Wali Kota Ambon Richard Louhennapessy (Dok.JawaPos.com)
batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota nonaktif Ambon Richard Louhenapessy. KPK menjerat Richard Louhenapessy sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Selama proses penyidikan dugaan perkara awal tersangka RL, tim penyidik KPK kemudian mendapati adanya dugaan tindak pidana lain yang diduga dilakukan saat yang bersangkutan masih aktif menjabat Wali Kota Ambon berupa TPPU,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (4/7).
KPK menduga, Richard Louhenapessy menyembunyikan, maupun menyamarkan asal usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas pihak-pihak tertentu. Saat ini, KPK akan mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan sangkaan TPPU tersebut.
“Pengumpulan alat bukti saat ini terus dilakukan dengan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi,” tegas Ali.
Juru bicara KPK bidang penindakan ini juga memastikan akan menyampaikan setiap perkembangan informasi kepada masyarakat. Karena itu, meminta dukungan publik untuk bisa mengusut tuntas perkara tersebut.
“Kami mengharapkan dukungan masyarakat dimana jika memiliki infomasi maupun data terkait aset yang terkait perkara ini untuk dapat menyampaikan pada Tim Penyidik maupun melalui layanan call center 198,” pungkas Ali.
KPK sebelumnya telah menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon dan penerimaan gratifikasi. KPK juga menetapkan Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemkot Ambon, Andrew Erin Hehanussa dan karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri sebagai tersangka.
KPK menduga Richard menerima suap terkait izin pembangunan cabang Alfamidi di Kota Ambon. Amri aktif berkomunikasi hingga bertemu dengan Richard agar proses perizinan Alfamidi bisa segera disetujui dan diterbitkan. Atas permintaan itu, Richard memerintahkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Ambon untuk memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya surat izin tempat usaha (SITU), dan surat izin usaha perdagangan (SIUP)
Richard juga diduga menerima suap sekitar Rp 500 juta dari Amri. Suap itu terkait persetujuan pembangunan untuk 20 gerai Alfamidi di Kota Ambon.
Selain suap, KPK menduga Richard juga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak. Namun, KPK belum dapat menyampaikan lebih jauh mengenai dugaan penerimaan gratifikasi ini karena masih dalam proses pendalaman.
Richard dan Andrew yang menjadi tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara Amri yang menjadi tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)
Penyerahan 22 PMI yang diselamatkan Ditpolairud Polda Kepri di Sekupang, Kamis (20/1). (F. Eusebius Sara )
batampos – Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Kepulauan Riau (Kepri), Romo Chrisanctus Paschalis menyebut bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal adalah bentuk perbudakan di era modern. Sebab para PMI ilegal diberangkatkan dan dipekerjakan tanpa legalitas yang jelas.
“Mereka hanya jadi sapi perah di (luar negeri), jika macam-macam akan dilaporkan ke pihak kepolisian negara tempat mereka bekerja. Mereka disebut sebagai pendatang haram,” ungkap Romo Chrisanctus Paschalis yang lebih akrab disapa Romo Pascal.
Romo Pascal menyampaikan bagi PMI ilegal yang diberangkatkan melalui jalur belakang, tantangan yang dihadapi adalah saat perjalanan. Sedangkan saat berada di Malaysia, para PMI ilegal ini lebih aman. Dibandingkan PMI ilegal yang berangkat menggunakan paspor kunjungan.
“Sudah menjadi tradisi, PMI ilegal melalui jalur belakang biasanya mereka dalam kelompok besar dan memiliki sejarah kultural. Misalnya satu daerah, satu suku. Hal ini biasanya terjadi bagi PMI yang berangkat melalui jalur belakang,” ungkapnya.
Karena adanya kesamaan kultural ini, para PMI ilegal ini saling menjaga satu sama lainnya. Selain itu, para PMI ilegal yang berangkat melalui jalur belakang, telah memiliki kerabat yang sudah ada lebih dahulu di Malaysia.
“Sedangkan yang berangkat menggunakan paspor kunjung itu adalah PMI-PMI ilegal yang bersifat perorangan atau kelompok kecil. Mereka ini tidak aman sesampai di Malaysia, mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan dan tindakan semena-mena bosnya,” tutur Romo Pascal.
Baik PMI ilegal berangkat jalur belakang atau menggunakan paspor kunjung, kata Romo Pascal, adalah praktek perbudakan manusia zaman ini.
“Jeratan utang sering dialami para PMI ilegal ini. Diiming-imingi kerja dan gaji yang baik, tapi diberikan utang di awal. Lalu, sebagian gaji mereka terima, harus disisihkan untuk membayar hutang. Saat masuk lingkaran ini, mereka sudah masuk jebakan para mafia PMI ilegal, dan akan menjadi korban perbudakan bertahun-tahun lamanya,” ujarnya.
Pemerintah, kata Romo Pascal, perlu mengubah regulasi pemberangkatan PMI secara legal. Sebab, iklan dari mafia PMI ilegal lebih menarik, dibandingkan PMI legal. “Para mafia ini memanfaatkan lamanya menunggu antrian diberangkatkan secara legal. Dengan mafia, daftar hari ini dua minggu lagi sudah bisa berangkat. Regulasi harus diubah, demi menyelamatkan masyarakat terjebak mafia-mafia ini,” ungkapnya.
Birokrasi yang korup dan sistem tata kelola di PMI ilegal perlu diperbaiki. Agar kejadian yang menimpa para PMI ilegal ini tidak berulang. “Saya sendiri menyaksikan dan melakukan investigasi pribadi di Pelabuhan Batam Center,” ungkap Romo Pascal.
Dari investigasi ini, ia mendapatkan fakta mencengangkan. Namun, ia mengaku masih belum mau membukanya, sebab masih belum mendapatkan pengakuan dari para PMI ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia.
“Pelabuhan Batam Center itu, luar biasa. Coba pantau saja di pagi hari, pasti akan melihat para PMI ilegal yang lalu lalang akan diberangkatkan menggunakan paspor kunjung. Saya punya informasi mengenai kejadian di 21 April, 30 April, dan 29 Juni,” ungkapnya.
Romo Pascal mengaku penanganan PMI ilegal ini butuh usaha serius dari pemerintah. Sebab jika usaha setengah-setengah, tidak dapat menuntaskan problem PMI ilegal. “Regulasi banyak ruang-ruang kosong. Sehingga praktek ilegal ini menjadi lebih lama bertahan,” kata dia.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melakukan berbagai upaya dalam pencegahan keberangkatan PMI secara ilegal.
Kepala Bidang (Kabid) Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Tessa Harumdilla, mengatakan pihaknya telah melakukan patroli laut untuk pemetaan jalur tikus, memperketat untuk penerbitan paspor dan membaca gerak tubuh seluruh WNI yang melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di pelabuhan maupun bandara.
Tessa menjelaskan, untuk kegiatan patroli laut gabungan yang dilaksanakan pada 23 Juni itu dalam rangka mewujudkan sinergi dan kolaborasi, serta implementasi program penegekan hukum.
Hal ini bertujuan sebagai upaya menjaga pertahanan negara di Kota Batam bersama Polisi Perairan, Lanal Batam, Kantor Syahbandar dan kantor kesehatan pelabuhan.
“Pada kesempatan kemarin adalah untuk pemetaan jalur pelabuhan tikus di perairan Tanjunguncang hingga ke Nongsa Batam,” katanya.
Kegiatan ini, lanjut Tessa, rutin dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah kegiatan ilegal. Salah satunya pencegahan keberangkatan PMI yang berangkat melalui jalur tidak resmi.
Tidak hanya pencegahan keberangkatan PMI melalui jalur ilegal, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai pencegahan masuknya orang asing ke Batam melalui jalur tidak resmi. Sebagaimana diketahui, Kantor Imigrasi Batam juga melakukan pengawasan terhadap orang asing yang di dalamnya ada Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora).
“Tim Pora tidak hanya mengawasi orang asing, tapi WNI atau pun orang yang dari luar kota Batam yang berusaha melewati jalur tikus tanpa izin yang tidak sah,” katanya.
Dalam pengawasan bersama di perairan itu, Imigrasi Batam bersama instansi lainnya menemukan lima lokasi pelabuhan tikus yang diduga berpotensi menjadi kegiatan ilegal. Sehingga, setelah diketahuinya lima titik pelabuhan tikus itu, Imigrasi Batam bersama dengan instansi terkait melakukan rapat untuk menentukan langkah yang bisa diambil bersama.
“Tentunya ini akan menjadi fokus dalam patroli kedepannya,” jelasnya.
Kemudian upaya selanjutnya dengan perketat penerbitan paspor. Sebagaimana diketahui, beberapa PMI berangkat keluar negeri dengan menggunakan paspor dengan tujuan wisata dan sampai diluar negeri ternyata tujuan mereka untuk bekerja.
“Layanan paspor di Batam juga meningkat signifikan. Kita juga mencegah kepada orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di Batam,” katanya.
Dalam hal ini, petugas wawancara di Bidang Pelayanan Dokumen Perjalanan disiagakan penuh. Baik di Kantor Imigrasi Batam maupun layanan paspor di Unit Layanan Paspor (ULP).
Para petugas wawancara akan menyeleksi dari antrian paspor. Untuk pemohon yang tidak berdomisili di Batam, petugas akan meminta lampiran surat domisi dari petugas RT setempat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemohon itu mempunyai kegiatan di Batam dan mempunyai sanak saudara.
“Tapi kalau dari luar Batam kita verifikasi betul, apa tujuan pengajuan paspor ini. Jangan-jangan mereka nanti melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang disampaikan. Apakah itu untuk bekerja dì Malaysia atau lainnya,” jelasnya.
Dalam kurun waktu Januari hingga Juni, Kantor Imigrasi telah menolak 74 permohonan paspor.
“Ada penolakan itu karena alasan terindikasi bekerja secara non prosedural. Dari 74 itu, 35 persennya karena alasan itu,” ujarnya.
Adapun untuk alasan lain penolakan dari penolakan itu karena tidak memberikan keterangan dengan benar sebesar 37 persen. Kemudian alasan lain adalah, karena tidak bisa melampirkan persyaratan tambahan sebesar 28 persen.
“Penolakan terbanyak kita lakukan terbanyak di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sebanyak 57 permohonan,” jelasnya.
Sementara untuk pengawasan di pelabuhan, petugas Imigrasi Batam juga telah beberapa kali menggagalkan keberangkatan WNI keluar negeri karena adanya indikasi untuk bekerja disana. Sebab, ketika berada di pelabuhan petugas akan mempertanyakan tujuan WNI itu untuk berangkat.
“Kalau ada indikasi mengarah ke pekerja akan kita tolak. Itu ada kita tolak. Kita juga ada BP2MI juga. Sebelum Imigrasi ada BP2MI yang justru menyaring orang ini,” katanya. (*)
MENGGELIAT: Aktivitas warga di hunian tetap untuk para pengungsi Semeru di Desa Sumbermujur, Lumajang (28/6).
Geliat ekonomi mulai tumbuh di hunian tetap yang dibangun untuk para pengungsi letusan Semeru. Bangunannya juga kukuh, tak tembus suara hujan, dan tahan gempa.
EDI SUSILO, Lumajang
ANGIN malam dari lembah Semeru menyusup lewat celah hutan pinus yang berada tepat di atas ribuan hunian tetap (huntap) di Desa Sumbermujur, Lumajang, Jawa Timur. Berembus ke bawah, membuat tengkuk para penghuni huntap bergidik kedinginan.
’’Nginep di sini saja. Sebentar lagi hujan. Ayo masuk rumah,’’ ucap Suyadi, menawari Jawa Pos menginap.
Lindap memang sudah menggelayut. Dan, benar saja, tak sampai lima menit, hujan turun deras. Memaksa setiap penghuni, para korban APG (awan panas guguran) Semeru itu masuk ke huntap berukuran 6 x 6 meter yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) tersebut.
Ditemani sang paman, Lamsino, sesama pengungsi APG Semeru, keduanya mengobrol di ruang tamu Senin (27/6) malam pekan lalu. Ditemani rokok lintingan, keduanya mengaku bersyukur mendapatkan huntap di kloter pertama. Setelah berbulan-bulan tinggal di tenda pengungsian di Desa Penanggal.
Tinggal di huntap, bagi Suyadi dan Lamsino, adalah upaya menghapus trauma. Dusun mereka, Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, dihujani abu saat Semeru meletus pada 4 Desember tahun lalu yang membuat warga kalang kabut, tunggang-langgang, menyelamatkan diri.
’’Saya kalau ingat-ingat peristiwa itu saja masih ngeri. Takut,’’ ucap Lamsino dengan nada bergetar.
Meski semua keluarganya selamat saat kejadian, kecamuk panas abu gunung setinggi 3.676 meter itu, jeritan tetangga, dan teriakan anak-anak membuatnya ogah kembali ke desa. Huntap pun menjadi kesempatan bagi dia untuk membangun kembali kehidupan.
”Rumah ini sudah sae (bagus). Bangunannya bagus,” papar Lamsino.
Itu dia buktikan ketika ingin menancapkan paku di tembok huntap. Alih-alih tembok bisa tertembus, paku yang dipalu justru bengkok. Kalau hujan, suaranya juga tidak tembus.
Hanya terdengar sayup-sayup. Dia senang karena rumah yang dibangun pemerintah pusat itu juga tahan gempa.
Ada 1.951 unit huntap yang sudah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tapi baru 130 KK yang menghuni sejak 27 April lalu. Masing-masing pengungsi Semeru mendapatkan huntap dan huntara (hunian sementara) yang dibangun gandeng dengan luas tanah 140 meter persegi.
Tapi, belum siapnya huntara sebagai pelengkap huntap menjadi salah satu penyebab belum semua pengungsi bisa masuk ke tempat relokasi. Pemkab Lumajang menargetkan, pemindahan tuntas dalam dua bulan ini.
Sebanyak 1.951 unit huntap yang dibangun Kementerian PUPR telah tuntas. Namun, untuk huntara yang dibangun berbagai NGO (non- governmental organization), belum semuanya rampung.
Sebanyak 577 huntara kini sudah selesai. Sedangkan 401 unit lainnya sedang dibangun secara bertahap.
Yang dikeluhkan Lamsino hanya soal dingin yang menusuk tulang. Dia dan warga huntap lain memang ’’orang gunung”, telah sepanjang hidup mereka hidup berdampingan dengan dinginnya hawa gunung.
Tapi, huntap di Sumbermujur memang lebih menusuk tulang. Maklum, tempatnya langsung berada di kaki Semeru. Tak ada gunung atau perbukitan yang bisa menghadang dinginnya angin dari atas. Tak seperti di dusun Lamsino dulu. Saat Jawa Pos menginap di sana pada Senin malam pekan lalu, misalnya, suhu tercatat 18 derajat Celsius.
Pada Selasa pagi keesokan harinya, selepas azan Subuh, aktivitas warga yang tinggal di huntap yang diberi nama Bumi Semeru Damai itu mulai menggeliat. Pagi-pagi pedagang tahu dengan klakson dan trompet membangunkan penghuni yang masih meringkuk kedinginan. Penjual sayur juga mulai menjajakan dagangannya ke rumah-rumah warga.
Termasuk Suyadi yang pagi itu bergegas menjemput rezeki. Bersama putri bungsunya, Mirnawati, 9, keduanya berboncengan naik sepeda motor menuju Kecamatan Candipuro untuk menggiling daging ayam buat campuran adonan bakso.
Saat PMK (penyakit mulut dan kuku) merebak di Lumajang, bapak dua anak itu memang mengubah campuran adonan bakso. Sebelumnya, dia menggunakan gilingan daging sapi. Karena tak laku dan warga waswas makan daging sapi selama PMK, daging ayam pun menjadi pilihan.
Sejak tinggal di pengungsian, lelaki 40 tahun itu memang telah memulai usaha. Mi ayam dan bakso menjadi pilihannya bersama sang istri, Satuni, mencari penghasilan. Usaha itu kini dia pindahkan ke samping rumah di blok D2-10. ”Hasilnya ya alhamdulillah,” katanya.
Sejak pagi, belasan pembeli meriung di warungnya. Tetangga, tamu, dan para pekerja yang mengerjakan proyek penyempurnaan huntap menjadi pelanggan.
Berjarak dua blok dari Suyadi, Saiful Arifin menjajal peruntungan dengan membuka usaha bensin eceran. Juga, warung kopi (warkop) kecil-kecilan di samping rumah. Memang, yang dia kantongi tidak sebesar ketika menjadi petani di Dusun Curah Kobokan, Desa Supiturang. Tapi, dia tetap bersyukur bisa memperoleh sedikit pendapatan.
Selain membuka usaha, Saiful kini menjadi pekerja proyek yang membantu menyelesaikan huntap. Dia bekerja sebagai kuli yang mengecat rumah. Hasilnya dia gunakan untuk tambahan menghidupi sang istri dan putri tunggalnya yang baru genap berusia setahun.
”Saya pengin kerja lain. Nggak berani tinggal lagi di desa,” ungkapnya.
Hampir di setiap blok ada penghuni membuka usaha di sisa tanah samping rumah. Mayoritas berdagang makanan-minuman. Ada pula yang berjualan gas dan isi ulang pulsa telepon.
Meski sudah menggeliat, belum semua pengungsi bisa kembali bekerja. Terutama para pengungsi yang sebelum tinggal di pengungsian bekerja sebagai penggarap sawah dan ladang.
Ya, sejak Semeru meluluhlantakkan dusun dan desa, sawah mereka belum bisa ditanami lagi. Abu dan pasir Semeru masih menyelimuti sawah dan ladang. ”Pasir di sawah saya masih setinggi dengkul,” kata Lamsino.
Petani asal Kajar Kuning itu sudah menengok kondisi sawah yang masih jadi lautan pasir. Tak hanya tebal, pasir yang menutup sawah juga telah mengeras padat sehingga dicangkul secara manual pun tidak akan bisa. Dia berharap ada alat berat yang bisa mengeruk lapisan pasir itu.
Sumiati juga tidak bisa lagi memulai menanam sengon di ladang miliknya bersama sang suami. Ladang sudah hancur diterjang lahar Semeru. Pasir menutup dan merobohkan ratusan pohon sengon berusia tujuh tahun milik warga Dusun Kamar Kajang itu saat Semeru mengamuk tahun lalu.
”Sebenarnya waktunya panen. Tapi, Semeru keburu meletus,” keluh nenek 70 tahun tersebut.
Hingga kini, dia bersama sang suami masih menganggur. Hanya bantuan dari donatur dan anak-anaknya untuk menyambung hidup. Pikiran nenek itu juga belum tenang betul. Masih ada dua anak yang hingga kemarin belum mendapatkan jatah huntap seperti dirinya.
Pemkab Lumajang memang memperbolehkan para petani dan peladang untuk bisa menggarap tanah mereka. Asalkan, para pengungsi tidak kembali ke rumah mereka dan tidur di sana. Kampung-kampung pengungsi saat ini memang ditetapkan sebagai zona merah.
Kini harapan para petani kaki Semeru hanya satu: secepatnya bisa kembali ke ladang menggarap sawah dan ladang. (*/c7/ttg)
batampos – Stray Kids dikabarkan menunda dua penampilannya dalam tur Amerika Serikat. Penyebabnya beberapa anggota grup noy k-pop ini dinyatakan positif COVID-19.
Stray Kids telah memulai tur dunianya di Amerika Serikat dengan tajuk MANIAC pada awal pekan ini.
Seperti dilaporkan Soompi mellaui ANTARA, tur tersebut dijadwalkan akan membawa mereka ke tujuh kota berbeda di seluruh Amerika Serikat.
Hanya saja setelah melakukan dua konser, tur grup akhirnya ditunda oleh pihak agensi Stray Kids JYP Entertainment, Minggu (3/7).
Live Nation pun mengumumkan pada dini hari bahwa Lee Know, Felix dan I.N telah dinyatakan positif COVID-19.
Oleh sebab itu, Stray Kids pun terpaksa menunda konser mereka di Atlanta dan Fort Worth. Kedua konser tersebut sebelumnya dijadwalkan akan berlangsung pada 3 Juli dan 6 Juli.
Belum ada pengumuman lebih lanjut mengenai pemberhentian tur berikutnya di Los Angeles, Oakland, dan Seattle. Saat ini, anggota Stray Kids lainnya selain Lee Know, Felix dan I.N serta seluruh staf tur mereka, dinyatakan negatif COVID-19. (*)
Panitia dan peserta UKW di Provinsi Kepri berfoto bersama sesaat setelah penutupan kegiatan tersebut. Pada UKW kali ini 46 wartawan dinyatakan lulus dan berkompeten. Foto: Dokumentasi PWI Kepri
batampos – Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ke 26 yang digelar Dewan Pres dan diikuti 54 wartawan di Kepri pada Jumat (1/7/2022) dan Sabtu (2/7/2022) berlangsung sukses. Dari seluruh peserta hanya 46 wartawan dinyatakan lulus, sedangkan delapan orang gugur karena dinilai belum kompeten.
Ketua PWI Kepri, Candra Ibrahim, mengatakan, ke 46 wartawan Kepri itu terdiri dari 34 wartawan tulis dan 12 wartawan Televisi.
“Kegiatan UKW ini difasilitasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kepri. Dari 54 yang ikut, hanya 46 dinyatakan lulus setelah mengikuti serakaian mata uji,” ujarnya.
Ia mengatakan, bagi delapan wartawan yang belum lulus, ini bukanlah akhir dari semuanya. Kata dia, masih ada kesempatan untuk belajar.
“Bagi yang lulus selamat, namun penilaian akhir tetap ada di Dewan Pers,” katanya.
Dijelaskan Candra, wartawan yang lulus dinilai mampu melewati semua mata uji yang diberi penguji. Baik itu untuk wartawan tingkat muda, madya dan utama.
“Ini tugas dan PR bersama-sama dalam meningkatkan kualitas teman-teman,” ujar Candra
Sementara Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers, Asmono Wikan berharap peserta yang dinyatakan lulus tak langsung berpuas hati. Teruslah belajar dan tingkatkan kompetensi untuk uji berikutnya. Bagi yang belum lulus agar terus belajar dan meningkatkan kualitas diri.
“Kami tak akan pernah lelah mengajak kawan-kawan yang belum menikmati hasil seperti ini untuk terus mengejar kompetensinya dengan cara-cara yang tepat dan hanya Dewan Pers di Republik ini secara sah menjadi lembaga yang bertugas menguji wartawan di Republik ini,” kata Asmono Wikan.
Menurut dia, acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers, adalah menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, serta menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan.
“Saya mengharapkan seluruh profesi mempunyai kompetensi yang tinggi. Maka hari ini wartawan punya andil besar untuk membangun jurnalisme yang profesional. Sisi lain pentingnya UKW adalah semakin terdegradasinya wartawan di mata orang-orang. Wartawan jangan melanggar kode etik,” ucap Asmono.(*)
Tangkapan layar rekaman CCTv Masjid Al Falah Tanjungpinang Barat.
batampos- Kotak infak Masjid Al Falah Jalan Usman Harus dibongkar maling, Kamis (30/6). Aksi kriminal yang terekam kamera pengawas (CCTv) tersebut, diketahui pengurus masjid sebelum melaksanakan salat subuh.
Dari rekaman CCTv, pelaku diketahui masuk ke masjid seorang diri melalui jendela masjid. Pelaku kemudian mencari letak kotak infak. Setelah melihat kotak infak, pelaku yang menggunakan sandal, kaos berkerah, topi terbalik, kacamata serta masker ini langsung membongkar kota infak yang berada di tiang masjid.
BACA JUGA:
Pengurus masjid Haidir Kadir mengatakan sebelum melaksanakan salat subuh, ia melihat jendela masjid telah terbuka. Kemudian ia melihat kotak infak yang sebelumnya digembok, telah terbuka dan berserakan di lantai. “Ada tiga kotak infak yang dibongkar maling,” katanya, Sabtu (2/7).
Akibat kejadian tersebut, uang infak senilai lebih kurang Rp 2 juta hilang dibawa kabur maling. Pengurus masjid telah melaporkan kejadian pencurian itu kepada pihak berwajib. “Kami sudah lapor ke polisi,” jelasnya.
Terpisah, Kanit Reskrim Polsek Tanjungpinang Barat, Ipda Pepen membenarkan kejadian pencurian di Masjid Al Falah Tanjungpinang Barat. Pihaknya juga telah menerima laporan dari pengurus masjid. “Masih penyelidikan. Kami telah mengetahui ciri-ciri pelaku berdasarkan rekaman CCTv,” terangnya. (*)
batampos – Zuriat dan Kerabat Kesultan Riau Lingga melakukan revisi nama organisasi sesuai dengan petunjuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Apabila sebelumnya mengambil nama
Pengurus Perhimpunan Zuriat dan Kerabat Kesultanan Riau Lingga menyampaikan adanya perubahan nama organisasi kepada media, Sabtu (2/7) lalu.
Perhimpunan Agung Zuriat dan Kerabat Kesultanan Riau Lingga, maka sekarang dipersingkat menjadi Perhimpunan Zuriat dan Kerabat Kesultanan Riau Lingga (PZKKRL).
“Atas masukan dari Kemenkumham, kami melakukan revisi terhadap nama organisasi. Nama ini sudah terverifikasi dan berkekuatan hukum,” ujar Presiden Rusdyah Club PZKKRL, Abdul Malik kepada media, Sabtu (2/7) di Tanjungpinang.
Pria yang merupakan budaya melayu tersebut menjelaskan, meskipun terjadi perubahan nama. Namun visi-misi organisasi tidak terjadi perubahan. Selain menjadi media silaturahmi bagi zuriat dan kerabat Kesultanan Riau Lingga, tentu organisasi juga berperan untuk merawat garis keturunan Kesultanan Riau Lingga.
“Organiasi juga bisa menjadi kiblat bagi siapapun yang ingin mencari referensi sejarah tentang perkembangan Kesultanan Riau Lingga dari masa ke masa,” jelasnya.
Dijelaskannya, visi-misi organiasi ini tentu untuk menjaga adat istiadat dan merawat warisan budaya yang sudah diletakan oleh Kesulatanan Riau Lingga. Pihaknya juga berencana untuk menyusun khusus tentang riwayat kepemimpinan Kesultanan Riau Lingga dari generasi ke generasi.
“Saat ini, zuriat dan kerabat Kesultanan Riau Lingga itu menyebar. Organisasi ini bisa menjadi pengumpul, sehingga tidak berserak lagi,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Senior PZKKRL, Dato Rida K Liamsi mengatakan, mereka yang dipilih sebagai Yang Dipertuan Besar dan Yang Dipertuan Muda adalah mereka yang memiliki garis keterunun setelah adanya Sumpah Setia Melayu Bugis tahun 1722
“Maka sampai saat ini, organisasi juga menganut sistem yang sama. Mereka yang dipilih sebagai Yang Dipertuan Besar dan Yang Dipertuan Muda adalah memiliki garis keturuan dari perjajian tersebut,” ujar Rida K Liamsi.
Seperti diketahui, sejak dibentuk pada 2 Mei 2012 lalu, organisasi ini menyematkan nama Perhimpunan Agung Zuriat dan Kerabat Kesultanan Riau Lingga, maka sekarang dipersingkat menjadi Perhimpunan Zuriat dan Kerabat Kesultanan Riau Lingga (PZKKRL). Maka terhitung pada Juni 2022 ini, nama berganti menjadi Perhimpunan Zuriat dan Kerabat Kesultanan Riau Lingga. Adapun Yang Dipertuan Besar Kesultanan Riau Lingga sekarang ini adalah Tengku Hendra Safri. Sedangkan Yang Dipertuan Muda adalah Raja Supri.
Turut hadiri pada agenda ini adalah Pengurus PZKKRL, yakni Raja Haji Supri Yang Dipertuan Muda (YDM) Perhimpunan Zuriat dan Kerabat Sultan Riau Lingga. Profesor Abdul Malik selaku Budayawan, lalu Rida K Liamsi selaku Menteri Senior di PZKKRL, Tengku Fakhrizal Tun Bendahara PZKKRL, serta Raja Kamaruddin dan Raja Asman.(jpg)
batampos – Sejumlah kasus jemaah haji mujamalah (furoda/undangan dari Saudi) gagal berangkat terus bermunculan. Sebab, sampai saat ini Arab Saudi tidak kunjung menerbitkan visa haji mujamalah.
Misalnya, yang dialami rombongan jemaah haji mujamalah asal Sulawesi Selatan. Hingga kemarin rombongan yang berisi 31 orang itu masih tertahan di Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka bahkan sempat diterbangkan ke Thailand, tetapi kemudian kembali lagi ke Kuala Lumpur.
Informasi dari salah satu keluarga jemaah, rombongan tersebut sedang menunggu pesawat tujuan India. Mereka tetap berharap bisa berhaji dengan visa mujamalah. Sebab, mereka sudah menyetor ongkos haji sekitar Rp 250 juta per orang.
Untuk rombongan lainnya, ada yang sudah mendarat di Jeddah. Tetapi, mereka tidak bisa keluar dari bandara. Petugas bandara tidak mengizinkan mereka keluar karena tidak bisa menunjukkan visa haji. Akhirnya, rombongan yang berisi 46 WNI itu dipulangkan kembali ke tanah air.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nur Arifin menuturkan, travel yang mengangkut 41 WNI tersebut tidak memiliki izin sebagai penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). Dia menegaskan, haji khusus dan haji mujamalah hanya bisa dilaksanakan oleh PIHK yang berizin resmi dari Kemenag.
’’Berdasarkan hasil investigasi tim kami, pihak travel mendapatkan visa (haji) dari Singapura. Dan, ternyata visa itu palsu,’’ jelasnya. Karena itu, sesampainya di Jeddah, otoritas Arab Saudi menolak mereka.
Arifin mengatakan, pelaksanaan haji harus memenuhi aspek syariah. Salah satunya, tidak boleh ada unsur penipuan atau pelanggaran hukum. Menurut dia, berangkat haji kategori apa pun melalui travel tidak berizin resmi adalah pelanggaran undang-undang.
Dia menjelaskan, mujamalah adalah visa undangan dari raja Arab Saudi. ’’Mujamalah itu adalah tamu kehormatan raja Arab Saudi. Maka, pada dasarnya gratis. Karena seluruh biaya ditanggung Kerajaan Saudi,’’ tuturnya.
Tetapi dalam perkembangannya, ada visa mujamalah yang tidak gratis. Bahkan, biayanya bisa mencapai Rp 500 juta/jamaah. Visa mujamalah dengan biaya fantastis tersebut dimanfaatkan oleh oknum di Arab Saudi bekerja sama dengan travel lokal di Indonesia.
Sementara itu, kalangan PIHK di Indonesia mulai pesimistis bisa mengirim jemaah haji mujamalah dengan visa resmi. Bahkan, ada sebagian yang sudah mengumumkan pembatalan. Jemaah yang sudah menyetor sejumlah uang dijanjikan diberangkatkan tahun depan. Atau bisa mengambil uangnya dengan beragam ketentuan.
Beberapa PIHK yang mengumumkan pembatalan keberangkatan itu tergabung dalam Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi). Ketua Umum Sapuhi Syam Resfiadi mengatakan, dalam memberangkatkan haji mujamalah, mereka membentuk Konsorsium Sapuhi. ’’Ada 127 pax (calon jemaah haji mujamalah, Red),’’ kata Syam.
Syam mengakui tahun ini sangat sulit mendapatkan visa haji mujamalah. Apalagi waktu sudah mendekati closing date bandara Jeddah, yaitu 3 Juli 2022, pukul 23.59 waktu setempat.
’’Keberangkatan di-reschedule menjadi keberangkatan musim haji 2023,’’ katanya. Bagi calon jemaah yang tidak membatalkan keberangkatannya, akan diberikan kompensasi umrah gratis pada periode November 2022 atau Januari–Maret 2023. Calon jemaah juga bisa mengajukan pembatalan. Mereka tidak dikenai biaya atau denda terhadap ongkos hotel, manasik, dan seragam batik.
Syam mengatakan, sampai saat ini tidak ada alasan resmi dari Saudi mengapa penerbitan visa haji mujamalah sangat sulit. Dia menduga karena ada lonjakan jemaah haji domestik atau dalam negeri. Dari target sekitar 150 ribu, jumlahnya meningkat menjadi 200 ribu jemaah.
Sementara itu, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budi Sylvana meminta jemaah haji memperbanyak istirahat tiga hari menjelang rangkaian ibadah wajib di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Pasalnya, dibutuhkan kondisi fisik yang prima untuk dapat mengikuti rangkaian ibadah tersebut. Petugas haji pun ditugaskan untuk mengingatkan jamaah haji agar tidak melakukan aktivitas yang berlebihan menjelang puncak haji nanti.
”Paling tidak tiga hari sebelum Armuzna. Perbanyak istirahat di hotel, pastikan stamina dan kesehatan terjaga sebelum puncak haji,’’ ujarnya.
Budi berharap jemaah haji Indonesia dapat beribadah dalam kondisi kesehatan yang terbaik. Mengingat, 63 persen jemaah haji Indonesia merupakan jemaah haji risiko tinggi. Karena itu, jemaah perlu menghemat energi untuk dapat beribadah dengan prima di Armuzna.
”Agar jemaah tidak lelah dan stres,’’ katanya. Menurut dia, hal itu bisa memicu kekambuhan penyakit. Salah satu cara terbaik untuk menghindarinya adalah dengan istirahat.
Untuk itu, lanjut dia, strategi promosi kesehatan mulai difokuskan pada kampanye untuk istirahat dari beraktivitas di luar hotel. Tujuannya, persiapan menghadapi Armuzna.
Koordinator Promosi Kesehatan dr Edi Supriyatna menambahkan, pesan-pesan agar aktivitas fisik jemaah haji disesuaikan dengan kondisi kesehatannya juga terus digaungkan. Materi promosi berfokus pada minum jangan tunggu haus, minum air dicampur elektrolit (oralit), minum obat secara teratur, hingga pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang memiliki penyakit komorbid.
”Penggunaan masker dan payung agar terhindar dari sengatan matahari, berhenti merokok, dan penyesuaian aktivitas untuk menghindari kelelahan. Ini terus kita gaungkan,’’ paparnya.
Dia menekankan bahwa pendekatan dan edukasi telah diberikan langsung kepada jemaah haji di tiap kloter. Setiap hari tim promosi kesehatan bergerilya memanfaatkan semua sarana dan prasarana yang ada untuk terus menyampaikan pesan-pesan promosi kesehatan. ”Salah satunya, menggunakan sunah Rasulullah saat minum. Kita lakukan edukasi jangan tunggu haus,’’ ungkapnya. (*)
Pemain Bali United Eber Bessa (kiri) berebut bola dengan pesepak bola Madura United Jaimerson Xavier (kanan) saat pertandingan Liga 1 di Stadion Kompyang Sujana, Denpasar, Bali, Senin (21/3/2022). ( ANTARA/Fikri Yusuf)
batampos – Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mengatakan bahwa pihaknya sudah menentukan jadwal Liga 1 2022-2023. Level tertinggi sepak bola Indonesia itu akan digulirkan pada 27 Juli 2022.
“Insyallah Liga 1 akan digelar mulai tanggal 27 (Juli, Red),” ujar Iriawan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, dikutip dari Antara.
Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu menegaskan bahwa PSSI dan operator PT Liga Indonesia Baru (LIB) tengah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kompetisi tersebut.
PSSI dan PT LIB juga sedang menentukan lokasi pertandingan pembuka Liga 1 terbaru. “Kami sedang memastikan tempatnya. Mohon bersabar,” kata Iriawan.
Sebelumnya, PT LIB menyatakan bahwa Liga 1 2022-2023 akan berlangsung hingga April 2023.
Liga 1 Indonesia 2021-2022 sendiri dilaksanakan pada Agustus 2021-Maret 2022. Dari kompetisi itu, Bali United lahir sebagai juara.
Ketika itu, Liga 1 bergulir dengan format seri, tanpa penonton, dan menerapkan gelembung (bubble). Sebab, kompetisi berlangsung di tengah pandemi Covid-19.
Namun, pada musim 2022-2023, Liga 1 dipastikan kembali ke format semula. Yakni kandang dan tandang. Pertandingan juga bisa dihadiri lagi oleh penonton di stadion. Ini seiring dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19 di Indonesia. (*)
Ilustrasi: Para peserta UKW tingkat utama berfoto bersama dengan para penguji. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id
batampos – Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ke 26 yang digelar Dewan Pers yang diikuti 54 wartawan di Kepri berlangsung sukses, Jumat-Sabtu (1-2/7). Dari seluruh peserta yang ikut, 46 wartawan dinyatakan lulus, sedangkan 8 gugur karena dinilai belum kompeten.
Ke 46 wartawan Kepri itu terdiri dari 34 wartawan tulis dan 12 wartawan Televisi. Kegiatan UKW ini difasilitasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kepri.
Ketua PWI Kepri, Candra Ibrahim mengatakan tidak semua dari peserta yang ikut UKW lulus. Dari 54 yang ikut, hanya 46 dinyatakan lulus setelah mengikuti serangkaian mata uji.
“Ada 8 wartawan yang belum lulus, namun ini bukan akhir dari semuanya. Masih ada kesempatan untuk belajar. Bagi yang lulus selamat, namun penilaian akhir tetap ada di Dewan Pers,” kata Candra, saat memberi kata sambutan di depan penguji dan peserta UKW.
Dijelaskan Candra, wartawan yang lulus dinilai mampu melewati semua mata uji yang diberi penguji. Baik itu untuk wartawan tingkat muda, madya dan utama.
“Ini tugas dan PR bersama-sama dalam meningkatkan kualitas teman-teman,” ujar Candra
Sementara Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers, Asmono Wikan berharap peserta yang dinyatakan lulus tak langsung berpuas hati. Teruslah belajar dan tingkatkan kompetensi untuk uji berikutnya. Bagi yang belum lulus agar terus belajar dan meningkatkan kualitas diri.
“Kami tak akan pernah lelah mengajak kawan-kawan yang belum menikmati hasil seperti ini untuk terus mengejar kompetensinya dengan cara-cara yang tepat dan hanya Dewan Pers di Republik ini secara sah menjadi lembaga yang bertugas menguji wartawan di Republik ini,” kata Asmono Wikan.
Menurut dia, acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers, adalah menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, serta menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan.
“Saya mengharapkan seluruh profesi mempunyai kompetensi yang tinggi. Maka hari ini wartawan punya andil besar untuk membangun jurnalisme yang profesional. Sisi lain pentingnya UKW adalah semakin terdegradasinya wartawan di mata orang-orang. Wartawan jangan melanggar kode etik,” ucap Asmono. (*)
