Jumat, 15 Mei 2026
Beranda blog Halaman 7431

Suzuki All New Ertiga Hybrid Usung Teknologi Modern

0
All New Ertiga Hybrid menjadi mobil yang lebih efisien dan ramah lingkungan. f. SUZUKI

batampos – All New Ertiga Hybrid kembali hadir, dengan mengedepankan konsep Aman, Mewah, Irit, dan Nyaman (AMIN). Selain itu, All New Ertiga Hybrid juga mengusung teknologi modern yakni Suzuku Ertiga Hybrid. Sehingga hal ini menjadikan All New Ertiga Hybrid kendaraan pertama yang adopsi teknologi hybrid di pasar LMPV.

”Dengan teknologi ini, All New Ertiga Hybrid menjadi mobil yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” kata Donny Saputra, 4W Marke­ting Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Senin (4/7).

Teknologi Suzuki Smart Hybrid (SSH) adalah teknologi elektrifikasi yang berguna untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang sehingga menambah kenyamanan dan keamanan berkendara.

Selain itu, kendaraan ini menggunakan gabungan mesin konvensional dan teknologi pintar Integrated Starter Generator (ISG) dengan baterai Lithium-ion saat kendaraan melambat, memberikan tambahan daya ke mesin saat akselerasi dan untuk membantu kinerja mesin bahan bakar. Berbagai inovasi terbaru dilakukan suzuki, sehingga All New Ertiga Hybrid menjadi lebih nyaman dan aman.

Fitur-fitur baru juga disematkan ke All New Ertiga Hybrid, seperti Cruise Control. Fitur ini membuat kendaraan berjalan dengan kecepatan tertentu tanpa menginjak pedal gas. Transmisi otomatis baru dapat berfungsi pada kecepatan lebih dari 43 Km/jam dan pada transmisi manual akan aktif pada posisi gigi 3 sampai 5.

Untuk mengaktifkan fitur ini, pengendara harus tekan tombol Cruise yang ada pada stir. Untuk menambah kecepatan cukup tekan Res+, untuk mengurangi kecapatan tekan Set-. Cara penggunaan fitur ini, injak pedal gas untuk mengakselerasi kecepatan dan untuk me-non aktifkan tekan cancel atau dengan injak pe­dal rem.

Selain itu, juga ada fitur Gear Shift Indicator, kegunaannya untuk melihat indikator posisi gigi yang paling ekonomis untuk konsumsi bahan bakar. Pengendara dapat melihat saat lampu panah ke atas menyala putih, maka pindahkan kesatu gigi diatasnya. Sebaliknya, jika lampu panah ke bawah menyala putih maka pindahkan posisi satu gigi ke bawah.

Apabila lampu panah tidak menyala putih berarti posisi yang tepat penghematan bahan bakar. Fitur ini terdapat dalam All New Ertiga Hybrid dengan transmisi manual.

BACA JUGA: Suzuki All New Ertiga Hybrid Gunakan Baterai Lithium-ion

”Ada Electronic Stability Programme (GX), fitur yang memberikan kestabilan saat melewati jalan yang licin dan berbelok,” ungkap Donny.

Sehingga saat jalan menanjak, sudah ada fitur Hill Hold Control. Fitur untuk mengaktifkan rem secara otomatis dan menahan sementara selama 3 detik sehingga mobil tidak bergerak mundur.

”Masih banyak fitur-fitur lainnya seperti New ESP, New Design MID. Semua fitur terbaru ini, dihadirkan untuk dapat menunjang kenyamanan dan keamanan berkendara,” pungkas Donny. (*)

Reporter: Fiska Juanda

Pansus RPIP DPRD Kepri Sorot Lahan Tidur di Kawasan Industri, Karena….

0
Pansus RPIP melakukan rapat kerja atas usulan pembentukan Perda RPIP dari Pemprov Kepri di Batam belum lama ini. F. Humas DPRD Kepri

batampos-Pansus Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kepri menyoroti kondisi lahan tidur yang berada di kawasan industri. Selain itu, meminta Pemprov Kepri untuk menyusun rancangan tersebut sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepri.

“Penyusunan Perda RPIP Kepri tidak akan berjalan mudah, karena ini menyangkut peruntukan ataupun penetapan kawasan industri di Provinsi Kepri,” ujar Anggota Pansus RPIP, Wahyu Wahyudin, Senin (4/7) di Tanjungpinang.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri tersebut menegaskan, Ranperda RPIP Provinsi Kepri harus disusun secara mendetail dan te[at. Mengingat, masih banyak lahan yang diperuntukan untuk kawasan industri statusnya berada di kawasan hutan lindung. Selain itu peruntukannya berbeda dan bermasalah.

“Di Bintan, Karimun, dan Batam masih banyak yang bermasalah tidak sesuai dengan rencana. Maka kita akan dalami rencana ini disetiap Kabupaten/Kota,” tegas Wahyu Wahyuddin.

BACA JUGA: Tekan Harga Cabai, DPRD Tanjungpinang Bilang Ini…

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan, menyikapi kondisi ini perlu ada ketegasan dari Pemprov. Salah satu kawasan industri yang berada di hutan lindung adalah PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI). Karena dari sekian banyak, belum sebagian yang selesai.

“Ini harus di ketahui masyarakat, agar kawasan kawasan Industri juga bisa dipantau masyarakat, karena saat ini banyak TKA yang dipekerjakan,” tutupnya.

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rahyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri sudah menetapkan 13 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan dibentuk pada tahun 2022 ini. Lewat keputusan DPRD Kepri Nomor 23 Tahun 2021, ada 13 Ranperda yang masuk dalam program pembentukan Perda Provinsi Kepri. Berdasarkan agenda kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepri, rencana yang sudah ditetapkan tersebut akan diselesaikan dalam tiga kali massa sidang.

Pada priode masa sidang pertama (Januari-April), ada empat Ranperda yang akan dibahas. Pertama adalah Rancangan Pembangunan Industri Provinsi yang diprakarsai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindag) Kepri. Kedua Ranperda Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang dirancang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kemudian, yang ketiga ada Ranperda Pengelolan Keuangan Daerah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya yang keempat adalah Ranpreda Pesantren yang merupakan usulan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kepri. (*)

reporter: Jailani

Next, Mobil 2.000 Cc ke Atas Dilarang Isi Pertalite

0
Ilustrasi SPBU milik PT Pertamina (Persero) (Dok.JawaPos.com)

batampos – Sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak kalangan menengah ke atas yang menikmati subsidi BBM. Fakta itu mendorong pemerintah untuk mewacanakan pembatasan kendaraan bermotor yang bisa menikmati BBM bersubsidi, khususnya pertalite.

Salah satu yang disebut masuk kriteria pembatasan adalah kendaraan dengan spesifikasi mesin di atas 2.000 cc. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengonfirmasi adanya wacana tersebut. ’’Saat ini, dari hasil kajian kami, pertalite bagi mobil di atas 2.000 cc (dibatasi),’’ ujarnya kepada Jawa Pos (jaring batampos.co.id), Senin (4/7).

Meski begitu, wacana itu belum final. Sebab, hingga kini, payung hukumnya sedang dalam tahap finalisasi. Pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/ 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Jika aturan itu rampung, nanti akan diperinci siapa-siapa saja yang berhak dan tidak berhak menikmati BBM bersubsidi. Rencananya, revisi tersebut rampung pada Agustus 2022.

Saleh mengimbau masyarakat agar melakukan pendaftaran kendaraannya ke MyPertamina. Meski belum menjelaskan secara spesifik indikator pembatasan kendaraan di atas 2.000 cc untuk membeli pertalite, Saleh menyebut hal itu sebagai anjuran agar kendaraan berkubikasi besar mengonsumsi jenis BBM yang lebih ramah lingkungan. ’’Konsumsi (kendaraan) 2.000 cc ke atas itu besar juga bagi mobil-mobil lux (mewah). (Mobil-mobil itu) dianjurkan juga oleh pabrikan untuk mengonsumsi BBM dengan oktan tinggi yang lebih bersih,’’ jelasnya.

Dalam sebuah kesempatan baru-baru ini, Saleh menyebutkan bahwa pembelian solar akan dibatasi bagi seluruh kendaraan pribadi pelat hitam. Namun, pembelian solar masih bisa dilakukan untuk kendaraan pribadi dengan bak terbuka. Sebagai catatan, dalam revisi perpres yang tengah berlangsung, turut dipertimbangkan fungsi ekonomi dari tiap kriteria kendaraan bagi masyarakat.

’’Kami mendapat masukan bahwa masih banyak kendaraan roda empat bak terbuka yang mengangkut pasir atau usaha kecil-kecil lainnya di kampung-kampung. Kalau dibatasi akan sangat menyulitkan,’’ katanya.

Di sisi lain, transportasi umum dan angkutan barang dengan pelat kuning masih diberi akses untuk membeli solar. Alasannya, dua jenis angkutan itu berkontribusi pada kegiatan perekonomian dan sosial masyarakat.

Pertamina mencatat, 60 persen warga yang menikmati BBM bersubsidi termasuk golongan kaya. ’’Golongan kaya ini mengonsumsi hampir 80 persen dari total konsumsi BBM bersubsidi,’’ terang Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting Kamis (30/6). Sementara itu, 40 persen masyarakat rentan dan miskin hanya mengonsumsi 20 persen dari total subsidi energi.

Terkait wacana pembatasan penggunaan pertalite dan solar untuk mobil berkapasitas mesin 2.000 cc ke atas, pelaku industri otomotif memprediksi bahwa hal itu dalam jangka pendek belum memengaruhi penjualan secara signifikan di segmen tersebut. Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmy Suwandi mengatakan, banyak faktor yang memengaruhi permintaan di pasar otomotif, khususnya roda empat. Yang terbesar adalah kondisi ekonomi. ’’Karena biasanya membeli kendaraan sudah dipersiapkan jauh-jauh hari,’’ ucap Anton saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Untuk jangka menengah dan panjang, Anton tak menutup kemungkinan bahwa hal itu bisa berdampak. ’’Belum tentu ke penurunan demand, tapi ke arah switching ke model-model lain. Bergantung kebutuhan mobilitasnya,’’ tutur Anton.

Di sisi lain, Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy menilai kebijakan itu sejalan dengan tren dan kebutuhan konsumen untuk mobil dengan mesin lebih efisien, hemat, dan ramah lingkungan. Menurut dia, saat ini hampir seluruh mobil Honda di Indonesia berkapasitas 1.500 cc. Bahkan, sebagian mobil telah dilengkapi teknologi turbo. ’’Meski kebijakan ini belum berdampak langsung pada Honda, tentu kami akan terus memonitor pengaruh ke depannya,’’ tegas Billy. (*)

Reporter: JP Group

Tolong.. Jangan Potong Hewan Sapi dan Kambing Betina Produktif untuk Kurban, Tujuannya…

0

batampos – Masyarakat diminta agar tidak memotong hewan sapi dan kambing betina produktif untuk keperluan kurban.

Dokter dari Bintan, drh. Iwan Berri Prima, pejabat otoritas veteriner Bintan mendapatkan penghargaan oleh Menteri Pertanian RI di Nusa Dua Bali, Rabu (24/11). F.Diskominfo Bintan

“Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena penghasil ternak yang baik,” kata pejabat otoritas veteriner Bintan, drh. Iwan Berri Prima, Senin (4/7).

Kecuali, lanjut Iwan Berri, untuk keperluan penelitian atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

BACA JUGA: Atasi Krisis Ketersediaan Sapi, Pedagang Karimun Datangkan Sapi dari Daerah Ini

Larangan ini diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya pada pasal 18 ayat (2).

Jika masyarakat ingin berkurban dengan hewan betina, Iwan Berri mengatakan, pihaknya tidak melarang asalkan sesuai dengan diagnosa yang dikeluarkan oleh dokter hewan. Soalnya, dokter hewan di dinas yang akan menerbitkan diperbolehkan atau tidak pemotongan hewan kurban betina.

“Silakan ajukan permohonannya ke dinas, nanti dokter hewan dari dinas akan turun memeriksa. Jika hewan itu tidak produktif, maka akan diberikan surat,” kata Iwan Berri.

Iwan Berri menyampaikan hal ini agar masyarakat  dapat berkurban dengan aman serta tak tersandung aturan.

Terlebih, kata Iwan, tahun ini pengawasan pemotongan hewan kurban melibatkan Satgas Penanganan PMK Kabupaten Bintan terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan TNI.

Dokter hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bintan ini juga mengatakan, pemotongan hewan betina sejatinya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai kondisi.

Antara lain, berumur lebih dari 8 tahun atau sudah beranak lebih dari 5 kali. Selain itu, tidak produktif setelah dinyatakan oleh dokter hewan atau tenaga asisten kontrol teknik reproduksi di bawah penyeliaan dokter hewan.

Kemudian, tidak mengalami kecelakaan yang berat atau menderita cacat tubuh yang bersifat genetis yang dapat menurun keturunananya sehingga tidak baik untuk ternak bibit.

“Atau menderita penyakit menular yang menurut dokter hewan pemerintah harus dibunuh atau dipotong bersyarat guna memberantas dan mencegah penyebaran penyakitnya,” kata Iwan Berri.

Selanjutnya, menderita penyakit yang mengancam  jiwanya serta membahayakan keselamatan manusia (tidak terkendali).

Iwan Berri berharap, dengan pengawasan pemotongan hewan betina ini semakin meningkatkan perlindungan terhadap hewan, terlebih, saat adanya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) seperti saat ini.

Dia juga berharap, saat ini daerah yang masih bebas PMK untuk semakin meningkatkan kemandirian, agar populasi hewannya meningkat. Sehingga, daerah tersebut tidak ketergantungan dengan daerah lain.

“Potensi sektor peternakan di Bintan masih sangat terbuka luas. Tidak ada alasan untuk Bintan tidak maju sektor peternakannya. Salah satu contohnya adalah ternak unggas dan ternak babi,” kata Iwan.

Apalagi, kata Iwan Berri, Bintan selama ini menjadi pemasok kebutuhan daging ayam, telur ayam dan daging babi untuk Tanjungpinang dan bahkan Batam. (*)

reporter: Slamet

Tidak Lolos di Sekolah Negeri, Sekolah Swasta Ada yang Murah

0
Ujian Ahir Sekolah 2 F Cecep Mulyana
ilustrasi pelajar. Mulyana / Batam Pos

batampos – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA dan SMK masih menimbulkan polemik. Masyarakat yang anaknya tidak lolos pada PPDB masih menaruh harapan yang kuat agar anak mereka kembali diakomodir di sekolah negeri.

Inilah yang disampaikan oleh puluhan orangtua yang anaknya tidak lolos PPDB SMK Negeri. Meskipun mendaftar lagi ke SMA melalui kuota zonasi tapi mereka belum yakin sepenuhnya anak mereka lolos PPDB.

Para orangtua pun belum tenang sebab belum ada kepastian sekolah untuk anak-anak mereka. Sekolah swasta diakui memberatkan sebab biaya pendidikan yang jauh lebih mahal.

“Kemarin sudah tanya-tanya ke SMK swasta di sekitar sini. Rata-rata biaya masuk diatas Rp 4 juta. Belum lagi SPP dan lain sebagainya. Berat memang karena ekonomi lagi sulit,” ujar Hendrik, warga Kelurahan Bukit Tempayan, Batuaji, Senin (4/7).

Para orangtua ini berharap agar pemerintah daerah segera memberikan solusi yang tepat, agar anak-anak tetap melanjutkan pendidikan tanpa harus membebani orangtua dengan biaya yang berlebihan.

“Kami di Kelurahan Tanjunguncang ini juga kesulitan setiap tahunnya. Untuk SMA belum ada sama sekali di sini. SMA terdekat di SMAN 19 (wilayah kecamatan Sagulung). Itu sudah jauh dari lokasi pemukiman kami. Kalau sistem zonasi tentu anak kami tak bisa masuk. Ke swasta berat sekarang,” ujar Julius, warga lainnya.

Kepala Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepri cabang Batam Noor Muhammad saat dikonfirmasi berharap agar orangtua atau siswa yang sudah mendaftar tak usah terlalu kuatir sebab proses PPDB belum usai. Pemerintah dalam hal ini Gubernur Kepri dan jajarannya tentu punya solusi untuk persoalan PPDB ini namun sementara waktu belum ada keputusan dari Gubernur.

“Masih menanti arahan dari pak Gubernur. Beliau pasti memikirkan masalah ini. Tentu ada solusi yang tepat nantinya,” ujar Noor.

Terkait polemik tersebut, sekolah swasta melalui Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Batam mengaku punya solusi. Sekolah swasta yang jumlahnya ada sekitar 200-an di Kota Batam tidak semuanya mematok biaya pendidikan yang mahal. Sekolah yang biaya pendidikan mahal tentu kualitasnya berbeda. Dengan demikian sekolah swasta juga punya pilihan bagi orangtua yang anaknya tidak lolos PPDB di sekolah negeri.

“Ada yang murah kok sekolah swasta. Tidak semuanya mahal (biaya pendidikan). Itukan grade-nya sekolah,” ujar Ketua BMPS kota Batam Muhammad Raihan, belum lama ini.

Sesuai dengan data yang ada, anggota BMPS Kota Batam, kata M. Raihan, mencapai 200-an sekolah dan ini sangat mampu mengakomodir semua siswa untuk melanjutkan pendidikan di SMP ataupun SD. Begitu juga dengan SMA dan SMK, BMPS Provinsi Kepri juga mampu mengakomodir sebab SMA dan SMK swasta di Kota Batam juga sangat mencukupi.

“Intinya di kebijakan pemerintah saja. Kalau semua mau akomodir di sekolah negeri ya tentu tak akan habis polemik ini. Kami ada loh. Persoalan SPP dan biaya administrasi lainnya tentu ada solusinya jika pemerintah mau merangkul kami dengan baik,” ujarnya.

Disebutkan Raihan, kebijakan penambahan ruangan kelas baru atau penambahan jumlah siswa di sekolah negeri bukan lah solusi yang tepat untuk mempertahankan mutu pendidikan di sekolah. Kebijakan ini hanya untuk menyenangkan hati masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Pemerataan siswa ke sekolah swasta adalah solusi yang tepat demi mempertahankan mutu pendidikan di sekolah.

“Swasta punya fasilitas yang memadai. Sangat taat dengan aturan yang ada. Ada kelebihan dengan berbagai pelatihan, bimbingan dan kegiatan ekskul. Kami selalu kekurangan siswa setiap tahunnya. Sementara sekolah negeri melimpah ruah dan terus dipaksakan untuk mengakomodir semua anak. Ini harus dirubah biar persoalan PPDB ini bisa terurai,” kata Raihan. (*)

 

Reporter : Eusebius Sara

Kemenkes Sebut 87 Persen Kasus Covid-19 di Indonesia BA.5

0
Tangkapan layar Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril dalam Siaran Sehat Bersama Dokter Reisa yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin (4/7/2022). (Antara)

batampos – Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril mengatakan bahwa sebanyak 87 persen kasus Covid-19 yang beredar di Indonesia merupakan sub-varian baru yakni BA.5.

“Sebagai informasi sudah 87 persen sub-varian BA.5, itu sudah mendominasi (pandemi) Covid-19 ini. Jadi (trennya) sudah bergeser ke sub-varian BA.5,” kata Syahril dalam Siaran Sehat Bersama Dokter Reisa secara daring diikuti di Jakarta, Senin.

Syahril menyatakan meskipun sub-varian BA.5 sudah mendominasi, namun gejala yang ditimbulkan pada pasien Covid-19 tidak lebih berat dibandingkan dengan varian Omicron yang sempat mengakibatkan terjadinya lonjakan kasus pada awal tahun 2022.

Gejala yang lebih ringan dibandingkan Delta dan Omicron tersebut kemudian membuat keterisian tempat tidur di rumah sakit (BOR) saat ini berkisar delapan hingga sembilan persen.

“Sehingga kalau kita lihat data di sini, yang sakit sedang hanya sekitar delapan sampai sembilan persen. Jadi tidak seperti halnya Delta maupun Omicron yang lalu, jadi tidak usah khawatir tingkat keganasannya atau tingkat keparahannya, itu tidak terlalu berat, sehingga kita lebih banyak orang tanpa gejala (OTG) dan gejala ringan saja,” kata dia.

Saat ini yang terpenting, kata Syahril, adalah kewaspadaan yang dibangun baik dari pemerintah maupun masyarakat agar tidak terlena dengan kondisi yang sudah terkendali, sehingga keterisian rumah sakit tidak melonjak tinggi serta menekan potensi terjadinya kematian pada pasien Covid-19.

“Kewaspadaan bersama artinya masyarakat juga harus waspada, pemerintah apalagi. Hanya satu yang harus kita waspadai yaitu melakukan dan mencegah penularan. Kedua mengendalikan, kalau orang sudah kena, tidak apa-apa, tapi yang penting terkendalikan agar tidak terlalu berat,” ucap Syahril.

Sebagai bentuk pengendalian pandemi Covid-19, pemerintah sendiri mulai menerapkan kembali pelonggaran-pengetatan kebijakan guna mengikuti tren naik turunnya kasus positif di tengah masyarakat.

Seperti yang ditegaskan dalam Surat Edaran Satgas Covid-19 nomor 20 tahun 2022 terkait protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan berskala besar dalam masa pandemi Covid-19 yang mulai berlaku per 21 Juni 2022.

Pemerintah juga kembali meningkatkan kapasitas tes Covid-19 beserta pelacakan kasus positif. Berbagai fasilitas kesehatan pun telah disiapkan apabila lonjakan kasus BA.5 terjadi di Indonesia.

“Pak Menteri juga sudah membuat edaran kepada seluruh rumah sakit terutama di Jakarta, untuk waspada. Sebagian dulu, andaikan terjadi lonjakan dirawat, kita sudah siap. Wisma Atlet saya kira juga sudah bagus mereka sudah siap,” ujar Syahril.

Syahril berharap dengan semua upaya pemerintah yang dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam masyarakat, pengendalian Covid-19 dapat berhasil dan mencegah terjadinya gejala berat pada pasien Covid-19. (*)

Reporter: JP Group

Sentra Oleh-oleh Batam Dipastikan Harganya Lebih Murah

0
Disperindag Bentuk Pusat Oleh Oleh Batam 1 F Cecep Mulyana scaled e1653193488841
Kepala Dinas Perdagangan Kota Batam Gustian Riau dan managemen Mall Botania 2 memberikan pemeparan kepada sejumlah UMKM pada rapat rencana pembentukan tempat pusat oleh oleh Batam di MB2 , Jumat (20/5). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Desain lokasi yang menjadi pusat oleh-oleh di Batam yakni lantai 2 Mall Botania (MB) 2 Batamcenter hampir rampung. Rencananya, tempat yang diberi nama Sentra Oleh-oleh batam ini akan diresmikan tanggal 20 Juli mendatang.

Kadisperindag Kota Batam, Gustian Riau sudah bisa memastikan kapan waktu peresmian Sentra oleh-oleh setelah sempat tertunda. Hal itu dikarenakan, pengerjaan desain lokasi hampir selesai.

“Kemarin tertunda karena desainya belum selesai, tapi saat ini sudah tahap pengerjaan. Insyallah diresmikan tanggal 20 Juli ini,” ujar Gustian, kemarin.

Dikatakan Gustian, desain yang digunakan masih memakai ornamen melayu dan lainnya. Ada juga gapura, sebagai jalur masuk utama pusat oleh-oleh Batam tersebut.

“Persiapan hampir matang, desain masih ada melayu-melayunya,” kata Gustian.

Untuk konsepnya, lebih seperti swalayan. Dimana untuk pembayaran dilakukan di satu tempat saja. Hal itu dirasa lebih memudahkan para wisatawan yang hendak berbelanja.

“Jadi bayarnya di satu tempat saja, lebih efesien bagi yang ingin cepat,” imbuh Gustian.

Ia juga memastikan, harga oleh-oleh yang dijual disana lebih murah dibanding tempat-tempat lain. Murah yang dimaksud, bukan berarti rasa dan packingannya ala kadar.

“Packingnya bagus, harga juga murah,” tegas Gustian.

Diketahui, bulai Mei lalu Disperindag merencanakan pusat oleh-oleh di Batam yang melibatkan UMKM di Batam. Lokasi Sentra UMKM akan diisi dengan berbagai macam produk UMKM, mulai dari makanan dan minunan, kerajinan, batik Batam dan lainnya. (*)

 

Reporter : Yashinta

Di Tanjungpinang, Selain Berlabel SL, Hewan Kurban Juga Diberi Tanda Ini

0
Petugas menyemprot disinfektan pada salah satu kandang sapi milik warga, belum lama ini. F. ist

batampos- Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Kota Tanjungpinang tidak hanya memberi label sehat layak (SL) tapi juga akan memberi tanda barcode pada hewan kurban untuk memastikan kondisi ternak dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Kepala DP3 Tanjungpinang, Yoni Fadri mengatakan dari barcode itu pembeli bisa mengakses informasi mengenai hewan kurban yang akan dibeli. Masyarakat dapat memastikan langsung kesehatan dan kelayakan hewan kurban tersebut dengan cara memindai code barcode yang dikalungkan pada sapi kurban melalui google.

“Nanti di barcode itu ada informasi tertulis asal hewan ternaknya, peternaknya siapa, pemiliknya siapa, diperiksa oleh dokter mana, dan tanggal berapa diperiksanya,” kata Yoni, Minggu (3/7).

BACA JUGA: Atasi Krisis Ketersediaan Sapi, Pedagang Karimun Datangkan Sapi dari Daerah Ini

Yoni menyampaikan kepada pengurus masjid maupun individu yang sudah membeli hewan kurban, tapi belum berlabel SL dan barcode, bisa menginformasikan ke DP3 untuk dilakukan pemeriksaan.

“Bagi hewan kurban yang belum diberi tanda SL tapi sudah dibeli, dapat menginformasikan ke DP3. Nanti, tim kami akan turun melakukan pemeriksaan dan diberikan tanda barcode,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Yoni pihaknya sudah melakukan pemeriksaan hewan kurban ke masing-masing peternak dan pedagang dengan memberikan tanda SL dan Barcode sedangkan hewan kurban masjid akan dilakukan pada saat hari raya kurban untuk pemeriksaan ante mortem dan post mortem.

“Selain digantungkan label SL, kita juga tandai sapi-sapi kurban berbasis barcode. Pemberian tanda tersebut sudah dilakukan sebanyak 300-an ekor sapi di wilayah Tanjungpinang Timur,” sebutnya.

Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DP3, Wan Tin Diarni menambahkan kegiatan pemeriksaan hewan kurban akan dilaksanakan selama lima hari sejak 29 Juni hingga 5 Juli 2022 besok.

Berdasarkan data terakhir, jumlah sapi kurban yang akan diperiksa sebanyak 942 ekor, tapi angka tersebut pasti bergerak karena ada sapi yang sudah dibawa pembelinya atau di jual ke Bintan.

“Minggu ini kita data lagi. Kalau stok kambing ada 200-an lebih, tapi pembeli kambing ini, ada yang untuk kurban, ada juga untuk aqiqah. Tetapi jika tujuannya untuk kurban, kita akan berikan tanda SL dan barcode,” jelasnya.

Sampai saat ini, tercatat hewan kurban yang sudah terjual mencapai 78 persen dan sapi yang belum terjual masih tersisa 22 persen. Bagi masyarakat yang masih membutuhkan sapi kurban, bisa langsung mengubungi DP3 dan nanti kita arahkan ke peternak mana yang masih punya stok.

“Karena kita punya data, kami membantu peternak agar sapi kurbannya terjual. Nanti kita arahkan langsung ke peternaknya. Jadi, masyarakat tidak perlu bingung mencari sapi kurban yang sehat juga layak,” ucapnya. (*)

reporter: Peri Irawan

Capaian PAD Batam Melenceng Dari Proyeksi, Ini Sebabnya

0
Parkir Samping BCS Mall f Iman Wachyudi
Ilustrasi. Salah seorang juru parkir saat memungut retribusi parkir. Foto: Dokumentasi Batam Pos

batampos – Capaian pendapatan asli daerah (PAD) Batam masih jauh dari target yang sudah diproyeksikan Desember tahun lalu. Rendahnya realisasi retribusi daerah dari beberapa sektor menyebabkan angka capaian sulit untuk memenuhi target yang ada.

Tingginya target serta diiringi belum pulihnya kondisi pasca pandemi Covid-19 menjadi penyebab belum maksimalnya capaian di semua sektor penghasil. Sektor pariwisata yang diharapkan bisa menjadi pendongkrak capaian sampai saat ini belu memperlihatkan hasil yang signifikan.

Memasuk paruh ke dua tahun ini, berdasarkan halaman siependa.batam.go.id realisasi PAD baru berada di angkat Rp 462 miliar dari target 1,6 triliun atau 28 persen.

Beberapa sumber pendapatan dari pajak juga masih berada di bawah 50 persen, meskipun sudah memasuki paruh kedua tahun ini. Pajak restoran menjadi penyumbang tersebar saat ini dengan pencapaian Rp 43 miliar dari 127 miliar. Begitu juga dengan PJU Rp 118 miliar dari target Rp 273 miliar. Diikuti pajak hotel Rp 29 miliar dari target Rp 132 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batam, Raja Azmansyah mengatakan meskipun belum maksimal namun capaian di sektor pariwisata sudah cukup menggembirakan. Membaiknya sektor wisata antara Batam, Singapura, dan Malaysia turut memberikan efek berganda terhadap sektor pendapatan.

“Untuk saat ini sudah mulai ada pergerakan, meskipun capaian masih jauh dari target yang sudah ditetapkan. Kendati demikian hasil positif ini bisa menjadi awal di bulan berikutnya, bahkan hingga akhir tahun mendatang,” kata Azmansyah, Senin (4/7).

Ia mengakui beberapa sektor pendapatan dari retribusi masih jauh dari harapan. Misalnya untuk capaian retribusi parkir tepi jalan, dari target Rp 40 miliar jumlah yang baru tercapai adalah Rp 1,6 miliar atau 2,9 persen. Tidak saja itu sampai saat ini Batam juga masih kehilangan sumber pendapatan dari retribusi IMTA. Tahun ini Batam diharapkan bisa mendapatkan Rp 28 miliar dari IMTA.

“Namun masih terkendala di Perda Retribusi dan pajak yang tahun ini mengalami perubahan. Tidak saja itu, penerapan kenaikan pajak yang direncanakan bisa diterapkan April lalu juga molor sampai saat ini, karena Perda tersebut,” sebutnya.

Azmansyah berharap sektor wisata bisa menjadi penopang sumber pendapatan, di tengah masih belum maksimalnya capaian dari retribusi daerah. Menurutnya meningkatnya angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) bisa menjadi stimulus hingga Desember mendatang.

Sehingga pariwisata bisa kembali menjadi penyumbang terbesar untuk PAD Batam. Setiap tahunnya 24 persen dari PAD Batam bersumber dari sektor pariwisata. Dengan membaiknya tren kunjungan bisa memberikan efek terhadap capaian PAD Batam ke depannya.

Sektor lainnya yang juga diharapkan bisa terus membaik adalah capaian BPHTB. Azmansyah menyebutkan sektor properti mulai menggeliat, tentu diharapkan hal ini juga berdampak terhadap pendapatan daerah. Tahun ini BPHTB ditargetkan Rp 156 miliar dari target Rp 414 miliar atau 37 persen.

“Jadi meskipun retribusi masih belum optimal, kami berharap sektor lain bisa meningkat, salah satunya dari pajak BPHTB ini,” imbuhnya.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyampaikan perkembangan PAD masih melihat pergerakan di semester kedua ini. Ia mengakui capaian PAD di semester pertama memang lari dari target yang sudah ditetapkan.

Pemulihan ekonomi yang diharapkan bisa berjalan baik, masih mengalami kendala. Meskipun untuk beberapa sektor mulai terlihat ada kenaikan. Dampak dari belum maksimalnya capaian ini adalah melakukan rasionalisasi terhadap proyek Pemerintah yang dikerjakan tahun ini.

“Sejumlah proyek masih berjalan, namun tidak semua. Karena uang terbatas. Pemko Batam tetap memprioritaskan proyek yang masuk dalam skala paling tinggi, sedangkan untuk skala sedang dan rendah terpaksa ditunda sampai tahun depan,” ujarnya.

Saat ini Batam tengah mencoba mendapatkan angka kunjungan baik dari wisman maupun Wisnus. Kabar baik memang ada peningkatan jumlah kunjungan, dan tentu diharapkan tren positif ini bisa berlanjut hingga akhir tahun. Sehingga capaian bisa mendekati target.

“Kita patut bersyukur perlahan mulai ada pergerakan kembali. Tentu yang kita harapkan semua bisa kembali normal atau setidaknya mendekati lah,” ungkapnya.

Pihaknya juga tengah menunggu data angka kunjungan awal Juli ini, karena baik Singapura dan Malaysia sudah buka 100 persen. Ia berharap angka kunjungan tersebut bisa terus meningkat.

“Saya lagi cek dulu dari tanggal 1 Juli kemarin berapa yang masuk. Dan diharapkan Minggu ini ada kunjungan yang lebih banyak,” tutupnya.(*)

 

Reporter : YULITAVIA

Polri Buka Penyelidikan Dugaan Penyelewengan Dana Umat oleh ACT

0
Presiden AKsi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Hajar memberikan keterangan kepada media di Menara 165, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022). (Humas ACT for JawaPos.com)

batampos – Bareskrim Polri membuka penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana umat oleh organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan melakukan pengumpulan data serta keterangan (pulbaket).

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyelidiki meskipun Polri belum menerima laporan dari masyarakat. ’’Belum ada laporan, masih penyelidikan pulbaket dulu,” kata Dedi.

Terpisah, Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebutkan dari hasil analisis transaksi yang dilakukan pihaknya terindikasi ada penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang.

Menurut dia, PPATK sudah sejak lama melakukan analisis terhadap transaksi keuangan ACT. Hasil analisis itu pun telah diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). ’’Kami mengindikasikan ada transaksi yang menyimpang, tujuan dan peruntukannya serta pihak-pihak yang tidak semestinya.” kata Ivan.

Ivan mengatakan, analisis yang dilakukan masih berproses, sesegera mungkin hasilnya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum, yakni Densus dan BNPT. Terkait indikasi adanya penyalahgunaan atau penyimpanan dana umat di tubuh ACT untuk kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang, perlu pendalaman dari aparat penegak hukum. ’’Transaksi mengindikasikan demikian namun perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait,” kata Ivan.

Sementara itu, Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar saat dikonfirmasi pada hari yang sama menyebutkan pihaknya tengah mendalami adanya dugaan penyelewengan dana ACT untuk aktivitas tindak pidana terorisme. ’’Permasalahan ini masih dalam penyelidikan Densus 88,” kata Aswin.

Sebelumnya, dugaan penyelewengan dana donasi umat di tubuh organisasi itu viral di media sosial, salah satunya di Twitter, setelah diulas majalah Tempo. Hal ini memunculkan tanda pagar (tagar) yang viral di media sosial seperti “aksi cepat tilep” dan “jangan percaya ACT”. ACT, oleh warganet, juga dipelesetkan menjadi “Aksi Cepat Tancep” karena setiap aksi mereka segera dibarengi dengan penancapan banyak atribut ACT di sejumlah titik lokasi bencana.

Menanggapi ramainya pemberitaan itu, ACT memberikan tanggapan yang disampaikan oleh Presiden ACT Ibnu Khajar. Menurut Ibnu, ACT telah memangkas besaran gaji serta operasional bagi para petingginya dalam upaya pembenahan dan restrukturisasi organisasi sejak Januari 2022.

“Sejak 11 Januari 2022, tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga dengan masukan dari seluruh cabang. Kami melakukan evaluasi secara mendasar,” ujar Presiden ACT Ibnu Khajar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/7).

Sebelumnya dalam laporan investigasi Tempo ditemukan dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh ACT. Besaran gaji menjadi salah satu tajuk yang membuat masyarakat mempertanyakan kredibilitas organisasi tersebut.

Dalam laporan itu menyebutkan bahwa gaji Ketua Dewan Pembina ACT disebut-sebut menerima gaji sekitar Rp 250 juta, sedangkan pejabat di bawahnya seperti Senior Vice Presiden menerima sekitar Rp 150 juta, Vice Presiden Rp 80 juta, direktur eksekutif Rp 50 juta, dan direktur Rp 30 juta per bulan. (*)

Reporter: JP Group

Play sound