batampos – Aksi pencurian sembako dengan modus berpura-pura sebagai pembeli marak terjadi di sejumlah toko di Kota Batam. Pelaku datang layaknya konsumen, lalu membawa kabur barang dagangan menggunakan sepeda motor.

Menyikapi kondisi ini, Kapolsek Batuaji, AKP Bayu Rizki Subagyo, mengimbau para pelaku usaha untuk meningkatkan kewaspadaan, salah satunya dengan memasang kamera pengawas (CCTV) di area toko.

“Kami mengimbau pelaku usaha untuk tetap waspada dan mengutamakan pemasangan CCTV di tempat usahanya,” ujar Bayu.

Menurutnya, keberadaan CCTV tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegah kejahatan, tetapi juga dapat membantu aparat kepolisian dalam mengungkap kasus.

“Selain mencegah, CCTV juga mempermudah pengawasan dan bisa menjadi petunjuk bagi polisi dalam mengungkap tindak pidana,” jelasnya.

Bayu juga meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. “Kalau ada hal yang mencurigakan, segera laporkan. Kami akan langsung menindaklanjutinya,” tegasnya.

Senada, Kapolsek Sagulung, Iptu Husnul Afkar, mengingatkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan Call Center 110 yang dapat diakses secara gratis selama 24 jam.

“Jika ada kecurigaan atau tindak kejahatan, segera laporkan melalui layanan 110. Laporan akan segera kami tindak lanjuti,” katanya.

Sebelumnya, Unit Reskrim Polsek Batuaji berhasil menangkap seorang pemuda berinisial NA di kawasan Simpang Dam, Mukakuning. Pelaku diketahui telah beraksi di sejumlah toko sembako dengan modus serupa.

Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menjadi pembeli, kemudian membawa kabur barang berupa karung beras menggunakan sepeda motor.

Polisi pun mengingatkan agar para pelaku usaha tidak lengah dan terus meningkatkan sistem keamanan guna mencegah terjadinya kasus serupa.(*)

Artikel Waspada!! Saat ini Pencuri Sembako Berpura-pura jadi Pembeli Marak pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Permintaan pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di sejumlah titik rawan lalu lintas mulai banyak disampaikan pihak sekolah di Kota Batam. Sejumlah sekolah menilai keberadaan ZoSS penting untuk melindungi siswa saat menyeberang maupun saat masuk dan pulang sekolah.
‎
‎Salah satu lokasi yang diusulkan adalah jalan depan SMP Negeri 12 Batam Kota. Kawasan tersebut dinilai cukup rawan karena banyak kendaraan melintas dengan kecepatan tinggi, terutama pada pagi dan siang hari saat aktivitas sekolah berlangsung.
‎
‎Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra bersama Dinas Perhubungan (Dishub) telah memasang ZoSS di SD Negeri 001 Batam Kota dan SD Negeri 009 Botania.
‎
Pemasangan itu dilakukan untuk memperlambat laju kendaraan di sekitar sekolah sekaligus meningkatkan keselamatan anak-anak.
‎
‎Kepala Dishub Kota Batam, Leo Putra, mengatakan pihaknya siap menampung aspirasi masyarakat dan sekolah terkait kebutuhan pemasangan ZoSS di berbagai titik.
‎
‎Menurutnya, Dishub akan melakukan penyisiran dan pemetaan terhadap sekolah-sekolah yang berada di kawasan rawan kecelakaan maupun lalu lintas padat.
‎
‎“Kami akan sisir semua, namun kita perlu arahan dari pimpinan karena anggarannya di sana,” kata Leo Putra kepada Batam Pos, Senin (20/4) siang.
‎
‎Leo menegaskan keselamatan anak sekolah harus menjadi prioritas bersama. Menurutnya, keberadaan ZoSS bukan hanya soal marka dan rambu lalu lintas, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap siswa yang setiap hari beraktivitas di pinggir jalan.
‎
‎“Demi keselamatan anak-anak sekolah, tentu akan terus kita dorong. Jangan sampai ada kejadian yang tidak kita inginkan baru kita bergerak,” ujarnya.
‎
‎Leo menjelaskan, pemasangan ZoSS membutuhkan anggaran yang tidak sedikit karena mencakup marka jalan, rambu, pengecatan, zebra cross, hingga perlengkapan pendukung lain di sekitar sekolah.
‎
‎Karena itu, pihaknya berharap ada dukungan dari pimpinan daerah, baik wali kota maupun wakil wali kota, agar program keselamatan sekolah tersebut bisa diperluas ke lebih banyak lokasi.
‎
‎Menurut Leo, keberhasilan pemasangan ZoSS di dua sekolah sebelumnya juga tidak lepas dari perhatian dan dorongan pimpinan daerah yang menilai keselamatan siswa harus menjadi prioritas.
‎
‎Selain itu, ia menilai Dinas Pendidikan Kota Batam juga perlu ikut aktif mendorong usulan sekolah-sekolah yang membutuhkan ZoSS, sehingga program keselamatan anak di lingkungan sekolah bisa berjalan lebih cepat dan terarah.
‎
‎“Kalau ada sinergi antara sekolah, Dinas Pendidikan dan Dishub, tentu akan lebih mudah menentukan titik-titik mana yang paling prioritas untuk dipasang ZoSS,” katanya.(*)

Artikel Dishub Siap Realisasikan ZoSS di Sejumlah Sekolah, Namun Anggaran jadi Kendala pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Graha Kepri, Batam, Senin (20/4), menjadi ruang bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan berbagai persoalan fiskal yang kini dihadapi daerah.
‎
‎Salah satu yang paling disorot ialah kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD yang akan berlaku pada 2027.
‎
‎Aturan tersebut dinilai berpotensi menekan daerah, terutama terhadap keberlangsungan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
‎
‎Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
‎
‎“Kami menjalankan tugas konstitusional untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini. Apa yang menjadi masukan dari pemerintah daerah, termasuk dari Kepulauan Riau, akan kami sampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai mitra kerja,” ujarnya.
‎
‎Menurut Novita, persoalan keterbatasan fiskal dan tingginya belanja pegawai tidak hanya terjadi di Kepri, tetapi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Banyak daerah sebenarnya memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun ruang geraknya terbatas karena regulasi pusat.
‎
‎“Daerah punya sumber PAD, tapi terbentur aturan yang lebih tinggi. Ini yang akan kami dorong untuk ditinjau kembali agar daerah punya ruang fiskal lebih luas,” jelasnya.
‎
‎Salah satu persoalan terbesar yang disampaikan Pemprov Kepri adalah meningkatnya porsi belanja pegawai akibat pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Sebelumnya, honor tenaga honorer masuk dalam pos belanja barang dan jasa. Namun setelah berubah status menjadi P3K, seluruh anggarannya masuk ke dalam belanja pegawai.
‎
‎Akibatnya, persentase belanja pegawai daerah melonjak 41 persen dan membuat target maksimal 30 persen menjadi sulit dipenuhi.
‎
‎“Ini yang sedang dicarikan solusi. Ada pembahasan dengan pemerintah pusat, apakah ada skema khusus, termasuk kemungkinan penyesuaian kembali nomenklatur anggaran untuk P3K,” kata Novita.
‎
‎Sementara itu, Pejabat Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Luky Zaiman, mengatakan kondisi fiskal daerah saat ini sangat terbatas.
‎
‎“Masalahnya kuenya tidak banyak, tapi yang harus dibagi banyak. Sementara kondisi keuangan fiskal kita memang terbatas,” ujarnya.
‎
‎Menurut Luky, Pemprov Kepri sudah dua kali menyampaikan usulan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan agar aturan batas belanja pegawai 30 persen tidak diberlakukan di daerah. Namun hingga kini belum ada tanggapan dari pusat.
‎
‎Selain itu, daerah juga mengusulkan agar sebagian komponen belanja P3K dapat dikembalikan ke pos belanja barang dan jasa seperti sebelumnya.
‎
‎“Kami sudah mengusulkan agar pegawai ini dibayar oleh pusat. Karena dari rekrutmen, formasi, hingga regulasi semuanya ditentukan pusat. Daerah tidak punya kewenangan penuh,” tegas Luky.
‎
‎Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kepri, Feni Meitaria Detiawati, menambahkan salah satu solusi yang saat ini diusulkan adalah memindahkan kembali beberapa komponen belanja P3K ke pos belanja barang dan jasa.
‎
‎Menurutnya, langkah itu bisa menjadi solusi sementara jika pemerintah pusat belum merevisi UU HKPD.
‎
‎“Makanya kemarin Bapak Gubernur menyampaikan kepada Mendagri maupun DPR RI bahwa beberapa komponen belanja pegawai itu bisa dikembalikan lagi ke belanja barang dan jasa,” ujarnya.
‎
‎Selain soal belanja pegawai, Pemprov Kepri juga meminta DPD RI memperjuangkan perhitungan transfer dana pusat yang lebih berpihak kepada daerah kepulauan.
‎
‎Sebab, hingga kini Kepri merasa belum mendapatkan porsi optimal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), hingga Dana Alokasi Khusus (DAK).
‎
‎DPD RI pun berjanji akan membawa seluruh aspirasi tersebut ke pemerintah pusat agar daerah tidak terjebak pada pilihan sulit antara memangkas pegawai atau mengorbankan pelayanan publik.(*)

Artikel ‎DPD RI Tampung Aspirasi Kepri, P3K Terancam Imbas Belanja Pegawai 30 Persen pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Batam menegaskan komitmennya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan bebas dari penyimpangan melalui deklarasi Zero Halinar (Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba), Senin (20/4). Langkah ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Deklarasi yang berlangsung di lingkungan Lapas Batam itu dipimpin langsung Kepala Lapas Batam, Yosafat Rizanto, dan diikuti jajaran pejabat manajerial, petugas, hingga peserta magang. Suasana kegiatan berlangsung khidmat, ditandai dengan pembacaan ikrar serta penandatanganan komitmen bersama.

Dalam arahannya, Yosafat menegaskan bahwa komitmen Zero Halinar harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar seremoni belaka.

“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Kita ingin memastikan tidak ada lagi handphone ilegal, pungutan liar, maupun peredaran narkoba di dalam lapas. Semua harus bergerak bersama,” ujar Yosafat.

Ia menekankan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada integritas seluruh jajaran, mulai dari pimpinan hingga petugas di lapangan. Menurutnya, budaya kerja yang bersih dan profesional menjadi kunci utama menciptakan sistem pemasyarakatan yang akuntabel.

“Integritas itu tidak bisa ditawar. Kalau ingin lapas bersih, maka semua harus konsisten menjalankan aturan,” katanya.

Para pejabat manajerial juga menyatakan kesiapan untuk memperkuat pengawasan internal serta melakukan evaluasi berkala guna memastikan komitmen Zero Halinar berjalan efektif. Sementara itu, petugas di lapangan diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Menariknya, kegiatan ini juga melibatkan peserta magang yang diberi pemahaman langsung mengenai pentingnya nilai-nilai anti penyimpangan sejak dini.

“Melalui deklarasi ini, Lapas Batam tidak hanya menunjukkan dukungan terhadap program kementerian, tetapi juga mempertegas langkah konkret dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari praktik Halinar,” tutup Yosafat.(*)

Artikel Perang Lawan Narkoba hingga Pungli, Lapas Batam Komitmen Wujudkan Zero Halinar pertama kali tampil pada Metropolis.