batampos – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan delegasi Amirul Hajj menggelar Rapat Evaluasi penyelenggaraan puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Rapat berlangsung di Kantor Daerah Kerja Makkah, Arab Saudi.

Hadir seluruh delegasi Amirul Hajj, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah selaku Penanggung Jawab Hilman Latief, Wakil Penanggung Jawab Nizar, para Pengendali Teknis, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, para Kepala Daerah Kerja dan Kepala Bidang, serta para Wakil Kepala Satuan Operaisional Armuzna.

Yaqut merasa senang proses penyelenggaraan ibadah haji hingga fase Armuzna berjalan lancar. Dia mengapresiasi kinerja petugas dan meminta hal itu dipertahankan sampai akhir penyelenggaraan ibadah haji. Lebih dari itu, Menag meminta agar persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang bisa dilakukan sejak dini. “Siapkan penyelenggaraan haji 1444 H sejak awal,” ucapnya.

Menag mengaku sudah mencatat sejumlah perbaikan yang perlu dilakukan pada mendatang. Dia juga telah menyampaikan sejumlah masukan perbaikan saat bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al-Rabiah. ’’Kami berdua sepakat untuk meningkatkan kualitas layanan haji yang tahun ini sudah berjalan baik dan akan terus memperbaiki sejumlah kekurangan yang ada,” jelasnya. ’’Menteri Haji Arab Saudi komitmen untuk merespons masukan kita dan karenanya perlu pembicaraan lebih awal terkait dengan ibadah haji tahun depan,” sambungnya.

Kepada jajarannya, Menag menekankan pentingnya mengupayakan pemenuhan semua fasilitas yang sudah tertera dalam kontrak agar bisa diimplementasikan secara optimal. Tahun mendatang, mitigasi setiap potensi persoalan, terutama di Arafah dan Mina, perlu dirumuskan secara lebih detail dan operasional.

’’Saya berharap, simbol-simbol kenegaraan bisa muncul pada petugas dan jemaah haji pada penyelenggaraan tahun mendatang. Para pembimbing ibadah juga harus benar-benar dari pembimbing ibadah yang menguasai ilmu fikih dan ibadah,” urainya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan, masyarakat Indonesia tidak menginginkan banyak partai politik (parpol) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Masyarakat justru mengharapkan partai politik yang benar-benar memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat.

”Orang Indonesia tidak menghendaki partai banyak. Yang dimaui partai berkualitas, bisa mengakomodasi harapan masyarakat,” kata Siti Zuhro seperti dilansir dari Antara, Selasa (12/7) malam.

Fenomena partai baru yang bermunculan setiap menjelang pemilu, lanjut dia, tidak serta-merta membuat masyarakat tertarik untuk memilih. ”(Itu) dibuktikan dengan masyarakat tidak langsung pindah, Golkar sudah mempunyai pemilih tradisional, PDI Perjuangan mempunyai ceruk dukungan. Pangsa pasar ini yang tidak dipunyai partai baru,” jelas Siti.

Dia mencontohkan, kandang banteng PDI Perjuangan ada di Jawa Tengah dan Bali. Sedangkan basis massa Partai Golkar berada di wilayah Indonesia bagian timur dan Sumatera.

Menurut peneliti senior itu, idealnya partai baru tidak sekonyong-konyong mengikuti pemilu setelah membuat deklarasi. Parpol, sebagai wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah, harus cukup melakukan kampanye politik, seperti sosialisasi politik tentang partai, mengenalkan visi dan misi partai, serta program-program partai yang difokuskan.

Hal itu seharusnya dilakukan secara terus-menerus sebelum pemilu sebagai salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam proses politik. ”Dilakukan jangka panjang, puncaknya di pemilu, pilkada. Makanya dilakukan kampanye politik pemilu,” tambah Siti.

Dia mengatakan, parpol baru tidak bisa menunjukkan pemilih yang pasti karena masih mengandalkan pemilih mengambang atau swing voters. Oleh karena itu, partai baru perlu menunjukkan upaya pendekatan yang tidak dilakukan menjelang pemilu saja, karena pemilih mengambang masih dapat didekati melalui pertemuan secara langsung.

”Partai yang paling menjadi dambaan rakyat adalah yang mampu menganalogikan dirinya dengan kebutuhan rakyat,” ujar Siti. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa melarikan diri, dua jam sebelum mengundurkan diri, Rabu (13/7/2022) pagi. Dia melarikan diri ke luar negeri.

Rajapaksa rencananya akan mengundurkan diri di tengah protes yang meluas atas langkah penanganannya terhadap krisis ekonomi yang menghancurkan Sri Lanka.

Rajapaksa, istri dan dua pengawalnya pergi dengan pesawat Angkatan Udara Sri Lanka, kata seorang pejabat imigrasi kepada Reuters.

Seorang sumber pemerintah mengatakan Rajapaksa berangkat ke Male, ibu kota Maladewa. Presiden Sri Lanka itu kemungkinan besar akan melanjutkan perjalanan ke negara Asia lainnya dari sana, kata sumber itu.

Pejabat imigrasi mengatakan pihak berwenang berdasarkan hukum tidak dapat mencegah presiden yang masih menjabat untuk meninggalkan negara itu.

Rajapaksa akan mengundurkan diri sebagai presiden pada Rabu untuk memberi jalan bagi sebuah pemerintah persatuan di Sri Lanka, setelah ribuan pengunjuk rasa menyerbu kediaman resminya dan perdana menteri negara itu pada Sabtu (9/7/2022) untuk menuntut penggulingan mereka.

Presiden Rajapaksa belum terlihat di depan umum sejak Jumat (8/7). Sementara Parlemen Sri Lanka akan memilih penggantinya pada 20 Juli.

Keluarga Rajapaksa, termasuk mantan perdana menteri Mahinda Rajapaksa, telah mendominasi politik negara berpenduduk 22 juta jiwa itu selama bertahun-tahun. Sebagian besar warga Sri Lanka menyalahkan mereka atas masalah yang terjadi saat ini.

Ekonomi Sri Lanka yang bergantung pada pariwisata sangat terpukul oleh pandemi COVID-19 dan penurunan pengiriman uang dari warganya yang bekerja di luar negeri, sementara larangan penggunaan pupuk kimia telah menurunkan hasil pertanian. Larangan itu kemudian dibatalkan.

Pemerintahan keluarga Rajapaksa menerapkan pemotongan pajak populis pada 2019 yang mempengaruhi keuangan pemerintah sementara penyusutan cadangan devisa negara telah membatasi impor bahan bakar, makanan dan obat-obatan.

Penggunaan bahan bakar di negara itu sangat dijatah dan antrean panjang terbentuk di depan toko-toko yang menjual gas untuk memasak.

Inflasi utama di Sri Lanka mencapai 54,6 persen pada Juni dan bank sentral telah memperingatkan bahwa itu bisa naik menjadi 70 persen dalam beberapa bulan mendatang.

Mahinda Rajapaksa, saudara laki-laki presiden Gotabaya Rajapaksa, mengundurkan diri sebagai perdana menteri Sri Lanka pada Mei setelah protes terhadap keluarga itu berubah menjadi kekerasan. Mahinda tetap bersembunyi di sebuah pangkalan militer di timur negara itu selama beberapa hari sebelum kembali ke Kolombo.

Protes terhadap Pemerintah Sri Lanka telah membara sejak Mei, tetapi kembali mencapai puncaknya pada Sabtu (9/7/2022) lalu ketika ratusan ribu orang membanjiri Kolombo dan menduduki gedung-gedung penting dan tempat tinggal pemerintah.

Pada Selasa (12/7/2022), pejabat imigrasi mencegah saudara laki-laki lainnya dari presiden Gotabaya Rajapaksa, yakni Basil Rajapaksa yang adalah mantan menteri keuangan, untuk terbang ke luar negeri. Tidak jelas ke mana Basil Rajapaksa, yang juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat itu, mencoba pergi.

Basil mengundurkan diri sebagai menteri keuangan Sri Lanka pada awal April di tengah protes keras di jalanan terhadap kekurangan bahan bakar dan makanan, dan dia berhenti dari jabatannya di parlemen pada Juni lalu. (*)

Sumber: Antara

batampos – Menko PMK sekaligus Menteri Agama Ad Interim Muhadjir Effendy akhirnya buka suara soal latar belakang pembatalan pencabutan izin pondok pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah di Jombang, Jawa Timur. Dia mengatakan pembatalan pencabutan izin itu sudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo.

Kebijakan pemerintah terhadap pesantren Shiddiqiyyah memang mengundang banyak pertanyaan. Sebelumnya Kemenag mengumumkan pencabutan izin Shiddiqiyah pada 7 Juli. Pertimbangan pencabutan izin itu diantaranya pimpinan pesantren Shiddiqiyyah adalah pelaku pencabulan santri. Kemudian pesantren ikut menghalang-halangi penangkapan pelaku yang sudah ditetapkan sebagai buron (daftar pencarian orang/DPO) oleh kepolisian.

Tak berselang lama, tepatnya pada 11 Juli Muhadjir mengumumkan Shiddiqiyyah bisa beroperasi seperti biasa. Dia meminta kepada Setjen Kemenag untuk menormalkan kembali izin operasional pesantren Shiddiqiyyah.

Ditemui di kantor Kemenko PMK, kemarin (12/7), Menteri Agama Ad Interim sekaligus Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku, telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait keputusan pembatalan pencabutan izin ponpes Shiddiqiyyah. Terlebih, saat ini posisinya hanya ad interim. ”Saya tentu saja saat akan mengambil keputusan pasti meminta arahan presiden,” ujarnya.

Selain itu, keputusan ini pun diambil usai dilakukan telaah atas kasus yang terjadi. Hasilnya, terbukti tidak ada keterlibatan antara pondok pesantren secara kelembagaan dengan kasus kekerasan seksual yang tengah ramai.

Menurutnya, itu adalah ulah oknum. Yang bersangkutan pun telah menyerahkan diri. Kemudian, pihak-pihak yang menghalangi aparat dalam upaya penangkapan tersangka pun sudah ditindak.

”Karena itu, atas arahan dari bapak presiden sebaiknya pencabutan status izin operasional supaya dibatalkan,” ungkapnya.

Hal ini, lanjut dia, demi melindungi kepentingan belajar ribuan santri yang ada di ponpes tersebut. Kegiatan belajar mengajar mereka harus dipastikan terus berjalan. Di mana, untuk memastikan hal tersebut maka status pondok pesantren dan anak-anak di sana harus dipulihkan.

”Mereka yang diduga kuat melakukan tindak pidana ya silahkan diproses. Sekarang pondoknya biar berjalan normal,” tutur mantan Mendikbud tersebut.

Kendati demikian, pihak ponpes juga dituntut untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan manajemen. Sehingga, ada jaminan proses belajar santri bisa berjalan dengan baik pasca adanya dugaan kekerasan seksual yang terjadi di area ponpes.

Masyarakat pun diminta untuk bisa jernih melihat masalah yang ada. Termasuk, keputusan pembatalan pencabutan izin dari ponpes Shiddiqiyyah yang semata demi kebaikan para santri.

Pesantren Shiddiqiyyah dengan Jokowi memang memiliki kedekatan tersendiri. Khususnya pada 2014 lalu di tengah-tengah masa Pemilihan Presiden (Pilpres). Pada 28 Juni 2014 lalu, Jokowi bertemu dengan pemimpin dan pengasuh Shiddiqiyyah. Pengurus pesantren Shiddiqiyyah Masrukhan Mu’thi saat itu mengatakan sekitar lima juta santri dan pengikut Shiddiqiyyah insyallah mendukung Jokowi.

Pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jejen Musfah setuju dengan dibatalkannya pencabutan izin Shiddiqiyyah. ”Yang dihukum adalah pelakunya. Bukan lembaganya,” katanya. Jejen mengatakan santri, guru, dan orang-orang yang bekerja di pesantren tidak boleh dikorbankan hanya karena perilaku oknum yang bersalah.

Dia juga menyampaikan berturutnya kasus kekerasan seksual di pesantren, mendesak adanya komite pesantren. Layaknya komite sekolah, komite pesantren terdiri dari beberapa unsur. Termasuk dari perwakilan orang tua santri dan jajaran Kemenag setempat.

”Komite pesantren tugasnya diantaranya mengawasi proses belajar dan mengajar di asrama atau pondok,” katanya. Kemudian juga mengawasi interaksi antara guru dengan santri, santri dengan santri, dan lainnya. Sehingga dapat mencegah hal-hal negatif, termasuk kekerasan seksual atau segala bentuk perundungan.

Munculnya beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren belakangan, direspon Ketua MUI Asrorun Ni’am Sholeh. Dia mengatakan para orang tua tidak perlu khawatir memasukkan anaknya ke pesantren untuk menimba pendidikan. Baginya pesantren adalah lembaga pendidikan alternatif terbaik tempat pendidikan sekaligus pengasuhan anak-anak saat ini.

Asrorun mengatakan pengasuhan di pesantren dilakukan berbasis keteladanan. Kemudian juga ada semangat kebersamaan, kesederhanaan, dan kedisiplinan. Semua karakter ini dibentuk dengan pembiayaan akhlak yang baik. ’’Pesantren tetap pilihan terbaik untuk pendidikan karakter,’’ jelasnya.

Yang perlu jadi perhatian para orang tua adalah, lebih selektif dalam memilih pondok pesantren untuk putra-putrinya. Minimal orang tua mengetahui kurikulum serta metode yang dipakai dalam pengajaran kesehariannya. Para orang tua harus memahami kondisi faktual lingkungan pesantren. Termasuk siapa saja pengasuhnya, mata pelajaran yang diajarkan, serta aktifitas para santri sehari-hari.

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora itu menuturkan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren memang tidak dibenarkan. Kejahatan atau kekerasan seksual di lingkungan pesantren harus dihilangkan. Salah satu caranya dengan tata kelola dan optimalisasi pelayanan di pesantren. Pengasuh pesantren perlu mengoptimalkan khidmat dan layanan pendidikan serta pengasuhannya. (*)

Reporter: JP Group