Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti lolos ke babak final Malaysia Open 2022. (Humas PP PBSI)
batampos – Ganda baru Indonesia Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti secara luar biasa lolos ke final Malaysia Open 2022. Pada semifinal di Axiata Arena, Kuala Lumpur kemarin (2/7), Apri/Fadia mengandaskan ganda Korea Selatan Jeong Na-eun/Kim Hye-jeong dalam straight game, 21-14, 22-20.
Pada game pertama, Apriyani/Fadia bertarung dengan sangat agresif. Mereka mendominasi area depan permainan. Alhasil, sejak awal, Apri/Fadia kerap unggul dalam perolehan angka.
Jeong/Kim memang sempat unggul saat interval dengan skor 11-9. Namun setelah itu, Apri/Fadia bangkit dan memimpin dengan skor 18-12. Mendapatkan momentum baik, ganda nomor 133 dunia tersebut melesat dan memenangkan game pertama dalam kedudukan nyaman 21-14.
Di awal game kedua, Apri/Fadia telat panas. Mereka tertinggal 0-4. Apri/Fadia mampu menyusul dan bahkan berbalik memimpin 6-4. Namun, kejadian pada game pertama kembali terulang. Jeong/Kim berhasil memimpin ketika interval dalam kedudukan 11-9.
Ganda Korea nomor 12 dunia tersebut terus melaju dan memimpin jauh 16-11. Tetapi Apri/Fadia tidak menyerah begitu saja. Mereka melakukan kebangkitan hebat, terus mengejar, dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 17-17.
Dalam situasi genting, Jeong/Kim berhasil mencapai game point dengan skor 20-19. Mereka hampir saja membawa pertandingan ini menuju game ketiga. Namun, bola sulit mereka berhasil diselamatkan oleh Fadia dengan cara menjatuhkan diri. Kedudukan sama kuat 20-20.
Aksi luar biasa tersebut menjadi momentum kebangkitan bagi Apri/Fadia. Mereka lalu melakukan aksi tikungan tajam, mencetak dua angka beruntun, dan akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 22-20.
Bagi Apri/Fadia ini adalah final BWF Tour kedua setelah Indonesia Masters 2022. Sebelumnya, Apri/Fadia melakukan debut di SEA Games 2022 dan meraih emas pada ajang tersebut.
Apri sebelumnya berpartner dengan Greysia Polii dan meraih prestasi raksasa, emas Olimpiade Tokyo 2020. Sedangkan, Fadia berpartner dengan Ribka Sugiarto dan sempat menjadi juara Indonesia Masters 2019 di Malang. (*)
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Dok. JawaPos.com)
batampos – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menginstruksikan seluruh kader PDIP untuk melakukan politik kerakyatan. Pernyataan ini disampaikan Hasto saat memimpin konsolidasi kader DPD PDIP Provinsi Sumatera Barat.
Hasto menyampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno memberikan salam kepada seluruh kader di Sumbar. Menurut Hasto, Megawati menyampaikan bahwa semua kader pasti mengalami banyak tantangan di Sumatera Barat.
“Tapi, Ibu Mega bilang, Anda tak sendiri. Karena kita adalah kesatuan kekuatan kebangsaan yang menyatu dari Aceh hingga Papua, menyatu di bawah panji-panji Nasionalis Soekarnois yang menjadikan rakyat sebagai inti kekuatan Partai,” kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (3/7).
Hasto menjelaskan, semua pemimpin lahir dari proses ujian. Termasuk para kader partai. Bahkan sebagai bangsa, Indonesia mengalami gemblengan dan ditempa oleh revolusi
“Bung Karno dan Bung Hatta saja dibuang di masa penjajahan. Namun ketika mengalami hambatan, pemimpin takkan pernah hilang api perjuangannya,” papar Hasto.
Hasto lalu memberi teladan kisah dari Bung Karno, bagaimana saat pembuangan di Bengkulu, mengalami susahnya kultur yang ada. Namun, Bung Karno tak berhenti dan akhirnya memenangkan hati rakyat.
“Apa yang dilakukan Bung Karno dan Bung Hatta adalah kualitas seorang pemimpin yang tak berhenti bergerak di tengah kondisi apapun,” ujar Hasto.
Hasto juga menceritakan teladan kerja keras dari Ketua Umum Megawati pada zaman Orde Baru. Megawati bergerak ke rakyat di bawah intaian mata-mata rezim.
“Layaknya tower telepon, apa yang dilakukan Bu Mega dengan keliling Indonesia melantik koordinator kecamatan, bagaikan memasang banyak tower signal. Hampir di seluruh Indonesia. Sehingga akhirnya pada 1999 menjadi parpol pemenang pemilu,” papar Hasto.
Hasto memganjurkan, kader PDIP harus mencari ide-ide baru untuk menembus barrier untuk semakin dekat dengan rakyat. “Idea over opinion. Itu yang pertama,” tegas Hasto.
Kedua adalah imajinasi yang inheren dengan kepentingan partai. Selain itu, ketiga adalah spirit juang.
Karena itu, untuk mencapai ide dan imajinasi itu, harus dengan spirit juang untuk mencapai tahapan-tahapan yang menang harus dilewati. “Spirit akan melahirkan tekad yang akan melahirkan tindakan strategis. Tanpa anda sadari, kalau itu anda lakukan, maka anda akan mencapainya,” pungkas Hasto. (*)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. (ANTARA/Wisnu Adhi)
batampos – Warga segera bisa mengurus layanan pertanahan pada Sabtu dan Minggu. Sebab, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto telah menginstruksi jajarannya untuk tetap membuka kantor pada dua hari tersebut. Mantan panglima TNI itu juga meminta para pegawainya untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan.
Hadi telah meninjau langsung layanan Kantor Pertanahan Surabaya II Jumat lalu. Dia menyaksikan sendiri inovasi dari Kantor Pertanahan Surabaya II yang menyediakan program Lantum, singkatan dari layanan tujuh menit. ’’Saya selalu menyampaikan kepada Kakantah (Kepala Kantor Pertahanan, Red) untuk memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya. Dia mengaku telah memberikan perintah kepada setiap kantor pertanahan untuk membuka layanan loket prioritas. Loket tersebut khusus masyarakat yang akan mengurus sendiri.
”Saya minta loket itu dibuka Sabtu dan Minggu untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang bekerja Senin sampai Jumat,” imbuhnya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat yang terkendala oleh pekerjaan bisa mengurus sendiri permohonannya pada akhir pekan.
Dia juga menekankan tidak boleh ada pungutan liar (pungli) dalam pelayanan di kantor BPN. Hadi sempat berdialog langsung dengan masyarakat yang datang ke Kantah Kota Surabaya II. Secara langsung dia sampaikan imbauan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri permohonan tanpa perlu menggunakan jasa calo atau perantara. ’’Kalau ada pungli, silakan lapor dan akan saya tindak,” tegasnya.
Pungli dan mafia tanah memang menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menginstruksi jajarannya untuk membasmi mafia tanah. Hadi juga menekankan bahwa seluruh pihak harus solid dalam memberantas mafia tanah.
Hadi juga mengingatkan kepada jajarannya agar mempercepat program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Hal ini terus dia tekankan karena PTSL merupakan program prioritas nasional (PSN) untuk mewujudkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dan terpetakan.
PTSL membuat jaminan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat. Program ini telah dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 Tahun 2017 dan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2018. Hadi memang mendapatkan perintah dari Jokowi untuk melanjutkan program tersebut. Sejauh ini sudah 70 persen target tercapai. Program PTSL diharapkan tuntas pada 2024. Hadi berharap semua tanah yang sudah masuk program PTSL dapat memiliki sertifikat. (*)
Ilustrasi SPBU milik PT Pertamina (Persero) (Dok.JawaPos.com)
batampos – Pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina mulai diuji coba, Jumat (1/7). Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), aplikasi itu ternyata ngadat. Jangankan untuk registrasi kendaraan bermotor, mengunggah saja lemot.
Dilaporkan Radar Banjarmasin (jaringan batampos.co.id), kemarin pagi ruang tamu SPBU Inayah di Banua Anyar, Banjarmasin Timur, tampak ramai. Sopir truk dan pikap yang hendak membeli solar berkumpul di sana. Masing-masing memegang smartphone, KTP, dan STNK.
Mereka sedang belajar mengunduh dan meregistrasi MyPertamina. Tapi selalu gagal. Aplikasi keluar sendiri saat dijalankan.
Di sudut ruangan, salah seorang sopir truk termenung. Memegang gawai, dia tampak pasrah. ”Tidak mengerti bagaimana memakainya,” kata Fadlan, si sopir.
Dua operator SPBU pun dibuat sibuk. Mereka berkali-kali juga gagal saat mengunggah dokumen pemilik kendaraan. Di antaranya, KTP, STNK, foto kendaraan, dan dokumen pendukung lain seperti kartu kir. ”Tak tahu lagi… lebih baik seperti dulu saja,” tambah Fadlan.
Saban hari, mereka mengantre membeli solar di SPBU ini. Truk-truk merekalah yang kerap memenuhi bahu jalan di luar SPBU. ”Kalau sampai solarnya datang dan tetap tidak bisa (registrasi), kami tak mau tahu. Kami butuh solar,” kata Hamdi, sopir angkutan pasir asal Jalan Veteran.
Keluhan serupa datang dari pemakai mobil pribadi. Contohnya, Herman. Warga Jalan Pramuka, Banjarmasin, itu dongkol tak kepalang. Pengunggahan sudah 50 persen, tiba-tiba aplikasinya terhenti. ”Tidak tahu juga kenapa,” ujarnya bingung.
Di tempat berbeda, di SPBU Lingkar Dalam Selatan pun kondisinya demikian. Para sopir truk mengeluhkan aplikasi yang kerap error. ”Tak bisa masuk. Padahal sudah mendaftar,” kata Hamidi, warga Jalan Lokasi, Banjarmasin Selatan.
Temuan lain Radar Banjarmasin di lapangan, tidak ada alat pemindai kode batang di SPBU. Praktis, banyak pemakai mobil yang bisa membeli pertalite dengan bebas. ”Tak ada instruksi dari pimpinan. Saya juga tidak tahu bagaimana memakainya. Alatnya juga belum terlihat,” tutur salah seorang operator SPBU yang enggan mengungkap namanya.
Selain di Kalsel, uji coba dihelat di Sumatera Barat, Jawa Barat, Jogjakarta, dan Sulawesi Utara. Di Kota Bandung, Radar Bandung melaporkan, uji coba itu belum dilakukan kemarin. Pengguna roda empat masih bisa membeli tanpa aplikasi.
Apriyadi Irawan, kepala sif SPBU Pertamina di Jalan Riau, Kota Bandung, mengatakan per 1 Juli kemarin hanya diimbau untuk melakukan pendaftaran. ”Mengenai pembatasan pengisian, kebijakan tersebut belum pasti diberlakukan. Salah satunya karena banyak yang ngeluh tidak bisa daftar aplikasi,” ungkapnya.
Walau saat ini masih sosialisasi, PT Pertamina (Persero) sudah ancang-ancang akan memberlakukan pembelian pertalite dan solar menggunakan MyPertamina di seluruh Pulau Jawa per 1 September mendatang. Pertamina beralasan ketentuan tersebut bertujuan agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menuturkan, selain di Jawa, peraturan tersebut berlaku di Palu, Sulawesi Tengah; Pontianak, Kalimantan Barat; dan Mataram, Nusa Tenggara Barat.
”Kami melakukan tahap implementasi gelombang pertama terlebih dahulu di beberapa daerah. Lalu, dilanjutkan gelombang kedua yang mencakup seluruh Pulau Jawa,” ujarnya dalam webinar E2S yang bertema SUKE2S: Generating Stakeholder Support for Achieving Effectiveness of Fuel and LPG Subsidies belum lama ini.
Gelombang ketiga belum disebutkan kapan diterapkan secara nasional. Sebab, hal tersebut belum final. Pihaknya masih berfokus di gelombang pertama.
Sementara itu, di Sumatera Barat (Sumbar), Pertamina melakukan sosialisasi di empat daerah di provinsi tersebut terkait dengan peruntukan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khusus kendaraan roda empat kemarin. Belum tahap implementasi.
”Gelombang pertama ini kita sediakan empat posko yang tersebar di empat kota dan kabupaten di Sumbar. Mulai Padang Panjang, Bukittinggi, Agam, hingga Tanahdatar,” kata Sales Area Manager Sumbar PT Pertamina Patra Niaga Narotama Aulia Fazri saat meninjau kesiapan empat posko pendaftaran kendaraan roda empat bersubsidi kemarin. (*)
Peternak sapi di Randupadangan, Kecamatan Menganti, Gresik, juga berjuang dari wabah PMK. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)
batampos – Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak menimbulkan persoalan bagi sejumlah daerah. Bukan hanya penyakitnya, melainkan juga dampak ekonomi bagi kalangan peternak.
Menyikapi hal itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempersilakan daerah mengambil kebijakan untuk menuntaskan persoalan PMK. Termasuk melalui kegiatan, program, ataupun sub kegiatan yang menggunakan anggaran relatif besar.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan, bila dana penanggulangan PMK tidak sempat dialokasikan dalam APBD, daerah bisa melakukan pergeseran anggaran. ’’Maka, dapat dianggarkan dengan melakukan mekanisme pergeseran anggaran,’’ ujarnya kemarin (2/7).
Pergeseran anggaran, lanjut dia, bahkan bisa dilakukan tanpa menunggu perubahan APBD. Bisa menggunakan skema pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD. Mekanismenya, lanjut Fatoni, kepala daerah dapat mengubah peraturan kepala daerah (perkada) tentang penjabaran APBD. Kebijakan itu lantas diberitahukan kepada pimpinan DPRD agar bisa segera digunakan.
Nanti perubahan perkada dapat disampaikan dalam rancangan perubahan APBD. ’’Atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran bagi pemda yang tidak melakukan perubahan APBD,’’ terang Fatoni.
Dia menjelaskan, skema pergeseran anggaran mendahului perubahan APBD diperbolehkan regulasi. Sepanjang hal itu memenuhi kriteria tertentu. Misalnya, anggaran dipergunakan untuk keadaan darurat seperti bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
Kriteria lain, ada keperluan mendesak seperti pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemda dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sejumlah kriteria tersebut tertuang dalam Pasal 69 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dia menilai, wabah PMK yang saat ini berlangsung sudah memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Lantas, pos anggaran apa yang berpeluang digeser? Fatoni menuturkan, pergeseran anggaran yang bisa digunakan diutamakan pada pos yang fleksibel. Misalnya, pos anggaran belanja tidak tetap (BTT). ’’Digeser dari BTT ke program tersebut atau melakukan pembebanan anggaran BTT sesuai dengan status dan kondisi masing-masing daerah,” jelas Fatoni.
Dia menekankan, wabah PMK harus menjadi prioritas penanganan di daerah. Apalagi, perayaan Idul Adha dan kegiatan penyembelihan hewan kurban sangat berkaitan dengan wabah PMK. ’’Perlu juga dipastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan kurban pada Idul Adha,’’ ujarnya.
Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan status keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kuku pada hewan. Itu tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 47 Tahun 2022 yang dipublikasikan kemarin.
Dalam surat keputusan yang ditandatangani Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto itu, ada sejumlah poin yang ditetapkan. Selain penetapan kondisi darurat hingga 31 Desember 2022, BNPB menyebut penanganan pada masa darurat harus sesuai peraturan perundang-undangan dengan kemudahan.
’’Kepala daerah dapat menetapkan status keadaan darurat PMK untuk percepatan penanganan di daerah masing-masing,’’ kata Suharyanto.
BNPB juga menetapkan bahwa segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan itu dibebankan pada APBN sebagai pendanaan utama. Juga dana siap pakai yang ada BNPB serta sumber pembiayaan lain yang sah.
Data Kementerian Pertanian yang dikutip BNPB mencatat, hingga kemarin kasus PMK sudah menyebar di 246 kabupaten/kota di 22 provinsi. Per Jumat (1/7), total kasus yang terdeteksi mencapai 233.370 kasus aktif. Sedangkan jumlah total akumulasi kasus meliputi 312.053 ekor hewan ternak yang sakit, 73.119 ekor hewan ternak sembuh, 3.839 ekor hewan ternak dipotong bersyarat, dan 1.726 ekor hewan ternak mati karena PMK.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menambahkan, sebagai upaya penanganan darurat wabah PMK, pemerintah terus meningkatkan percepatan pelaksanaan vaksinasi. ’’Guna meningkatkan kekebalan dan mencegah terjadinya kematian,’’ ujarnya. Jumlah hewan ternak yang telah divaksin saat ini telah mencapai 169.782 ekor. (*)
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera (Dok MPR RI)
batampos – Kepergian Tjahjo Kumolo mengakibatkan formasi di Kabinet Indonesia Bersatu tidak lengkap. Jabatan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Men PAN-RB) hingga kini dirangkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menuturkan, kepergian Tjahjo membawa duka yang mendalam. Termasuk bagi Komisi II DPR sebagai mitra kerja. ”Pak Tjahjo itu pribadi yang sederhana dan fokus dalam bekerja,” ujarnya, kemarin (2/7).
Dia berharap jabatan Men PAN-RB definitif yang ditinggalkan Tjahjo tidak dibiarkan lama-lama kosong. Hal itu penting untuk memastikan kerja kementerian tidak terganggu. Sebab, ada sejumlah agenda strategis di bidang reformasi birokrasi yang harus terus berjalan.
Politikus PKS itu berharap nama pengganti Tjahjo sudah didapatkan maksimal dalam sebulan ke depan. ”Tapi, jangan lebih dari satu bulan,” tegasnya. Terkait dengan penggantinya, Mardani menyebut itu hak presiden. Dia juga berpesan kepada jajaran Kemen PAN-RB yang sekarang bertugas untuk bekerja memajukan diri, menjaga, mengawal, dan mengorkestrasi para ASN agar melayani dengan profesional.
Sebagaimana diketahui, Tjahjo Kumolo merupakan anggota kabinet dari jatah PDIP sebagai pengusung utama Presiden Jokowi. Mengacu pada kebiasaan, pengganti Tjahjo berpotensi berasal dari PDIP. Disinggung soal itu, politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno belum bisa berbicara banyak. Sebab, partainya sedang berkabung. Namun, Hendrawan menyatakan, keputusan terkait dengan siapa kader yang akan diusulkan merupakan hak prerogatif Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri. ”Jadi, saya tidak tahu. Itu ranah Ketum,” kata dia.
PDIP menetapkan sepekan ke depan sebagai hari dukacita. Dalam kurun waktu itu pula, seluruh kantor PDIP di seluruh Indonesia akan mengibarkan bendera setengah tiang. Sejak Tjahjo menjalani perawatan, posisi Men PAN-RB dijabat secara ad interim oleh Mahfud MD. Status itu berlanjut hingga Tjahjo berpulang. (*)
Petugas Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah membantu jemaah haji yang sakit bertolak menuju Makkah. (MEDIA CENTER HAJI)
batampos – Pelayanan kesehatan terhadap jemaah haji Indonesia ditingkatkan lagi. Salah satu upayanya, mengaktifkan kembali tindakan operasi di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), Makkah. Tindakan operasi ini vakum sejak 2015. Pada Kamis (30/6), operasi terhadap tiga pasien pertama dilakukan.
Tim dokter KKHI Makkah dr Caesa Rizkha Febryane menyatakan, jenis operasi yang dilakukan sampai pada kategori sedang. Yakni, herniotomi untuk hernia, apendiktomi untuk usus buntu, dan insisi drainase abses. ”Operasi tersebut dilakukan terkait dengan kondisi emergency (darurat),” kata ahli bedah umum itu.
Operasi hernia membutuhkan tempo 25 menit. Setelah dioperasi, pasien dimasukkan ke ruang ICU untuk diobservasi. Tindakan kedua, operasi usus buntu berdurasi sekitar 50 menit. Operasi itu dinilai tepat karena jika terlambat pasien bisa menjalani operasi besar akibat kondisi pembengkakan pada usus buntunya. Lalu, terakhir operasi insisi drainase abses. Pasien mengalami infeksi pada tungkai kaki. Esoknya (1/7) ada tiga operasi lagi yang dilakukan. Kali ini operasinya tergolong ringan, yaitu pembersihan luka infeksi.
Ada juga inovasi jaket penurun suhu tubuh. Di Arab Saudi, suhu sedang panas dan mengakibatkan risiko heatstroke. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Prof Nizar Ali mengapresiasi inovasi petugas. Rompi itu sangat bermanfaat bagi petugas maupun jemaah haji. Inovasi tersebut merupakan inisiatif Kementerian Kesehatan. Inovasi itu memanfaatkan teknologi carbon cool yang dapat bertahan selama 8–12 jam di bawah terik matahari.
Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan dr Budi Sylvana meminta bantuan dari Kemenag agar proses surat jalan alat kesehatan bisa dipermudah. Tujuannya, meningkatkan pelayanan kesehatan di KKHI pada musim haji tahun-tahun mendatang. (*)
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyambut kedatangan wisatawan mancanegara. Kunjungan wisman di Provinsi Kepri naik hingga 101,93 persen per Mei 2022. Foto: Diskominfo Pemprov Kepri untuk Batam Pos
batampos – Kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) di Provinsi Kepri naik hingga 101,93 persen per Mei 2022.
Hal ini memperlihatkan kerja keras Pemerintah Provinsi Kepri dibawah kepemimpinan Gubernur, Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur, Marlin Agustina dalam upaya menggenjot pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 mulai memperlihatkan hasil yang signifikan.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) masuk ke Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Mei 2022 tercatat sebanyak 23.842 kunjungan atau mengalami peningkatan hingga 101,93 persen dibanding bulan sebelumnya.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan Mei 2021, terjadi peningkatan sebesar 8.896,98 persen.
Wisman yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Januari hingga Mei 2022 didominasi oleh wisman berkebangsaan Singapura mencapai 46,47 persen dari jumlah wisman selama Januari sampai dengan Mei 2022.
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei 2022 rata-rata 37,11 persen atau naik 9,90 poin dibanding TPK April 2022 yang tercatat sebesar 27,21 persen.
Rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia pada hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei 2022 tercatat sebesar 1,96 hari atau naik 0,46 poin dibanding dengan bulan April 2022.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengaku senang atas capaian peningkatan kunjungan wisman yang sangat signifikan di Kepri ini.
Apalagi, memang sejak awal Ansar menegaskan jika prioritas utama dalam kepemimpinannya adalah berupaya memulihkan ekonomi Kepri. Terutama sektor pariwisata, sebagai sektor yang paling terdampak atas serangan badai pandemi covid 19.
“Sejak awal kita semua mengetahui, pandemi covid19 telah memporakporandakan perekonomian Kepri hingga minus 3,5 persen. Dan sektor yang paling terdampak adalah sektor pariwisata. Banyak hitel, resort dan restoran tutup. Mengakibatkan pengangguran bertambah, karena banyak karyawan yang dirumahkan. Melihat kondisi itulah kemudian kita dituntut untuk berfikir guna memperbaiki keadaan,” ujar Ansar.
Diakui Ansar, kondisi saat itu tidak akan mungkin selesai jika dilakukan sendiri. Melainkan harus ada kerjasama dengan banyak pihak, baik FKPD, Ormas, LSM, instansi pemerintah lannya, vertikal maupun horizontal. Dan tentunya dengan komunikasi, koordinasi dan konslodidasi yang intens, hingga ke tingkat pusat.
“Semua stakeholder kita libatkan, dan memang harus terlibat. Karena pandemi covid19 merupakan bencana nasional, bahkan internasional, merupakan musuh bersama yang harus dilawan bersama-sama,” tegas Ansar
Ansar menjelaskan, terkait jurus atau strategi yang telah dialakukan untuk mengembalikan geliat ekonomi Kepri yang terpukul akibat dari Pandemi Covid-19 hingga bisa tumhuh lagi secara perlahan saat ini.
Sejak awal pandemi Covid-19 dari tahun 2020 yang lalu, perkenonomian di Kepri telah jatuh terkontraksi sebesar -7,55 persen di triwulan kedua tahun 2020, sementara di triwulan ketiga tahun 2020 masih terkontraksi hingga sebesar -5,81 persen.
Ansar menjelaskan, pentingnya setiap daerah untuk memberikan kemudahan kepada para investor yang ingin menanamkan modal di daerah.
Kemudahan itu tidak hanya dalam bentuk fiskal, tetapi bisa juga dalam hal keringkasan birokrasi dan perizinan. Hal ini berkaitan juga dengan kemudahan wisman masuk ke Kepri.
Sejumlah cara diantaranya dengan cara penerapan skema travel bibble, kamudian meningkat dengan skema kunjungan VTL.
Tidak hanya itu, sektor-sektor pembangunan lainnya juga dijalankan. Termasuk yang terakhir adalah kebijakan penyesuaian tarif tiket feri.
Sektor UMKM tidak ketinggalan menjadi sektor andalan Gubernur Ansar menggenjot perkenonomian Kepri. Pemprov Kepri berkerja sama dengan Bank Riau Kepri telah meluncurkan bantuan pinjaman modal tanpa bunga kepada pelaku UMKM.
Dalam skema pinjaman modal tersebut, para peminjam hanya perlu menyicil pinjaman pokok yang mereka ajukan, sementara untuk bunganya telah ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kepri.
Ansar juga mengingatkan bahwa hal yang terpenting dalam usaha menumbuhkan perekonomian di masa pandemi seperti ini adalah memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi, baik dosis I, dosis II maupun dosis III (booster).
Serta penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan percepatan vaksinasi. Ketiga hal tersebut apabila dilakukan secara beriringan dan penuh kehati-hatian akan mampu mengeluarkan Kepri dari jurang resesi ekonomi Kepri.
“Hasil yang kita rasakan ini adalah hasil kolaborasi kita semua, siapapun itu tanpa terkecuali, semuanya punya andil. Terbukti jumlah wisman di Kepri sudah meningkat, otomatis secara ekonomi juga mengalami peningkatan,” tuturnya.
Ini artinya, seberat apapun permasalahan, jika kita hadapi bersama-sama, pasti bisa kita selesaikan. Insya Allah, kolaborasi yang sudah baik ini bisa terjada dengan baik, agar kita lebih mudah membangun Kepri kedepan,” tutup Ansar.(*)
batampos- Pembelian minyak goreng curah di Tanjungpinang yang menggunakan aplikasi peduli lindungi atau e-KTP masih dalam tahap transisi dan sosialisasi kepada masyarakat.
Para pengecer diminta memasang spanduk yang menjelaskan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per Kg.
Kepala Disperdagin Kota Tanjungpinang, Riany. F . Peri Irawan
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Tanjungpinang, Riany menjelaskan aturan pembelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi peduli lindungi atau e-KTP merupakan kebijakan langsung dari pusat melalui Kementerian Maritim dan Investasi.
Masa transisi penggunaan aplikasi itu dimulai 29 Juni hingga 9 Juli 2022 besok.
“Tujuannya melihat seberapa banyak kebutuhan yang diperlukan dan mengetahui harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat,”kata Riany, Jumat (1/7).
Selain itu, lanjut Riany dengan sistem pembelian menggunakan aplikasi itu juga membantu pemerintah mengawasi pendistribusian minyak, dari produsen ke distributor, pengecer dan masyarakat sebagai konsumen.
“Juga tidak bisa dimonopoli, karena pembeliannya cuma 10 kilo per hari,”terangnya.
Selama masa transisi yang akan berakhir satu pekan ke depan, semua keluhan dan kritikan akan ditampung baik dari konsumen pengecer, distributor termasuk produsen.
Sekarang ini di Tanjungpinang sudah ada tiga distributor yang akan menyalurkan ke ratusan pengecer yang sudah terdaftar, PT. Prima Bintan Mulia mempunyai 22 titik, PT. Aktif Gemilang Usaha Sejati memiliki 118 titik dan PT. Isyana Retail memiliki 50 titik.
“Distributor akan melaporkan berapa kuota yang sudah didistribusikan, serta mensosialisasikan kepada pengecer nantinya,” papar Riany.
Riany menegaskan satu pengecer hanya bisa menerima pasokan minyak hanya dari satu distributor tidak boleh lebih, bahkan pengawasan di lapangan pengecer juga harus memasang spanduk Harga Eceran Tertinggi (HET), jika melanggar akan ditegur.
“Contoh kemarin ada pengecer yang tidak pasang spanduk HET kita tegur. Berarti distributornya tidak menyampaikan kepada pengecer,”terangnya.
Sejauh ini, di Tanjungpinang pendistribusian minyak subsidi itu sudah mencapai 7 ton dari total 13 ton minyak yang ada. (*)
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt, membeirkan keterangan pers terkait pengungkapan kasus PMI Ilegal. Pada kasus tersebut pihaknya berhasil menyelamatkan 42 calon PMI Ilegal. Foto: Humas Polda Kepri
batampos – Ditreskrimun Polda Kepri menyematkan 42 orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal terdiri dari 24 orang laki-laki dan 18 orang perempuan.
Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt, mengatakan, Dit Reskrimum Polda kepri telah berulang kali melakukan pengungkapan kasus yang sama.
“ungkap kasus kali ini merupakan ungkap kasus yang kesekian kalinya,″ jelasnya, Sabtu (2/7/2022).
Ia menjelaskan, kasus ini terungkap berawal dari Informasi yang diterima oleh penyidik pada 30 Juni 2022 lalu, tentang adanya calon PMI illegal yang ditampung di wilayah Jodoh Centre Point, Batu Ampar, Kota Batam.
Para korban lanjutnya diketahui akan diberangkatkan ke luar negeri dengan tidak dilengkapi dokumen yang lengkap sebagai calon PMI.
“Selanjutnya tim penyidik melakukan penyelidikan dan benar di lokasi tersebut ditemukan 42 orang calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan secara ilegal. Mereka (PMI ilegal) ini ditampung di sebuah ruko yang berada Jodoh Centre Point,” katanya.
Pada pengungkapan kasus tersebut, pihaknya mengamankan satu orang berinisial M alias Y selaku penanggungjawab.
″Dari pendataan 42 orang PMI ilegal ini rata-rata berasal dari daerah-daerah dimana pengungkapan-pengungkapan kasus sebelumnya dilakukan. Yaitu dari daerah Jawa, Lampung, Lombok dan Madura,” paparnya.
Di tempat penampungan lanjutnya, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa telepon genggam, buku Paspor, boarding pass tiket pesawat, uang tunai Rp2 juta dan uang ringgit Malaysia sebesar Rm. 325.
“Pasal yang diterapkan adalah Pasal 81 Jo Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan denda senilai Rp15 miliar,″ ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan kasus PMI ilegal ini. Kata dia, penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara komprehensif oleh semua lembaga negara seperti BP2MI.
“Tentu kita akan lakukan koordinasi dengan seluruh Stake Holder termasuk Pemerintah Daerah asal PMI ini,″ imbuhnya.
Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Jefri Ronald Parulian Siagian, mengatakan, dari hasil penyelidikan pihaknya para calon PMI Ilegal tersebut dikenakan biaya antara Rp7 juta hingga Rp10 juta lebih agar dapat diberangkatkan ke luar negeri.
″Dalam kasus ini kami memfokuskan kepada penegakan hukumnya. Di luar dari itu merupakan kewenangan instansi terkait, untuk itu perlu sinergi dan kerjasama semua pihak terkait,” katanya.
Polda Kepri kata dia, berkomitmen mencegah terjadinya praktek perdagangan orang.
“Kami terus melakukan penindakan terhadap yang memasuki pekerja migran ini melalui jalur-jalur ilegal,″ tegasnya.(*)
