batampos – Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menemukan penyalahgunaan tasrih atau surat izin untuk masuk ke Raudhah di Masjid Nabawi. Tasrih yang semestinya dalam bentuk digital itu dicetak, lantas dipalsukan.

”Bentuk pemalsuannya dari sisi tanggal dan jam untuk kepentingan beberapa orang,” ujar Kepala Daker Madinah Amin Handoyo kemarin (21/6). Sebagaimana diketahui, pada musim haji tahun ini, pemerintah Saudi menerapkan aturan baru untuk masuk Raudhah. Jemaah diharuskan mendaftar terlebih dahulu. Masuk Raudhah pun harus sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jemaah bisa menggunakan aplikasi Eatmarna yang didaftarkan secara individu. Pihak Arab Saudi juga menerbitkan tasrih lewat aplikasi e-Haj.

Amin menjelaskan, tasrih yang dipalsukan sempat digunakan jemaah. Oknum yang memalsukan tasrih mengumpulkan jemaah untuk masuk ke Raudhah di area perempuan. Petugas PPIH di pos Raudhah yang mengetahui lantas memberitahukan bahwa pendamping tersebut bukan dari PPIH.

Sejauh ini, pihaknya masih memberikan teguran kepada pemalsu tasrih yang diketahui sebagai mukimin Indonesia di Arab Saudi. Namun, Amin menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. ”Kalau pemerintah Arab Saudi tahu, pasti kena sanksi karena itu kriminal,” katanya.

Sementara itu, saat sesi bimbingan ibadah di Arrayan Al Nahdi, Makkah, kemarin, jemaah diingatkan untuk berhati-hati dalam memanfaatkan jasa pendorong kursi roda di Masjidilharam. Berdasar informasi, empat mukimin yang menjadi joki dorong ditangkap askar. Dua kursi roda turut disita. Jika memang harus menggunakan kursi roda, jemaah diimbau untuk menggunakan jasa pendorong resmi dari Masjidilharam. Atau, didorong sesama jemaah.

Pada bagian lain, dua jemaah Indonesia saat ini menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Satu orang dirawat karena gangguan jantung dan lainnya harus menjalani operasi karena mengalami patah tulang pada lutut.

Kasi kesehatan PPIH Daker Makkah mengungkapkan, jemaah yang mengalami patah tulang terjatuh di toilet saat wudu di Masjidilharam pada Senin (20/6). ”Jemaah sudah dioperasi. Sekitar 6–8 hari lagi mudah-mudahan bisa beraktivitas lagi,” katanya saat ditemui di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah.

Selain dua jemaah yang dirawat, KKHI Makkah memberikan pelayanan kesehatan kepada 32 jemaah lain. Sebagian besar karena dehidrasi dan penyakit bawaan dari tanah air. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pemerintah mengizinkan maskapai tanah air untuk menerapkan biaya bahan bakar tuslah (fuel surcharge) hingga 10 persen diatas Tarif Batas Atas (TBA). Hal ini menyusul kenaikan harga avtur dunia.

Jubir Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan bahwa hal ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 tahun 2022 tentang Biaya Tambahan (Fuel Surcharge) Tarif Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri yang mulai berlaku sejak ditetapkan pada 18 April 2022. “Jadi sudah diberlakukan beberapa bulan yang lalu,” jelas Adita pada Jawa Pos kemarin (21/6)

Tarif ini kata Adita akan dievaluasi setiap 3 bulan atau jika ada perubahan signifikan terhadap biaya operasi penerbangan. Adita menjelaskan, kenaikan harga avtur dunia saat ini sangat mempengaruhi biaya operasi penerbangan. Dimana bahan bakar selama ini merupakan item tertinggi dalam cost operasional penerbangan.

“Jika kenaikannya mempengaruhi biaya operasi penerbangan hingga 10 persen lebih, maka pemerintah dapat mengizinkan maskapai penerbangan untuk menetapkan biaya tambahan seperti fuel surcharge. Ketentuan ini juga berlaku di negara-negara lainnya, salah satunya adalah Filipina,” ungkap Adita beberapa waktu lalu.

Selain itu, kata Adita, ketentuan ini sifatnya tidak mengikat. Maskapai penerbangan dapat menerapkan biaya tambahan atau tidak. Meski demikian, Adita menyebut bahwa pemerintah tidak sedang merubah ketentuan tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB). “Ketentuan TBB dan TBA tidak berubah sesuai yang saat ini berlaku,” jelas Adita.

Biaya bahan bakar tuslah juga diatur berdasarkan jenis pesawat. Maskapai yang mengoperasikan pesawat bermesin jet diizinkan untuk menerapkan maksimal 10 persen diatas TBA. Sementara untuk pesawat udara jenis propeller, dapat menerapkan maksimal 20 persen diatas TBA.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto mengatakan bahwa pemerintah telah memberlakukan tuslah kenaikan BBM dengan maksimal 10 persen dari Tarif Batas Atas (TBA) yang berlaku saat ini.

”Penerapannya ada pada maskapai masing-masing, karena harga avtur sudah hampir dua kali lipat kenaikannya,” ujar Bayu, saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Menurut Bayu, dengan kenaikan harga tersebut juga terpicu oleh ketidakseimbangan antara suplai dan demand di beberapa rute padat. ”Maskapai belum ada yang operasi penuh karena beban pandemi dua tahun yang lalu belum terselesaikan,” beber Bayu.

Bayu menegaskan bahwa harga tarif tiket yang tinggi saat ini adalah karena harga tiket pesawat ada di level TBA ditambah dengan tuslah fuel surcharge atau avtur. Namun pada dasarnya, tarif pesawat yang diatur oleh Kemenhub, TBA dan TBB-nya masih berlaku seperti yang ditetapkan sejak tahun 2019 terakhir. ”Jadi belum ada kenaikan tarif sejak 2019 yang lalu,” tegas Bayu.

Terpisah, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Pertamina Irto Ginting menuturkan, Pertamina terus melakukan penyesuaian harga avtur. Penyesuaian itu dilakukan seiring dengan dinamika harga minyak dunia yang fluktuatif.

‘’Harga avtur disesuaikan setiap dua minggu sekali. Bergantung fluktuasi harga minyak dunia,’’ ujarnya kepada Jawa Pos (grup Batam Pos), kemarin (21/6).

Irto menuturkan, maskapai pun memahami bahwa penyesuaian harga dilakukan secara berkala. ‘’Tetapi belum ada patokan berapa kenaikan yang terjadi secara rata-rata harga avtur di berbagai bandara di Indonesia,’’ jelasnya.

Pada Mei 2022, Kementerian ESDM mematok harga rata-rata ICP USD 109,61 per barel. Nilai ICP ini meningkat USD 7,1 per barel dari USD 102,51 per barel pada April 2022.

Executive Summary Tim Harga Minyak Mentah Indonesia menyebut, peningkatan harga minyak mentah utama di pasar internasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya embargo minyak mentah Rusia oleh Uni Eropa.

Paket sanksi baru tersebut mengakibatkan semakin terganggunya pasokan minyak mentah global menjelang puncak summer driving season di AS dan Eropa.

Selain itu, keterbatasan pasokan minyak mentah global karena produksi OPEC lebih rendah 1,5 juta bopd dibandingkan kuota produksi.

Faktor lainnya yakni terjadi penurunan stok gasoline sebesar 8,9 juta barel menjadi 219,7 juta barel atau terendah sejak Desember 2021, bila dibandingkan April 2022.

Harga minyak juga dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah seiring Iran menyita dua kapal tanker Yunani sebagai balasan atas penyitaan minyak mentah Iran oleh AS.

Terakhir, yakni melemahnya dolar AS seiring meredanya kekhawatiran akan resesi global dan investor menurunkan ekspektasi atas kenaikan suku bunga AS yang agresif.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati sempat menyebut bahwa produk gasoil dan menjadi bahan baku solar dan avtur melonjak harganya. Hal itu karena kelangkaan di pasar internasional di tengah memanasnya konflik Rusia – Ukraina. Saat ini produk gasoil seperti BBM jenis solar dan avtur merupakan produk bahan bakar yang paling mahal di dunia. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah untuk bijak dalam mengkaji kebijakan dalam masa pandemi Covid-19. Kasus Covid-19 di Indonesia kembali merangkak naik dan IDI meminta agar kebijakan melepas masker di tempat umum ditinjau ulang.

Ketua Bidang Penanganan Penyakit Menular PB IDI dr Agus Dwi Susanto SpP(K) menuturkan bahwa varian Omicron BA.4 dan BA.5 mudah menular. Dua varian ini sudah ada di Indonesia dan menginfeksi. Dua varian anyar ini juga yang diduga menjadi biang kerok kenaikan kasus di Tanah Air. ”Kami minta semua pihak untuk tetap menjalankan upaya kewaspadaan strategi pencegahan dan sistem pengendalian (Covid-19),” ujarnya.

Untuk mengurangi potensi penularan Covid-19, maka perlu menaati protokol kesehatan. Selain tetap bermasker, menjaga jarak dan mencuci tangan juga harus dilakukan. Ditambah, vaksinasi harus digenjot. Agus menyarankan agar seluruh pihak yang berhak mendapatkan vaksin untuk melakukan vaksinasi ketiga atau booster.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bidang Kajian penanggulangan penyakit Menular PB IDI dr Erlina Burhan SpP(K) meminta agar tes rapid diberlakukan lagi sebagai syarat perjalanan. Terutama tes menggunakan PCR. ”Mengingat tes semakin murah,” ujarnya.

Tracing pun tetap harus dilakukan. Pemerintah daerah dituntut untuk aktif mencari kasus. Terutama pada kontak erat. Hal ini tidak boleh diabaikan. Target tracingnya adalah 1:12.

Erlina menyatakan untu menuju endemi, harus ada beberapa hal yang dilakukan. Kasus terkonfirmasi positif harus terus ditekan. Dia kembali menegaskan bahwa vaksinasi dan patuh pada protokol kesehatan merupakan keharusan.

Ketua Umum PB IDI dr Adib Khumaidi SpOT menuturkan situasi endemi berarti penyakitnya terkendali. Bukan berarti bebas dari penyakit tersebut. “Penanganan ini tidak bisa dilakukan oleh tenaga medis saja, namun semua pihak secara bersamaan,” tutur Adib.

IDI juga meminta tenaga kesehatan medis baik dokter umum, maupun dokter spesialis untuk tetap waspada pada kasus Covid-19. Data terakhir dari Tim Mitigasi IDI yang wafat hingga bulan Maret adalah 752 dokter umum dan dokter spesialis akibat Covid. Dari Maret lalu hingga kini tidak tercatat ada dokter meninggal karena Covid-19.

Kemarin, pada kesempatan lain, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus di Istana Merdeka. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, Dirjen WHO Tedros menyampaikan apresiasi kepada Indonesia dalam dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Tanah Air. Indonesia dinilai sebagai salah satu negara dengan pencapaian terbaik di bidang vaksinasi dibandingkan dengan negara lain. “Dirjen WHO berbicara mengenai masalah vaksinasi dan beliau menyatakan bahwa Indonesia adalah salah satu dari best achievement,” ungkap Retno.

Masih menurut Retno, WHO pun menyatakan masih terus melakukan pengawasan terhadap pandemi Covid-19 meski kasus Covid-19 di dunia sudah mulai stabil. Pengawasan dilakukan pada varian baru yang muncul. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Status Mardani H. Maming sebagai tersangka di KPK membuat sejumlah tokoh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersuara. Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid, salah satunya. Perempuan yang akrab disapa Yenny Wahid itu meminta kasus Maming tidak disangkut pautkan dengan NU.

”Saya tentu prihatin dengan ditetapkannya bendahara NU sebagai tersangka di KPK, namun saya memohon agar kasus ini tidak kemudian disangkut pautkan dengan institusi NU,” kata putri Presiden RI ke-7 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tersebut kepada Jawa Pos, kemarin (21/6). Yenny mendorong semua pihak menghormati proses hukum yang berlaku terhadap Maming.

Selain itu, Yenny mengingatkan semua pihak bahwa NU adalah institusinya para ulama. Sehingga, harus dilindungi dari keterkaitan kasus-kasus yang menyangkut hukum. ”Negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum, saya mendorong semua pihak menghormati proses hukum yang berlaku,” tuturnya.

Yenny menyebut Maming tentu punya hak untuk membantah segala tuduhan korupsi yang diduga melibatkannya. Tentu bantahan itu mesti menyertakan bukti-bukti yang relevan. ”Kita perlu pula memakai azas praduga tak bersalah sampai pada pembuktian dari proses pemeriksaan yang bersangkutan,” imbuh mantan komisaris Garuda Indonesia tersebut.

Sementara itu, KPK belum bisa membeberkan konstruksi detail kasus dugaan korupsi Maming. Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menegaskan pihaknya akan membeberkan konstruksi kasus bersamaan dengan upaya penahanan atau penangkapan.

Itu merupakan kebijakan yang diberlakukan KPK semenjak Firli Bahuri dkk memimpin. ”Konstruksi lengkap perkaranya dan siapa tersangkanya akan disampaikan ketika dilakukan upaya paksa penahanan ataupun penangkapan,” kata Ali saat dikonfirmasi.

Sebagaimana diberitakan, KPK mengajukan permohonan cegah ke luar negeri terhadap Maming dan adiknya, Rois Sunandar. Pencegahan itu sampai 16 Desember mendatang. Pencegahan yang diajukan pada 16 Juni lalu itu bersamaan dengan status Maming sebagai tersangka di KPK.

Berdasar surat permohonan cegah yang diterima Jawa Pos, Maming ditengarai terlibat dalam dugaan korupsi terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Posisi Maming dalam kasus itu sebagai bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018.

Sebelum menjadi bendum PBNU, Maming memang tercatat pernah menjabat sebagai bupati Tanah Bumbu selama dua periode. Yakni 2010-2015 dan 2016-2018. Bukan hanya itu, politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut sebelumnya juga pernah menjabat anggota DPRD Tanah Bumbu periode 2010-2015.

Maming menjadi tersangka melalui Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik/61/DIK.00/01/06/2022 tertanggal 16 Juni 2022. Maming disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf atau pasal 11 dan pasal 12 huruf f serta pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Ali menegaskan penyidikan kasus tersebut tentu didasarkan pada kecukupan alat bukti sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Alat bukti itu, kata dia, diantaranya berupa keterangan dari saksi, ahli atau terdakwa. Ada pula bukti berupa surat maupun petunjuk lain. ”Suatu kasus naik ke tahap penyidikan tentu karena kecukupan minimal dua alat bukti dimaksud,” ungkapnya.

Terkait tudingan kriminalisasi terhadap Maming, Ali menegaskan bahwa KPK sangat memegang prinsip penegakan hukum yang tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum. Prinsip itu berlaku pada semua penanganan perkara di KPK. ”KPK berharap, pihak-pihak tertentu tidak menghembuskan opini tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

KPK pun meminta pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut kooperatif. Sehingga proses penanganan kasus dapat berjalan efektif dan pihak yang ditengarai terlibat segera mendapatkan kepastian hukum. ”Kami juga mengajak masyarakat turut mengawasi dan mengawal proses yang sedang KPK lakukan ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Mardani Maming yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengganggap bahwa ada indikasi keterlibatan mafia hukum pada tudingan yang mengarah kepadanya. ”Negara ini tidak boleh kalah dengan mafia hukum,anak muda harus bersatu melawan ini semua, hari ini giliran saya dikriminalisasi,” ujar Maming, lewat keterangan yang disampaikan melalui tim komunikasi Hipmi.

Menurut Maming, keberadaan mafia hukum telah menguasai dan menyandera banyak pihak. Hal tersebut pun diklaim akan mengganggu investasi di Indonesia. ”Sangat mengganggu kepastian anak bangsa berinvestasi dan saya akan bongkar bagaimana oknum aparat hukum berkolaborasi dalam kriminalisasi hukum dan bikin kekuatan bisnis bersama mafia hukum,” tegasnya. (*)

Reporter: JP Group