Laman 7487 – batampos.co.id

Berdampak Langsung pada Perekonomian Rakyat, Pemerintah Gerak Cepat Kendalikan PMK

News

Ahmadi Sultan

-

Kamis, 9 Jun 2022 - 15:15 WIB

Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (istimewa)

batampos – Pemerintah bergerak cepat untuk menanggulangi virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tengah menyerang hewan ternak di Indonesia saat ini. Percepatan penanganan ini dilakukan juga untuk menjamin ketersediaan hewan kurban bagi masyarakat dalam menghadapi Iduladha 1443 Hijriah yang jatuh pada awal Juli nanti.

“Kami akan terus monitor mingguan, dan secara teknis juga akan kami ikuti. Ini sesuai dengan permintaan Bapak Presiden, penanganannya kita buat sampai mikro. Kita tangani seperti penanganan pandemi Covid-19, karena ini sangat mempengaruhi perekonomian rakyat,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin langsung Rapat Koordinasi Terbatas terkait Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku yang digelar secara daring, Rabu (8/6).

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya penanganan PMK, mulai dari pembentukan Gugus Tugas Penanganan Virus PMK, yang rencananya sampai dengan di tingkat Kecamatan/Desa, Crisis Center yang berkolaborasi dengan TNI dan Polri beserta instansi terkait lainnya. Selain itu, dilakukan pembatasan lalulintas ternak, distribusi bantuan obat, vitamin, disinfektan ke daerah.

Juga dilakukan penyiapan vaksin darurat (impor 3 Juta Dosis), pembuatan vaksin dalam negeri oleh Pusat Veteriner Farma Kementan, pelatihan penanganan PMK kepada petugas kesehatan hewan sebanyak 17.050 Orang, sosialisasi dan komunikasi publik, serta kerjasama dengan TNI, Polri, Pemda dan pihak terkait.

Sebagai informasi, Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak disebabkan oleh virus yang sangat mudah menular antar ternak dan terutama menyerang ternak/hewan berkuku belah. Proses penularan dapat melalui kontak langsung dan angin, tetapi penyakit ini tidak menular ke manusia (bukan zoonosis).

Walaupun tidak bersifat zoonosis, namun wabah PMK ini sangat merugikan peternak dan berdampak luas pada perekonomian nasional. Pada 5 Mei 2022, telah dilaporkan kasus positif PMK pertama kali di Provinsi Jawa Timur (pada 4 Kabupaten: Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto) dan pada tanggal 7 Mei 2022 di Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Tamiang). Hingga tanggal 6 Juni 2022, kasus PMK di Indonesia telah terjadi pada 18 Provinsi, atau di 163 Kabupaten/Kota.

Dalam Rakortas tersebut, Menko Airlangga mengarahkan agar alat tes kesehatan untuk sapi perlu diadakan, sehingga data yang didapat benar-benar merupakan hasil tes, dan bukan hanya berbasis penglihatan mata. Menko Airlangga juga meminta agar vaksinasi diperbanyak, mengingat populasi hewan yang banyak dan agar tidak sampai menular ke hewan lain. Terkait izin edar obat, pendistribusian obat, dan surat keterangan kesehatan hewan, Menko Airlangga meminta kepada Kementerian Pertanian dan KL terkait, agar prosesnya disegerakan dan dipermudah.

“Penanganan secara mikro sangat penting, sertifikat kesehatan hewan dan pengawasan juga penting. Untuk itu, perlu kita buat InMendagri untuk 18 Provinsi dan 163 Kabupaten/ Kota. Dengan demikian kita kejar terus, dan kita percepat penanganannya,” tegas Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kakorbinmas Baharkam Polri, dan Ketua Komisi Fatwa – Majelis Ulama Indonesia, mendukung semua arahan Menko Airlangga dan akan segera menindaklanjuti hasil Rakortas tersebut. Perangkat Pemerintah Daerah yang juga turut hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Timur, sepakat untuk bergerak cepat menangani dan mengendalikan PMK ini.

Wabah PMK juga berdampak langsung kepada perekonomian rakyat, terutama bagi para Peternak. “Pak Mentan, tolong juga diidentifikasi para Peternak yang terkena dampak dari adanya penyakit ini, dan kita akan mintakan restrukturisasi awal, terutama di daerah-daerah yang termasuk dalam 163 Kabupaten/ Kota,” pungkas Menko Airlangga. (ltg/fsr/hls)

SIM Bakal Dikeluarkan Dishub?

News

-

Kamis, 9 Jun 2022 - 14:57 WIB

0

ILUSTRASI: Ujian lapangan Penerbitan SIM. (Istimewa)

batampos – Surat Izin Mengemudi atau SIM yang selama ini diterbitkan polisi disebut-sebut tak lama lagi akan diambil alih penerbitannya oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Wacana inipun telah mendapatkan dukungan dari anggota Komisi V DPR RI.

Seperti diberitakan Radar Tegal (Jawa Pos Group), Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama megungkapkan peralihan kewenangan penerbitan SIM dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkaitan dengan usulan perubahan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Meskipun menyetujui nantinya SIM bakal dikeluarkan Dishub, Suryadi memberi sejumlah catatan pada proses penyusunan awal RUU LLAJ. Politisi dari Fraksi PKS itu mengungkapkan salah satunya menyangkut uji penerbitan dan pengawasan atau penindakan hukum SIM.

Dia mengungkapkan pada tahap penyusunan awal untuk pembahasan RUU LLAJ, Komisi V DPR RI telah menerima masukan dari sejumlah pihak. Masukan tersebut mulai dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Kepolisian RI, penyedia jasa aplikasi, pakar, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Meskipun belum secara resmi RUU tersebut belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2022, Komisi V DPR RI tetap mengagendakan rapat dengan pemerintah dan stakeholder terkait. “Saat ini masih dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar dan praktisi,” ujar Suryadi.

Dilansir dari Dilansir dari dpr.go.id, Suryadi menambahkan bahwa untuk ujian dan penerbitan SIM, akan mendorong adanya peralihan dari kepolisian ke Kemenhub. “Kami ingin agar instansi yang mengeluarkan SIM dan yang melakukan pengawasan nantinya berbeda,” katanya.

Namun demikian, untuk pengawasan dan atau penindakan hukum pelanggar lalu lintas tetap berada di kepolisian. Nantinya kepemilikan SIM akan benar-benar menjadi bukti keahlian atau ‘skill’.

Karena SIM yang bukan komersil dan akan berlanjut menjadi seumur hidup. Sebelumnya, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan angka kecelakaan yang cukup tinggi di Indonesia.

Hal tersebut disebabkan banyak faktor, di antaranya infrastruktur jalan hingga kendaraan. YLKI menyebutkan masih ada yang luput dari pengawasan, yakni faktor penerbitan SIM.

Menurutnya, idealnya proses SIM itu tidak seratus persen menjadi wewenang kepolisian, baik dalam konteks uji SIM, penerbitan ataupun penegakan hukum. “Kami mengusulkan penerbitan SIM bisa di ‘posting’ di sektor perhubungan,” tutup Tulus. (*)

Reporter: JP Group

JCH Batam Dapat Uang Saku dan Kacu Biru

Metropolis

Ahmadi Sultan

-

Kamis, 9 Jun 2022 - 14:52 WIB

0

ibadah haji 640x447 1 — Ilustrasi. Ibadah haji di masa pandemi. Foto: Jawapos.com

batampos – Wali Kota Batam melepas 288 jemaaah calon haji (JCH) Batam yang akan berangkat menuaikan ibadah haji 15 Juni mendatang. Jemaah termuda berusia 20 tahun dan yang paling tua sesuai dengan aturan Pemerintah Arab Saudi yakni 65 tahun.

Rudi mengajak JCH untuk menjaga kesehatan, serta kekompakan agar bisa menunaikan ibadah dengan lancar, dan jemaah bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat, serta tidak kurang apapun.

Selain melepas JCH, ia juga memberikan uang saku kepada JCH Batam. Masing-masing JCH mendapatkan uang sebesar Rp1 juta. Dana ini bersumber dari APBD Kota Batam yang dihibahkan kepada Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Batam.

“Tidak banyak memang yang bisa kami berikan. Semoga bisa membantu untuk para JCH yang akan menjalankan ibadah haji,” sebutnya saat melepas JCH asal Batam di Radisson Hotel, Kamis (9/6).

Rudi berharap mereka bisa beribadah dengan tenang di Mekkah. Dan bisa pulang juga dengan hati yang tenang. Untuk mendukung terlaksananya ibadah haji yang sudah tertunda selama dua tahun ini, Pemko Batam juga mendanai kegiatan manasik haji tingkat Kota Batam yang digelar di Radisson selama satu hari.

Ia mengungkapkan momen ibadah haji tahun ini tentu sangat dirindukan. Karena pandemi Covid-19, pelaksanaan haji ditunda selama dua tahun. Tidak saja itu aturan haji tahun ini juga membuat banyak JCH yang sudah menunggu lama tidak diperbolehkan berangkat, karena faktor usia mereka yang sudah di atas 65 tahun.

“Untuk itu, saya mendoakan semoga perjalanan ibadah kali ini lancar. Dan kerinduan selama dua tahun lalu bisa terbobati dengan berangkat ke tanah suci. Semoga bapak ibu menjadi haji yang mabrur,” harapnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kota Batam, Zulkarnain Umar mengatakan JCH yang berangkat nanti juga akan mengenakan kacu berwarna biru, yang merupakan sumbangsih Pemko Batam. Kacu ini merupakan tanda bahwa JCH merupakan asal Batam.

“Bisa jadi sebagai tanda. Karena di tanah suci jutaan umat muslim yang melaksanakan ibadah. Jadi kalau ada kacu ini bisa menjadi simbol satu rombonga, dan antisipasi agar tidak tersesat juga antar JCH,” ujarnya.

Mengenai uang saku yang diberikan Pemko Batam, Zul menyebutkan uang tersebut merupakan hibah dari Pemko Batam kepada Kemenag Batam. Nantinya uang saku akan ditranfer langsung ke rekening JCH.

“Sebelum berangkat uang sudah ditranfer ke rekening mereka. Jadi statusnya dana hibah. Dan ini merupakan bentuk perhatian Pemko Batam terhadap JCH yang sudah menunggu dua tahun untuk berangkat, karena pandemi Covid-19,” jelasnya.

Zulkarnain menambahkan kuota haji Batam tahun ini menyesuaikan dengan pemerintah Arab Saudi. Tidak saja itu sebelumnya, panitia haji sudah melakukan verifikasi JCH yang memenuhi syarat untuk berangkat.

“Kalau tidak salah ada 80 lebih JCH yang harus dihapus dari daftar tunggu yang seharusnya berangkat tahun ini, karena alasan usia di atas 65 tahun. Ini di luar kekuasaan kita, karena sudah dari sana,” terangnya.

Meskipun begitu, kepada 288 JCH yang berhasil berangkat tahun ini, pihaknya mendokanan agar JCH bisa berangkat, beribadah, dan kembali ke Batam dengan selat dan sehat.

“Jaga kesehatan, dan ikuti pembimbing yang nanti menjadi ketua kloter. Jangan sampai kehilangan rombongan,” sebutnya.

Ia menyebutkan JCH asal Batam akan diberangkatkan pada kloter pertama dan empat. Meskipun berbeda waktu kenerangkatan, ketika tiba di tanah suci, panitia yang akan menyambut. Nantinya mereka akan berada satu asrama atau tempat tinggal.

Zulkarnain menambahkan jemaah haji yang berangkat saat ini sudah menunggu 10 tahun bahkan ada yang 23 tahun. Sehingga momen berhaji tahun ini sangat bermakna, setelah ditunda selama dua tahun, akibat pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah, proses dan rangkaian persiapan berjalan dengan baik. Semua perlengkapan sudah selesai, dan semoga keberangkatan mereka lancar nanti,” harapnya. (*)

Reporter : YULITAVIA

Alonso Bakal Pecahkan Rekor Schumi, Bisa Lampaui Raikkonen

Olahraga

Ahmadi Sultan

-

Kamis, 9 Jun 2022 - 14:46 WIB

0

Alonso Bakal Pecahkan Rekor Schumi, Bisa Lampaui Raikkonen

Fernando Alonzo sebagai salah satu magnet Formula 1 di Barcelona. (ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

batampos – Balapan Formula 1 (F1) seri kedelapan, GP Azerbaijan, di sirkuit jalanan Baku akhir pekan ini jadi panggung bersejarah untuk pembalap Alpine Fernando Alonso.

Di balapan tersebut, juara dunia F1 dua kali itu akan menahbiskan diri sebagai pembalap F1 dengan karier terpanjang dalam sejarah. Memecahkan rekor milik legenda hidup F1 Michael Schumacher.

Alonso memulai debut balapan pada Maret 2001 di GP Australia bersama tim Minardi. Saat itu, usia pembalap asal Spanyol tersebut masih 20 tahun.

Jika dihitung, di balapan GP Azerbaijan nanti, Alonso total telah menjalani karier di F1 selama 21 tahun, 3 bulan, 8 hari.

Dia sudah melewati durasi karier Schumacher di F1 yang tercatat selama 21 tahun 3 bulan. ’’Sejarah besar akan dibuat Fernando Alonso di GP Azerbaijan akhir pekan ini,’’ tulis Express dalam laporan mereka.

Meski telah menginjak usia 40 tahun, Alonso musim ini membuktikan dirinya masih kompetitif di atas lintasan.

Sepanjang musim ini, juara dunia F1 2005 dan 2006 itu telah mampu finis di posisi sepuluh besar dalam tiga balapan. Itu terjadi di GP Bahrain, GP Spanyol, dan GP Monako.

Pada balapan terakhir di GP Monako akhir Mei lalu (29/5), Alonso bahkan bersaing sengit dengan pembalap Mercedes Lewis Hamilton.

Dia akhirnya sukses finis di posisi ke-7. Sementara itu, Hamilton finis tepat di belakangnya.

Bukan itu saja rekor yang bisa dipecahkan Alonso. Jika tak ada kendala, dia juga akan menahbiskan diri sebagai pembalap dengan start terbanyak dalam sejarah F1 di GP Singapura pada Oktober mendatang.

Saat ini, rekor tersebut masih dipegang Kimi Raikkonen yang sudah pensiun akhir musim lalu. Pembalap Finlandia tersebut sepanjang karier telah mengumpulkan 349 start di F1.

Sementara Alonso, di Baku nanti, akan menjalani start ke-341 sepanjang karier. Jika terus tampil pada setiap seri musim ini, di GP Singapura Alonso bakal mendapatkan start ke-350-nya sepanjang karier di F1. (*)

Reporter: JPGroup

Polri Sita Aset Rp 700 Miliar Terkait Kasus Korupsi Lahan Rusun Cengkareng

News

Ahmadi Sultan

-

Kamis, 9 Jun 2022 - 14:41 WIB

0

Polri Sita Aset Rp 700 Miliar Terkait Kasus Korupsi Lahan Rusun Cengkareng

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri masih melakukan proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi lahan di Cengkareng, Jakarta Barat. Sampai saat ini, penyidik sudah menyita aset para tersangka mencapai Rp 700.970.000.000. (pixabay)

batampos – Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri masih melakukan proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi lahan di Cengkareng, Jakarta Barat. Sampai saat ini, penyidik sudah menyita aset para tersangka mencapai Rp 700.970.000.000.

“Jadi kalau kita melihat ini kerugian keuangan negara dari sekitar Rp 650 miliar, tapi kita melakukan recovery itu sekitar Rp 700 miliar,” kata Dirtipidkor Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo kepada wartawan, Kamis (9/6).

Cahyono mengatakan, aset yang disita itu merupakan hasil kejahatan yang dilakukan para tersangka. Yakni hasil korupsi maupun pencucian uang dari pengadaan lahan untuk rumah susun di Cengkareng.

“Kita lakukan penyitaan di saat ini tentunya ada penilaian pertambahan aset. Di samping itu juga terdapat fakta yang kita temukan bahwa uang hasil kejahatan berada dalam sistem korporasi,” imbuhnya.

Untuk aset hasil korupsi berupa uang tunai senilai Rp 1.731.000.000 yang disita dari lima orang. Kedua, aset tanah dan atau bangunan senilai Rp 371.415.000.000, terdiri dari lima bidang di Jalan TB Simatupang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan dan satu bidang di Cengkareng, Jakarta Barat.

Ketiga, aset tanah dan atau bangunan yang telah memperoleh izin penyitaan dan akan segera dilakukan penyitaan oleh penyidik senilai Rp 100.325.000.000. Aset itu terdiri dari lima bidang di Jalan TB Simatupang, Cilandak Timur, satu bidang di Cilandak Barat. Keempat, aset tanah dan atau bangunan yang diblokir senilai Rp 2.730.000.000 terdiri dari satu bidang di Palmerah, Jakarta Barat.

Sedangkan aset dari tindak pidana pencucian uang meliputi, aset tanah dan atau bangunan yang telah memperoleh izin penyitaan dan akan segera dilakukan penyitaan oleh penyidik senilai Rp 166.215.000.000. Aset itu terdiri dari tiga bidang di Cilandak Barat, dan dua bidang di Pondok Indah.

Kedua, aset tanah dan atau bangunan yang sedang proses izin penyitaan senilai Rp 57.354.000.000, terdiri dari satu bidang di Kuta, Bali dan satu bidang di Denpasar, Bali. Ketiga, saham Pondok Indah Golf yang diblokir senilai Rp1.200.000.000.

“Sebagian uang hasil kejahatan ditransfer ke rekening yang berada di Amerika Serikat dan Singapura serta dipergunakan untuk pembelian aset,” pungkas Cahyono.

Sebelumnya, Dittipidkor Bareskrim Polri tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Tanah itu sejatinya akan digunakan untuk pembangunan rumah susun oleh Dinas Perumahan dan gedung pemerintah daerah (DPGP) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, dalam kasus ini dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni S dan RHI. Adapun uang tunai yang disita mencapai Rp 14,5 miliar.

“Uang tunai yang pertama sebanyak Rp 161 juta dari saudara MS, mantan kasi pemerintahan dan trantip Kecamatan Cengkareng. Yang kedua Rp 500 juta dari saudara J mantan Camat Cengkareng tahun 2011 sampai 2014,” kata Ramadhan kepada wartawan, Kamis (3/2).

Kemudian uang senilai Rp 790 juta disita dari Camat Cengkareng tahun 2014/2016 inisial ME. Sehingga total uang seluruhnya yqng disita mencapai Rp 14,5 miliar.

Tanah ini sendiri diperuntukan untuk pembangunan rusun tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 684 Miliar lebih.

“Yang objek tanahnya diduga sebagian atau seluruhnya dalam kondisi bermasalah dan atau sertifikat hak miliknya diduga hasil rekayasa,” jelas Ramadhan.

Penyidik menduga telah terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah seluas 4,69 hektare dan 1.137 meter persegi. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan utnuk kepentingan umum.

Pengadaan tanah juga melanggar Perpres nomor 40 tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres nomor 71 tahun 2012 tentang penyelanggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. (*)

Reporter: JP Group

Abdul Gafur Mas’ud Didakwa Terima Suap Rp 5,7 Miliar

News

Ahmadi Sultan

-

Kamis, 9 Jun 2022 - 14:33 WIB

0

Abdul Gafur Mas’ud Didakwa Terima Suap Rp 5,7 Miliar

Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud (rompi oranye). Abdul Gafur Mas’ud didakwa menerima suap sebesar Rp 5,7 miliar terkait proyek dan perizinan di Penajam Paser Utara. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

batampos – Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud menerima suap sebesar Rp 5,7 miliar terkait proyek dan perizinan di Penajam Paser Utara. Suap itu diterima Abdul Gafur yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan melalui sejumlah orang kepercayaannya dari berbagai pihak.

“Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 5.700.000.000,” tulis surat dakwaan, Kamis (9/6).

Dalam surat dakwaan dijelaskan, uang senilai Rp 1,8 miliar diterima Abdul Gafur Mas’ud dari pihak swasta bernama Ahmad Zuhdi alias Yudi melalui Asdarussallam dan Supriadi alias Usup alias Ucup. Kemudian uang sebesar Rp 250 juta diterima Abdul Gafur dari Damis Hak, Achmad, Usriani alias Ani dan Husaini melalui Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, Jusman.

Selain itu, Abdul Gafur melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, Edi Hasmoro juga menerima Rp 500 juta dari sembilan kontraktor proyek di Dinas PUPR. Serta uang sebesar Rp 3,1 miliar diterima Abdul Gafur melalui Plt Sekda Pemkab PPU, Muliari dari beberapa perusahaan yang mengurus perizinan usaha di Kabupaten PPU.

“Abdul Gafur Mas’ud menyetujui pengaturan paket-paket pekerjaan tahun anggaran 2020 dan 2021 pada lingkup Pemerintah Kabupaten PPU yaitu pada Dinas PUPR yang telah dikondisikan oleh Edi Hasmoro agar dimenangkan oleh perusahaan milik Ahmad Zuhdi alias Yudi, pada Disdikpora yang telah dikondisikan oleh Jusman agar dimenangkan oleh Ahmad Zuhdi alias Yudi, Damis Hak, Achmad, Usriani alias Ani dan Husaini serta memerintahkan Muliadi untuk meminta uang atas penerbitan perizinan yang diajukan oleh PT Bara Widya Tama, PT Prima Surya Silica, PT Damar Putra Mandiri, PT Indoka Mining Resources, PT Waru Kaltim Plantation (WKP) dan PT Petronesia Benimel yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Bupati Kabupaten PPU,” bunyi surat dakwaan.

Uang suap itu kemudian ditampung di rekening milik Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis untuk biaya operasional Abdul Gafur selaku Bupati PPU dan Ketua DPC Partai Demokrat. Salah satunya, diduga untuk kebutuhan operasional Musyawarah Daerah Demokrat Kalimantan Timur, Abdul Gafur turut mencalonkan diri sebagai ketua DPD Partai Demokrat Kaltim.

Abdul Gafur Mas’ud didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)

Reporter: JP Group

BPKP Kepri Datangi SMAN 3 Batam, Klarifikasi Penerima Beasiswa PIP

Metropolis

Ahmadi Sultan

-

Kamis, 9 Jun 2022 - 14:17 WIB

0

BPKP Kepri Datangi SMAN 3 Batam, Klarifikasi Penerima Beasiswa PIP

Belajar Tatap Muka 2 F Cecep Mulyana — Ilustrasi. Siswa-siswi SMAN 3 Batam mengikuti proses belajar tatap mukai. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Dua orang petugas Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Kepri menyambangi SMAN 3 Batam beberapa waktu lalu. Kedatangan mereka untuk mengklarifikasi mengenai data dan penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

Kepala SMAN 3 Batam, Vivi Kusuma Effendi membenarkan kedatangan pihak BPKP. “Iya datang, kami terima,” kata Vivi, Rabu (8/6).

Namun, ia membantah ada isu yang mengatakan jumlah siswa penerima PIP di SMAN 3 Batam sebanyak 600 orang. “Data itu tidak benar, siswa penerima PIP hanya 143 orang,” ujarnya.

Ia mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak BPKP dan mengatakan tidak ada masalah dengan audit yang dilakukan. “Data kami disebut paling lengkap,” ujarnya.

Ia mengatakan, siswa menerima langsung dana PIP tersebut. Sebab, dana PIP ditransfer pemerintah langsung ke rekening para siswa.

“Jika orangtua yang ambil, akan ketahuan. Semuanya masuk ke rekening anak,” ungkapnya. (*)

REPORTER: FISKA JUANDA

Gunakan Aplikasi Teknologi Digital, Mendag Pastikan Distribusi Minyak Goreng Curah Terkontrol

News

Ahmadi Sultan

-

Kamis, 9 Jun 2022 - 14:02 WIB

0

batampos – Kementerian Perdagangan terus menyempurnakan sistem distribusi minyak goreng curah sehingga bisa tepat sasaran. Mendag Muhammad Lutfi meninjau implementasi sistem distribusi closed loop Program Minyak Goreng Curah Rakyat pelaksanaan program tersebut di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, padahari ini, Rabu (8/6). Distribusi dilakukan oleh PelakuUsaha JasaLogistikdanEceran(PUJLE) dengan menggunakan aplikasi.

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi meninjau implementasi sistem distribusi closed loop Program Minyak Goreng Curah Rakyat oleh Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (8 Juni 2022).

“Melalui aplikasi teknologi digital, Pemerintah memastikan distribusi minyak goreng curah dapat dikontrol. Konsumen yang akan membeli minyak goreng harus menunjukan KTP dengan maksimal pembelian maksimal dua liter per hari. Ini untuk memastikan program minyak goreng curah tepat sasaran,”terang Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi menyebut, di Indonesia terdapat sebanyak 17 ribu pasar rakyat. Artinya, dengan jumlah penjualan sebanyak 10 ribu titik, sistem closed loopsudah dapat menjangkau 65 persen pasar.

“Jadi di tempat dengan jumlah penduduk yang padat, diharapkan konsumen akan mendapatkan minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi (HET) di jarak kurang lebih 2—5 km. Proses distribusi diawasi dan dijaga melalui aplikasi teknologi untuk memastikan rakyat yang membutuhkan mendapat minyak goreng curah dengan harga terjangkau,”jelas Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi juga mengecek harga dan pasokan barang kebutuhan pokok. Harga sebagian barang kebutuhan pokok sudah berangsur turun jika dibanding lebaran, kecuali untuk produk hortikultura.

“Kenaikan produk hortikultura, khususnya cabai, salah satunya disebabkan curah hujan yang masih tinggi di beberapa daerah. Diharapkan harga akan segera turun seiring panen yang diperkirakan dilaksanakan dalam beberapa minggu ke depan. Pemerintah terus memastikan kecukupan stok barang kebutuhan pokok agar masyarakat mendapat harga yang terjangkau,”tutup Mendag Lutfi.

Sebelumnya, Mendag Lutfi meninjau implementasi program di Pasar Kampung Ambon, Jakarta Timur, pada Selasa (7/6). Pada kunjungan ini, Mendag Lutfi meninjau langsung ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga dari Program Minyak Goreng Curah Rakyatdalamjaringan closed loop PUJLE.

Sementara salah satu pedagang eceran minyak goreng di pasar Ciputat, Wati Ana mengungkapkan, progam ini sangat bermanfaat bagi pedagang di pasar. Menurutnya, melalui proram ini, pasokan minyak goreng curah di tempatnya berjualan selalu tersedia dengan harga terjangkau sehingga dapat memenuhi permintaan pembeli.

Di sisi lain, salah satu konsumen minyak goreng curah di Pasar Ciputat, Dede Rohman menyampaikan, program ini sangat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya harga minyak goreng curah yang terjangkau dapat mengurangi biaya produksi sehingga anggaran dapat dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan yang lain. Ia berharap program ini dapat terus berjalan.

Gunakan Aplikasi Teknologi Digital, Mendag Pastikan Distribusi Minyak Goreng Curah Terkontrol

News

Ahmadi Sultan

-

Kamis, 9 Jun 2022 - 14:02 WIB

0

batampos – Kementerian Perdagangan terus menyempurnakan sistem distribusi minyak goreng curah sehingga bisa tepat sasaran. Mendag Muhammad Lutfi meninjau implementasi sistem distribusi closed loop Program Minyak Goreng Curah Rakyat pelaksanaan program tersebut di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, padahari ini, Rabu (8/6). Distribusi dilakukan oleh PelakuUsaha JasaLogistikdanEceran(PUJLE) dengan menggunakan aplikasi.