Ilustrasi. Warga Kota Batam mengantre membayar PBB beberapa waktu lalu. Foto: Pemko Batam untuk Batam Pos
batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam membuka layanan perpajakan hingga ke kecamatan. Layanan jemput bola ini merupakan upaya dalam mengoptimalkan capaian sumber pendapatan daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB).
Kepala Bapeda Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan, pihaknya akan menyasar seluruh kecamatan.
“Kemudahan dengan mendatangi hingga ke kecamatan ini untuk menarik minat wajib pajak,” ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Kami sebagai petugas memaksimalkan potensi yang ada. Jadi kami turun hingga ke kecamatan,” katanya.
Ia menyebutkan, upaya jemput bola saat ini sudah menyasar wajib pajak yang berada di kecamatan Seibeduk. Petugas akan berada di lokasi hingga esok Jumat (24/6/2022).
Kata dia, setiap wajib pajak yang ingin membayar PBB akan diberikan satu nomor undian atau doorprize.
“Kehadiran doorprize ini bentu penyemangat wajib pajak. Kami sangat mengapresiasi wajib pajak yang datang dan membayar pajak tepat waktu. Jemput bola ini juga upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya,” sebut dia.
Azman menyebutkan beberapa layanan juga dibuka selama kegiatan roadshow. Di antaranya pendaftaran objek pajak baru, cek tagihan, mutasi nama. Bagi yang ingin mutasi nama silakan membawa fotokopi diri dan sertifikat rumah. Selanjutnya, juga ada layanan pembetulan alamat bagi wajib pajak.
Berdasarkan siependa.batam.go.id tahun ini Bapenda ditargetkan Rp 255 miliar dari PBB. Hingga pertengahan tahun ini, target yang sudah tercapai senilai Rp 44 miliar atau 17 persen. Ia berharap dengan adanya upaya jemput bola ini diharapkan capaian bisa meningkat.
Selain itu, pihaknya juga melakukan penagihan aktif. Bapenda juga manggil wajib pajak yang menunggak pembayaran kewajiban mereka. Tidak saja itu, Azmansyah mengaku juga mengoptimalkan tunggakan yang masih ada sampai saat ini.
“Semua upaya kami lakukan. Selain itu tahun ini kami juga mendata 5.610 objek pajak baru. Tentu diharapkan dari ini ada income bagi pendapatan Kota Batam,” imbuhnya.(*)
Ilustrasi. Warga Kota Batam mengantre membayar PBB beberapa waktu lalu. Foto: Pemko Batam untuk Batam Pos
batampos – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam membuka layanan perpajakan hingga ke kecamatan. Layanan jemput bola ini merupakan upaya dalam mengoptimalkan capaian sumber pendapatan daerah dari pajak bumi dan bangunan (PBB).
Kepala Bapeda Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan, pihaknya akan menyasar seluruh kecamatan.
“Kemudahan dengan mendatangi hingga ke kecamatan ini untuk menarik minat wajib pajak,” ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Kami sebagai petugas memaksimalkan potensi yang ada. Jadi kami turun hingga ke kecamatan,” katanya.
Ia menyebutkan, upaya jemput bola saat ini sudah menyasar wajib pajak yang berada di kecamatan Seibeduk. Petugas akan berada di lokasi hingga esok Jumat (24/6/2022).
Kata dia, setiap wajib pajak yang ingin membayar PBB akan diberikan satu nomor undian atau doorprize.
“Kehadiran doorprize ini bentu penyemangat wajib pajak. Kami sangat mengapresiasi wajib pajak yang datang dan membayar pajak tepat waktu. Jemput bola ini juga upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya,” sebut dia.
Azman menyebutkan beberapa layanan juga dibuka selama kegiatan roadshow. Di antaranya pendaftaran objek pajak baru, cek tagihan, mutasi nama. Bagi yang ingin mutasi nama silakan membawa fotokopi diri dan sertifikat rumah. Selanjutnya, juga ada layanan pembetulan alamat bagi wajib pajak.
Berdasarkan siependa.batam.go.id tahun ini Bapenda ditargetkan Rp 255 miliar dari PBB. Hingga pertengahan tahun ini, target yang sudah tercapai senilai Rp 44 miliar atau 17 persen. Ia berharap dengan adanya upaya jemput bola ini diharapkan capaian bisa meningkat.
Selain itu, pihaknya juga melakukan penagihan aktif. Bapenda juga manggil wajib pajak yang menunggak pembayaran kewajiban mereka. Tidak saja itu, Azmansyah mengaku juga mengoptimalkan tunggakan yang masih ada sampai saat ini.
“Semua upaya kami lakukan. Selain itu tahun ini kami juga mendata 5.610 objek pajak baru. Tentu diharapkan dari ini ada income bagi pendapatan Kota Batam,” imbuhnya.(*)
batampos – Tidak berselang lama pasca perombakan dua menteri di kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, eks Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipanggil oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Rabu pagi (22/6) Lutfi tiba di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung. Dia sampai di Gedung Bundar sekitar pukul 09.10 WIB. Lutfi diperiksa selama 12 jam oleh penyidik.
Jampidsus Kejagung memanggil Lutfi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Lutfi baru keluar dan meninggalkan Gedung Bundar Jampidsus Kejagung pada pukul 21.10 WIB. Sayang dia enggan menyampaikan keterangan apapun terkait dengan materi pemeriksaan. ”Semua materinya silakan ditanyakan kepada penyidik,” ungkap Lutfi saat ditanyai oleh awak media.
Lutfi hanya menyatakan bahwa dirinya sudah datang memenuhi panggilan Kejagung sesuai dengan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. ”Saya sudah datang tepat waktu, tepat hari, dan menjawab semua yang ditanyakan dengan sebenar-benarnya,” terang dia. Kasus dugaan korupsi ekspor CPO yang tengah disidik oleh Kejagung memang terjadi ketika Lutfi masih bertugas sebagai mendag. Untuk itu, dia turut diperiksa.
Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Rabu (22/6/2022). Muhammad Lutfi menjalani pemeriksaan selama 12 jam sebagai saksi terkait kasus fasilitas pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, periode 2021-2022. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)
Dalam kasus tersebut, Kejagung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Termasuk diantaranya anak buah Lutfi saat masih bertugas di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kemendag Wisnu Wardhana. Tersangka lainnya Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia M. P. Tumanggor dan Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri (Permata Hijau Group) Stanley M. A.
Selain itu, General Manager Bagian General Affair PT Musim Mas P. Tagore Sitanggang dan Penasihat Kebijakan Analisis PT Independent Research & Advisory Indonesia Lin Chen Wei juga sudah dijadikan sebagai tersangka. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Supardi menyampaikan, Lutfi ditanyai 15 pertanyaan selama 12 jam diperiksa oleh penyidik. ”Jadi, (Lutfi) diperiksa sebagai saksi terkait apa yang diketahui, apa yang didengar, apa yang dialami,” jelas dia.
Menurut Supardi, Lutfi menjawab semua pertanyaan secara terbuka dan jelas. Namun demikian, dia belum bisa membuka substansi materi pemeriksaan tersebut. Menurut dia, semua akan terbuka secara jelas di pengadilan. Dia hanya menjelaskan, pertanyaan yang dilontarkan kepada Lutfi terkait dengan latar belakang implementasi berbagai peraturan di Kemendag saat yang bersangkutan masih bertugas di sana. ”Menyangkut HET, ekspor, DMO, dan beberapa ketentuan lain yang menyangkut proses terbitnya PE (Persetujuan Ekspor, Red),” jelasnya. (*)
batampos – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan pemerintah akan segera menggelar kegiatan pasar murah. Hal ini guna mengantisipasi tingginya harga sejumlah komoditi di pasar saat ini. Keresahan masyarakat semakin mengkhawatirkan, karena harga setiap hari mengalami kenaikan.
“Apa saja yang mahal?. Nanti akan saya bahas bersa Forkompinda. Karena pasa murah ini ada biaya yang dikeluarkan. Jadi saya mau cek dulu. Tapi kalau memang dibutuhkan akan segera saya gelar, nanti saya minta tim untuk bahas soal jadwal pasar murah ini,” kata Rudi saat dijumpai, Rabu (22/6).
Menurutnya, kenaikan harga komoditi pokok ini disebabkan karena faktor cuaca. Sehingga pengiriman bahan pokok ke Batam terkendala. Di sisi lain produksi hasil petani Batam tidak banyak, dan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini.
Rencana untuk membuat lahan pertanian hingga saat ini belum bisa terealisasi dengan baik. Kendalanya adalah pemanfaatan lahan di sejumlah pulau di luar Batam tidak bisa dilakukan, karena lahan yang sudah dikuasai beberapa orang tertentu.
Pemerintah dalam hal ini BP Batam tidak bisa mengambil lahan tersebut, karena berada di luar pulau Batam. Untuk itu, keinginan untuk memiliki lahan pertanian adalah hal yang sulit untuk diwujudkan.
“Itu di luar Batam, dan sudah ada yang kuasai. Jadi kami lagi carikan solusi lain. Bagaimana agar kebutuhan cukup dan harga bisa stabil. Selama ini harus kita akui kalau semua naik pada momen tertentu, termasuk faktor cuaca ini,” ujar Rudi.
Ia menjelaskan setiap tahun, kalau musim angin pasti akan menjadi masalah untuk pasokan ke Batam. Hal ini karena kapal tidak berani berangkat, dan tidak ada yang masuk baik dari Kuala Tungkal, dari Medan.
“Kesini tidak berani. Sehingga harga ini jadi mahal, sebab pasokan terkendala pengiriman ke Batam,” sebutnya.
Mengenai MOU dengan beberapa daerah penghasil memang sudah ada, tapi penyelesaian atau bentuk realisasi dari kerja sa tersebut belum ada.
“Opsi buka lahan pertanian sudah dari dulu direncanakan, tapi tidak bisa dilakukan dengan berbagai kendala, salah satunya penguasaan lahan. Untuk operasi pasar murah akan dilakukan. Nanti dihitung dulu harga barang masuk ini. Nanti dibahas bersama melibatkan distributor juga,” tambah Kepala BP Batam ini. (*)
Menko Polhukam Mahfud MD saat pemasangan plang penyitaan aset Bogor Raya Golf di Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/6/2022). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
batampos – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyita aset milik salah satu obligor BLBI, Rabu (22/6). Aset obligor BLBI yang disita yakni PT Bank Asia Pacific (Bank Aspac) yang di belakangnya ada nama Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono. Total nilai aset yang berada di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu mencapai angka Rp 2 triliun.
Melalui penyitaan aset itu, Satgas BLBI menggenapkan pengembalian dana BLBI menjadi Rp 22,6 triliun. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD yang hadir dalam penyitaan aset tersebut menyampaikan bahwa pemerintah melalui Satgas BLBI tidak akan ragu-ragu bertindak tegas. Untuk itu, dia kembali mengingatkan supaya para debitur dan obligor tidak terus berusaha menghindar. ”Kepada semua obligor dan debitur supaya betul-betul kooperatif. Jangan main kucing-kucingan, mengalihkan aset, mencuci uang,” tegas Mahfud.
Pejabat yang pernah bertugas sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan menteri pertahanan (menhan) itu menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk terus mengikuti aliran uang para debitur dan obligor. Tidak hanya itu, Mahfud menyebut, pihaknya juga bekerja bersama Komisi Tindak Pidana Pencucian Uang. ”Kalau terjadi tindak pidana pencucian uang sesudah penyitaan maupun sebelum penyitaan, kami tidak akan main-main,” jelas dia.
Dalam penyitaan aset yang dilakukan kemarin, Satgas BLBI mengambil alih sejumlah tanah dan bangunan yang berdiri atas nama beberapa perusahaan. Yakni PT Bogor Raya Estatindo dengan lahan seluas 89,01 hektare berikut lapangan golf dan fasilitasnya. Selain itu, ada juga dua buang bangunan hotel yang terletak di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. ”Perkiraan awal nilai aset yang disita sebesar kurang lebih Rp 2 triliun,” imbuh Mahfud. Selain menambah nilai pengembalian dana BLBI menjadi Rp 22,6 triliun, penyitaan itu juga menambah perolehan lahan dari penyitaan seluas 22.334.833 meter persegi.
Sebelum langkah tegas penyitaan dilakukan, sambung Mahfud, Satgas BLBI sudah berusaha menagih pengembalian dana kepada Setiawan Harjono dan Hendrawan Haryono. Sayang, upaya tersebut diindahkan oleh kedua pihak. Sehingga Satgas BLBI melakukan penyitaan aset yang mereka miliki. ”Satgas BLBI melalui Panitia Urusan Piutang Negara melakukan penyitaan atas kewajiban PT Bank Aspac,” jelas dia. Meski telah disita, kegiatan operasional hotel maupun klub golf pada aset tersebut tidak berubah. Manajemen dan karyawan yang bekerja di sana masih boleh melanjutkan aktivitas mereka.
Lebih lanjut, Satgas BLBI memastikan tidak akan berhenti bekerja. Itu perlu dilakukan lantaran target pengembalian dana BLBI sebanyak Rp 110 triliun. Satgas BLBI juga akan terus bekerja untuk terus mengupayakan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya. Mulai pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset debitur dan obligor yang merupakan barang jaminan maupun harta kekayaan lainnya. ”Seperti saya katakan tadi, kami tidak lagi mau berdebat. Karena dulu (pengembalian dana BLBI) selalu tertunda-tunda,” tegas pejabat asal Madura tersebut.
Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menambahkan, masih ada beberapa aset yang akan disita oleh timnya. Lokasi penyitaan juga tidak jauh. Masih berada di wilayah Kabupaten Bogor. Namun demikian, fokusnya kemarin adalah aset milik PT Bank Aspac. Dia pun mengungkapkan, Satgas BLBI tetap mengizinkan manajemen dan karyawan tetap bekerja lantaran mereka memahami ada kegiatan ekonomi yang berlangsung di sana. ”Seperti yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, (operasionalnya) itu dalam pengawasan Satgas BLBI,” jelas Rionald.
Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto yang hadir dalam penyitaan tersebut menyatakan bahwa Polri mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Satgas BLBI. Senada dengan Mahfud, dia menyebutkan bahwa 24 tahun waktu yang diberikan kepada para debitur dan obligor BLBI sudah terlampau lama.
Bahkan, kata Agus, negara juga harus membayar bunga atas dana yang digunakan oleh para debitur dan obligor. ”Oleh karena itu, tadi pak menko (Mahfud MD, Red) sudah tegas menyampaikan, tidak ada lagi diskusi, tidak ada lagi komunikasi. Silakan kalau mau klarifikasi, atau lewat jalur pengadilan,” jelas dia. ”Prinsipnya jajaran kepolisian akan melakukan upaya paksa kepada siapapun yang mencegah atau mengganggu proses hak tagih dari Satgas (BLBI) yang dibentuk oleh bapak presiden,” tambah jenderal bintang tiga Polri itu. (*)
batampos – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya sudah menerbitkan akta perkawinan untuk ZA dan EDS, pasangan suami istri (pasutri) yang menikah beda agama.
Akta perkawinan mereka diterbitkan pada 9 Juni lalu. Kadispendukcapil Surabaya Agus Imam Sonhaji menyampaikan bahwa dokumen itu diterbitkan setelah keluar putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Langkah tersebut didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. ’’Sebagai elemen pemerintah, kami bertindak berdasar undang-undang,’’ kata Agus kemarin (22/6).
Agus menceritakan, ZA, pengantin laki-laki beragama Islam, dan EDS, pengantin perempuan beragama Kristen, mengajukan akta perkawinan ke Dispendukcapil Surabaya. Permohonan pertama diajukan pada 25 Maret 2022.
Setelah melakukan kajian, dispendukcapil pun mengembalikan permohonan itu pada 29 Maret. ’’Akta perkawinan tidak bisa diterbitkan karena tidak cukup persyaratan. Yaitu, berupa putusan pengadilan,’’ jelas Agus.
Pada hari yang sama atau 29 Maret, ZA dan EDS kembali memasukkan permohonan. Tapi, pada hari itu juga permohonan dikembalikan lagi. Lalu, pada 26 Mei, ZA dan EDS kembali memasukkan permohonan pencatatan akta perkawinan. Kali ini disertai amar putusan pengadilan dari PN Surabaya.
Dispendukcapil pun mengabulkan permohonan dengan menerbitkan akta perkawinan. ’’Jadi, kami menerbitkan (akta perkawinan, Red) berdasar perintah pengadilan,’’ jelasnya.
Agus menegaskan, kebijakan itu didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. Tercantum pada pasal 35 huruf A bahwa pencatatan akta perkawinan bagi umat yang berbeda agama dapat dilakukan apabila ada penetapan dari pengadilan.
Artinya, akta perkawinan itu dikeluarkan dispendukcapil karena pihak pemohon sudah melengkapi dengan adanya putusan dari pengadilan. ’’Karena permohonan akta perkawinan pasutri beda agama itu sudah mencukupi ketentuan persyaratan yang berlaku di undang-undang, permohonan diproses dengan menerbitkan akta kelahiran,’’ katanya.
Terpisah, pakar hukum perdata Unair Faizal Kurniawan menyatakan, perkawinan beda agama sebenarnya tidak memenuhi syarat sahnya pernikahan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut diatur bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai agama masing-masing.
Meski begitu, putusan pengadilan untuk menetapkan permohonan nikah beda agama sebenarnya justru dikeluarkan untuk mengamankan UU Perkawinan yang merupakan undang-undang pertama pasca masa kolonial yang bernuansa agamais tersebut. Pengadilan bisa menjembatani pasangan yang akan menikah beda agama karena mereka tidak bisa menikah di tempat lain.
Berdasar Pasal 21 UU Perkawinan, dinas kependudukan akan menolak pencatatan pernikahan beda agama karena syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Begitu pula misalnya untuk yang beragama Islam, kantor urusan agama (KUA) akan menolak menikahkan pasangan yang berbeda agama.
’’Akhirnya mereka lari ke pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan. Artinya, penetapan pengadilan ini menjaga marwah UU Perkawinan yang bernuansa agamais,’’ tuturnya.
Selain itu, penetapan pengadilan negeri menjadi solusi bagi pasangan yang tetap ingin menikah meskipun agamanya berbeda. Mereka tidak perlu kawin lari ke luar negeri hanya untuk pernikahannya supaya diakui. Negara dalam hal ini telah memfasilitasinya. (*)
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Reni Yusneli (tengah) saat konfrensi pers di Graha Kepri, Rabu (22/6). (F.Eggi Idriansyah
batampos – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali melanjutkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua pada tahun ini.
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Reni Yusneli mengatakan, program pemutihan PKB dan pembebasan BBNKB ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-76, HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 serta HUT Provinsi Kepri ke-20.
Sehingga Pemerintah Provinsi Kepri bersama Polda Kepri dan Jasa Raharja menggelar program pemutihan pajak tahun 2022.
Program ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 tahun 2022 tentang penghapusan sanksi administrasi dan keringanan pokok pajak kendaraan bermotor serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor kedua.
“Jadi tahun ini kita ada pemutihan yang insha Allah akan kita mulai pada bulan depan,” ujar Reni saat ditemui di Graha Kepri, Rabu (22/6).
Dijelaskan Reni, relaksasi pajak yang akan diberikan hampir sama dengan tahun sebelumnya. Dalam program ini, diberlakukan pemutihan denda pajak kendaraan atau penghapusan sanksi administrasi, pembebasan Bea Balik Nama kedua dan keringanan pokok tunggakan PKB.
“Untuk keringanan pokok tunggakan pajak itu untuk yang terhutang. Jadi bukan pada tahun berjalan. Jadi tahun terhutang, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun dan seterusnya. Tapi tidak yang berjalan,” katanya.
Program ini, lanjut Reni, bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dimana pada masa pandemi dalam dua tahun belakangan ini, perekonomian masyarakat tengah turun dan tentunya masih banyak masyarakat yang memiliki kedaraan, namun belum sanggup membayar pajak kendaraannya.
“Oleh karena itu pak Gubernur memberikan program pemutihan ini,” katanya.
Tujuan selanjutnya, untuk membangun budaya tertib berlalu lintas, tertib pajak dan asuransi. Serta untuk menodorong masyarakat untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor.
“Jadi kita berharap masyarakat mau melakukan bea balik nama kendaraan karena ini lagi gratis,” tuturnya.
Selanjutnya, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengupdate data wajib pajak sebagai perisapan pemberlakuan pajak progresif yang kemungkinan akan dilaksanakan tahun depan. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk segera melakukan balik nama kendaraan bekas yang baru dibeli.
“Jadi hati-hati pakai nama orang. Kalau satu orang punya belasan kendaraan, itu pajaknya besar. Jadi bukan hanya pajak kendaraan, kami akan tambah lagi pajak progresifnya,” tegas Reni.
Tujuan lainnya dari pemutihan pajak ini, tidak lain untuk mendongkrak pendapatan dari PKB, PNBP dan asuransi.
Sementara untuk waktu pelaksanaan program ini dimulai dari tanggal 1 Juli hingga 30 November 2022 dengan dua tahap. Sehingga untuk pelaksanaannya, berbeda dengan tahun lalu yang tidak dilaksanakan dalam dua tahap.
Pada tahap pertama, dimulai 1 Juli sampai 31 Agustus yang bertepatan dengan HUT Bhayangkara dan HUT Kemerdekaan RI. Dalam tahap pertama ini diberikan penghapusan sanksi administrasi 100 persen, pembebasan BBNKB kedua 100 persen serta keringanan pokok tunggakan PKB sebesar 50 persen.
Kemudian tahap kedua dimulai pada tanggal 20 September atau pada HUT Provinsi Kepri sampai 30 November 2022. Hampir sama dengan tahap pertama, untuk tahap kedua diberikan penghapusan sanksi administrasi 100 persen, pembebasan BBNKB kedua 100 persen serta keringanan pokok tunggakan PKB sebesar 30 persen.
Ia menjelaskan, alasan diberikannya keringanan pokok tunggakan PKB lebih besar pada tahap pertama untuk menarik antusias masyarakat agar segera membayar pajak yang tertunggak.
“Jadi kalau dia pertama membayar akan dapat lebih besar. Tapi kalau belum ada uang, silahkan ikut yang kedua tapi diskonnya tinggal 30 persen,” jelasnya.
Sebagai catatan, keringanan pokok PKB tidak berlaku untuk setahun berjalan seperti yang sudah disampaikan diawal. Termasuk dari Jasa Raharja.
“Dengan adanya perbedaan diskon ini, kami tentunya mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaiknya dan menyegarakan membayar tunggakan pajak agar dapat lebih hemat karena 50 persen di tahap pertama,” katanya.
Masyarakat juga diimbau segera melakukan BBNKB agar terhindar dari pajak progresif yang rencananya akan diterapkan di tahun 2023 mendatang. (*)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni.
batampos- Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong Pemerintah Saerah (Pemda) untuk melakukan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Salah satu upaya yang dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi APBD Tahun 2022, yang berlangsung secara daring dan luring di Kemendagri, Jakarta, Senin, (20/6/2022).
Narasumber dalam Rakor tersebut adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni. Sementara itu, peserta yang hadir langsung dalam Rakor tersebut adalah Sekretaris Ditjen Bina Keuda Kemendagri Komaedi; Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Sumule Tumbo; Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan; Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Budi Santoso Sudarmadi; Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri, Bachril Bakri.
Peserta yang hadir secara luring antara lain adalah Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Unit Pengadaan Barang Dan Jasa Provinsi, Kabupaten/Kota.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro menegaskan, belanja pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal itu sesuai dengan salah satu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sesungguhnya dalam skema pembangunan ekonomi, maka trigernya ada di APBD dan APBN, jadi hari ini, tahun ini diperkirakan uang yang akan beredar di republik ini, untuk menggerakan roda perekonomian itu 1.100 lebih Triliun berasal dari APBD, 2.000 Triliun lebih sedikit berasal dari APBD, 1.200 Triliun berasal dari investasi baru,” jelasnya.
Selain itu, Suhajar menjelaskan, belanja APBD juga dapat menstimulus sektor swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Percepatan realisasi belanja itu juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada akhir 2022.
“Belum lagi seluruh kegiatan ekonomi yang sudah mapan dan bergerak terus rodanya, itulah yang diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi diatas lima persen hingga tujuh persen,” ujarnya.
Suhajar mengingatkan, kepada daerah yang pendapatannya berada dibawah 60 persen untuk mencari terobosan agar pendapatan daerahnya dapat ditingkatkan, dengan pendapatan dibawah 60 persen dinilai pemda gagal dan tidak mampu memenuhi target pendapatan APBD awal tahun.
“Bagi daerah yang akhir Mei serapannya diatas 30 persen boleh dikatakan bisa naik kelas, sementara dibawah 30 persen tidak naik kelas, itu baru kelas negeri, kalau kelas unggulan harus mencapai 70 persen bisa naik kelas,” tegasnya.
Sejalan dengan Suhajar, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan guna mendorong percepatan realisasi belanja APBD TA 2022, pada minggu lalu telah dilaksanakan Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) dan melakukan monitoring evaluasi (Monev) terhadap 15 pemda yang rendah realisasinya dan dana simpanan di bank diatas rata-rata. “Anev dan monev akan dilakukan secara periodik. Bagi daerah yang realisasi pendapatan dan belanjanya masih rendah, akan dilakukan fasilitasi dan pendampingan,” ujar Fatoni.
Fatoni menyampaikan, “Daerah perlu juga melaksanakan Rakor secara periodik satu tahun setidaknya sebanyak tiga kali, pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun. Rakor awal tahun untuk persiapan pelaksanaan APBD, pertengahan tahun untuk evaluasi bulan yang sudah berjalan dan pelaksanaan bulan berikutnya, sedangkan pada akhir tahun untuk evaluasi bulan yang sdh berjalan dan persiapan pada tahun berikutnya,” pungkasnya.(*)
batampos – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, distribusi minyak goreng sudah semakin membaik. Bahkan saat ini sudah tak ada lagi antrean warga membeli minyak goreng di wilayah DKI Jakarta.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan meninjau sejumlah tempat penjualan minyak goreng curah rakyat (MGCR) di beberapa toko kelontong di wilayah Klender, Jakarta, Rabu (22 Juni).
Hal itu disampaikan Zulhas saat blusukan ke pasar bertemu pedagang untuk memastikan stok dan harga minyak goreng (migor) pada Rabu (22/6) pagi. Zulhas, begitu ia disapa, menyapa sejumlah pedagang migor di Warung Pangan dan Warung Gurih yang berada di sekitar Pasar Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.
Ada tiga tempat yang dikunjungi Mendag Zulhas,yaituToko Cahaya di Jalan Kapitan yang merupakan bagian dari Warung Pangan danToko Nadia di Jalan Bekasi Timur Raya yang merupakan bagian dari Warung Gurih. Terakhir, Mendag Zulhas mendatangi Toko Zulkifli di Pasar Klender SS.
Mendag Zulhas didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan, dan Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Veri Anggrijono.
Seusai blusukan ke pasar, Mendag Zulhas memastikan harga minyak goreng curah yang dijual di Warung Pangan dan Warung Gurih dijual dengan harga Rp14.000/liter.
“Kalau di Jakarta ini di mana-mana minyak itu stabil harganya Rp14.000 per liter,”kata Mendag Zulhas.
Mendag Zulhas juga memastikan, di Jakarta tidak ada lagi masyarakat yang mengantre untuk membeli minyak goreng. “Tidak ada lagi yang antre minyak goreng di Jakarta karena barangnya ada dan terbukti dengan harga Rp14.000 per liter,”papar Mendag Zulhas.
Mendag Zulhas memastikan, harga migor akan stabil dalam kurun waktu dua minggu ke depan. Mendag Zulhas mengungkapkan, Kemendag telah menyediakan layanan 13.968 Warung Gurih dan Warung Pangan yang tersebar di 20 provinsi.
Warung Gurih dan Warung Pangan ini sendiri tersedia di 211 kabupaten dan kota di 20 provinsi di Indonesia. Warung Pangan berjumlah 1.608,sedangkan warung Gurih 12.360.
“Satu, memang konsisten kebijakannya, kita perkuat distribusi, dipercepat ada Warung Pangan dan Warung Gurih di 13.968 titik. Ini (Warung Pangan dan Warung Gurih) nantinya kita juga akan (membuat) iklan layanan masyarakat. Jadi, Bapak dan Ibu yang ingin dapat minyak goreng curah dapat ke tempat layanan kita yang jumlahnya 13.968,”tandas Mendag Zulhas.(*)
Ilustrasi. Kekuatan kata kunci jadi salah satu faktor dalam menghindari penipuan, pencurian, dan kebocoran data online di ruang digital. (ANTARA/HO/Pexels)
batampos- Canggihnya teknologi akhir akhir ini dimanfaatkan warga aktivitas di internet, mulai dari belanja sampai urusan perbankan.
Perkembangan teknologi finansial yang semakin canggih, selain memberikan kemudahan, juga menimbulkan risiko seperti penipuan online. Penyedia sistem pembayaran Xendit, dalam siaran pers, Rabu (22/6), melihat salah satu penipuan yang sering terjadi di dunia maya menggunakan cara rekayasa sosial, social engineering.
Xendit membagikan empat cara supaya terhindar dari penipuan di jagat maya.
1. Teliti sebelum mengklik
Penipu sering memberi pesan yang memancing rasa penasaran atau yang membuat kesan mendesak supaya korban tidak sempat meneliti isi pesan. Akibatnya, korban seringkali langsung mengklik tautan tanpa pikir panjang.
Supaya tidak tertipu, pastikan hanya mengklik tautan dari sumber resmi, termasuk nomor telepon dan email resmi.
2. Jangan bagikan PIN
Jangan pernah memberikan informasi penting seperti detail akun, kata sandi, nomor PIN atau one-time password kepada siapa pun. Perusahaan resmi tidak akan pernah meminta informasi tersebut kepada penggunanya.
Jika mendapat SMS, misalnya, yang memberikan pesan bahwa pengguna menjadi pemenang lomba, pastikan menguhubungi pusat bantuan (call center) atau media sosial resmi lembaga tersebut.
3. Bayar dengan metode yang aman
Ketika bertransaksi secara dalam jaringan, terutama lewat website, pastikan situs tersebut aman yaitu menggunakan protokol “https”. Biasanya, situs dengan protokol tersebut ditandai dengan gembok.
Jika ingin transfer uang melalui internet banking, cek ulang nama rekening apakah sesuai dengan nama perusahaan yang dituju. Jika ragu, coba verifikasi nomor rekening ke Cekrekening.id, basis data yang mengumpulkan nomor rekening.
4. Waspada nomor tidak dikenal
Jangan membalas SMS atau email dari nomor yang tidak dikenal, terutama jika pesan tersebut mencurigakan. Abaikan saja pesan tersebut, atau blokir dan laporkan. Aplikasi seperti WhatsApp, biasanya menggunakan laporan untuk mematikan akun tertentu. (*)
