batampos – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, berharap angka kemiskinan berkurang dan lapangan pekerjaan terbuka lebar seiring membaiknya perekonomian, dan pengendalian Covid-19.

Ia berharap ke depan perekonomian terus membaik, dan serapan tenaga kerja kembali meningkat, seiring dilonggarkan aturan masuk bagi wisman. Rudi menyampaikan harapan bagi kota Batam adalah kesejahteraan yang meningkat.

“Kalau ingin saya, Batam bisa mandiri dan lebih baik. Termasuk dalam pengendalian orang miskin. Semakin berkurang angka kemiskinan maka daerah akan dinilai sukses dalam menjamin kesejahteraan masyarakatnya,” ujarnya, Minggu (22/5).

Selain angka kemiskinan, ketersediaan lapangan kerja juga diharapkan semakin meningkat. Batam masih menjadi pilihan bagi pencaker, artinya kemampuan Batam masih diakui.

Selama dua tahun menghadapi Covid-19 berbagai upaya dilakukan termasuk dalam memanfaatkan bantuan pemerintah pusat.

Melalui usulan dari daerah, banyak masyarakat kurang mampu mendapatkan bantuan, bahkan pelaku usaha juga mendapatkan bantuan permodalan.

“Ini sudah dilakukan dua tahun terkahir. Sekarang saatnya untuk bangkit. Usaha silakan dimulai kembali, sehingga akan menyerap tenaga kerja. Target kita semua percepatan pemulihan ekonomi di Batam,” tegasnya.

Seperti diketahui, selama dua tahun terakhir angka kemiskinan di Kota Batam mengalami kenaikan.

Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor. Pertama akibat kehilangan pekerjaan, karena ditutupnya pintu masuk wisatawan mancanegara (wisman) ke Batam. Hampir 80 persen yang terdampak adalah mereka yang bekerja di sektor pariwisata.

Kedua banyak hotel, restoran, agen perjalanan yang tutup karena tidak ada tamu yang harus mereka layani, meskipun masih ada beberapa yang bertahan dengan melakukan berbagai kebijakan, agar usaha mereka tetap berjalan.

Awal tahun lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau (Kepri) mencatat jumlah penduduk miskin di Kepri sepanjang September 2020 bertambah sebanyak 142.611 orang atau 6,13 persen dari total keseluruhan penduduk Kepri.

Kepala BPS Kepri, Agus Sudibyo, mengatakan kenaikan angka penduduk miskin di Kepri, dipicu karena pandemi covid-19.

Angka tersebut bertambah sebanyak 10.645 orang, dibanding Maret 2020 yang sebesar 131.966 orang.

“Artinya dalam rentang waktu enam bulan, ada penambahan sekitar 10.000 orang penduduk miskin di Kepri,” kata Agus.

Sementara, periode September 2020 ke Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Kepri naik6,12 persen atau 1.852 orang. Ia menyebutkan September 2020 jumlah warga miskin Kepri 142.611 orang, naik menjadi 144.462 orang di Maret 2021.

Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Batam untuk saat ini total warga miskin yang tercatat saat ini berjumlah 52.513 Kepala Keluarga (KK).

Selama pandemi angka kemiskinan di Batam diakuinya mengalami peningkatan. Hal ini terdaftar berdasarkan laporan dari tingkat lurah.

“Selama pandemi banyak yang mengusulkan diri untuk masuk sebagai penerima bantuan dari pusat. Banyak dari mereka merupakan korban PHK sehingga tidak mempu membiayai kehidupan keluarga mereka,” sebut Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Batam, Hasyimah.

Pihaknya selama dua tahun terakhir berupaya memaksimalkan bantuan dari pusat. Hal ini terbukti selama pandemi hampir semua program pengentasan kemiskinan yang gelontorkan pusat, berhasil disalurkan di Batam, termasuk bansos minyak goreng beberapa waktu lalu.

Seiring membaiknya perekonomian, ia berharap data kemiskinan di Batam bisa berkurang. Untuk mengetahui hal ini, pihaknya bersama petugas DTKS akan melakukan verifikasi.

“Setiap tahun selalu verifikasi, sebelum akhirnya ditetapkan berapa jumlah DTKS di Batam. Mudah-mudahan ada penurunan, karena kondisi terus membaik,” harapnya.(*)

Reporter: Yulitavia

batampos – Masyatakat Kota Batam yang akan membayar Uang Wajib Tahunan (UWT), namun belum pecah Penetapan Lokasi (PL) tidak perlu khawatir. Sebab, pecah PL bisa dilakukan saat dilakukan perpanjangan UWT.

“Bagi yang belum pecah PL, pada waktu perpanjangan, akan dilakukan pecah PL atas nama yang bersangkutan,” ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.

Ia melanjutkan untuk perpanjangan UWT saat ini sudah lebih mudah. Masyarakat hanya tinggal mengajukan perpanjangan UWT melalui Land Management System (LMS) Online Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Jika seluruh persyaratan lengkap, proses perpanjangan UWT bisa dilakukan 15 hari.

“Silahkan kunjungi situs tersebut untuk informasi penting lainnya,” katanya.

Sementara itu, untuk syarat perpanjangan ada perbedaan untuk perorangan yang sudah mempunyai sertifikat dan badan hukum yang sudah mempunyai sertifikat.

Dilansir dari LMS Online BP Batam, untuk perorangan yang sudah mempunyai sertifikat, cukup melampirkan identitas dari pemohon; sertipikat tanah dan fotocopy PBB terakhir.

Sementara badan hukum yang sudah punya sertifikat, persyaratannya mulai dari identitas pemohon; copy KTP Direktur yang masih berlaku; akta pendirian dan akta perubahan terakhir yang disahkan oleh Menkumham; surat keputusan pengesahan Menkum dan HAM terakhir; sertifikat tanah dan fotocopy PBB terakhir.

Begitu juga persyaratan perpanjangan UWT bagi perorangan dan badan hukum yang belum mempunyai sertifikat.

Untuk perorangan sertifikat, syaratnya mulai dari identitas pemohon; copy Surat Perjanjian (SPJ); copy Surat Keputusan (SKEP); copy Faktur Lunas UWT 30 tahun dan fotocopy PBB terakhir.

Sementara untuk badan hukum, identitas pemohon; copy KTP Direktur yang masih berlaku; akta pendirian dan akta perubahan terakhir yang disahkan oleh Menkumham; surat Keputusan Pengesahan Menkum dan HAM terakhir; copy Surat Perjanjian (SPJ); copy Surat Keputusan (SKEP); copy faktur lunas UWT 30 tahun dan fotocopy PBB terakhir.

Perlu diingat, jangka waktu pelunasan UWT paling lama 30 Hari Kalender terhitung sejak faktur UWT di terbitkan. Faktur UWTO akan batal dengan sendirinya apabila pemohon tidak melunasi pembayaran UWT sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.(*)

Reporter : Eggi Idriansyah

batampos – Pemerintah Indonesia akan menghentikan pasokan gas ke Singapura. Hal ini diambil untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri.

Pemerintah pun sedang mencari pasar domestik, demi peralihan pasokan gas yang diekspor ke Singapura itu.

“2023 gas yang diekspor ke Singapura disetop, maka mesti (memikirkan) disalurkan kemana (pasar domestik),” Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa.

Pernyataan mengenai penghentian pasokan gas ini, sudah sempat disampaikan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, di rapat kerja dengan komisi VII DPR Republik Indonesia, November tahun lalu. Arifin menyampaikan akan mengakhiri suplai gas ke Singapura ke 2023, dan akan disalurkan ke dalam negeri.

Pipa gas yang dialirkan ke Singapura melalui pipa Duri Dumai, Riau. Pipa gas ini akan dialirkan ke kawasan industri di wilayah Sumatera. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, harga gas yang akan diberikan ke Industri di Sumatera sebesar USD 6 per MMBTU.

Rencana ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah, dan mengurangi defisit neraca perdagangan. Sehingga menggeser penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke gas.

Selama ini, pasokan gas ke Singapura berasal dari Blok Corridor yang dikelola Conoco Phillips sebanyak 300 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Guna mendukung pengalihan pasokan gas tersebut, Pemerintah telah menyiapkan infrastruktur melalui pembangunan jaringan pipa transmisi, seperti Dumai – KEK Seimangke dan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD).(*)

Reporter: Fiska Juanda