batampos – Siapa yang tak kenal Brebes, salah satu kabupaten di jalur Pantura ini berada di bagian utara Provinsi Jawa Tengah. Tak hanya dikenal dengan telur asin dan bawangnya, daerah ini memiliki potensi besar di bidang perikanan, yaitu ikan bandeng.

Bandeng menjadi komoditas yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba. Menurut data yang dimiliki Sofiyan Penyuluh Perikanan, saat ini di sana terdapat 625 hektare tambak bandeng. Produksinya mencapai 560 ton/tahun dengan nilai Rp11 miliyar. Dengan potensi sebesar ini, tak ayal jika Grinting ditetapkan menjadi Kampung Perikanan Budidaya Ikan Bandeng oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Memiliki nama latin Chanos chanos atau dalam Bahasa Inggris disebut milkfish, budidaya bandeng Grinting menggunakan media tambak tanah yang rata-rata per tambak luasnya 2 hektare. Air dalam tambak diperoleh dari saluran-saluran yang dibuat untuk mengalirkan air laut yang mengalir melalui sungai-sungai. Para pembudidaya sepenuhnya mengandalkan pasang surut air laut, di mana ketika pasang maka pintu air akan dibuka sehingga air masuk ke dalam tambak.

Dalam tambak, bandeng diberi pakan alami seperti plankton, lumut, dan klekap. Klekap sendiri adalah kumpulan jasad renik yang tumbuh di permukaan dasar tambak, diantaranya terdiri atas alga biru, diatom, bakteri, dan jasad renik hewani. Untuk meningkatkan ketersediaan pakan alami tersebut, pembudidaya memberikan pupuk ke dalam tambak, seperti urea, ZA, dan phonska.

“Hanya beberapa orang saja yang menggunakan pakan pelet, sebagian besar menggunakan pakan alami. Kita menumbuhkan pakan alaminya kan pake pupuk,” kata Sofiyan melalui sambungan telepon, Selasa (12/7/2022).

Sofiyan melanjutkan, pakan dari alam membantu para pembudidaya hemat biaya operasional terutama biaya pembelian pakan. Perbedaan jenis pakan yang diberikan antara pakan alami dengan pelet tidak signifikan mempengaruhi bentuk fisik dan kualitas bandeng.

Dalam kurun waktu 5-7 bulan, bandeng telah siap dipanen oleh para pembudidaya. Untuk pemasarannya saat ini masih mengandalkan para pengepul, meskipun ada juga sedikit dari mereka yang menjualnya langsung ke pasar lokal. Untuk 1 kilogram dengan isi 6-8 ekor bandeng, biasa dijual dengan harga berkisar Rp20.000, sedangkan yang berukuran besar dengan isi 1-2 ekor dijual Rp30.000.

BACA JUGA: Baronang Bakar Saus Parape RM Paotere yang Memikat SBY

Pembudidaya bandeng di Grinting seringkali terikat secara emosional dengan para pengepul yang telah lama menjadi mitranya. Hal ini membuat mereka sungkan jika ingin mengajukan harga jual lebih tinggi dibanding penawaran yang diberikan. Oleh karena itu, penyuluh perikanan sangat berharap pembudidaya dapat meluaskan pasar sehingga bisa meningkatkan posisi tawar harga jual bandengnya.

Usaha budidaya tidak lepas dari modal. Kebutuhan operasional seperti untuk beli benih, gaji pekerja, pembelian sarana prasarana dalam bentuk jaring dan serok, hingga kebutuhan perawatan tanggul dan menguras lumpur endapan tambak, memerlukan dana yang besar. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui unit kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) memberikan dukungan dan kesempatan yang besar atas akses permodalan kepada para pelaku usaha kelautan dan perikanan Indonesia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Inflasi di Amerika Serikat (AS) semakin liar menanjak. Biro Statistik Tenaga Kerja AS melaporkan indeks harga konsumen (IHK) pada Juni 2022 tumbuh 9,1 persen secara tahunan, Rabu (13/7) pagi waktu setempat. Angka tersebut tertinggi dalam 41 tahun terakhir.

Dari industri perbankan, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Sunarso menyatakan, ekonomi Indonesia masih sangat solid. Berbagai kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil terorkestrasi dengan baik. Sehingga, menghasilkan ketahanan ekonomi yang cukup resilience.

Hanya, memang tekanan faktor eksternal cukup kuat. Yakni, inflasi global di negara maju dan gangguan rantai pasok akibat perang Rusia-Ukraina.

“Itu yang harus diwaspadai karena bisa menimbulkan krisis pangan dan energi. Krisis itu nanti dampaknya kemana-mana nanti itu,” jelasnya saat ditanyai Jawa Pos.

Merespons inflasi yang tinggi, lanjut dia, The Fed tentu akan menaikkan suku bunga acuannya. Mungkin, bank sentral negara lain juga akan mengambil langkah yang sama.

Hal tersebut pasti akan berdampak pada terjadinya capital outflow. Maka, yang harus diwaspadai adalah nilai tukar rupiah.

Namun, Indonesia bersyukur mendapat windfall dari kenaikan harga komoditas. Sehingga memiliki cadangan devisa yang cukup kuat.

“Itu maksud saya cukup resilience. Tapi tetap harus waspada,” imbuhnya.

Menanggapi situasi tersebut, BRI telah menyiapkan strategic response. Fokus terhadap kinerja di pasar domestik.

Terutama, usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) yang menjadi core business perseroan. Khususnya, pelaku usaha yang bahan baku, material, tenaga kerja, dan pasar penjualannya di dalam negeri.

“Maka itu saya kira relatif jauh dari episentrum gejolak eksternal. Contohnya, kalau Fed rate naik, terus nasabah warung atau pedagang pasar BRI ditanyai soal Fed rate naik, itu pasti tidak tahu. Fed rate iki opo to le?” beber Sunarso.

Namun, ada juga UMKM yang bisa terdampak gejolak eksternal. Misalnya perajin tahu tempe yang bahan bakunya kedelai. Sedangkan, komoditas pangan tersebut sekitar 70 persen pemakaian di Indonesia masih impor.

BACA JUGA: Upaya Malaysia Kendalikan Inflasi

Artinya, yang harus diwaspadai adalah kalau harga kedelai global naik. Pasti produsen tahu tempe terdampak. Begitu pula, jika harga kedelai tetap, tapi dolar AS naik, pasti terimbas juga.

“Apalagi kalau harga komoditi naik, dolar AS naik pasti kena juga. Itu yang saya katakan sebenarnya nggak aman aman amat. Tetap ada risiko,” terang ketua Himbara tersebut.

Khususnya, sektor tertentu yang mempunyai eksposur dengan internasional. UMKM yang bahan baku atau penjualannya ke luar negeri pasti terkena dampak dari faktor eksternal. (*) 

Reporter: JP Group

batampos – Pertambangan tanpa izin atau PETI terus menjadi perhatian pemerintah. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi menuturkan, perlu upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu PETI dan dampak yang ditimbulkan.

“Terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, tambang batu bara sekitar 96 lokasi dan mineral 2.645 lokasi berdasar data tahun 2021 (triwulan III). Daerah yang terbanyak terdapat tambang ilegal adalah Provinsi Sumatera Selatan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, PETI adalah kegiatan memproduksi mineral atau batu bara yang dilakukan masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. “Kegiatan itu juga memicu terjadinya konflik horizontal di dalam masyarakat,” imbuhnya.

Menghadapi PETI, pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian ESDM bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian RI terus bekerja sama untuk mengatasi PETI.

“Upaya yang dilakukan, antara lain, dengan inventarisasi lokasi PETI, penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi guna mendukung pertambangan berbasis rakyat, pendataan dan pemantauan oleh inspektur tambang, usulan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) sesuai usulan pemerintah daerah, hingga upaya penegakan hukum,” jelas Sunindyo.

Perhatian khusus pemerintah terhadap PETI dipicu banyaknya dampak negatif. Dampak sosialnya, antara lain, menghambat pembangunan daerah karena tidak sesuai RTRW, dapat memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat, serta mengganggu kesehatan akibat paparan bahan kimia.

BACA JUGA: Pemerintah Mencabut 39 Izin Usaha Pertambangan

“PETI juga berdampak bagi perekonomian negara karena berpotensi menurunkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan pajak. Selain itu, akan memicu kesenjangan ekonomi masyarakat, menimbulkan kelangkaan BBM, dan berpotensi memicu kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

Dari sisi lingkungan, PETI akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, merusak hutan apabila berada di dalam kawasan hutan, dapat menimbulkan bencana lingkungan, mengganggu produktivitas lahan pertanian dan perkebunan, serta bisa menimbulkan kekeruhan air sungai dan pencemaran air.

Seluruh kegiatan PETI tidak memiliki fasilitas pengolahan air asam tambang sehingga genangan-genangan serta air yang mengalir bersifat asam. “Ini berpotensi mencemari air sungai,” katanya. (*)

Reporter: JP Group