batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa teknologi digital menghadirkan peluang tetapi juga potensi risiko baru. Teknologi digital menyediakan platform untuk kolaborasi dan kontestasi. Hal tersebut disampaikan oleh Menko Airlangga ketika menjadi pembicara pada sesi panel “Digital Innovation Across Borders” pada ATxSummit dalam rangkaian Asia Tech x Singapore (ATxSG) di Hotel Ritz-Carlton Millenia di Singapura, Selasa (31/5).

Pemerintah dan sektor swasta Indonesia secara bersama-sama merangkul teknologi digital sebagai salah satu respon terhadap pandemi. Salah satunya melalui penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang merupakan aplikasi pelacakan kontak yang dipakai di Indonesia serta dilengkapi kolaborasi dengan platform telemedis swasta yang memberikan respons cepat, tepat sasaran, dan hemat biaya terhadap gelombang Omicron. Sementara itu, melalui Program Kartu Prakerja juga memungkinkan upaya pengembangan keterampilan berkelanjutan melalui sarana end-to-end yang sepenuhnya digital selama pandemi.

“’Karena ekonomi kita sekarang dalam fase pemulihan, inovasi digital akan memiliki peran kunci dalam mengembalikan ekonomi ke jalur pertumbuhan yang tangguh. Untuk sepenuhnya memanfaatkan ini, kita membutuhkan kolaborasi lintas batas. Sama seperti kita tidak bisa menahan pandemi dengan upaya nasional saja, ekonomi kita juga tidak bisa pulih lebih kuat, kecuali kita pulih bersama. Oleh karena itu tema Presidensi G20 Indonesia tahun ini dengan memasukkan transformasi digital sebagai salah satu dari tiga prioritas Presidensi,” ujar Menko Airlangga.

Setiap pemangku kepentingan, besar atau kecil, publik atau swasta, akan memiliki perannya masing-masing. Dengan transformasi digital yang sekarang menjadi keharusan, kolaborasi di tingkat lokal, nasional, regional, dan global sangat dibutuhkan agar dapat mengatasi kesenjangan dan pemisahan digital.

“Dalam Visi 2045 kami, Indonesia bertujuan untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi saat merayakan ulang tahun keseratusnya. Kami hanya dapat mencapai ini jika orang-orang, bisnis, dan Pemerintah kami siap untuk berkembang di era digital dan jika kami dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi teknologi digital untuk mengatasi tantangan bersama kami dari perubahan iklim, krisis pandemi di masa depan, limpahan dari fragmentasi geopolitik, krisis energi, hingga efek jangka panjang dari pandemi,” tutup Menko Airlangga.

Sesi panel tersebut dihadiri oleh lebih dari 200 peserta ATxSummit dengan dimoderasi oleh Senior Partner McKinsey, Azam Mohammad dan narasumber lainnya adalah Secretary of State, Ministry of Digital Development and Communications, Mongolia, Bolor-Erdene Battsengel, Microsoft Executive Vice President, Mr Jean-Philippe Courtois, Executive Vice President and Commissioner for Competition, European Commission, Margrethe Vestager, dan First Deputy Prime Minister and Minister for Economy and Digitalisation, Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation (MINECO), Spanyol, Nadia Calviño. (*)

batampos – Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyandang status aparatur sipil negara (ASN) pada 1 Juni 2021 lalu, tepat satu tahun lembaga antirasuah beralih status menjadi ASN. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim, alih status pegawai diklaim membuat kinerja KPK semakin independen.

“Pengembangan dan penguatan kelembagaan KPK ini selain sebagai tindak lanjut UU Nomor 19 tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa pegawai KPK adalah pegawai ASN, juga untuk mendukung pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang independen,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melalui keterangan tertulis, Kamis (2/6).

Ghufron meyakini, pengalihan status ini membuat kinerja instansinya semakin berani dalam memberantas korupsi di Indonesia. Terbukti, sejumlah kinerja KPK mengalami peningkatan pada 2021.

“Melalui strategi penindakan, menerbitkan 105 sprindik dengan jumlah 123 tersangka, 108 kegiatan penuntutan, 90 inkracht, dan 94 eksekusi putusan pengadilan. Dengan asset recovery sebesar Rp374,4 miliar,” ujar Ghufron.

Peningkatan kinerja juga terjadi pada divisi pencegahan KPK. Sejumlah kajian pencegahan korupsi dikerjakan KPK setelah pegawainya resmi menjabat sebagai ASN.

“Melalui strategi pencegahan, melakukan kajian optimalisasi penerimaan pajak pada sektor perkebunan dan pertambangan dalam perspektif antikorupsi; kajian tata kelola bantuan sosial reguler: program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT), serta pengukuran dalam Survei Penilaian Integritas dengan menghasilkan skor indeks nasional mencapai 72,4 atau melebihi target yang dicantumkan dalam RPJMN sebesar 70,” ungkap Ghufron.

Selain itu, KPK juga menguatkan pendidikan antikorupsi usai alih status pegawai berjalan lancar. Pendidikan ini merupakan komitmen pembangunan budaya antikorupsi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Indonesia.

“Diantaranya melalui program Politik Cerdas berintegritas, Desa Antikorupsi, Paku Integritas, serta anti-corruption film festival,” tutur Ghufron.

Ghufron juga mengatakan perubahan status pegawai membuat KPK bisa meningkatkan fungsi koordinasi dan supervisi antarinstansi penegak hukum. Setidaknya, KPK sudah menyelamatkan keuangan negara maupun daerah sebesar Rp 35.965.210.077.508 usai perubahan status itu terjadi.

“Dari pencapaian tersebut, KPK meyakini, menjadi ASN justru menjadi peluang baru dalam pemberantasan korupsi, melalui berbagai strategi dan kolaborasi, dengan tetap menjaga independensi lembaga,” beber Ghufron.KPK meyakini, perubahan status pegawai menjadi ASN merupakan terobosan baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Lembaga antikorupsi itu juga menilai perubahan status ini membuat Indonesia selangkah lebih maju untuk bebas dari tindakan rasuah.

“Akhirnya, dengan terus merawat harapan, semoga amanat dan berbagai tugas baru yang diemban, dapat dilaksanakan sebaik-baiknya demi memenuhi harapan dan cita-cita rakyat mewujudkan Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bebas dari korupsi,” pungkas Ghufron. (*)

Reporter: JP Group

MANUFAKTUR merupakan sektor yang penting dalam memengaruhi perputaran ekonomi setiap daerah, negara maupun global. Menjalankan sebuah usaha manufaktur tentunya tidak mudah dengan berbagai risiko yang dihadapi dan dipertimbangkan baik dari segi operasional, keuangan, sosial ataupun lain-lain. Oleh karena itu, fleksibilitas dan kecepatan sangat dibutuhkan untuk menanggapi dan mengimplementasi manajemen risiko.

Kemunculan pandemi Covid-19 yang merupakan masa berat kebanyakan sektor usaha terutama sektor manufaktur menjadikan manajemen risiko semakin penting. Pandemi tersebut mengharuskan sektor manufaktur untuk menyesuaikan kondisi baru dan asing bukan hanya mempertimbangkan masalah ataupun risiko yang terjadi pada umumya sebelum pandemi. Perusahaan manufaktur kemungkinan harus menghadapi risiko seperti kekurangan atau terbatasnya bahan mentah ataupun spare part di masa pandemi.

Selain dari risiko ini, karena terbatasnya aktivitas masyarakat di luar selama PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) maka perusahaan manufaktur kemungkinan harus berhenti operasional. Sumber pendapatan perusahaan manufaktur bersumber dari penjualan produk yang diproduksi dan jika tidak ada produksi maka tidak ada produk untuk dijual yang turut mengakibatkan tidak ada keuntungan atas penjualan.

Penerapan manajemen risiko mempunyai manfaat utama yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan dengan memahami risiko perusahaan sehingga mengetahui langkah selanjutnya untuk menangani risiko tersebut. Apalagi di masa pandemi dengan berbagai ketidakpastian yang mampu mengancam keselamatan perusahaan menjadikan manajemen risiko sebagai satu hal yang perlu diprioritaskan perusahaan.

Penerapan manajemen risiko di masa pandemi tidak terlepas dari lima langkah sederhana namun efektif, yaitu dimulai dengan mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, mengevaluasi risiko, mengantisipasi risiko serta memantau dan meninjau risiko (Crmsindonesia, 2020). Metode yang paling tepat bagi perusahaan sektor manufaktur untuk menangani risiko di masa pandemi yaitu mitigasi risiko dimana beberapa hal yang tidak bisa dikontrol seperti peraturan pemerintah yang membatasi hal tertentu sehingga risiko-risiko yang muncul dikarenakan pembatasan tersebut hanya bisa diminimalisir, dicegah dan tidak bisa dihilangkan secara keseluruhan (Hariyanto, 2020).

Bentuk mitigasi risiko yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya di masa Covid-19 yaitu dengan menerapkan sistem work from home, mengikuti protokol kesehatan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membantu pekerjaan manusia (Sasongko, 2021).

Berbagai masalah signifikan telah muncul yang harus diadaptasi dan dipertimbangkan dengan baik oleh pengusaha manufaktur di masa pandemi supaya tidak salah mengambil keputusan yang merugikan perusahaan (Crmsindonesia, 2020). Salah satunya yaitu keterbatasan tenaga kerja yang bisa saja disebabkan adanya kekhawatiran terjadinya penularan pada pekerja sehingga perusahaan membatasi jumlah pekerja dengan sistem work from home, penghentian sementara dan bahkan adanya pemutusan hubungan kerja berhubung juga terjadi kesulitan keuangan pada perusahaan. Baik jumlah konsumen yang berkurang karena takut penularan Covid-19 ataupun penurunan produktivitas perusahaan karena keterbatasan tenaga kerja sehingga tidak mampu memenuhi permintaan konsumen tentunya berpengaruh buruk pada supply chain.

Supply chain pada sektor manufaktur juga dikarenakan adanya penutupan atau pengurangan kapasitas ekspor-impor antarnegara. Pembatasan tersebut mengakibatkan satu sisi perusahaan kekurangan material produksi dan sisi lain perusahaan tidak mampu menjual keluar produknya sehingga mengakibatkan penurunan keuntungan hingga kerugian (Effendi, 2020). Hal tersebut dibuktikan dengan penurunan Purchasing Manager Index industri manufaktur sejak April 2020 yang sebelumnya 51.9% ke 27.5% (Rantung, 2020). Nilai ekspor Indonesia periode Mei 2020 menurun sebesar 13.40% dibanding April 2020 sedangkan nilai impor periode Mei 2020 juga menurun sebesar 32.65% dibanding April 2020 (Kemenkeu, 2020).

Penanganan risiko kesehatan telah dimitigasi perusahaan dengan menerapkan pembatasan jarak antarkaryawan terutama di pabrik yang memengaruhi produksi secara langsung, work from home, penghentian kerja sementara serta berbagai peraturan terkait protokol kesehatan. Namun ketika risiko keseha-tan ditemukan solusi, masalah baru turut muncul yaitu produktivitas menurun dikarenakan keterbatasan tenaga kerja.

Keterbatasan tenaga kerja mungkin bisa dicegah dengan mengandalkan kecanggihan teknologi seperti robot kolaboratif yang mampu meningkatkan efektivitas kerja serta penghematan biaya operasional. Pemanfaatan teknologi tidak bermaksud menggantikan tenaga kerja manusia secara keseluruhan namun bersifat berkolaborasi. (Sasongko, 2021).

Selain itu, mitigasi risiko keuangan dilakukan berbagai perusahaan yaitu secara terpaksa memotong upah karyawan. Satu sisi mengurangi kesulitan keuangan, namun sisi lain menurunkan semangat dan kinerja karyawan (Sampe & Dongoran, 2021). Hal tersebut mungkin bisa dicegah dengan menunjukkan kepedulian, sehingga karyawan merasakan kebersamaan dengan perusahaan untuk semangat menghadapi pandemi walaupun gaji dipotong.

Bentuk kepedulian bisa berupa pemberian bantuan kebutuhan kesehatan seperti vitamin, masker, sanitizer dan lain-lain. Salah satu perusahaan yang terbukti sukses di masa pandemi yaitu Sharp Indonesia yang cepat beradaptasi dan berinovasi dengan memanfaatkan aset digital. Kesuksesan tersebut membuat Sharp Indonesia diapresiasi sebagai salah satu merek terbaik di penghargaan Indonesia Best Brand Awards 2020 (MediaIndonesia, 2020). (*)

Oleh:
KELVIN SANJAYA, FENDRAWATI SUSIANA, WAN HENDRI SIHOTANG
Mahasiswa Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam

___________________________
Tulisan diatas ialah tulisan pribadi. Segala tanggungjawab ada pada penulis.

batampos – Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 ini bertujuan untuk memberikan pemulihan ekonomi global yang dimiliki bersama oleh semua. Agenda G20 untuk Bali Summit akan dipandu oleh semangat “Recover Together, Recover Stronger”. Untuk bisa Pulih Bersama, Indonesia meminta anggota G20 untuk memperkuat multilateralisme dan membangun kemitraan global yang lebih efektif.

Ketika menyampaikan sambutan dalam Sesi Dialog 3G (Global Governance Group) dengan tema “Presentasi Prioritas Kepresidenan G20 Indonesia” di Kementerian Luar Negeri, Singapura, Selasa (31/5), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa dalam kaitannya dengan kepemimpinan Indonesia dalam Presidensi G20, untuk mewujudkan pemulihan ekonomi bersama dan lebih kuat, Presidensi G20 Indonesia akan fokus pada tiga bidang prioritas global dan nasional yakni memperkuat arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan mempercepat transisi energi.

“Sebagai forum berbasis konsensus, kami mendorong anggota G20 untuk bekerja sama untuk menyeimbangkan kepentingan di seluruh keanggotaan yang beragam, dan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal,” tegas Menko Airlangga.

Pada Presidensi G20 kali ini, Indonesia terbuka terhadap dukungan mitra untuk menghasilkan proyek percontohan atau mercusuar dan kerjasama ekonomi, terutama di bidang transisi energi, pengembangan skema pembiayaan yang ramah pasar dengan praktik terbaik internasional, dan menyediakan pendanaan untuk mengembangkan teknologi yang tersedia dan terjangkau untuk mendukung transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan.

Lebih lanjut tentang percepatan transisi energi, terdapat 3 prioritas di bawah G20 untuk mencapai Net Zero Emisison secara global pada pertengahan abad ini, yakni mengamankan aksesibilitas energi, meningkatkan teknologi cerdas dan bersih, serta memajukan pembiayaan energi.

“Mengingat bahwa sektor energi merupakan sumber dari sekitar tiga perempat emisi gas rumah kaca, kerangka kerja G20 untuk memandu transisi negara-negara ekonomi utama akan menjadi langkah maju yang besar dan penting secara sistemik bagi ekonomi global, termasuk didalamnya memperkuat koordinasi dan koherensi dengan agenda jalur keuangan G20. Kolaborasi dengan jalur keuangan bertujuan untuk memberikan kerangka kerja keuangan dan investasi transisi. Penting juga untuk meningkatkan tindakan transisi di seluruh jalur Sherpa,” tutup Menko Airlangga.

Sesi dialog dihadiri oleh lebih dari 20 Duta Besar sebagai perwakilan anggota 3G dengan dimoderasi oleh Menteri Luar Negeri Singapura, DR Vivian Balakrishnan dan sebagai narasumber lainnya adalah perwakilan Troika G20 dari India dan Italia. (dep7/fsr)

batampos – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan tersangka kasus korupsi yang mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari telah dipecat sebagai jaksa maupun pegawai negeri sipil (PNS) sejak Agustus 2021.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana di Jakarta, Kamis, menyatakan Pinangki diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai jaksa dan PNS Kejaksaan Agung RI.

“Pinangki Sirna Malasari telah diberhentikan secara tidak hormat baik sebagai jaksa maupun pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara Kejaksaan RI sejak Keputusan Jaksa Agung RI dikeluarkan,” kata Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (2/6).

Keputusan pemecatan Pinangki itu berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 185 Tahun 2021 tanggal 06 Agustus 2021.

Tanggapan tersebut diberikan karena polemik AKBP Raden Brotoseno yang aktif kembali menjadi polisi setelah menjalani hukuman pidana kasus korupsi pada 2016 dikaitkan dengan Pinangki.

“Keputusan itu tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terhadap Pinangki,” kata Ketut.

Pinangki terbukti melakukan tiga tindak korupsi, yakni menerima suap, pencucian uang, dan pemufakatan jahat dengan tersangka Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya, untuk mendapatkan fatwa Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2020 lalu.

Sementara itu, ramai diberitakan mantan Kepala Unit III Subdit III Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri AKBP Raden Brotoseno, yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi menerima suap sebesar Rp1,9 miliar, dari proses penyidikan tindak pidana korupsi cetak sawah di daerah Ketapang, Kalimantan Barat, tahun 2016.

Hakim pengadilan memvonis Brotoseno selama lima tahun penjara dan dinyatakan bebas pada 15 Februari 2020 lalu. Setelah dinyatakan bebas, Brotoseno kembali bertugas di kepolisian karena hasil sidang kode etik memutuskan tidak memecat Brotoseno sebagai anggota Polri.

Berdasarkan hasil sidang kode etik yang dibagikan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo, Raden Brotoseno tidak dipecat dari Polri karena memiliki prestasi berdasarkan pernyataan dari atasannya.

Brotoseno diberi sanksi untuk meminta maaf kepada atasan dan mendapat rekomendasi untuk dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi. (*)

Reporter: Antara