batampos– Pedagang Pasar Potong Lembu kian khawatir kondisi atap pasar yang terus rusak dan bocor sehingga saat hujan membuat penjual kesulitan memindahkan barang.
Salah seorang pedagang, Budi mengatakan kondisi rapuhnya atap pasar tersebut sudah terjadi sejak setahun belakangan. Bahkan kondisi pasar tersebut bocor saat hujan dan membuat para pedagang rugi.
Terlihat atap pasar potong lembu banyak yang sudah bocor, Senin (6/6) f. Peri Irawan
“Atapnya bocor, kalau hujan airnya pasti masuk, pastinya merugikan pedagang dan barang jualan kita juga akan rusak,” Kata Budi, Senin (6/6)
Budi mengatakan, saat hujan para pedagang terpaksa menutup barang dagangannya dengan menggunakan terpal. Karena, serpihan atap seng di Pasar Potong Lembu itu sering berjatuhan dan kerap menimpa para pembeli hingga barang dagangan.
“Sengnya berkarat sering jatuh saat hujan. Ini berbahaya pada pembeli, karena besinya jatuh ke barang dagangan, makanya kita tutup pakai terpal,” ujarnya.
Budi berharap kepada BUMD PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) selaku pengelola untuk segera memperbaiki kembali atap pasar demi keselamatan para pedagang dan pembeli. Budi mengaku sering menyampaikan keluhan itu namun belum ditanggapi.
“Sudah sampaikan kepada BUMD, tapi sampai saat ini belum ada solusinya,” terangnya.
Sementara itu hal senada disampaikan pedagang lain, Sugianto menuturkan serpihan atap yang berkarat sering terjatuh saat hujan dan angin kencang
“Sudah diperbaiki dua tahun lalu, tapi sekarang gini lagi. Kita harap secepatnya diperbaiki,” harapnya. (*)
Bonek menyalakan flare saat laga Persebaya Surabaya melawan Persis Solo di Gelora Bung Tomo (22/5). (Angger Bondan/Jawa Pos)
batampos – Empat tuan rumah untuk Piala Presiden 2022 sudah ditentukan. Pembagian grup juga sudah dilakukan. Bahkan, nilai hadiah hingga match fee sudah dijelaskan gamblang oleh PSSI dan PT LIB sebagai penyelenggara.
Tapi, sampai jumpa pers soal Piala Presiden 2022 kemarin (6/6), jumlah penonton yang boleh hadir di tiap laga masih buram. PSSI dan LIB belum bisa menjawab hal tersebut. Masih ada beberapa tahapan yang akan dilakukan sebelum ketok palu soal kuota penonton.
Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mengatakan, banyak hal yang harus dibicarakan sebelum menentukan kuota penonton. Salah satunya adalah evaluasi dari serangkaian uji coba yang sudah dilakukan klub hingga timnas Indonesia ketika menggelar pertandingan dengan penonton.
’’Nanti kami lakukan rakor dengan kepolisian juga dan pihak terkait untuk menentukan berapa banyak penonton yang boleh masuk stadion,’’ tuturnya.
Sebelum rakor dilakukan, pria yang akrab disapa Iwan Bule itu menyatakan bahwa PSSI sudah berkoordinasi dengan suporter. Berkomunikasi agar nantinya bisa menaati peraturan mengenai jumlah kuota yang boleh masuk ke dalam stadion selama Piala Presiden 2022.
Iwan Bule juga yakin empat tim yang ditunjuk jadi tuan rumah, yakni Persib Bandung, Persis Solo, Borneo FC, dan Arema FC, bisa mengatur kuota dengan baik.
Apalagi, empat tim itu sudah berpengalaman menggelar laga uji coba dengan penonton beberapa minggu terakhir. ’’Sudah bisa. Jadi, saya tidak khawatir lagi,’’ jelasnya.
Dari empat tuan rumah, Persib dipastikan akan paling sibuk. Berada di grup C, tiga lawannya adalah tim peringkat lima besar musim lalu di Liga 1. Yakni, Bhayangkara FC, Bali United, dan Persebaya Surabaya. Dua nama terakhir punya basis suporter yang besar.
Manajemen Persebaya sempat mempersoalkan pemilihan venue di Bandung. Manajer Persebaya Yahya Alkatiri sempat takut akan ada ancaman keamanan jika laga digelar di Bandung. Khususnya oknum-oknum yang mengatasnamakan Bonek membuat onar di sepanjang perjalanan hingga tiba di Kota Bandung.
Direktur Utama PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Teddy Tjahjono angkat bicara mengenai persoalan suporter. Menurut dia, tidak ada masalah dengan kehadiran Bonek ataupun suporter dari Bali United. Persib siap menjadi tuan rumah yang baik.
Apalagi, lanjut Teddy, ini bukan kali pertama pihaknya kedatangan suporter lawan. Khususnya Bonek. ’’Temen-temen dari Persebaya sudah dua kali ke Bandung. Dengan pengalaman itu, kami optimistis tidak akan jadi masalah,’’ ucapnya.
Sementara itu, Yahya menuturkan, tidak ada masalah jika memang harus main ke Bandung. Persebaya justru senang bisa bermain di Kota Kembang. ’’Tapi, jangan nanti kami bermain dan ada masalah keamanan ofisial kami dipanggil. Ini akhirnya mengganggu pihak kami kan,’’ katanya.
Sejauh ini, Yahya menyebut tidak ada komunikasi khusus dengan Persib soal suporter. Komunikasi hanya masalah lokasi tempat menginap Persebaya. ’’Besok (hari ini) kepolisian Bandung katanya hadir di Surabaya membicarakan soal suporter,’’ ujarnya. (*)
batampos- Di Pemko Tanjungpinang ternyata jumlah honorer lebih banyak dari jumlah honorer. Dari data Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang, ASN hanya 2.000 Orang, sedangkan tenaga honorer mencapai 3.000 orang.
Pegawai lingkungan Pemprov Kepri. f. Peri Irawan
Dengan adanya penghapusan honorer pada 2023, sampai saat ini, Pemko Tanjungpinang belum bisa memberi solusinya.
Rencana pemerintah menghapus status pegawai honorer itu tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengancam nasib sekitar 3.000 pegawai dengan status bukan pegawai negeri di Kota Tanjungpinang.
Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang, Tamrin Dahlan mengatakan sejak adanya surat Menteri PANRB tanggal 30 Mei 2022, pihaknya saat ini sedang dalam proses pendataan para honorer THL dan PTT, mulai dari pendidikan, masa kerja, usia.
“Setelah didata kita akan menunggu regulasi Pemerintah Pusat dan Pemko untuk tahap selanjutnya,” kata Tamrin, Selasa (7/6).
Tamrin mengakui, hingga saat ini hanya pendataan saja yang dilaksanakan, sedangkan solusi lainnya pihaknya belum bisa memberikan, karena surat rencana penghapusan pegawai honorer itu baru diterimanya.
Dengan jumlah tenaga honorer yang mencapai 3.000 itu, Tamrin mengakui cukup membebani angaran APBD karena belanja pegawai mencapai 42 persen.
“Cukup tinggi memang, sedangkan Pemerintah Pusat membatasi gaji pegawai termasuk PNS cuma 30 persen,” sebutnya.
Namun di sisi lain, kata Tamrin keberadaan para honorer itu memang sangat diperlukan, karena total ASN hanya sekitar 2.000 orang. Dari total 3.000 PTT dan THL tersebut, kurang dari 600 orang adalah guru, kemudian di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang membersihkan jalan ada sekitar 400 orang, sehingga totalnya mencapai 1.000 orang.
“DItambah lagi di Dinas Kesehatan yang tersebar di Puskesmas pekerjaan honorer ini sangat kita butuhkan,” terangnya.
Kemudian jika penghapusan honorer dari Pemerintah Pusat diubah menjadi tenaga outsourcing, BKPSDM Tanjungpinang sudah menghitung secara angka tentu membebani anggaran daerah dua kali lipat, karena setiap
bulannya para PTT digaji Rp 2,3 juta sedangkan THL digaji Rp 1,6 juta.
“Jika PTT dan THL dijadikan outsourcing yang harus berlindung di perusahaan yang menaunginya maka perusahaan ini harus membayar nya sesuai UMK yaitu Rp 3 juta,” tambahnya. (*)
X ILUSTRASI: Warga melintas didepan mural bertema Covid-19 di Jakarta, Selasa (23/11). (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)
batampos – Situasi penanggulangan covid-19 di Indonesia menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Hal tersebut ditunjukkan dari penilaian daerah pada pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperpanjang pemberlakuan PPKM melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2022 untuk pengaturan PPKM di Jawa Bali. Serta, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2022 untuk pengaturan PPKM di Luar Jawa Bali, yang akan berlaku pada 7 Juni 2022 hingga 4 Juli 2022.
Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal menjelaskan, dalam perpanjangan PPKM kali ini, hanya satu kabupaten yang masih berada di Level 2. Dia mengaku bersyukur, setelah lebih dari dua tahun berjibaku dengan penanggulangan Covid-19, dalam perpanjangan Inmendagri kali ini kita lihat kondisinya semakin membaik.
“Seluruh daerah (128 kabupaten/kota) di Jawa Bali berada di PPKM Level 1. Sedangkan untuk daerah di Luar Jawa Bali, 385 kabupaten/kota berada di PPKM Level 1, dan hanya satu kabupaten yaitu Kabupaten Teluk Bintuni yang masih berada di Level 2. Serta tidak ada kabupaten/kota baik di Jawa Bali dan di Luar Jawa Bali yang berada di Level 3 dan Level 4.” kata Safrizal, Selasa (7/6).
Safrizal mengutarakan, assessment pemerintah daerah dalam perpanjangan PPKM kali ini dilakukan dengan menggunakan indikator transmisi komunitas, pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
“Konsekuensi daerah yang telah ditetapkan berada di Level 1 berarti kegiatan masyarakat bisa dikatakan dapat beroperasi normal dengan kapasitas maksimal 100 persen di berbagai sektor. Namun saya tetap dan selalu menghimbau walaupun relaksasi kebijakan penggunakan masker telah dikeluarkan, masyarakat tetap harus waspada terhadap potensi-potensi yang dapat menyebabkan penularan covid-19,” ungkap Safrizal.
Selain itu, dalam pengaturan PPKM kali ini juga dilakukan relaksasi kebijakan terhadap pembatasan pintu masuk bagi pelaku perjalanan internasional, termasuk penentuan gerbang perjalanan udara bagi jamaah haji yang menunaikan ibadahnya di Tahun 2022.
Khusus untuk pintu masuk udara, Inmendagri kali ini diselaraskan dengan Surat Edaran Satgas Nasional Covid-19 Nomor 19 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. Sehingga di dalam Inmendagri kali ini diperinci untuk pintu masuk perjalanan luar negeri melalui jalur udara yaitu Bandara Soekarno Hatta, Bandara Juanda, Bandara Ngurah Rai, Bandara Hang Nadim, Bandara Raja Haji Fisabilillah, Bandara Sam Ratulangi, Bandara Zainuddin Abdul Madjid, Bandara Kualanamu, Bandara Sultan Hasanuddin, dan Bandara Internasional Jogjakarta.
“Selanjutnya juga ditambahkan 6 bandara yang dibuka pada tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan 15 Agustus 2022 sebagai pintu masuk untuk WNI yang melaksanakan Ibadah Haji yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda, Bandara Minangkabau, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Bandara Adisumarmo, Bandara Syamsudin Noor, dan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman,” papar Safrizal.
Pada pintu masuk darat, penyesuaian Inmendagri dilakukan dimana hanya beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dapat digunakan yaitu PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Motaain, PLBN Nanga Badau, PLBN Montamasin, PLBN Wini, PLBN Skouw, dan PLBN Sota.
Sedangkan untuk pintu masuk melalui jalur laut sudah diperbolehkan melalui seluruh pelabuhan laut internasional yang dibuka atas pertimbangan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
“Sebagaimana yang telah pemerintah sampaikan sebelumnya, bahwa kita sudah menyusun strategi menuju status endemi Covid-19, sehingga seluruh pihak untuk terus bekerja maksimal agar upaya kita dapat segera terealisasi,” pungkas Safrizal. (*)
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Jumeri (menggunakan tanjak) bersama Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung, Kepala Disdik Batam, Hendri Arulan usai membuka sosialisasi Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data di Aston Hotel, Senin (6/6). F. Yulitavia
batampos – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud-Ristek) mendorong pemerintah daerah dalam menyajikan peta pendidikan. Hal ini guna mendorong rapor pendidikan dan perencanaan informasi berbasis data, yang nantinya berpengaruh terhadap berbagai kebijakan di dunia pendidikan.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Jumeri mengatakan kelengkapan data pendidikan meliputi satuan pendidikan, siswa, guru, dan pemerintah daerah dalam sektor pendidikan.
Kegiatan Sosialisasi Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data ini dilaksanakan dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar episode ke-19 tentang Platform Rapor Pendidikan.
Platform rapor pendidikan adalah sebuah platform yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain. Platform ini ditujukan untuk satuan pendidikan dan pemerintah daerah agar bisa mengidentifikasi tantangan pendidikan dan menjadi bahan untuk refleksi sehingga bisa menyusun rencana perbaikan pendidikan secara lebih tepat dan berbasis data.
Kegiatan ini diselenggarakan Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang dilaksanakan di 14 region yang dibagi menjadi 2 tahap. Saat ini adalah tahap pertama dan Provinsi Kepulauan Riau ditunjuk sebagai tuan rumah untuk region Provinsi Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera Barat yang mana pesertanya dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bappeda, dan dinas pendidikan.
“Jadi pusat bisa mengetahui kondisi pendidikan di satu daerah melalui penyajian data tersebut. Serta menemukan permasalahan, kebutuhan, serta memberikan solusi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan,” sebutnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, Andi Agung mengatakan, ke depan semua yang meliputi pendidikan akan ditampilkan sesuai dengan keadaan ril di lapangan. Melalui platform berbasis data tersebut pemerintah pusat bisa menganalisa permasalahan dan mengetahui kondisi pendidikan di Kepri.
“Nanti bisa dilaporkan status tenaga pendidik, capaian hasil belajar siswa, hasil assessment tenaga pendidik yang mana bisa mempengaruhi karir mereka juga,” ujarnya.
Tidak itu saja, nantinya berbagai informasi bisa diakses seperti jumlah sekolah, capaian peserta didik. Hal ini bisa menjadi evaluasi dari pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan. Informasi berbasis data ini bisa diakses juga oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga mereka bisa melihat kondisi ril, walaupun tidak berada di Kepri.
“Permasalahan yang kami hadapi selama ini juga bisa mereka lihat. Ke depan Kepri bisa punya peta pendidikan yang lengkap. Tentu kami mendorong informasi berbasis data ini bisa segera terealisasi dalam waktu dekat ini,” Ungkap mantan Sekretaris Disdik Batam ini. (*)
Megawati Caption : Megawati di pelantikan anggota DPR dan DPD yang baru kemarin (01/10).Fedrik Tarigan/ Jawa Pos Uploader : Bambang Janu – Jawa Pos Fotografer : Fedrik Tarigan/ Jawa Pos
batampos– Dewan Pengarah dan Kepala serta Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) masa jabatan tahun 2022-2027 dilantik Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa.
Susunan Dewan Pengarah BPIP periode 2022-2027 yang dilantik masing masing, yakni Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua, Try Sutrisno sebagai Wakil Ketua, serta Wisnu Baawa Tenaya sebagai Sekretaris.
Sementara menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah BPIP yaitu Said Aqil Sirajd, Sudhamek AWS, Anangguru Yewangoe, Rikard Bagun dan Muhammad Amin Abdullah.
“Kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti membacakan surat keputusan tersebut.
Dalam keputusannya Presiden juga mengangkat Yudian Wahyudi sebagai Kepala BPIP, dan Wakil Kepala BPIP dijabat Karjono.
Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni tahun 2022.
Acara pelantikan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan kepada jajaran Dewan Pengarah serta Kepala dan Wakil Kepala BPIP, lalu ditutup dengan mengumandangkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya serta pemberian ucapan selamat oleh Presiden dan Wakil Presiden RI. (*)
batampos– Komisi VIII DPR RI menyatakan apresiasi atas kinerja Kementerian Sosial. Penilaian positif wakil rakyat didasarkan atas anggaran Kemensos Tahun 2021 Rp108.093.553.130.000 yang telah terealisasi sebesar Rp 105.305.627.076.017 (97,42%).
“Saya sampaikan apresiasi terhadap realisasi anggaran Kemensos telah mencapai 97,42 persen. Realisasi ini tergolong tinggi di antara K/L lainnya,” kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto di ruang sidang Komisi VIII DPR (06/06).
Pernyataan Yandri diungkapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi VIII dan Kementerian Sosial dengan topik Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023; Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2021; dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2022.
Rapat Kerja dipimpin oleh Komisi VIII DPR Yandri Susanto, dihadiri Wakil Ketua Diah Pitaloka, Wakil Ketua Tb Ace Hasan Syadzyli, dan para anggota yang hadir baik secara offline maupun online.
Dalam kesempatan tersebut, melalui paparannya Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan bahwa anggaran Kemensos tahun 2022 sebesar Rp78.256.327.121.000,- telah terealisasi sebesar Rp40.243.939.732.411 (51,43%).
“Berdasarkan up date realisasi anggaran tingkat K/L per tanggal 04 Juni 2022, Kementerian Sosial berada di peringkat pertama dari 85 K/L dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 33,05%. Kemensos juga berada di peringkat pertama realisasi anggaran dari 34 kementerian dengan rata-rata realisasi anggaran 32,68%,” katanya.
Dalam pernyataannya, Yandri menyampaikan harapan agar Kemensos terus menjaga kinerja pengelolaan anggaran. Di antaranya dengan memastikan pengelolaan anggaran berjalan dengan transparan.
Dijelaskan Yandri, perlunya akuntabilitas termasuk untuk pengelolaan anggaran pada program prioritas nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Legislator juga berpesan agar Kemensos memedomani ketentuan pengelolaan anggaran sebagaimana ditetapkan Badan Pemeriksa Keuangan.
“Kami perlu mendorong Kemensos menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas anggaran. Agar bantuan Kemensos untuk penerima manfaat dapat lebih baik dan tepat sasaran,” kata politisi PAN itu.
Mensos memastikan Kemensos menjaga dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran. Dalam pengelolaan anggaran, Kemensos senantiasa bekerja dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. (*)
Kabid Humas Polda Metro Jaya ombes Pol Endra Zulpan. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
batampos – Penyidik Polda Metro Jaya akhirnya berhasil meringkus pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja. Dia ditangkap di wilayah Lampung.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan penangkapan Abdul Qadir dipimpin langsung oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi.
“Sudah dtiangkap di Lampung Pimpinan Khilafatul Muslimin atas nama Abdul Qadir Baraja,” kata Zulpan seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Selasa (7/6).
Kombes Zulpan belum membeberkan kronologis penangkapan pimpinan Khilafatul Muslimin atas nama Abdul Qadir Baraja, termasuk barang bukti yang diamankan
Namun, kata dia, saat ini yang bersangkutan sudah dalam perjalanan menuju Jakarta. “Yang bersangkutan sudah dibawa ke Jakarta. Detailnya nanti ya,” ujarnya.
Tiga pimpinan cabang Khilafatul Muslimin sebelumnya sudah lebih dulu ditangkap. Ketiganya ditangkap di wilayah Brebes, Jawa Tengah pada Senin (6/6). Mereka ditangkap atas kasus dugaan penyebaran berita bohong dan percobaan makar yang dilakukan melalui aksi konvoi di wilayah Brebes. (*)
batampos – Komite IV DPD RI menilai target pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 5,3-5,9 persen merupakan target yang ambisius. Dengan kondisi bahwa defisit APBN harus ditekan hingga di bawah 3 persen kembali mulai tahun 2023 dan dinamika geo-ekonomi dan politik internasional yang tidak menentu.
Suasana Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS RI, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (7/6/22).
“Pemerintah harus memastikan bahwa APBN dikelola secara kredibel dan mencapai target yang telah ditetapkan. Terlebih, penyesuaian APBN seringkali berdampak kepada berbagai pos anggaran, termasuk penyesuaian anggaran ke pemerintah daerah,” ungkap Wakil Ketua Komite IV DPD RI Casytha A. Kathmandu saat membuka Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS RI, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (7/6/22).
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 sejalan dengan arah kebijakan fiskal tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai berbagai sasaran dan indikator pembangunan tersebut, salah satu bagian penting dalam kebijakan fiskal adalah dana transfer ke daerah. Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
“Terdapat perubahan cakupan transfer ke daerah yang memasukkan dana desa sebagai salah satu bagian dari transfer ke daerah. Nomenklatur belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN 2023 akan berubah menjadi belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan, dan Dana Desa,” jelas senator Jawa Tengah itu.
Selain itu, beberapa permasalahan yang menjadi fokus Komite IV DPD RI pada rapat kerja ini menyoroti adanya berbagai dinamika global yang berdampak pada harga komoditas, pemerintah mengambil kebijakan jangka pendek, misalnya kebijakan terkait ekspor batu bara pada Januari 2022 dan minyak goreng pada April 2022. Perubahan berbagai nomenklatur dalam UU HKPD membuat dana transfer ke daerah sulit untuk naik. Beban gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah sangat membebani keuangan pemerintah daerah, dan Dana Bagi Hasil (DBH) berperan penting untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
“Namun, penyaluran DBH hingga akhir April 2022 masih tergolong rendah,” lanjut Casytha
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan walaupun kasus Covid-19 di Indonesia dan global terus menurun, tetapi pandemi covid-19 menyisakan luka memar dalam perekonomian indonesia. Efek krisis Covid-19 ini sebagian besar mengenai sisi produksi mengakibatkan sebagian besar provinsi mengalami penurunan produktivitas tenaga kerja, dan sulit pulih dalam jangka pendek.
“Belum usai pandemi dunia menghadapi tantangan baru, tensi geopolitik Rusia dan Ukraina, yang menyebabkan Indeks Resiko Geopolitik meningkat, yang kira-kira setara dengan perang teluk,” ungkap Suharso.
Menurut Bappenas efek jangka menengah pandemi Covid-19 dan tensi geopolitik mengakibatkan Pertumbuhan Ekonomi Potensial dan Total Factor Productivity (TFP) semakin tertekan. Selain itu, Trajektori Ekonomi Jangka Menengah-Panjang sulit kembali jika ekonomi hanya tumbuh moderat.
“Akibat dari krisis Covid-19 dan tensi geopolitik, gap semakin melebar. Pertumbuhan ekonomi 5 persen tidak dapat mengembalikan level PDB pada trajektori tanpa krisis, diperlukan pertumbuhan ekonomi tinggi melalui transformasi ekonomi. Trajektori diperkirakan dapat kembali pada 2030,” jelasnya
Risiko Stagflasi (Pertumbuhan ekonomi stagnan dan inflasi tinggi) untuk Indonesia relatif rendah dan berada di bawah negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. Namun, pertumbuhan produktivitas Indonesia perlu menjadi perhatian karena menjadi penyumbang risiko stagflasi yang cukup tinggi.
“Terdapat risiko stagflasi jangka menengah-panjang, sehingga peningkatan produktivitas menjadi kunci,” paparnya.
Tema RKP Tahun 2023 Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, target pertumbuhan ekonomi investasi dan ekspor diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi tahun 2023 Sektor Industri Pengolahan diharapkan menjadi motor pertumbuhan Tahun 2023. Penguatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 Mempertajam lokasi prioritas (fokus sesuai tahapan penuntasan tematik) sehingga alokasi dapat lebih signifikan dan secara bertahap menyelesaikan sasaran pembangunan.
“Dibutuhkan sinergi dan sinkronisasi target dan kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah,” pungkas Suharso. (mas)
Arsip – Penduduk asli dari suku Mura terlihat di tanah adat yang tidak bertanda di dalam hutan hujan Amazon dekat Humaita, Negara Bagian Amazonas, Brazil, 20 Agustus 2019. (ANTARA/Reuters/Ueslei Marcelino/as)
batampos -Phillips dan Pereira, jurnalis atau wartawan asal Inggris hilang saat melakukan peliputan di sebuah daerah terpencil dan tanpa hukum di hutan hujan Amazon dekat perbatasan dengan Peru. Keduanya terakhir kali terlihat pada Minggu (5/6) dini hari.
Angkatan Laut Brazil pada Senin (6/6) mengerahkan 10 personel untuk mencari keberadaan jurnalis Inggris Dom Phillips dan pakar masyarakat adat, Bruno Pereira.
Phillips (57 tahun) adalah wartawan lepas yang pernah menulis soal Brazil untuk surat kabar Guardian, Washington Post, New York Times, dan berbagai media lainnya.
Ia bersama Pereira dilaporkan melakukan perjalanan jurnalistik di Lembah Javari.
Pereira sendiri adalah salah satu pakar Brazil paling mumpuni menyangkut suku terisolasi.
Javari merupakan daerah tempat keberadaan sebagian besar masyarakat adat yang paling terisolasi di dunia.
Daerah itu memiliki luas seperti Irlandia dan terancam kondisinya oleh pembalak dan pemburu liar.
Selain itu, di daerah tersebut ada peningkatan pergerakan kelompok-kelompok penanam koka yang memproduksi bahan mentah untuk kokaina.
Juru bicara angkatan laut Brazil, Cibelly Lopes, mengatakan tim pencari dari AL Brazil akan tiba di daerah terisolasi Atalaia do Norte sekitar pukul 19.00 waktu setempat.
Tim itu, kata Lopes, kemudian akan mengarah ke wilayah permukiman tepi sungai Sao Gabriel, tempat Phillips dan Pereira terakhir kali terlihat pada Minggu.
Melalui pernyataan soal hilangnya kedua sosok itu, Persatuan Masyarakat Adat Lembah Javari (UNIVAJA) mengatakan ada sejumlah ancaman yang muncul dalam beberapa hari belakangan ini.
Tidak ada kejelasan apakah ancaman tersebut ditujukan pada para anggota UNIVAJA atau pada Phillips dan Pereira.
Sementara itu menurut Survival International, sebuah lembaga nirlaba yang membela masyarakat adat, Pereira sebelumnya pernah mendapat sejumlah ancaman terkait kegiatannya selama bertahun-tahun bersama suku-suku asli.
Karena itu, kata Survival International, “tindakan perlu segera diambil untuk mengetahui keberadaan dia dan Dom.”
UNIVAJA mengatakan Phillips dan Pereira melakukan perjalanan dengan sebuah perahu kecil, namun wilayah itu sulit ditembus karena hutan yang lebat serta banyak tanaman terapung dan merambat.
UNIVAJA sudah mengerahkan dua tim untuk ikut mencari keberadaan kedua pria itu.
Juru bicara kementerian luar negeri Inggris mengatakan pihaknya terus menjalin kontak dengan pihak berwenang Brazil. (*)
