Panti asuhan yang didirikan Rais Bawono Hadi tak pernah mencari donatur dan mengajari anak-anak asuh beragam keterampilan agar bisa mandiri sejak dini. Mereka tak boleh diadopsi dan hanya ibu kandungnya yang kelak bisa mengambil.

KHAFIFAH ARINI PUTRI, Kota Semarang

UPIK 14 bulan itu mendekat, merengek, dan tak lama kemudian menangis. Rupanya dia minta digendong.

Benar saja, tangis Himatul Kholbi, bocah perempuan tersebut, langsung mereda begitu sudah dalam gendongan. Dan, sesaat berselang, Hima (sapaan akrabnya) lelap di pangkuan Jawa Pos Radar Semarang (jaring batampos.co.id).

Sama sekali tak terganggu dengan kegaduhan bocah-bocah lain yang berlarian, berebut mainan, dan kemudian bertengkar. Juga tangisan di ruangan sebelah, sebuah kamar berukuran 5 x 8 meter, dengan sebuah kasur 2 x 2 meter yang ditempati delapan bayi, kemarin (23/6) siang itu. Serta sebuah boks bayi dengan penghuni yang baru berusia 3 hari.

Total ada 30 bayi berusia di bawah 1 tahun di Panti Asuhan Manarul Mabrur, Kelurahan Pudakpayung, Kota Semarang, Jawa Tengah, tersebut. Keseluruhan anak asuh mencapai 80 orang. Terdiri dari balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Paling muda berusia 3 hari dan yang paling tua 60 tahun.

”Semua anak yang ada di sini sama, baik muda maupun tua. Saya menyayangi mereka tanpa membedakan umurnya,” kata Rais Bawono Hadi, pemilik panti asuhan, sambil menyuapkan makanan dan minuman ke anak-anak asuhnya.

Rasa sayang itu pula yang pertama menggerakkan Rais. Pria 57 tahun tersebut prihatin melihat mulai lunturnya kepedulian kepada sesama dari keseharian orang banyak.

Ketergugahan yang juga berangkat dari pengalaman hidupnya sebagai seorang mantan marbot. Tinggal berpindah-pindah dan pernah berada di titik terbawah kehidupan.

Berbekal hasil penjualan tanah warisan, pria kelahiran Probolinggo, Jawa Timur, itu pun memilih mendedikasikan hidup kepada mereka: anak-anak yang terlahir dari hubungan luar nikah. Yang tak mendapatkan pengakuan keluarga, apalagi kehangatan perhatian.

Sejak Panti Asuhan Manarul Mabrur didirikan pada 2014, Rais menanggung semua biaya hidup, sekolah, kuliah, bahkan sampai anak asuhnya menikah. Sebuah tanggungan yang tentu saja tidak ringan.

Saat ini ada lima anak yang masih bersekolah TK. Enam anak lainnya di SD. SMP ada lima anak dan empat anak lainnya di SMA. Ada pula tiga anak asuh yang masih berkuliah di STIE Sampangan Kota Semarang.

”Niat awalnya hanya ingin membantu sesama manusia untuk mengembalikan karakter bangsa. Jadi, siapa pun yang membutuhkan bantuan akan saya bantu,” ungkap pria yang baru saja ditinggal sang istri, Triyana Zulaikah, berpulang itu.

Tak sekali pun Rais meminta bantuan pihak lain untuk membiayai panti asuhannya. Manarul Mabrur tak punya donatur tetap dan memang tak pernah mencari, meski jika ada yang datang dan ikhlas membantu akan diterima.

Rais memilih mengajari anak-anaknya untuk mandiri sedini mungkin. Mereka diberi keterampilan seperti membuat bonsai, sabun cair, dan sablon. Produknya mereka jual dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan yang mendesak, di antaranya untuk biaya sekolah.

Keluarga mendukung penuh Rais sedari awal. Baik sang istri yang kini telah tiada maupun ketiga anaknya yang dua di antaranya kini sudah menikah. Kakak ipar dan mertua juga sehari-hari turut membantunya merawat di panti.

Saat ini ada 47 ibu hamil yang antre untuk melahirkan dan menitipkan anak mereka. Sampai kemarin, delapan ibu hamil tersebut sudah berada di panti asuhan yang berada di Jalan Shirotol Mustaqim Nomor 1, Kelurahan Pudakpayung, itu. ”Dalam sehari saya bisa menolak dua sampai tiga orang yang ingin menitipkan bayinya di sini,” tambahnya.

Yang dengan terpaksa dia tolak itu para ibu hamil yang hanya berniat menitipkan anak mereka kelak. Untuk itu, Rais biasanya memberi mereka dua opsi. Pertama, si ibu hamil bisa melahirkan di panti, tapi anaknya langsung dibawa pulang. Atau, opsi kedua, anak itu diberikan kepada Panti Asuhan Manarul Mabrur dan tidak diperbolehkan untuk diambil sampai anak tersebut dewasa. Semua keperluan, termasuk akta kelahiran, pun dia urus.

”Kami dibantu dinas sosial dalam pengurusan akta. Nama yang tercantum adalah nama ibu. Sementara bagi ibu yang belum mempunyai KTP, anak tersebut diakui sebagai anak alam atau anak negara,” terangnya.

Anak-anak yang dititipkan di Manarul Mabrur tidak boleh diadopsi. Hanya ibu kandungnya yang boleh mengambilnya. Rais menjamin semua anak di panti akan dibesarkan sepenuh hati.

M yang telah delapan bulan mengandung termasuk yang menerima opsi pertama. Sudah dua minggu dia berada di panti, yang dilakukan agar teman dan tetangga tak ada yang tahu dia sedang mengandung.

Gadis 18 tahun asal Sleman, Jogjakarta, itu mengaku akan membawa pulang bayinya setelah melahirkan. ”Ke sini diantar kedua orang tua. Setelah melahirkan akan kembali ke rumah dan anak saya akan diakui sebagai adik. Sementara saya akan belajar di pondok,” katanya.

Untuk anak-anak asuhnya, anak-anak yang tersisih dari keluarga, Rais juga telah menyiapkan total 1,6 hektare tanah untuk tempat tinggal mereka. Yang tersebar di Kota Semarang; Getasan, Kabupaten Semarang; dan di Jepara.

Rais mengaku selama ini yang menyulitkannya hanya mencari orang-orang yang bersedia membantu merawat anak-anak asuhnya. Dengan ikhlas, tanpa digaji.

Tapi, sudah delapan tahun Manarul Mabrur berdiri, berbagai kesulitan yang menghadang toh bisa dia lewati. Sudah enam anak asuhnya yang turut dia antarkan menjadi sarjana.

”Tentu saya bahagia melihat mereka jadi sarjana. Namun, kebahagiaan saya terbesar adalah kalau bisa melihat anak-anak punya skill yang bisa menjadikan mereka mandiri sekeluar dari sini,” tuturnya. (*/c9/ttg)

batampos – Penyakit kuku dan mulut (PMK) di Indonesia sudah mewabah di 19 Provinsi. Kemarin (23/6) rapat terbatas membahas PMK dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan menteri-menterinya di Istana Kepresidenan Bogor. Ada beberapa hal yang dihasilkan, antara lain penanganan yang mirip dengan penanganan Covid-19.

Seusai rapat terbatas, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan melarang pergerakan hewan hidup terutama sapi. Ketentuan ini berlaku khususnya pada wilayah yang terdampak PMK. Namun, sedikit berbeda dengan penanganan Covid-19, larangan mobilitas hanya pada level kecamatan.

“Kita sebut dengan daerah merah,” ujar Airlangga. Pembagian zona juga mirip saat PPKM Covid-19. Ada zona merah, kuning dan hijau. Pada daerah merah, pembatasan pergerakan hewan lebih ketat. Menurut Inmendagri disebutkan ada 1765 kecamatan yang termasuk dalam zona merah.

Lalu pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK. Satgas ini akan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Kolaborasi juga dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait.

Untuk mengurangi potensi penularan, pemerintah menyediakan vaksin PMK. Ini ditujukan pada hewan yang sehat. Total vaksin PMK yang disediakan pemerintah ada 29 juta dosis. “Seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPCPEN,” ungkap Airlangga.

Airlangga menjelaskan Jokowi turut memberikan arahan untuk terus mempersiapkan obat-obatan, vaksinator, dan mekanisme keluar masuk peternakan. Menurut Ketua Umum Partai Golkar itu, pengawasan secara biohazard melalui disinfektan perlu untuk terus dilakukan.

Selain itu hewan yang dimusnahkan paksa juga disiapkan ganti rugi oleh pemerintah. “Sekitar Rp10 juta per sapi,” ucap Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu dia akan turun langsung ke lapangan untuk mengatasi permasalahan ini. “Setelah ini akan dilaksanakan rapat-rapat koordinasi dan turun ke daerah. Khususnya daerah-daerah yang merah,” ucapnya.

Pada rapat terbatas itu juga membahas persiapan jelang Iduladha. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan pihaknya akan melakukan pengaturan terkait hewan kurban dalam situasi merebaknya PMK. Hal ini jadi perhatian karena kebutuhan hewan ternak pada saat Iduladha akan meningkat.

“Kementerian Agama akan melakukan pengaturan terkait bagaimana kurban hewan-hewan ternak dalam masa pandemi PMK ini,” ujar Yaqut. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan ormas Islam di seluruh Indonesia untuk menyosialisasikan ketentuan hewan kurban di masa PMK.

Yaqut menyebut hal utama yang harus dipahami bahwa hukum kurban adalah sunnah muakad atau sunnah yang dianjurkan. “Artinya, jika dalam kondisi tertentu kurban ini tidak bisa dilaksanakan maka kita tidak boleh memaksakan,” tuturnya. Yaqut berjanji akan mencarikan alternatif yang lain jika kurban tidak bisa dilaksanakan.

Dia menekankan aturan kurban akan mengacu ketentuan yang dibuat pemerintah. Aturan tersebut mengacu pada satgas penanganan PMK. (*)

Reporter: JP Group

batampos –  Senjata api seharusnya melekat kepada anggota saat bertugas dengan kondisi apapun. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri dipastikan bakal memberikan sanksi tegas terhadap anggotanya yang senjatanya menewaskan anak KH Arrazy.

Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Gatot Repli Handoko menuturkan, memang saat ini anggota Polri yang mengawal Buya Arrazy ditarik ke Mabes Polri. Saat ini anggota tersebut sedang diperiksa oleh Divpropam. “Dalam pemeriksaan,” terangnya.

Yang pasti, anggota tersebut akan diberikan sanksi tegas karena senjatanya bisa dibuat mainan oleh anak-anak Buya Arrazy. Walau, disebutkan bahwa anggota tersebut telah menyimpan senjata di tempat yang aman. “Diberikan sanksi tegas,” jelasnya.

Sementara Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto mengatakan, seharusnya standar operasional prosedur (SOP) dalam membawa senjata api itu melekat terhadap anggota polisi dalam kondisi apapun. Termasuk dalam kondisi beribadah sekalipun. “Ini jelas ada kemungkinan pelanggaran,” urainya.

Senjata api itu melekat ke anggota polisi untuk mencegah senjata api dikuasai orang lain. Dia menuturkan, sangat berisiko kalau senjata api itu dipegang orang lain. “Membahayakan,” paparnya.

Namun begitu, perlu untuk dilakukan olah tempat kejadian perkara (olah TKP) dan pengambilan keterangan dari para saksi. Dia mengatakan, dengan semua itu bisa diambil kesimpulan yang akurat terkait kejadian naas itu. “Perlu pendalaman,” ujarnya.

Dia menegaskan, memang keteledoran itu bisa jadi diawali dengan pelanggaran dari SOP. Pelanggaran SOP dan keteledoran itu yang kemudian memicu terjadinya musibah. “Saya minta diusut tuntas,” paparnya.

Sebelumnya, anak KH Arrazy meninggal dunia setelah tertembak menggunakan senjata api milik anggota polisi. Anggota itu sedang bertugas mengawal Buya Arrazy, saat kejadian anggota itu sedang shalat Dzuhur dan menyimpan senjatanya yang disebut ditempat aman.

Namun, ternyata senjata api itu bisa berada ditangan anak Buya Arrazy yang berusia lima tahun. Dengan tanpa sengaja menembak anak Buya Arrazy yang berusia tiga tahun. (*)

Reporter: JP Group

batampos- Soal penyataanya mengklaim Kepulauan Riau dan Singapura, Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengklarifikasi ucapannya tersebut.

Dalam keterangan tertulisnya untuk media yang diterima di Kuala Lumpur, Kamis, Mahathir mengatakan pernyataannya telah diartikan di luar konteks, dan laporan tentang apa yang ia sampaikan pada pertemuan dengan orang Melayu tersebut tidak akurat.

“Saya tidak meminta Malaysia untuk mengklaim tanah yang telah kami hilangkan,” ujar dia.

Ia ingin mengatakan bahwa mereka sangat khawatir kehilangan batu seukuran meja tapi tidak pernah mengkhawatirkan bagian dari Malaysia yang lebih besar ketika diambil dari mereka.

“Kehilangan Pulau Batu Puteh bukanlah masalah besar. Adalah kesalahan Pemerintah Johor untuk menyangkal bahwa itu milik Johor. Seandainya penolakan itu tidak dilakukan, tidak akan ada perselisihan sekarang,” ujar dia.

BACA JUGA:Bertemu Menteri Kamboja dan Malaysia, Mendag Bahas Ekonomi ASEAN

Mahathir mengatakan Malaysia patut bersyukur pengadilan dunia memberikan Pulau Ligitan dan Sipadan kepada mereka. Pulau-pulau tersebut jauh lebih berharga daripada Pulau Batu Puteh.

Menurut dia, seharusnya Malaysia bersyukur bahwa Indonesia tidak mempermasalahkan pemberian tersebut. “Sungguh kita tidak bersyukur atas keuntungan itu”.

Sebelumnya ramai diberitakan mantan Perdana Menteri Malaysia tersebut menyebut Malaysia semestinya mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau sebagai bagian dari Tanah Melayu yang memiliki hubungan historis dengan Malaysia. (*)

reporter: antara