Sabtu, 16 Mei 2026
Beranda blog Halaman 7525

Jumlah Penumpang di Pelabuhan Internasional Batam Meningkat Drastis

0
Pelabhan Batamcenter 1 F Cecep Mulyana
Ilustrasi. Suasana Pelabuhan Batam Center. Sejak dibukanya Pelabuhan Harborfront Singapura, jumlah penumpang yang masuk melalui pelabuhan internasional di Kota Batam meningkat drastis. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Sejak dibukanya Pelabuhan Harborfront Singapura, jumlah penumpang yang masuk melalui pelabuhan internasional di Kota Batam meningkat drastis.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Tessa Harumdila, mengatakan, pihaknya mencatat dari 15 hingga 20 Juni 2022 terdapat 16.849 Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Batam dari Singapura.

Sementara untuk keberangkatan, di periode yang sama, tercatat 19.157 WNI dan WNA yang berangkat ke Singapura.

“Jumlah itu keberangkatan dari trip pertama pukul 06.00 sampai trip terakhir, malam pukul 21.50,” ujarnya, Selasa (21/6).

Ia menjelaskan, untuk kedatangan dari Singapura masih didominasi melalui pelabuhan Batam Center.

Tercatat, ada 11.604 WNI dan WNA yang masuk ke Batam melalui pebuhan ini. Dengan rincian WNI sebanyak 5.987 orang dan WNA 5.617 orang.

Selanjutnya disusul dengan Pelabuhan Harbourbay sebanyak 4.269 WNA dan WNI dengan rincian, 1.982 WNI dan 2.287 WNA.

Selanjutnya melalui Pelabuhan Nongsa sebanyak 934 dengan rincian 43 WNI dan 891 WNA. Terakhir ada Pelabuhan Marina sebanyak 42 orang.

Begitu juga untuk keberangkatan ke Singapura yang masih didominasi melalui Pelabuhan Batam Center. Dari 19.157 penumpang, sebanyak 13.563 WNI dan WNA berangkat melalui Pelabuhan Batam Center.

Kemudian melalui Pelabuhan Harbourbay, 4.699 orang dengan rincian 2.655 WNI dan 2.044 WNA.

Selanjutnya Pelabuhan Nongsa sebanyak 862 penumpang dengan rincian 182 WNI dan 680 WNA. Terakhir, ada Pelabuhan Marina dengan total penumpang sebanyak 33 orang dengan 2 WNI dan 31 WNA.

“Sementara untuk kedatangan melalui Pelabuhan Sekupang masih belum ada,” katanya.

Tidak hanya dari Singapura, jumlah penumpang dari Malaysia juga cukup banyak. Dalam 6 hari atau sejak tanggal 16 hingga 20 Juni 2022, tercatat sebanyak 8.046 WNI dan WNA berangkat ke Malaysia melalui Batam.

Sementara untuk kedatangan dari Malaysia, tercatat sebanyak 4.314 orang.

Tessa mengungkapkan, untuk penumpang WNI dan WNA yang datang dari Malaysia melalui Pelabuhan Batam Center sebanyak 3.662 orang. Dengan rincian 3.129 WNI dan 533 WNA.

Sementara Pelabuhan Harbourbay sebanyak 652 orang. Dengan rincian 537 WNI dan 115 WNA.

Kemudian untuk keberangkatan melalui Pelabuhan Batam Center sebanyak 6.914 orang, dengan rincian 6.519 WNI dan 395 WNA. Sementara keberangkatan di Pelabuhan Harbourbay sebanyak 1.132 orang dengan rincian 981 WNI dan 151 WNA.

“Untuk keberangkatan ke Malaysia melalui Bandara Hang Nadim saat ini masih nihil. Dan untuk keberangkatan juga kedatangan masih didominasi oleh WNI,” jelasnya.

Ia menambahkan, dengan pembukaan Pelabuhan Harbourfront ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam sudah bersiap dengan jumlah personil yang bertugas, sistem dan juga sarana prasarana penunjang yang memadai. Hal ini dilakukan untuk menjamin pelaksanaan fungsi keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tetap berjalan dengan baik dan terkendali.

“Dengan jumlah penumpang tiap kapalnya bisa sampai berjumlah 300 orang. Tentunya sudah dipersiapkan semua,” imbuhnya.(*)

Reporter: Eggi Idriansyah

Pembebasan Lahan Jembatan Babin Terkendala, Ada Tumpang Tindih Pemilik Lahan

0
Pemilik lahan yang terdampak pembangunan jembatan Batam Bintan di Tanjunguban, Mukhlis yang menggugat Dinas PUPRP Kepri dan BPN Bintan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang saat berada di lokasi lahannya. F.kiriman Urip Santoso

batampos-Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepri, Abu Bakar mengatakan, proses pembebasan lahan untuk pembangunan strategis Jembatan Batam Bintan (Babin) mendekati tuntas. Progresnya sudah mecapai 98 persen.

“Pembebasan lahan Jembatan Babin terus digesa. Persoal tumpang tindih pemilih, turut menjadi kendala,” ujar Abu Bakar menjawab pertanyaan media di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Senin (20/06) lalu.

Ditegaskannya, proses konsinyasi yang sedang dilakukan bisa menjadi jalan terbaik. Pihaknya yakin, Pengadilan Negeri Tanjungpinang akan memutuskan siapa yang dinyatakan sebagai pemilih lahan. Sembari menunggu, pihaknya juga menyelesaikan proses sertifikasi lahan.

“Sertifikat akan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Penyerahan akan dilakukan oleh BPKAD Provinsi Kepri, karena ini berkaitan dengan aset daerah,” jelasnya.

BACA JUGA: Konsinyasi Lahan untuk Jembatan Babin Belum Tuntas

Disinggung mengenai adanya wancana Kementerian PU akan membuat Satker khusus pembangunan Jembatan Babin? Mengenai hal itu, Abu mengatakan pihaknya belum mengetahui hal itu. Karena Pemprov Kepri saat ini, fokus untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggungjawab daerah.

“Untuk pembangunan Jembatan Babin nanti, tentu kita akan dukung kebijakan dari pusat. Karena pelaksanaan pekerjaan leading sectornya Kementerian PU,” tutup Abu Bakar.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas PU Kepri, Rodiantari mengatakan, untuk mendukung pembebasan lahan tersebut, Pemprov Kepri lewat APBD TA 2022 ini sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar. Dana tersebut akan dipergunakan untuk membebaskan lahan seluas 4,9 hektare.

“Dari 4,9 hektare tersebut terdapat 34 bidang tanah. Sebenarnya pembayaran bisa diselesaikan tahun 2021 lalu. Namun karena sejumlah persoalan administrasi, akan diselesaikan pada bulan ini,” ujar Rodi. (*)

reporter: Jailani

Ditjen Imigrasi Deportasi WNA Terkait Penipuan Bansos Covid-19 di Jepang

0
Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI melakukan deportasi kepada Warga Negara Jepang, Mitsuhiro Taniguchi, 47, pada Rabu (22/6) pagi. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)

batampos – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI melakukan deportasi kepada Warga Negara Jepang, Mitsuhiro Taniguchi, 47, pada Rabu (22/6) pagi. Mitsuhiro diketahui sempat buron setelah diduga membawa kabur uang bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Jepang.

“Ditjen Imigrasi hari ini mendeportasi MT warga negara Jepang dengan pesawat Japqn Airlines, JAL 720 pukul 06.35 dari Bandara Internasional Soekarno Hatta menuju Bandara Internasional  Jepang,” kata Kasubdit Detensi dan Imigrasi Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Douglas Orlando Andreas Simamora di kantor Ditjen Imigrasi Setiabudi, Jakarta Selatan.

Douglas menuturkan, Mitsuhiro dipulangkan ke negara asalnya untuk menjalani proses hukum. Di Indonesia dia pun tak memiliki izin tinggal, sedangkan paspornya sudah dicabut oleh pemerintah Jepang. “Yang bersangkutan dideportasi karena paspor kebangsaan dicabut dan tidak memiliki izin tinggal,” jelasnya.

Diketahui, buronan kasus korupsi bansos Covid-19 asal Jepang diringkus kepolisin Indonesia. Pelaku Mitsuhiro Taniguchi, 47, telah ditangkap di Lampung Tengah. Seperti diberitakan PojokSatu (Jawa Pos Group), Mitsuhiro Taniguchi menjadi buronan di negaranya karena menilap bansos Covid-19. Kemudian pelaku melarikan diri ke Indonesia karena dia pikir dia mungkin lebih aman di Indonesia.

Kabar penangkapan koruptor bansos Covid-19 asal Jepang ini dibenarkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo ketika dikonfirmasi wartawan. ’’Ditangkap di Lampung, setelah pihak Jepang mencabut paspornya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (8/6). (*)

Reporter: JP Group

Kemendikbudristek Buka Rekrutmen PPG Prajabatan Untuk Penuhi Kebutuhan Guru

0
Ilustrasi seorang guru tengah mengajar di kelas dalam kegiatan belajar sacara tatap muka di SDN Margorejo 1 Surabaya. (Dok. Frizal/Jawa Pos)

batampos – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendibudristek) membuka rekrutmen Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan sebagai bagian dari upaya menghadirkan generasi baru pendidik di Indonesia.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Iwan Syahril, berharap masyarakat, terutama yang memiliki minat menjadi guru mau mendaftar dan mengikuti rekrutmen PPG Prajabatan. Besarnya partisipasi publik terhadap program ini akan memperbanyak jumlah kehadiran guru baru di Indonesia.

“Program PPG Prajabatan merupakan upaya konkret dari pemerintah untuk mengejar kebutuhan 40 ribu guru baru guna menggantikan para pendidik yang memasuki masa pensiun. Dengan kolaborasi antara Kemendikbudristek bersama LPTK dan partisipasi publik yang tinggi, kami optimistis target 40 ribu guru baru akan tercapai sehingga kualitas pendidikan dalam negeri akan terus meningkat,” kata Iwan.

Program ini mendapatkan apresiasi karena akan mencegah terjadinya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan guru di Indonesia untuk masa mendatang.

Ketua Program Studi PPG Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang tergabung di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Dinn Wahyudi, menilai program PPG Prajabatan merupakan upaya efektif dari pemerintah dalam menjawab persediaan dan kebutuhan pendidik untuk menggantikan guru-guru yang telah memasuki masa pensiun. Mayoritas, guru-guru di level sekolah dasar yang akan purnatugas.

“Kebijakan ini adalah ikhtiar pemerintah mewujudkan keseimbangan kebutuhan guru untuk saat ini dan ke depan. Kemungkinan, banyaknya guru yang pensiun ini perlu diantisipasi dengan merekrut guru-guru baru,” kata Dinn.

Dengan rekrutmen PPG Prajabatan, Dinn meneruskan, kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan guru tidak akan terjadi. Sebab tidak ada kesenjangan dalam lima tahun ke depan. Apabila program ini tidak dijalankan, maka akan menimbulkan permasalahan. Sebagai contoh adalah banyaknya guru honorer. “Adanya guru honorer karena ketidakseimbangan antara kebutuhan di sekolah, terutama sekolah dasar dengan fakta rekrutmen guru baru. Jadi memang ikhtiar itu (rekrutmen PPG Prajabatan) bagus karena supply and demand ke depannya lebih baik,” ucap Dinn.

Rekrutmen PPG Prajabatan merupakan kerja sama antara Kemendikbudristek dan Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan untuk mencetak 40 ribu guru baru. Melalui rekrutmen ini, calon mahasiswa diharapkan menjadi guru profesional yang dapat menjadi teladan. Tak hanya itu, mereka juga diharapkan menjadi pendidik yang mampu mengembangkan rencana, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mewujudkan profil pelajar Pancasila.

Calon mahasiswa PPG Prajabatan yang lolos rekrutmen akan mendapatkan tunjangan dari pemerintah berupa beasiswa untuk mengikuti perkuliahan sampai lulus. Mereka juga mendapatkan kepastian direkrut sebagai guru setelah lulus Pendidikan Profesi Guru. Nantinya, mahasiswa PPG Prajabatan akan mendapatkan modul pembelajaran yang efektif. Modul ini akan menggunakan perangkat belajar yang dikemas secara online, mencakup praktik belajar, menggunakan teknik learning management system, dan dibimbing oleh dosen berpengalaman.

Program PPG Prajabatan terdiri dari 33 SKS mata kuliah, 4 SKS mata kuliah selektif dan 2 SKS mata kuliah elektif. Perkuliahan ini dilakukan selama 2 semester atau 1 tahun. Keseluruhan SKS ini diperuntukan untuk menjadikan mahasiswa PPG Prajabatan menjadi generasi guru baru terbaik di Indonesia. Selain itu, dengan program praktik lapangan (clinical practice), mahasiswa PPG Prajabatan akan memiliki relevansi kuat karena dilakukan di sekolah yang nantinya menjadi tempat mereka mengajar sebagai guru pemula. (*)

Reporter: JP Group

Polairud Polresta Barelang Tingkatkan Patroli dan Pengawasan di Laut

0
Polda Kepri Polairud
Ilustrasi. Ditpolairud Polda Kepri mengamankan kapal yang membawa 100 penumpang tujuan Guntung dan Tembilahan tanpa surat keterangan negatif Covid-19 beberapa waktu lalu. Foto: Andika untuk Batam Pos

batampos – Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolairud) Polresta Barelang meningkatkan patroli dan pengawasan di laut untuk mengantisipasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal melalui Batam.

Kasat Polairud Polresta Barelang, Kompol R. Moch. Dwi Ramadhanto, mengatakan, patroli dan pengawasan akan lebih diperketat di pelabuhan tidak resmi.

“Kita tingkatkan patroli di perairan, dan perketat pengawasan di pelabuhan (tikus),” ujar Ramadhanto.

Ramadhanto menjelaskan, pengiriman TKI ilegal melalui Perairan di Batam memang kembali ditemukan. Terbukti, dalam beberapa waktu terjadi pengiriman PMI ilegal di Perairan Pulau Putri, Nongsa.

Pengiriman ini menggunakan speedboat hingga terjadi kecelakaan dan menyebabkan 7 orang PMI hilang.

“Bukan hanya patroli, kita menelusuri perairan dan jalur-jalur diperkirakan dilalui mereka (PMI ilegal),” katanya.

Dengan kejadian ini, Ramadhanto mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di Malaysia untuk memenuhi persyaratan atau sesuai prosedur. Sebab, pengiriman ilegal sangat membahayakan nyawa.

“Pastinya sangat berbahaya. Apalagi sekarang musim hujan, gelombang tinggi,” tutupnya.

Sebelumnya, kapal speedboat yang mengangkut 30 PMI ilegal mengalami kecelakaan akibat menabrak kayu di Perairan Pulau Putri Nongsa. Dalam kejadian ini, 23 orang berhasil diselamatkan dan dievakuasi, dan 7 lainnya dinyatakan hilang.

PMI ilegal ini seluruhnya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Untuk berangkat bekerja ke Malaysia, mereka diminta uang mencapai Rp 10 juta.(*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Warga Desak Pemerintah Gelar Pasar Murah, Ini Tanggapan Pemko Batam

0
Bazar Sembako Dalil Harahap747474
Pasar sembako murah yang digelar Pemko Batam beberapa waktu lalu diserbu warga Sagulung. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos – Kenaikan harga yang terus terjadi membuat warga khawatir. Semakin mendekati perayaan Idul Adha yang tinggal beberapa pekan ke depan, harga komoditi terus merangkak naik.

Desakan untuk adanya kegiatan pasar murah terus disuarakan. Pasar murah biasanya menyediakan komoditi pokok dengan harga yang sedikit lebih murah dibanding harga pasar. Untuk itu, warga ingin Pemko Batam kembali menggelar kegiatan pasar murah ini, guna membantu stabilitas harga.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setdako Batam, Zul Arif mengatakan hingga saat ini belum ada rencana akan digelarnya pasar murah. Ia mengakui selama ini pasar murah sangat direspon positif oleh masyarakat.

Sehingga wajar saja, ketika harga naik, masyarakat menginginkan kegiatan pasar murah untuk digelar kembali. Komoditi yang dihadirkan di pasar murah memang lebih rendah harganya dibanding harga pasar.

Menurutnya, harga bisa ditekan lebih murah, karena kerja sama dengan distributor komoditi pokok yang turut mendukung kegiatan pasar murah ini.

Zul menuturkan jika memang kebutuhan pasar murah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, ia akan melaporkan kepada pimpinan terkait hal ini.

Karena menurutnya pelaksanaan kegiatan pasar murah ini digelar biasanya mendekati hari raya Idul Fitri, Natal, atau hari besar lainnya.

Mengenai kenaikan harga komoditi saat ini, lanjutnya, itu berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

“Biasanya mereka yang pantau untuk harga. Sedangkan kami berupaya hadir dengan pasar murah untuk menekan harga di pasar yang melonjak naik,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan kegiatan pasar murah cukup menarik perhatian masyarakat. Hal ini terbukti ketika kegiatan digelar di sembilan kecamatan, warga selalu memadati pasar murah.

Ia mengakui harga yang ditawarkan memang lebih murah dari harga pasar. Sehingga kegiatan pasar murah menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok mereka.

Tidak saja itu, pelaksanaan pasar murah ini juga menjual minyak curah yang selama ini sulit ditemukan di pasar tradisional. Terkait permintaan pasar murah ini, sebelumnya sudah disampaikan kepada asosiasi distributor yang hadir dalam kegiatan pasar murah tersebut.

“Mereka menyanggupi waktu itu. Saya rasa permintaan tersebut tidak terlalu berat sebab peran saat ini lah momen membantu pemerintah dalam mengendalikan harga,” ujarnya.

Ia menambahkan jika memang dibutuhkan, tentu nanti akan dibahas dulu bersama distributor. Untuk pasar murah tentu ada persiapan yang harus dilakukan.

“Bagian perekonomian biasanya yang akan menindaklanjuti kegiatan ini, jika memang bisa dilaksanakan untuk stabilitas harga di pasar. Saya berharapnya bisa dilaksanakan, karena banyak yang minta untuk digelar kembali. Hanya saja untuk pasar murah ini kan ada teknisnya, atau biaya seperti apa. Itu Pak Zul Arif yang paham,” tutupnya. (*)

 

Reporter : YULITAVIA

Desa Pengudang di Bintan Dipilih Sebagai Sentral Kegiatan ACDH

0

batampos- Desa Pengudang di Kabupaten Bintan dipilih sebagai sentra kegiatan Airlangga Community Development Hub (ACDH) yang diadakan oleh Bidang Riset, Inovasi dan Community Universitas Airlangga (Unair).

Wan Rudy Iskandar. F.Slamet Nofasusanto

Kegiatan yang bertujuan untuk mengeliatkan sektor pariwisata di daerah perbatasan ini digelar mulai 19 hingga 22 Juni 2022 mendatang.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Bintan Wan Rudy Iskandar mengapresiasi pihak Bidang Riset, Inovasi dan Community Universitas Airlangga yang telah memilih Desa Pengudang di Kabupaten Bintan sebagai sentral kegiatan ACDH.

“Ini tanda betapa besarnya potensi pariwisata di Desa Pengudang,” kata mantan Kadisbudpar Bintan.

BACA JUGA: Aparatur Desa Ditantang Kembangkan Potensi Desa

Dipilihnya Desa Pengudang sebagai sentra kegiatan ACDH, menurut Wan Rudy, bukan tanpa alasan. Desa Pengudang, masih menurut Wan Rudy, memang menjadi salah satu primadona di Bintan terlebih pada destinasi wisata mangrove yang memang sangat jarang di Indonesia.

Dalam kegiatan ini, Wan Rudy, mengatakan, pihak penyelenggara akan melibatkan pelaku wisata dan masyarakat yang ada di Bintan.

Wan Rudy berharap, dari kegiatan ini bisa memberi nilai tambah khususnya bagi skill pelaku wisata dan masyarakat yang ada di Bintan.

Wan mengatakan, ke depan Pemkab Bintan akan terus mendorong desa-desa lainnya di Bintan yang selama ini sudah menunjukkan progres yang sangat baik dalam wisata berkelanjutan. (*)

 

Reporter: Slamet Nofasusanto

 

Disdik Batam Data Kebutuhan Rombel Untuk Siswa Tak Lolos Seleksi

0
PPDB Sekolah Dasar 1 F Cecep Mulyana
PPDB tingkat SD di Batam dimumkan, Selasa (14/6). F.Cecep Mulyana

batampos – Dinas Pendidikan (Disdik) Batam masih mendata berapa total calon siswa yang tidak lolos seleksi yang mendaftar ulang ke sekolah dasar negeri. Berdasarkan laporan, ada calon siswa yang sudah melanjutkan pendaftaran ke swasta karena tidak lolos seleksi PPDB negeri beberapa waktu lalu.

Kepala Disdik Batam, Hendri Arulan mengatakan berdasarkan laporan dari sekolah sampai saat ini mereka masih menunggu siswa yang mendaftar ulang. Pendaftaran ini dibuka khusus untuk mereka yang sudah dinyatakan tidak lolos.

Sekolah memutuskan untuk menampung semua calon siswa, karena desakan dari orangtua yang tetap ingin anaknya bersekolah di negeri. Pendaftaran ulang untuk calon siswa yang tidak lolos seleksi ini dibuka, usai siswa yang sudah lolos menyelesaikan pendaftaran ulang mereka.

“Ternyata untuk siswa yang sudah lolos ada yang tidak mengkonfirmasi kehadiran mereka. Sehingga kami memperpanjang jadwal daftar ulang. Nah, hari ini (kemarin, red) kami mulai buka untuk yang tidak lolos. Pendaftaran ulang masih berlanjut sampai sekarang, jadi kami belum tahu ini berapa total keseluruhan,” jelasnya, Selasa (21/6).

Usai pendaftaran ulang untuk calon siswa yang tidak lolos ini, baru diketahui berapa sebenarnya siswa yang masih tetap ingin bersekolah di negeri. Nanti, sekolah akan melaporkan ke Disdik untuk total keseluruhan.

“Kalau usai pengumuman yang tidak lolos itu total sekitar 1.200-an. Namun yang mengkonfirmasi kembali ke sekolah kami belum ada data. Kami juga masih menunggu sekolah lapor, setelah itu baru diketahui berapa rombel yang ditambah,” sebutnya.

Hendri menjelaskan beberapa kebijakan memang diambil untuk menampung siswa yang tidak tertampung. Pertama sistem pembelajaran dibagi menjadi dua sif. Hal ini upaya dalam mengatasi keuangan kelas atau rombel usai dilakukan penambahan.

Kedua adalah memanfaatkan ruang yang ada. Seperti ruangan perpustakaan atau laboratorium. Ketiga bisa juga dengan menaikkan volume jumlah siswa di kelas. Saat ini total satu kelas adalah 36 siswa.

“Selanjutnya adalah menambah fasilitas ruang kelas baru. Tentu ini membutuhkan waktu juga. Opsi lain sementara mereka pakai ruangan yang ada dulu. Jadi berbagai opsi kami ambil untuk mengatasi mereka yang tidak tertampung tersebut,” ujarnya.

Ia berharap sudah banyak dari mereka yang tidak lolos ini melanjutkan pendidikan di swasta. Hal ini bisa mengurangi dampak kelebihan siswa di masing-masing sekolah.

“Mudah-mudahan tak banyak yang tetap memaksa ke negeri. Karena akan berpengaruh juga terhadap kualitas pendidikan nanti,” imbuhnya. (*)

Reporter : YULITAVIA

4.217 Ketua RT/RW se Batam Terima Insentif dari Pemprov Kepri,  Ansar : Peran RT dan RW Sangat Berat, Harus di Support

0
Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyerahkan bantuan insentif RT/RW dan Posyandu se Kota Batam senilai Rp6,78 miliar, Selasa (21/6/2022).

batampos– Gubkepri Ansar Ahmad menyerahkan bantuan insentif RT/RW dan Posyandu se Kota Batam senilai Rp6,78 miliar, Selasa (21/6/2022). Penyerahan dilakulan di dua lokasi, masing-masing di Golden Vew Hotel dan di SMKN 01 Kota Batam.

Adapun jumlah RT dan RW se Kota Batam yang menerima bantuan insentif dari Gubernur Kepri ini sebanyak 4.217 orang dan  jumlah Posyandu sebanyak 344 orang. Sebelumnya Gubernur telah menyerahkan insentif yang sama untuk kabupaten dan kota lainnya yang ada di Provinsi Kepri.

Total bantuan yang diberikan di  Kota Batam berjumlah pp Rp6.780  miliar dengan rincian  sebesar Rp4,086 miliar  diberikan kepada 3.405 orang RT dengan masing-masing menerima Rp1,2 juta. Kemudian sebanyak Rp974.4 juta  diberikan kepada 812 orang RW masing-masing menerima Rp1,2 juta. Sedangkan bantuan kepada Posyandu sebanyak Rp1.720 miliar  yang diberikan kepada 344 posyandu masing-masing  menerima Rp5 juta.

Dalam sambutannya Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menegaskan jika peran RT dan RW sangat berat ditengah masyarakat, terutama selama masa pandemi covid-19 di dua tahun terakhir. Selama dua tahun tersebut RT dan RW menjadi penggerak terdepan dalam mensukseskan aturan PPKM dan sebagainya.

“Tugas RT dan RW ini berat, makanya harus kita beri dorongan agar tetap semangat menjalankan tugas melayani masyarakat. Bantuan insentif ini semoga bisa menjadi salah satu sumber motivasi bagi RT dan RW yang ada di Batam,” kata Gibernur.

Gubernur juga meminta agar para RT dan RW jangan takut, ragu atau sungkan menerima insentif tersebut. “Bapak ibu tidak usah takut, dana yang kita distribusikan ini dana murni APBD Kepri, bukan dana siapa-siapa. Dana ini telah disetujui juga oleh DPRD Kepri,” tegas Ansar.

Sebagaimana tujuan utama insentif ini diberikan kepada RT dan RW adalah untuk  memfasilitasi dan mendorong Ketua Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dalam rangka pemberian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang ada diwilayah kerjanya masing-masing.

“Seharusnya pak Walikota Batam ada ditengah kita bersama  pak RT dan RW  saat ini. Berdiri disini bersama saya, ikut memberi sambutan guna  memotivasi  RT dan RW,” kata Ansar.

Beberapa hari sebelumnya, Gubernur menjelaskan jika dirinya sempat menhubungi Walikota Batam untuk bersama-sama hadir diacara ini. Namun, akhirnya karena kesibukan, akhirnya hari ini tidak bisa hadir. Begitu juga dengan ibu Wakil Gubernur. Dan bahkan secara administrasi, melalui Dinas PMD telah melayangkan surat ke Pemerintah Kota Batam.

“Meskipun Bapak walikota dan ibu wakil Gubernur tidak bisa hadir saat ini. Semoga kehadiran saya ini bisa mewakili. Namun tetap kita doakan, semoga dalam lain kesempatan kami bisa bersama-sama hadir dalam acara seperti ini,” kata Gubernur disambut tepukan tangan hadirin.

Selain memberikan bantuan insentif kepada RT dan RT serta operasional posyandu,  dalam kesempatan ini Gubernur juga menyerahkan bantuan set top box (STB) bagi masyarakat Batam dan bantuan transportasi sekolah.

“Bantuan ini nilainya memang tidak seberapa, namun insya Allah jika kita syukuri dan kita ikhlas menerimanya, pasti manfaatnya besar. Bantuan apapun itu patut disyukuri, baik insentif RT, RW, bantuan posyandu maupun bantuan transportasi sekolah,” kata Ansar.

Harapan Ansar, dengan bantuan yang diberikan ini bisa menambah semangat perangkat pemerintah hingga ke jenjang teremdah.(*)

Ini Kesalahan Umum para Pembeli Properti

0

batampos- Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan memperkirakan hingga tahun 2025 angka kebutuhan rumah di Indonesia mencapai 30 juta unit. Namun Hanya 18 persen calon pembeli properti yang memiliki seluruh pengetahuan yang cukup sebelum memutuskan memilih dan membeli rumah.

Padahal nilai pembelian properti bisa mencapai ratusan hingga miliaran juta rupiah dan komitmen pembayaran bisa mencapai 20 tahun.

Vina Yenastri, Ahli Properti dan Pembiayaan Pinhome, memberikan sedikit tips mengenai kesalahan umum pembeli properti di usia muda yang dapat mengakibatkan penyesalan. Diharapkan, masyarakat dapat lebih bijak saat akan membeli properti di usia muda.

BACA JUGA: Tips dan Panduan Dapatkan Rumah

Pertama tidak atau kurangnya melakukan riset yang cukup sebelum memutuskan untuk membeli properti yang diinginkan.

“Seringkali banyak pembeli properti di usia muda yang kurang melakukan riset lebih dalam, sehingga sangat terasa ketika sudah tinggal di hunian ternyata sangat jauh dari akses jalan dan tidak melihat suasana lingkungan sekitar hanya tergiur akan kondisi rumah saja,” jelas Vina dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Kemudian, membeli properti tanpa tujuan yang jelas hanya karena tekanan sosial. Tekanan sosial ini biasanya berasal dari kalangan terdekat seperti keluarga dan teman.

“Di lingkungan sering ditemui membeli properti di usia muda hanya karena tekanan sosial dari lingkungan sekitar, jadi hanya langsung membeli saja tanpa cari tahu lebih dalam dan membuat strategi yang tepat ketika akan membeli rumah,” tutur Vina

Ketiga, tidak memiliki tabungan dan investasi. Perlu diketahui bahwa sebelum membeli properti harus menyiapkan tabungan khusus properti untuk DP (down payment) yang berpengaruh terhadap lama cicilan properti.

“Ketika membeli properti secara terburu-buru banyak sekali yang memiliki tabungan masih minim dan tidak memiliki investasi sehingga uang hanya habis untuk properti,” ujar Vina

Keempat tidak mengecek kondisi keuangan dan tidak menyiapkan dana extra. Hal ini karena tidak menyiapkan tabungan yang cukup namun ingin segera membeli properti.

“Kenyataannya biaya-biaya di awal untuk membeli properti seringkali berubah, beberapa hal yang bisa membuat berubah seperti nilai appraisal rumah tidak sesuai dengan harga transaksi, sebagai contoh bank ternyata memberikan plafon lebih kecil dari yang awalnya 85 persen sehingga kita hanya DP 15 persen, namun ternyata bank memberikan plafon hanya sebesar 70 persen sehingga kita harus menyiapkan dana lebih banyak untuk DP,“ Jelas Vina.

Kelima mengenai hanya memikirkan jangka pendek tanpa menganalisa kondisi keuangan dan tanggungan.

“Sebagian orang melakukan pembelian rumah dengan jumlah terbesar dengan komitmen terpanjang selama hidup. Namun, masih banyak orang yang hanya ingin punya properti secara buru-buru tanpa tujuan jangka panjang terutama pembeli di usia muda hanya memilih rumah secara asal saja,” tutup Vina. (*)

reporter: antara

Play sound