batampos – Saat ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) melakukan verifikasi masyarakat miskin setiap bulannya.

Hal ini merupakan upaya dalam mengantisipasi penyalahgunaan data penerima oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Batam menyebutkan saat ini terdapat kurang lebih 54 ribu orang tidak mampu di Batam.

“Sekarang setiap bulan kami harus verifikasi. Kalau ada yang meninggal langsung kami usulkan untuk diganti. Agar jangan ada kasus penyalahgunaan seperti yang terjadi di daerah lain,” kata Kepala Dinsos-PM Batam, Hasyimah.

Melalui tim pencacah yang sudah dibentuk, verifikasi ini meliputi data yang dikirimkan Kementerian Sosial (Kemensos) ke daerah.

Berdasarkan data tersebut, tim turun untuk mengecek dan melakukan verifikasi penerima manfaat bantuan dari berbagai program pemerintah.

Verifikasi yang dilakukan tim pencacah ini meliputi kondisi terkini penerima manfaat. Jika ditemukan penerima manfaat sudah meningkat kesejahteraan hidupnya akan didata.

Nantinya akan dilakukan musyarawah di kelurahan. Hal ini bertujuan untuk meminta penerima untuk dengan suka rela keluarga dari data orang miskin atau penerima bantuan pemerintah.

“Mekanismenya seperti itu. Kami tidak boleh memutuskan sendiri. Jadi harus dari penerima manfaatnya yang memiliki kesadaran sendiri. Nanti baru ditetapkan oleh pimpinan melalui SK berapa total DTKS setiap tahunnya,” jelas Hasyimah.

Selain ditemukan oleh tim verifikasi, biasanya laporan juga diterima dari masyarakat. Untuk itu, tim harus turun dan mengecek. Jika memang ditemukan bahwa mereka sudah naik level kehidupannya maka akan diproses.

Hasyimah menjelaskan setiap penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) yang meninggal dunia, akan dialihkan kepada keluarga penerima manfaat.

“Kalau mereka masih miskin maka akan dialihkan, tapi kalau mampu akan dihentikan, dan dihapus dari data. Tentunya kami akan usulkan lagi penggantinya. Makanya sekarang setiap bulan kami harus verifikasi, agar penerima bantuan benar-benar sesuai,” terangnya.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Batam menyebutkan saat ini terdapat kurang lebih 54 ribu orang tidak mampu di Batam.

Melalui program pemerintah mereka mendapat bantuan setiap bulannya. Selain data tersebut selama pandemi Covid-19 terdapat banyak usulan dari warga untuk bisa mendapatkan bantuan, karena mereka terdampak Covid-19.

“Semua kami ajukan ke pusat, setelah diverifikasi tentunya. Jika ada penambahan kuota atau yang lainnya mereka orang baru ini bisa masuk, dan terdaftar sebagai penerima manfaat,” sebutnya.(*)

Reporter: Yulitavia

batampos – Bandar narkoba menggunakan segala cara untuk menyelundupkan barang haram tersebut ke berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu caranya yakni mengirimkan narkoba jenis ganja melalui jasa pengiriman paket. Modus ini terungkap, setelah ada laporan dari petugas TIKI.

“17 Mei lalu, kami mendapatkan laporan dari petugas kantor TIKI Agen Utama, mereka mencurigai satu paket yang akan dikirimkan keluar Batam,” kata Kabid Brantas BNNP Kepri, Kombes Pol Heru Yulianto.

Heru mengatakan, setelah mendapatkan kabar itu, petugas BNNP Kepri melakukan penyelidikan. Alamat penerima dan pengiriman dicek oleh petugas BNNP Kepri. Namun, alamat tersebut tidak dapat ditemukan.

“Alamatnya fiktif, pengirim itu mendatangi Kantor TIKI yang ada di Lubuk Baja,” ujarnya.

Ciri-ciri pelaku yang mengirim ganja tersebut sudah didapat petugas BNNP Kepri.

Pihaknya saat ini masih melakukan pengembangan dan pencarian terhadap orang yang mengirimkan barang haram tersebut.

Atas barang bukti ganja itu, lanjutnya, sudah ada penetapan dari pihak kejaksaan. Sehingga, barang bukti itu dapat dimusnahkan. Ia mengatakan sebanyak 783,49 gram ganja dimusnahkan, sedangkan sebanyak 29,51 gram guna uji laboratorium dan pembuktian perkara

Tidak hanya sebanyak 813 gram ganja saja yang dimusnahkan, petugas BNNP Kepri juga memusnahkan sebanyak 10,744 kilogram sabu musnah menjadi debu pada Selasa (1/6/2022) kemarin.

“Sabu yang dimusnahkan ini tangkapan beberapa waktu lalu di Lingga,” ujar Yuli.

Ia mengaku penangkapan ini setelah dilakukan penyelidikan yang cukup panjang. Petugas BNNP Kepri akhirnya dapat mengamankan Ah, As, In di Pulau Kentar, Lingga, 15 Mei lalu.

Sabu yang didapat dari tiga orang tersangka ini dimasukan ke dalam bungkuss Teh China Merek Guanyinwang berwana hijau. “Kami sudah melakukan pengembangan atas kasus ini, mereka menggunakan jaringan tertutup.

Sehingga ketiganya tidak mengetahui, siapa yang terlibat. Sabu ini berasal dari luar negeri dan akan dibawa menuju ke luar Kepri,” ungkapnya.

Ia mengatakan dari 11,094 kilogram sabu yang didapat, sebanyak 10,744 kilogram dimusnahkan. Sedangkan sisanya sebanyak 349,28 kilogram guna uji laboratorium dan pembuktian perkara sabu.(*)

Reporter: Fiska Juanda

batampos – Ombudsman Kepri melarang seluruh Sekolah negeri mulai SD hingga SMA/SMK di Kepri menambah rombongan belajar (Rombel). Hal itu guna mengantisipasi terjadinya pungutan liar (pungli) jelang dan selama penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2022.

“Perlu kami sampaikan, PPDB tahun ini merupakan prioritas utama saber pungli. Jangan lakukan pungli dalam bentuk apapun. Jangan kaitkan dana dengan nilai akademik siswa. Selain itu, kami juga melarang adanya penambahan rombel,” tegasnya saat menggelar rapat dengan pihak terkait termasuk Dinas Pendidikan Kepri.

Menurut dia, menambah rombel kelas sama artinya melancarkan terjadinya punggutan liar. Dimana, beberapa oknum akan meminta uang pembangunan atau bantuan kepada orang tua yang anaknya masuk dalam kelas tambahan.

“Kami minta Inspektorat dapat bekerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Kepri dalam mengawasi pelaksanaan PPDB Tahun 2022 agar bebas dari penyimpangan,” terangnya.

Lagat juga menyampakkan kepada Dinas Pendidikan dan Inspektorat se Provinsi Kepulauan Riau agar memperhatikan beberapa hal dalam pelaksanaan PPDB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022. Diantaranya penetapan zonasi dapat menggunakan sistem radius agar tidak ada blind spot. Kedua, tidak boleh ada penerimaan pasca PPDB dimana PLS telah berlangsung.

“Ketiga, Kepala Dinas harus dapat memastikan tidak ada pungli yang dikaitkan dengan PPDB. Keempat, kami harap inspektorat dapat melakukan pengawasan yang masif hingga unit kerja. Serta yang terakhir kami tekankan pelaksanaan PPDB agar konsisten berdasarkan rombel dan rencana daya tampung yang sudah diatur pada juknis”, ucap Lagat.

Auditor Madya Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Nursal meminta sekolah berfokus pada penerapan sistem zonasi agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Pihak sekolah jangan salah menafsirkan aturan zonasi. Hati-hati dengan penerimaan melalui surat domisili dan surat keterangan pindah tugas orang tua. Surat domisili itu hanya diperuntukkan bagi yang KK hilang karena bencana sosial dan bencana alam. Sedangkan, untuk surat keterangan pindah tugas itu hanya tertera kabupaten kota, tidak sampai kecamatan,” kata Nursal.

Untuk diketahui, jumlah maksimal siswa per rombongan belajar (rombel)/ kelas sesuai dengan peraturan terkait yakni SD : 28 orang, SMP : 32 orang dan SMA/SMK : 36 orang. (*)

Reporter : Yashinta