. “Kami mengutamakan penanganan kasus,” ungkapnya.
Yang juga menjadi tanda tanya adalah istri kadivpropam memiliki sopir dari anggota polisi. Padahal, pada mantan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat masih menjabat wakapolri telah mengeluarkan telegram larangan ajudan untuk setingkat kapolres. Istri dari kadivpropam bahkan bukanlah anggota Polri. Menjawab hal tersebut, Ramadan menuturkan bahwa Brigadir Yosua bukan ajudan, melainkan sopir. “Tapi, untuk dasar aturan ibu bhayangkari memiliki sopir anggota polisi masih dicari,” jelasnya menjawab pertanyaan Jawa Pos.
Setelah karopenmas memberikan update perkembangan kasus Brigadir Yosua, malam harinya pukul 19.00 satgasus kembali memberikan informasi perkembangan kasus. Sayangnya, berbagai kejanggalan tersebut tak satu pun yang terjawab. Kendati Satgasus itu menekankan penggunaan scientific crime investigation dalam menangani kasus.
Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Agung Budi Maryoto mengatakan, langkah pertama yang dilakukan satgasus adalah melakukan olah TKP. Dilakukan pendalaman di tempat kejadian tersebut. Selanjutnya, melakukan otopsi terhadap jenasah Brigadir Yosua dan menambah pemeriksaan saki-saksi untuk melengkapi semuanya. “Semua langkah sesuai dengan koridor hukum,” urainya.
Dalam kasus itu satgasus menekankan penggunaan scientific crime investigation. Serta, menangani kasus secara obyektif transparan dan akuntabel.”Kita terbuka, fair dan hasil bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Sayangnya, dalam konferensi pers tersebut justru tidak membolehkan wartawan untuk bertanya. Kadivhumas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa tidak ada sesi tanya jawab dalam update kasus tersebut. “Tidak ada tanya jawab ya,” ujarnya.
Sementara Komisioner Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto justru memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan Ketua Kompolnas sekaligus Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Mahfud dalam keterangan resminya menyebut ada banyak kejanggalan dalam proses penanganan dan penjelasan Polri sendiri.
Benny malah menyebut bahwa Kompolnas memberikan apresiasi yang tinggi atas langkah membentuk tim gabungan. Melibatkan unsur eksternal sebagai wujud dari transparansi. Walau begitu, memang perlu untuk mengklirkan satu per satu isu yang terkait dengan fakta di lapangan. “Hingga hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” paparnya.
Bagian lain, Komnas HAM memberikan respon yang mengejutkan dengan menolak bergabung dengan satgasus. Bahkan, akan membuat penyelidikan independen atau terpisah dari satgasus bentukan Polri. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menjelaskan, Komnas HAM bekerja sendiri sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme internal. Artinya, Komnas HAM tidak menjadi anggota dari satgasus bentukan Korps Bhayangkara. “Kami bukan bagian dari tim khusus ini,” tegasnya.
Komnas Ham dengan pengalaman dan mekanisme internal akan berupaya menjawab berbagai pertanyaan masyarakat. Sehingga, bisa memenuhi harapan dari masyarakat.”Terutama harapan dari keluarga korban,” jelasnya.
Komisioner Komnas HAM Chairul Anam menambahkan bahwa walau penyelidikan dilakukan terpisah, Komnas HAM tetap membutuhkan koordinasi dan aksesibilitas dalam kasus tersebut. Dalam pertemuan dengan irwasum, sudah dipastikan bahwa Polri membuka lebar-lebar pertukaran informasi dan akses dalam kasus tersebut. “Komitmen membuka akses ini penting membuat semakin terang perkara,” jelasnya.
Bagian lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD memang masih berada di Madinah, Arab Saudi. Namun, sebagai ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mahfud tidak luput memberi atensi terhadap peristiwa saling tembak yang terjadi di kediaman Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.
Lewat keterangan resmi siang kemarin, Mahfud menyampaikan bahwa penanganan kasus tersebut harus dikawal. Tidak boleh dibiarkan mengalir begitu saja. ”Karena banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan maupun penjelasan Polri sendiri,” terang dia. Menurut pejabat asal Madura itu, penjelasan dari Polri belum cukup mengungkap hubungan sebab dan akibat di setiap rantai peristiwa yang terjadi Jumat pekan lalu.
Mahfud menilai, penanganan kasus tersebut menjadi pertaruhan kredibilitas Polri dan pemerintah. Mengingat selama satu tahun belakangan penilaian publik terhadap kerja-kerja Polri selalu baik. ”Kinerja positif pemerintah dikontribusi secara signifikan oleh bidang politik dan keamanan serta penegakan hukum,” beber mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Kepada sekretaris Kompolnas Benny J. Mamoto, Mahfud sudah meminta supaya Kompolnas menelisik kasus tersebut. Juga membantu Polri untuk membuat perkara yang memakan satu korban jiwa itu menjadi terang-benderang. Dia pun mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Mahfud, pembentukan Tim Investigasi oleh kapolri sudah tepat. Apalagi tim itu dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy. ”Itu sudah mewakili sikap dan langkah pemerintah. Sehingga Kemenko Polhukam akan mengawalnya,” terangnya. Dia pun sepakat dengan keputusan Jenderal Sigit yang melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengungkap kasus tersebut.
Orang-orang yang dipilih oleh kapolri, lanjut Mahfud, sangat kredibel. Dia optimistis mereka dapat mengungkap kasus yang menyeret-nyeret Irjen Sambo yang notabene adalah salah seorang petinggi Polri. Berkaitan dengan status jenderal bintang dua itu, Mahfud menyebutkan bahwa kapolri pasti akan mengambil keputusan bila sudah ada temuan awal. ”Kapolri pasti menunggu (temuan pendahuluan) itu untuk menonaktifkan atau tidak menonaktifkan Ferdy Sambo,” ungkapnya.
Sementara Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung Kapolri yang telah membentuk tim khusus untuk membuat terang kasus itu. Dia yakin Polri akan bekerja dengan profesional, objektif, transparan dengan mengedepankan metode scientific crime investigation. “Yang sejalan dengan slogan Polri saat ini, Polri Presisi,” kata Bamsoet, Bambang Soesatyo.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu, Polri akan menuntaskan kasus penembakan yang terjadi antar anggota Polisi. “Saya prihatin atas peristiwa yang menjadi atensi dari banyak pihak,” ungkapnya.
Bahkan, Presiden Joko Widodo ymemberikan atensi dan secara tegas meminta proses hukum dilakukan terkait kasus penembakan antar-anggota polisi yang terjadi di rumah dinas Kadiv Propam Polri di Jakarta.
Perintah dan arahan presiden harus segera ditindaklanjuti untuk menjamin kepastian dalam penegakan hukum. Selain menjamin kepastian hukum bagi pihak keluarga dan masyarakat, tentu juga harus tetap menjaga kaidah- kaidah yang mempertimbangkan kaum rentan, khususnya secara psikologis, seperti Putri Ferdy Sambo.
Begitu juga anak-anak Irjen Sambo yang pasti merasakan dampak dari kejadian itu. Termasuk dampak dari pemberitaan di media sosial. “Sebaiknya langsung diadakan konseling dan pendampingan untuk menghindari traumaistis,” ungkapnya.
Bamsoet mengajak masyarskat untuk mengedepankan azas praduga tak bersalah dan tidak menjustifikasi secara berlebihan. Dia juga mengajak publik memberi dukungan kepada Polri yang telah membentuk tim khusus dengan melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM.
Sementara Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, dalam kasus penembakan Brigadir Yosua itu terasa adanya juwa korsa yang keliru. Seharusnya, Polri yang profesional itu bukan kepada pimpinan atau petingginya, namun kepada visi dan misi pimpinan dan negara. “Kalau ada tindak pidana melibatkan petinggi ya tetap harus dipidana,” tegasnya.
Menurutnya, Divpropam itu polisinya polisi yang seharusnya memberikan teladan. Namun, justru terjadi masalah di Divpropam yang memperkuat bahwa conflict of interest kasus yang dilakukan oknum polisi sangat tinggi. “Karena itu perlu untuk menengok kembali usulan Gubernur Lemhanas untuk pembentukan Dewan Keamanan Nasional,” ujarnya.
Lalu, untuk satgasus juga seharusnya melibatkan pihak keluarga korban. Dia mengatakan, keluarga korban ini akan menjaga obyektivitas penanganan kasus. “Sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam penanganan kasus ini,” tegasnya (*)
Reporter: JP Group
Mana yang Benar dalam Kasus Penembakan di Kediaman Kadiv Propam?
Polri
– Kasus baru diumumkan tiga hari setelah kejadian.
– Brigadir Yosua baru disebut melecehkan istri Kadiv propam pada jumpa pers kedua.
– Sebut Brigadir J (Yosua) adalah sopir istri Kadiv propam.
– Luka sobek di wajah akibat pecahan proyektil.
– Versi berbeda pada keterangan peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dan Bharada E.
– Kadiv propam disebut menjalani tes PCR saat kejadian, tetapi tidak diketahui tujuannya.
– Namun, Bharada E sebagai ajudan justru tidak menemani Kadiv propam.
– CCTV di rumah Kadiv propam rusak.
– Ada tujuh luka tembak dari lima tembakan.
– Tidak banyak saksi. Semua keterangan hanya bersumber dari istri Kadiv dan Bharada E.
Keluarga
– Menyatakan Yosua sudah dua tahun menjadi ajudan Kadiv propam.
– Keluarga menyebut, sebelum ke kediaman, Brigadir J mengantar istri Kadiv propam ke Magelang.
– Keluarga menyebutkan, ada empat luka tembak. Selain itu, ada sayatan di wajah dan jari terputus seperti bekas penganiayaan.
– Menilai lambat mengungkapkan kasus dan berbelit.
