batampos – Perayaan Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) bakal diisi dengan rentetan event internasional. Salah satunya adalah forum Religion 20 atau disingkat R20 yang akan menjadi konferensi para pemuka-pemuka agama di dunia.

Organisasi muslim terbesar di dunia ini bakal memasuki usia 1 abad nya pada 16 Rajab 1444 Hijriyah yang bertepatan dengan awal Februari tahun 2023 mendatang.

Forum R20 itu direncakan akan digelar pada Oktober 2022 mendatang. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengungkapkan bahwa telah dicapai kesepakatan antara PBNU dan Pemerintah Indonesia bahwa forum R20 akan menjadi side event dari pertemuan G20 pada November 2022 mendatang.

“Tanggal pertemuan akan segera ditentukan secara definitif. Yang jelas akhir Oktober hingga menjelang pelaksanaan G20,” jelas Yahya kemarin (20/6).

Yahya menjelaskan, dalam pertemuan tersebut akan hadir para pemimpin agama di dunia diantaranya pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus, Uskup Agung Canterbury John Welby pemimpin Gereja Anglikan dari Inggris. Kemudian pemimpin Kristen Ortodoks Partiarch Bartholomew 1 dari Konstantinopel dan Sekjend Aliansi Evangelist Dunia (WEA) Thomas Schirrmacher.

Sementara dari pemuka agama Hindu, akan diundang Sri Sri Ravi Sankar dari India kemudian Raja Kamboja Norodom Sihamoni sebagai pemuka agama Buddha.

Sementara pemimpin Umat Islam sendiri, Yahya menyebut akan mengundang tokoh-tokoh seperti Sekjend Liga Muslim dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa kemudian Grand Syekh Al Azhar Ahmad Al Tayib.

Yahya menjelaskan, forum ini alan memberikan kesempatan pada para pemimpin-pemimpin agama untuk berkumpul, berembuk dan diharapkan memunculkan solusi bagaimana agar agama berhenti menjadi bagian dari masalah dan mulai menjadi bagian dari solusi.

“Karena hingga hari ini agama kerap menjadi bagian dari masalah karena ada orang-orang yang memperalat agama untuk kepentingannya masing-masing,” ujar Yahya.

Selain forum pemimpin agama, mulai Juli hingga Agustus NU akan menggeber halaqoh ulama se Indonesia mulai Juli hingga menjelang puncak perayaan 1 Abad pada Februari mendatang.

Para ulama akan berkumpul untuk merumuskan solusi-solusi terhadap problem kontemporer. “Akan ada 250 halaqoh selama 6 bulan, jadi sekitar 40 halaqoh setiap bulannya,” jelas Yahya.

Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan Muktamar fiqh Internasional yang bakal mengundang ahli ahli hukum islam seluruh dunia.

Ketua Organizing Comitte Harlah 1 Abad NU Zannuba Ariff Chafsoh alias Yenny Wahid mengatakan bahwa puncak acara pada Februari 2023 akan dihadiri oleh seluruh warga NU baik online maupun offline.

“Acara besar-besaran ini akan ada capaian-capaian kuantitatif yang besar. Selain jutaan warga NU, akan ada khotmil quran dan pembacaan 1 miliar sholawat,” kata Yenny.

Selain acara-acara inti tersebut, yenny menjelaskan rentetan acara pendahulu yang lain meliputi Festival Islam Nusantara, Festival Inovasi dan Teknologi NU Tech, Gerakan Inovasi Kemandirian Ekonomi, Pekan Olahraga NU, dan pembentukan satgas NU women dengan agenda utama pendampingan terhadap perempuan dan anak dan perang terhadap isu human trafficking. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pekerja/buruh harus lebih sabar lagi untuk bisa memanfaatkan dana bantuan subsidi upah (BSU) 2022. Pasalnya, aturan mengenai penyaluran bantuan sosial yang telah dikucurkan sejak 2020 ini masih belum rampung.

Hal ini turut menepis isu pencairan BSU 2022 yang bakal dilakukan pada Juni.

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Chairul Fadhly Harahap menyatakan, hingga saat ini belum ada informasi BSU akan dicarikan di bulan ini.

”Saya malah tidak tahu ada isu itu (BSU cair Juni, red),” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin (20/6).

Menurutnya, pemerintah masih menyusun aturan pelaksana program BSU tersebut. Nantinya, saat produk hukum berupa peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) ini rampung, maka pencairan bakal segera dilaksanakan.

Ia menjanjikan, aturan akan diselesaikan segera dan secepat mungkin. Hal ini tentu tanpa mengurangi unsur-unsur dalam penyusunan aturan seperti akuntabel dan keterbukaan kemanfaatan sesuai dengan sasaran utama dari program tersebut.

”Pada prinsipnya dan hakekatnya, kami akan segera menyelesaikan hal-hal yang menyangkut PR (pekerjaan rumah, red) kami, termasuk BSU ini,” paparnya.

Penyusunan aturan ini memang sudah memakan waktu nyaris dua bulan sejak program diumumkan pada April 2022 lalu. Chairul sendiri tidak menyebutkan secara gamblang apa-apa yang menjadi hambatan saat dikonfirmasi mengenai lama penyusunannya. Dia hanya mengatakan, bahwa perlu ada penyelesaian perangkat-perangkat yang berkaitan dengan program BSU ini. Termasuk, dalam konteks harmonisasi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Kemudian, diisyaratkan pula mengenai detail dari mekanisme penyaluran BSU yang masih belum final. Dia mengatakan, untuk clear dan clean penyaluran BSU ini, perlu ditentukan mengenai regulasi, persyaratan calon penerima, sector pekerjaan, wilayah, prioritas penerima, hingga bagaimana cara penyalurannya.

”Contoh 2020 tidak pakai himbara tapi sistem kliring nasional. Lalu, 2021 pakai bank penyalur, hal ini lah yang mungkin poin saya sebutkan perlu didiskusikan massif,” ungkapnya.

Dalam penyalurannya, BSU memang mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini turut disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan Covid-19 saat itu. Misalnya, pada 2020, apapun pekerjaannya asal terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dan gaji dibawah Rp 5 juta maka bisa memperoleh BSU ini. Kemudian di 2021, aturan lebih ketat lagi. Selain prasyarat besaran gaji yang diturunkan, BSU diperuntukkan bagi mereka yang berada di daerah PPKM level 3 dan 4, serta belum menerima program pra kerja ataupun bansos keluarga harapan.

Lalu, apakah prasyarat BSU 2022 bakal lebih rigid? Chairul lagi-lagi tak memberikan jawaban pasti. Dia hanya meminta semua pihak bersabar hingga aturan rampung. ”Ya inilah kita tunggu. Sabar ya, seperti apa hasilnya,” ungkapnya.

Sebagai informasi, program BSU 2022 ini pertama diumumkan pada awal April 2022 oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. BSU kembali diluncurkan untuk melindungi kemampuan ekonomi pekerja/buruh sebagai dampak pandemi Covid-19.

Saat itu, Ida mengatakan, bahwa kriteria penerima BSU sementara didesain untuk pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Nantinya, basis data penerima BSU masih akan menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta. ”Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan,” ungkapnya. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa program ini dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Kemenag mengingatkan jamaah yang mulai memadati Makkah supaya mengatur ritme ibadah. Jangan sampai jemaah memforsir tenaga untuk menjalankan ibadah di Masjidilharam sebanyak-banyaknya. ”Jemaah (sebaiknya, Red) tidak memaksakan diri untuk selalu salat di Masjidilharam,” tutur Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Akhmad Fauzin di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, kemarin.

Fauzin menjelaskan, jemaah harus bisa menghemat tenaga sampai pelaksanaan wukuf atau puncak ibadah haji nanti. Sesuai dengan rencana perjalanan haji yang disusun Kemenag, wukuf di Arafah digelar pada 8 Juli. Kemudian disusul pelaksanaan mabit atau bermalam di Muzdalifah dan melontar jumrah di Mina. ”Waktu pelaksanaan wukuf masih lama,” ujar Fauzin.

Seiring dengan perjalanan waktu pelaksanaan haji, saat ini jumlah jemaah dari berbagai penjuru dunia di Masjidilharam maupun Masjid Nabawi makin banyak. Fauzin mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Khususnya menggunakan masker dan selalu mencuci tangan.

Fauzin menyampaikan, saat ini jumlah jemaah yang sakit 160 orang. Perinciannya, 54 orang rawat jalan, 98 orang rawat inap di klinik kesehatan haji Indonesia (KKHI), dan 8 orang dirawat di RS Arab Saudi. Lalu, jumlah jemaah yang wafat terus bertambah, saat ini mencapai tujuh orang.

Pada Minggu (19/6) malam, Kemenag kembali memberangkatkan petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH). Total ada 153 orang yang diberangkatkan. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, pemberangkatan PPIH untuk kali kesekian ini bertujuan memaksimalkan layanan kepada jemaah.

”Tambahan (petugas, Red) yang diberangkatkan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan petugas di Arab Saudi. Sehingga pelayanan seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi menjadi lebih maksimal,” jelasnya. Personel PPIH tersebut dibagi dalam dua penerbangan. Pertama, sebanyak 94 orang diberangkatkan menuju Jeddah. Lalu, sisanya sebanyak 59 orang menuju bandara Madinah. (*)

Reporter: JP Group