batampos – ViewSonic Indonesia, penyedia solusi visual global terkemuka, kembali berhasil mempertahankan posisi sebagai merek No. 1 pasar Interactive Display (IFP) di Q1 2022 yang telah dicapai sejak 2020, berdasarkan data dari Futuresource Consulting.

Data yang baru dirilis tersebut menunjukkan ViewSonic Indonesia meraih 61,4% pangsa pasar di Q1 2022, meningkat dari 42,8% di Q4 2021.

Saat ini, sektor pendidikan sangat dipengaruhi oleh penerapan teknologi pada semua aspek pembelajaran di sekolah, dan pemerintah Indonesia berupaya membawa pendidikan di Indonesia sejalan dengan tingkat edukasi 4.0. Ini merupakan program untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan dukungan teknologi ke dalam aktivitas belajar-mengajar.

“ViewSonic terus berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem pendidikan yang mendukung solusi secara komprehensif dan lengkap guna mendukung kegiatan pendidikan yang interaktif, menyenangkan dan inovatif,” kata Eko Handoko, Country Manager ViewSonic Indonesia.

Kolaborasi ViewBoard dan myViewBoard Software Suite merupakan platform pembelajaran visual yang lengkap dan memberikan interaksi yang lebih baik dengan beragam konten dan manajemen pendidikan tingkat lanjut untuk menciptakan ruang belajar yang menarik dan interaktif antara pengajar dan siswa.

myViewboard sebagai aplikasi pendidikan telah menjadi yang terdepan di bidangnya, dengan lebih dari 5 juta pemakai terdaftar dan digunakan di lebih dari 5.000 institusi di seluruh dunia. Tim penelitian dan pengembangan berdedikasi terus mengembangkan myViewBoard serta melakukan pembaruan perangkat lunak kepada pelanggan.

BACA JUGA: Tambahkan Set Top Box ke Televisi, Setelah TV Analog Diputus

“Kami telah menerima respon yang luar biasa dari banyak tenaga pendidik dan siswa, serta institusi terkait kebutuhan dan solusi yang mereka butuhkan. Pengembangan solusi dan ekosistem didasarkan atas seluruh masukan dari insan edukasi. Kami juga memperkuat pengembangan ekosistem dengan berafiliasi dan berkolaborasi dengan berbagai solusi lainnya dengan tujuan untuk kemudahan, kenyamanan serta kebaikan para pemakai nantinya,” tambah Eko.

Selain di dunia pendidikan, ViewBoard dan myViewBoard juga dipakai sebagai solusi meeting room serta solusi ruangan lainnya seperti ruang kontrol, ruang laboratorium, ruang aula, ruang serbaguna, dan lain–lainnya. Untuk keperluan tersebut tentunya telah dipersiapkan solusi yang lengkap berbeda dengan yang digunakan dalam pendidikan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemerintah AS berencana membayar kompensasi kepada para korban Sindrom Havana, gangguan kesehatan aneh yang menimpa diplomat dan agen rahasia AS di seluruh dunia.

Besaran kompensasi mulai dari USD 100.000 hingga 200.000 (sekitar Rp2,97 miliar). Berdasaran keterangan sumber yang mengetahui tentang rencana ini, aturan terkait akan diumumkan dalam waktu dekat.

Rencana ini muncul setelah Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Havana 2021 lalu. Dimana, dalam aturan tersebut menyatakan: mengizinkan Departemen Luar Negeri, badan intelijen pusat CIA dan badan-badan pemerintah AS lainnya untuk memberikan kompensasi kepada staf dan keluarga mereka yang terkena sindrom itu selama masa penugasan.

Sekitar 200 diplomat dan staf kedutaan AS serta keluarga mereka di luar negeri diyakini telah terjangkit penyakit misterius itu.

Apa saja gejala sindrom havana ini? Mencakup migrain, mual, serta kehilangan ingatan dan pusing.

Kedutaan AS melaporkan gangguan ini pertama kali di kedutaan AS di Havana, ibu kota Kuba, pada 2016 dan selama bertahun-tahun telah dilaporkan dari puluhan tempat di dunia, termasuk Rusia dan Tiongkok, selain Eropa dan Amerika Latin.

Meski sudah menyelidiki bertahun-tahun, pemerintah AS sejauh ini belum mampu memastikan penyebabnya, termasuk apakah musuh-musuh AS seperti Rusia dan Tiongkok berada di baliknya.

Penyelidikan CIA yang kesimpulannya dirilis awal tahun ini menyebutkan badan intelijen itu tidak menemukan bukti keterlibatan negara lain dalam sekitar 1.000 kasus yang diselidiki.

Namun, CIA mengatakan pihaknya akan melanjutkan penyelidikan pada dua lusin kasus misterius.

Draft aturan Deplu AS tentang kompensasi itu akan terbuka untuk dikomentari selama 30 hari, sebelum menjadi aturan final lewat proses di Kantor Manajemen dan Anggaran, kata beberapa sumber.

Aturan itu diperkirakan akan mencakup kriteria kelayakan penerima kompensasi, kata mereka.

Mereka juga menambahkan bahwa kepastian soal besaran kompensasinya masih dirampungkan.

Deplu AS menolak berkomentar soal pembayaran, tetapi mereka mengatakan UU Havana mengharuskan pihaknya untuk mengeluarkan regulasi pelaksanaannya. “Kami akan segera memberikan informasi yang lebih terperinci,” kata seorang juru bicara departemen itu.

Para korban dan anggota DPR telah mengeluh bahwa badan-badan pemerintah AS terkesan tidak memandang persoalan itu secara serius.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada November 2021 lalu telah menunjuk diplomat veteran Jonathan Moore untuk memimpin gugus tugas yang menangani persoalan itu, dan berjanji melakukan berbagai upaya agar kejadian serupa tak berulang. (*)

Sumber: Antara

batampos- Kamis (23/6)Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat penambahan 2.587 kasus lokal baru dan 209 kasus impor COVID-19.

Berdasarkan data terbaru dari portal CovidNow milik Kementerian Kesehatan Malaysia yang diakses dari Kuala Lumpur, Jumat, terdapat penambahan 292 kasus aktif COVID-19 di Malaysia sehingga total kasus aktif menjadi 27.318 di mana 96,1 persen atau 26.253 pasien menjalani karantina rumah.

Sebanyak 18 pasien atau 0,1 persen menjalani perawatan di Pusat Karantina dan Perawatan Berisiko Rendah (PKRC), 1.009 orang atau 3,7 persen menjalani perawatan di rumah sakit, 17 orang menjalani perawatan di fasilitas Intensive Care Units (ICU) tanpa ventilator, sedangkan 21 pasien lain berada di ICU dengan ventilator.

Pada hari yang sama, sebanyak 2.503 orang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sehingga akumulasi lokal kasus di Malaysia tercatat mencapai 4.512.318, sedangkan kasus impor mencapai 37.529.

BACA JUGA: Berkaca Penanganan Pandemi Covid-19, Ini Upaya Pemerintah Tangani PMK pada Hewan Ternak

Sebelumnya Menteri Kesehatan Malaysia Khairy Jamaluddin mengatakan gelombang baru infeksi COVID-19 di negara tersebut diperkirakan akan terjadi lebih awal dari yang diperkirakan dalam dua hingga tiga bulan ke depan berdasarkan peningkatan kasus harian.

Khairy seperti dikutip Bernama, Kamis mengatakan, bagaimanapun Malaysia siap untuk gelombang baru dan menekankan bahwa pernyataannya tidak menyebabkan kepanikan di kalangan warga Malaysia tetapi berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk mengendalikan transisi ke fase endemik.

“Saya pikir mungkin gelombangnya akan lebih awal dari prediksi kita saat ini. Misalnya, kasus hari ini (Kamis, 23/6) melampaui 2.700, sebelumnya kita berada di level 1.000 hingga 2.000 kasus tetapi telah melampaui 2.000 kasus dalam dua tau tiga hari terakhir,” ujar dia.

Selain dari kasus yang meningkat dengan dua klaster baru dan semua negara bagian telah menunjukkan peningkatan kasus, kecuali di Selangor, Johor, Kedah, Terengganu dan wilayah federal yang semuanya telah mencatatkan sedikit penurunan.

Ia sekali lagi mendesak mereka yang berusia 60 tahun ke atas mengambil suntikan vaksin penguat atau booster COVID-19 sebagai tindakan pencegahan terhadap gelombang berikutnya, yang diprediksi akan datang dalam dua atau tiga bulan ke depan.

Meski Malaysia sedang memasuki tahap transisi, ia mengatakan COVID-19 belum berakhir. Itu yang harus dihadapi, sehingga melakukan langkah preventif untuk menjaga kesehatan masyarakat harus dilakukan. (*)

reporter: antara

batampos- Kamis (23/6)Kementerian Kesehatan Malaysia mencatat penambahan 2.587 kasus lokal baru dan 209 kasus impor COVID-19.

Berdasarkan data terbaru dari portal CovidNow milik Kementerian Kesehatan Malaysia yang diakses dari Kuala Lumpur, Jumat, terdapat penambahan 292 kasus aktif COVID-19 di Malaysia sehingga total kasus aktif menjadi 27.318 di mana 96,1 persen atau 26.253 pasien menjalani karantina rumah.

Sebanyak 18 pasien atau 0,1 persen menjalani perawatan di Pusat Karantina dan Perawatan Berisiko Rendah (PKRC), 1.009 orang atau 3,7 persen menjalani perawatan di rumah sakit, 17 orang menjalani perawatan di fasilitas Intensive Care Units (ICU) tanpa ventilator, sedangkan 21 pasien lain berada di ICU dengan ventilator.

Pada hari yang sama, sebanyak 2.503 orang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sehingga akumulasi lokal kasus di Malaysia tercatat mencapai 4.512.318, sedangkan kasus impor mencapai 37.529.

BACA JUGA: Berkaca Penanganan Pandemi Covid-19, Ini Upaya Pemerintah Tangani PMK pada Hewan Ternak

Sebelumnya Menteri Kesehatan Malaysia Khairy Jamaluddin mengatakan gelombang baru infeksi COVID-19 di negara tersebut diperkirakan akan terjadi lebih awal dari yang diperkirakan dalam dua hingga tiga bulan ke depan berdasarkan peningkatan kasus harian.

Khairy seperti dikutip Bernama, Kamis mengatakan, bagaimanapun Malaysia siap untuk gelombang baru dan menekankan bahwa pernyataannya tidak menyebabkan kepanikan di kalangan warga Malaysia tetapi berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk mengendalikan transisi ke fase endemik.

“Saya pikir mungkin gelombangnya akan lebih awal dari prediksi kita saat ini. Misalnya, kasus hari ini (Kamis, 23/6) melampaui 2.700, sebelumnya kita berada di level 1.000 hingga 2.000 kasus tetapi telah melampaui 2.000 kasus dalam dua tau tiga hari terakhir,” ujar dia.

Selain dari kasus yang meningkat dengan dua klaster baru dan semua negara bagian telah menunjukkan peningkatan kasus, kecuali di Selangor, Johor, Kedah, Terengganu dan wilayah federal yang semuanya telah mencatatkan sedikit penurunan.

Ia sekali lagi mendesak mereka yang berusia 60 tahun ke atas mengambil suntikan vaksin penguat atau booster COVID-19 sebagai tindakan pencegahan terhadap gelombang berikutnya, yang diprediksi akan datang dalam dua atau tiga bulan ke depan.

Meski Malaysia sedang memasuki tahap transisi, ia mengatakan COVID-19 belum berakhir. Itu yang harus dihadapi, sehingga melakukan langkah preventif untuk menjaga kesehatan masyarakat harus dilakukan. (*)

reporter: antara

batampos – Pemerintah dinilai perlu menaikkan status minyak goreng (migor) menjadi kebutuhan pokok atau bahan pangan strategis untuk memastikan pasokan dan harga di dalam negeri tetap stabil, meskipun ada lonjakan permintaan dari luar negeri, seperti yang terjadi saat ini.

Sunarsip, Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI), mengatakan jika statusnya sama seperti beras, pemerintah harus menyiapkan stok untuk mengendalikan harga di pasar. Caranya, dengan mencadangkan produk, serta mengintegrasikan data-data produsen minyak goreng sawit dari BUMN sawit juga dari perusahaan swasta melalui domestic market obligation (DMO).

“Seperti beras jika ada lonjakan harga, pemerintah harus turun tangan, demikian juga dengan minyak goreng ketika sudah menjadi bahan pokok. Jika terjadi gejolak harga, maka pemerintah dapat segera melakukan intervensi pasar melalui kebijakan,” jelasnya, kepada wartawan, Rabu (22/6).

Untuk dapat melakukan intervensi pasar, maka harus ada buffer stock logistic. Indonesia, jelasnya, telah memiliki lembaga yang berpengalaman dalam mengendalikan harga pangan.

Tidak hanya memiliki stok untuk intervensi pasar, lembaga penyangga juga dapat menjadi pusat data produksi dan konsumsi migor nasional. Selain dapat menstabilkan harga, dengan adanya lembaga khusus yang mengelola stok migor, dia mengatakan kebijakan DMO juga akan lebih mudah diawasi.

Dia mencontohkan di komoditas gas ada kewajiban DMO, dan produsen harus menjual ke Pertamina. “Mungkin saatnya, migor ini diangkat statusnya menjadi bahan kebutuhan pokok. Artinya harus ada peran buffer logistiknya dari BUMN, seperti Bulog atau seperti holding pangan yang sekarang menjadi Holding Rajawali Nusantara Indonesia (RNI),” tambah Sunarsip.

Dia mengatakan, bisa saja Bulog diberi tugas tambahan sebagai pengendali harga minyak goreng. Sehingga ketika terjadi kasus-kasus kelangkaan minyak goreng seperti saat ini, Bulog turun tangan. Jika tidak ada lembaga yang menyangga, maka pemeritah akan sulit melakukan intervensi.

Perbaiki Pengawasan DMO

Lebih jauh, dia mengatakan dengan adanya BUMN sebagai buffer stock minyak goreng, maka sekaligus akan dapat mengatasi masalah keterbukaan informasi soal DMO CPO. Selama ini, urainya, DMO sawit tidak bisa dimonitor karena tidak ada perusahaan khusus sebagai penampung, sehingga hanya berdasarkan pencatatan pengakuan.

“Produsen CPO tetap dapat menjual langsung ke pasar karena selain produsen, rata-rata perusahaan sawit adalah pedagang. Punya kebun sawit, pabrik dan produksi produk hilir sendiri. Untuk menjaga stok mereka juga menjual sebagian ke lembaga penyangga dan pengendali harga,” terangnya.

Sunarsip mengatakan, kebijakan DMO wajib, tetapi teknis pelaksanaannya harus diperbaiki. DMO sawit bisa meniru konsep DMO batu bara, yaitu mulai dari pemasok sampai kepastian harganya ditentukan melalui kebijakan DMO.

“DMO batu bara setiap perusahaan dijaga ketat dan benar-benar dimonitor. Produsen batu bara yang sudah menjalankan DMO langsung terdata. Monitor tidak hanya di PLN selaku pelaksana kegiatan kelistrikan yang membutuhkan batu bara, tetapi juga ditingkat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),” tambah Sunarsip.

BACA JUGA: Ikappi : Penghapusan Minyak Goreng Curah Sulit Diwujudkan

Kementerian ESDM, paparnya, memiliki alat dan perangkat monitoring mana saja perusahaan batubara yang sudah menjalankan DMO dan mana yang belum atau tidak. Jika dilanggar ada konsekuensinya, misalnya ekspor tidak diizinkan dan sebagainya. Sistem ini sangat efektif memastikan adanya ketersediaan pasokan batubara di dalam negeri.

“Berbeda dari kebijakan DMO di CPO tidak berjalan efektif karena monitoringnya sangat tidak memadai. Kementerian Perdagangan tidak mempunyai sistem informasi realtime yang bisa mengetahui perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan DMO, sehingga sanksi tidak ada,” tambahnya.

Untuk DMO batu bara, sanksi pasti. Dia menjelaskan jika tidak mematuhi DMO, otomatis batubara perusahaan tidak bisa diekspor.

Koordinasi dan penegakan hukum ini tidak hanya di Kementerian, tetapi juga hingga ke pihak Bea Cukai. Jika ada perusahaan batubara yang tidak menjalankan DMO, maka ketika kapalnya lewat mengangkut CPO, langsung distop. (*)

Reporter: JP Group