batampos – Pemulihan kasus wabah Covid-19 yang terjadi perlahan-lahan saat ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Digitalisasi terjadi secara besar-besaran sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap kondisi yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah permintaan pembiayaan produk gadget dan elektronik saat ini.

Chief Executive Officer (CEO) PT Federal International Finance (FIFGROUP), Margono Tanuwijaya, mengatakan, dorongan pemerintah untuk beraktivitas di rumah semasa pandemi telah mengubah kebiasaan seluruh lapisan masyarakat untuk beraktivitas dengan mengguna­kan produk digital.

’’Sehingga perubahan ini mendorong peningkatan permin­taan masyarakat terhadap produk seperti elektronik maupun gadget,” tutur Margono.

Membenarkan pernyataan tersebut, Astra Multifinance (AMF) President Director FIFGROUP, Ardian Prasetya, menyebutkan dari keseluruhan pembiayaan (leasing) lini bisnis Spektra, yaitu elektronik, gadget, dan perabotan rumah tangga, produk gadget menjadi kontributor terbesar pada penyaluran pembiayaan SPEKTRA.

’’Sebanyak 58 persen merupakan pembiayaan produk gadget, 28 persen pembiayaan produk elektronik, dan selebihnya pembiayaan perabotan rumah tanggan dan produk lainnya,” kata Ardian.

Guna terus mendukung penyediaan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan aneka impiannya, FIFGROUP kembali mengha­dirkan ajang pameran virtual Spektra Fair pada 6-31 Juli 2022 di 52 titik wilayah Indonesia yang dapat diakses di bit.ly/SPEKTRAFAIR2022_7.

Pameran virtual tersebut menawarkan keuntungan bagi customer dengan promo berupa potongan angsuran sebesar Rp 400 ribu untuk seluruh transaksi yang dilakukan di Spektra Fair. Keuntungan tambahan berupa cashback Rp 10 ribu juga bisa didapatkan bagi customer yang melakukan instalasi dan registrasi baru di aplikasi Astrapay.

BACA JUGA: Kolaborasi Strategis dalam Literasi dan Digitalisasi, Membangun Pendidikan Bersama LinkAja

Hanya di Spektra Fair, customer bisa mewujudkan impiannya cukup dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) guna mendapatkan fasilitas uang muka 0 persen. Tidak hanya itu, masing-masing cabang juga menawarkan promo-promo unik yang bisa didapatkan di setiap cabang.

Sebanyak 52 titik dipilih sebagai cabang yang berpartisipasi di dalam ajang pame­ran virtual Spektra Fair pada Juli ini. Kantor-kantor cabang tersebut adalah Cabang Banda Aceh, Batam, Bengkalis 1, Binjai, Jambi, Ketapang, Lhokseumawe, Meulaboh. Kemudian, Muara Bulian, Muara Bungo, Pangkal Pinang, Pangkalan Kerinci, Pekanbaru, Sanggau, Sintang, Sungailiat, Surabaya, serta Surabaya 2 (Surabaya Timur). Selain itu terdapat Cabang Tanjung Jabung, Teluk Kuantan, Tembung, Dumai, Mempawah, Pontianak, Pontianak 2 (Siantan), Singkawang, Ciledug, Blitar, Kepanjen, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Tulungagung, Rengat, Tembilahan, Kebumen, Magelang, dan Menganti. Pameran tersebut juga hadir di Cabang Padang, Palur, Purwakarta, Solo, Subang, Surabaya 3 (Tandes), Yogyakarta, Yogyakarta 2, Jakarta, Tangerang 2 (Balaraja), Bontang, Tanah Grogot, Denpasar, dan Denpasar 2 (Sesetan). (*)

Reporter: JP Group

batampos – PT Antam Tbk (Antam) perusahaan anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID ini memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp 2,05 triliun. Angka itu meningkat 170 persen dibandingkan periode 2020 sebesar Rp 758,81 miliar.

“Sebagai perusahaan yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara, Antam senantiasa patuh dalam melakukan pembayaran pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan dividen,” kata Sekretaris Perusahaan Antam, Syarif Faisal Alkadrie.

Syarif menyampaikan, Antam berkomitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait pajak maupun PNBP. Selain itu sebagai upaya transparansi, Antam juga mengedepankan keteribatan dan partisipasi pihak otoritas pajak untuk melakukan audit restitusi perpajakan.

“Keterlibatan otoritas pajak dalam audit dilakukan untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa Antam telah memenuhi ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

BACA JUGA: Antam Memberikan Pilihan Investasi Aman dan Dapat Melindungi Nilai Asset

Sebagai apresiasi atas komitmen kepatuhan Antam dalam peberian kontribusi kepada negara pada tahun 2021 Antam meraih Subroto Award kategori Wajib Bayar dengan Tingkat Kepatuhan Pembayaran PNBP Tertinggi – IUP BUMN.

“Penghargaan ini merupakan bukti bahwa Antam memberikan kontribusi yang baik bagi Negara. Kami pun berkomitmen untuk selalu meningkatkan kontribusi kepada Negara di masa yang akan datang,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rio­nald Silaban, mengatakan instrumen sekuritisasi dapat menjadi salah satu skema pendanaan kreatif dan berkelanjutan, khususnya sektor perumahan.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan mendukung penuh penerbitan efek beragun aset surat partisipasi (EBA-SP) yang dilakukan PT Sarana Multigriya Financial (SMF).

“Program pemerintah di sektor perumahan tentu tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan dari seluruh pihak,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, menuturkan bahwa sekuritisasi merupa­kan bagian dari strategi asset liability management, risk management, dan pemenuhan rasio NSFR dan LCR bagi perbankan.

Untuk memitigasi risiko kredit, pada umumnya bank menempuh berbagai upaya antara lain dengan mensyaratkan jaminan, asuransi, atau agunan.

Sejalan dengan perkembangan usaha, kompleksitas transaksi dan jenis risiko, terdapat teknik mitigasi risiko kredit lain yang telah dikenal sesuai dengan standar praktik internasional (best international practices) yaitu sekuritisasi aset.

BACA JUGA: Sekuritisasi Jadi Sumber Dana Berkelanjutan Sektor Perumahan

“EBA-SP dapat menjadi diversifikasi investasi bagi para pemodal, menyediakan dana jangka panjang bagi penyalur KPR, yang merupakan mitigasi atas risiko maturity mismatch. EBA-SP telah distruktur dengan sangat baik, sehingga tercipta mekanisme perlin­dungan yang terbaik bagi para investornya. Di samping mekanisme perlindungan dari struktur internal EBA-SP itu sendiri, SMF selaku penerbit juga memberikan mekanisme perlindungan terhadap investor, melalui penyediaan credit enhancement dalam bentuk dukungan kelancaran pembayaran kewajiban terhadap kelas A,” kata Ananta.

Sejak 2009, SMF telah memfasilitasi penerbitan structured product berupa efek beragun aset (EBA). Hingga saat ini, SMF telah melakukan penerbitan EBA dengan aset dasar tagihan KPR sebanyak 14 kali transaksi dengan total dana yang terkumpul dari pasar modal Rp 12,78 triliun untuk disalurkan kepada masyarakat agar dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Badan Penga­was Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) segera membuat regulasi khusus yang mengatur robot trading. Melalui regulasi ini diharapkan memberikan legalitas, operasional, hingga pajak pada setiap penjualan. Sehingga bisa memberikan pendapatan untuk negara juga.

“Ini sedang dikaji, dilihat, dan dipastikan mereka-mereka yang tidak memiliki izin itu udah pasti akan ditindak,” kata Wamendag, Jerry Sambuaga, kepada wartawan, Sabtu (9/7).
Izin soal robot trading menurut Jerry bisa dicek melalui laman atau call center Bappebti. Saat ini, Bappebti yang berada di bawah Kemendag tengah mengkaji regulasi yang berfokus kepada perlindungan konsumen atau nasabah.

“Regulasinya begini, jadi kalau robot trading itu menggunakan aplikasi atau software untuk bisa menentukan penjualan. Nah yang dipermasalahkan adalah ketika aplikasinya digunakan untuk berjualan tidak memiliki izin. Nah ini yang menjadi kesalahan dan praktik yang tidak boleh,” sambungnya.

Selain itu, pemerintah juga melihat potensi pendapatan negara dalam aktivitas robot trading. Jerry mengungkapkan soal penerimaan pajak juga dikaji dalam regulasi yang tengah digodok Bappebti.

“Saya pikir kita semua akan kaji dari semua sisi, semua aspek legalitas, aktivitas, keuangan, sampai kepada mungkin terkait dengan potensi-potensi untuk penghasilan atau potensi penerimaan untuk negara ketika peraturannya ini sudah komperhensif dan beres semua,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Tirta Karma Sanjaya, mengungkapkan, aturan tentang penggunaan robot trading yang aman terus dirumuskan bersama Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti.

“Pada prinsipnya aturan ini dibuat agar penggunaan robot trading lebih mudah diawasi dan aman dalam penggunaannya di investasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK),” ujar Tirta.

Menurut Tirta, terdapat tiga aspek pendekatan yang digunakan dalam pengaturan robot trading di Indonesia.Pertama, prinsip yang harus dipenuhi robot trading dalam kegiatan PBK adalah robot trading sebagai alat bantu para nasabah.

Itu berarti robot trading harus digunakan pada pialang berjangka yang berizin, bukan kegiatan ilegal berkedok investasi, serta ada pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha robot trading.

BACA JUGA: Jika Ada Robot Trading Menawarkan Keuntungan yang Pasti, Hal Itu Harus Dicurigai

Kedua, perlu ada spesifikasi tertentu pada robot trading seperti punya transparansi algoritma, variabel bisa diinput sesuai dengan keinginan nasabah, bugs free serta dikembangkan oleh perusahaan yang punya legalitas dan integritas

Ketiga yaitu, menetapkan aturan mengenai kriteria developer robot trading seperti punya legalitas yang dikeluarkan otoritas resmi Indonesia.

Pengelola juga harus menyediakan edukasi sistem trading, memberikan update algoritma secara periodik, menyediakan layanan pasca perdagangan, hingga tidak menjanjikan profit konsisten. (*)

Reporter: JP Group

batampos – UMKM dianggap sebagai kekuatan besar dalam perekonomian di Indonesia. Menurut ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Boyke Rudy Purnomo, UMKM di Indonesia mampu bertahan dan terbukti tanguh dalam menghadapi krisis. Mulai dari krisis moneter 1998 hingga krisis dampak dari Covid-19.

Boyke Rudy Purnomo menyebut, UMKM dapat bertahan tidak terlepas ditopang dari penyaluran kredit usaha rak­yat (KUR). Untuk penyaluran KUR melalui BRI saja dapat bekontribusi besar dalam menyerap 32,1 juta lapangan kerja.

“Kunci dari bisa bertahannya pengusaha UMKM karena social capital yang kuat. Jika social capital ini dapat disinergikan dengan BUMN, tentu saja akan menjadi menjadi daya ungkit yang cukup besar untuk recovery perekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19,” ungkap Boyke Rudy Purnomo kepada wartawan, Minggu (10/7).

Sebaliknya, jika tidak maka ekonomi Indonesia tidak memiliki daya tawar yang tinggi di pasar global.

Boyke menilai langkah Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk menambah kredit ke pengusaha UMKM merupakan bukti nyata keberpihakan negara. Akan tetapi, bantuan dana tersebut tidaklah cukup. Sebab jumlah UMKM sangat banyak dan spektrum pengusahanya sangat luas. Maka, permasalahan yang terjadi tidak sama.

Sehingga, intervensi yang dilakukan BUMN harus sesuai dengan permasalahan yang terjadi di UMKM. Jika intervensi tidak sesuai dengan permasalahan, maka keberpihakan BUMN ke UMKM hanya sekadar slogan.

Boyke menyarankan Menteri BUMN, Erick Thohir, agar lebih mengorkestrasikan UMKM dan BUMN. Terlebih BUMN mendapat mandat oleh UU untuk berperan sebagai kepanjangan tangan Negara dalam memberikan pelayanan ke masyarakat.

BACA JUGA: BUMN Bukukan Laba Lersih Rp 126 Triliun pada 2021

“Tugas utama Menteri Erick dan BUMN saat ini adalah membina serta menjadikan UMKM mitra bisnis strategis. Sehingga, tugas utama BUMN sebagai badan usaha yang mencari keuntungan dapat sejalan dengan bisnis UMKM,” imbuhnya.

Dalam memperkuat ekonomi, kata Boyke, UMKM mesti dijadikan sebagai mitra strategis untuk memperkuat rantai pasok BUMN. Rantai pasok ini tentu sesuai bidang kerja BUMN.

“Jangan sampai kehadiran UMKM di BUMN tak sekadar jadi beban, tetapi tumbuh bersama untuk membangun ekonomi Indonesia,” katanya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) mulai meningkat. Perbankan menargetkan pekerja milenial sebagai sasaran pasar. Namun, tren inflasi yang tinggi berpotensi menyulitkan masyarakat memiliki tempat tinggal.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan, lonjakan inflasi bakal memicu Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan. Kondisi itu tentu berimbas terhadap suku bunga KPR. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan mendorong pasar pembiayaan perumahan di tanah air.

BI sebagai regulator bisa membuat kebijakan makroprudensial dengan menurunkan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk sektor perumahan. Juga lebih melonggarkan loan to value (LTV).

“Tujuannya adalah lebih banyak yang berani mendanai sektor perumahan karena risikonya diturunkan bobotnya oleh bank sentral kita di dalam prudential frame-nya,” paparnya.

Sinergi BI, OJK, dan Kemenkeu menjadi sangat penting untuk menggairah­kan sektor perumahan. Peran industri dan para investor juga cukup vital.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan penyaluran KPR tumbuh 7,68 persen year-on-year (YoY) hingga Juni 2022.

Selain itu, berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) pada Mei 2022, penyaluran KPR berskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) didominasi BTN dan UUS BTN Syariah. Masing-masing sebesar 56,09 persen dan 11,38 persen.

“Angka terbaik pertumbuhan kredit BTN selama pandemi, yang mayoritas dalam bentuk KPR. Sebelum pandemi, kami bicaranya belasan persen,” kata Wakil Direktur BTN Nixon L.P. Napitupulu, Jumat (8/7) lalu.

Dia optimististis tren pertumbuhan bisa dijaga hingga akhir tahun. Berkisar 9–10 persen sepanjang 2022. Salah satu strateginya, menggenjot KPR ke segmen milenial.

“Menyasar nasabah berusia 21 tahun hingga 39 tahun,” ujarnya.

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto, menyebutkan, pihaknya telah menyalurkan dana FLPP untuk 81.846 unit rumah senilai Rp 9,09 triliun per 3 Juni 2022. Minat masyarakat terhadap dana FLPP cukup tinggi. Terlihat dari banyaknya bank penyalur yang mengajukan pencairan dana FLPP.

Meski demikian, lanjut Adi, dana FLPP tidak hanya disalurkan, tapi juga memperhatikan ketepatan sasaran dan kualitas bangunan.

BACA JUGA: Tabungan BTN Bisnis Incar Rp 7 Triliun Hingga 2022

“Kami berfokus pada ketepatan sasaran, kualitas bangunan, dan perbaikan proses bisnis dengan melibatkan perbankan dan pe­ngembang. Semua ini kami lakukan untuk memperbaiki kualitas layanan terhadap masyarakat,” jelasnya.

CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, menyatakan, properti sebenarnya masih cukup bertahan dan menjadi salah satu andalan untuk menggerakkan sektor real estate. Tecermin dari peminat properti sebesar 58,6 persen.

Rumah masih menjadi primadona dengan kontribusi 51,8 persen. Milenial yang aktif membeli rumah berusia di kisaran 27–39 tahun dengan penghasilan rata-rata Rp 8,5 juta per bulan. (*)

Reporter: JP Group