batampos –  Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Geram Menteri Jokowi Tak Bernyali soal Mafia Minyak Goreng, Legislator Gerindra Gebrak Mejamengakui persoalan melonjaknya harga minyak goreng belum bisa diselesaikan secara tuntas. Padahal, pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan mulai dari penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), mekanisme pasar, hingga larangan ekspor minyak goreng.

Andre menganggap kebijakan larangan ekspor menunjukkan Presiden Jokowi sudah gerah dengan upaya yang sudah dilakukan. Menurutnya, ada oknum yang sengaja melawan kebijakan pemerintah terkait melonjaknya harga minyak goreng.

Legislator Fraksi Partai Gerindra Andre mencontohkan saat Jokowi mengumumkan larangan ekspor langsung membuat harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit anjlok. Padahal, ekspor CPO masih sempat berjalan.

“Bahwa sudah terjadi perlawanan terhadap keputusan pemerintah, itu baru rencana (larangan ekspor) perlawanan sudah dimulai, gendang perang sudah dimulai disaat ekspor masih berjalan secara normal,” kata Andre saat Dialektika Demokrasi dengan tema Bagaimana Sikap DPR Menghadapi Mafia Migor di Media Centre DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (20/5)

Andre mengingat lagi saat ada kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) di 1 Februari 2022 langsung membuat minyak goreng saat itu langkah.

Namun, saat ada Menteri Perdagangan sidak maka tiba-tiba minyak goreng melimpah. Ketika Menteri Perdagangan selesai sidak tiba-tiba minyak goreng langka lagi. Artinya, ada oknum yang sengaja melawan pemerintah.

“Jadi apa intinya, yang ingin saya gambarkan bahwa dugaan perlawanan oligarki pemerintah itu terlihat jelas, oligarki-oligarki itu melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, itu sangat jelas,” ujar Andre.

Meski begitu, Andre menganggap pemerintah masih gagal dalam memenuhi harapan rakyat terkait persoalan minyak goreng.  Karena itu, Ia berharap pemerintah tidak boleh kalah dengan oknum atau mafia dalam memberantas minyak goreng.

“Kami di Komisi VI akan memanggil Mendag Selasa siang. Akan kita kejar kuliti apa yang dilakukan pemerintah agar HET ini bisa terjadi,” ujarnya.

Andre juga berpendapat, persoalan mafia minyak goreng ini sulit untuk di-pansus-kan. Karena keputusan pansus di DPR tergantung pada masing-masing fraksi. “Tapi memang menurut saya ini bisa kita selesaikan tanpa Pansus. Kalau pemerintah berani dan bernyali,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, permasalahannnya bukan di Presiden. Tapi menteri-menterinya kurang bernyali. “Jadi kita harap bisa diselesaikan. Jadi permasalahannya menteri-menterinya belum kongkrit, belum sampai di bawah,” tegas Andre yang sempat menggebrak meja karena geram dengan kinerja para pembantu preisden itu.

Lebih lanjut, Andre menyambut baik saat Kejagung menetapkan Lin Che Wei yang menjadi tersangka baru di kasus ekspor CPO. Ia meminta Kejagung terus menelusuri kasus tersebut.

“Ini tidak mungkin manajernya berani menngambil keputusan, harusnya harapan kita, dengan penangkapan LCW (Lin Che Wei ) ini menjadi pintu masuk, karena kita tahu yang bersangkutan adalah konsultan,” ujar Andre.

“Nah, siapa yang mengutus LCW sampai ke Kemendag, siapa yang memodali dia, ini harus ditelusuri dan harapan kita bukan hanya Manager, Senior Manager tetapi kalau memang ada bukti tidak ada salahnya dan saya rasa seluruh rakyat Indonesia mendukung Jaksa Agung untuk dugaan tersangka terhadap korporasi terhadap oligarki dan bukan hanya korporasinya saja,” tambahnya.

Andre mengatakan, kalau perlu top menejemen bahkan pemiliknya yang mungkin ada di luar negeri bisa ditelusuri. Sebab, hal itu untuk kepentingan rakyat.

“Karena ini demi kepentingan rakyat bukan hanya ekonomi Indonesia yang terpukul, bukan hanya ekonomi Indonesia yang dirugikan tetapi seluruh rakyat Indonesia yang dirugikan, itu harapan kita di DPR terhadap langkah Bapak Jaksa Agung,” tutur Andre.

Pada 2014 silam, Lin Che Wei pernah menjabat sebagai Tim Asistensi (Policy Advisor) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian, pada 2019 yang lalu, Lin Che Wei kembali diangkat sebagai Tim Asistensi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sebagai Policy Advisor Kemenko Perekonomian, Lin Che Wei ikut terlibat dalam formulasi kebijakan, seperti Pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dan pembentukan Industri Biodiesel berbasis Kelapa Sawit, Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (2017), Studi dan Formulasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi (2017-2019), dan Verifikasi Luas Lahan Kelapa Sawit di Provinsi Riau (bekerja sama dengan Dirjen Perkebunan dan PTPN V.

Selain itu, Lin Che Wei juga merupakan salah satu ekonom terkemuka di Indonesia. Ia memulai kariernya sebagai analis keuangan di beberapa perusahaan asing antara lain WI Carr, Deutsche Bank Group dan Société Générale.

Dalam melakoni karirnya itu, ia sempat bermasalah dengan Grup Lippo. Adapun masalah yang merugikannya saat itu karena analisisnya membongkar skandal Bank Lippo sehingga ia digugat sebesar Rp103 miliar oleh pengurus Lippo Group.

Selanjutnya, pada 2008, Lin Che Wei mendirikan perusahaan riset yang berfokus pada Analisis Kebijakan dan Analisis Industri di bawah bendera PT Independent Research Advisory Indonesia. Lin Che Wei mulai terlibat di dunia pemerintahan setelah menjadi panelis di debat Calon Presiden pada 2003. Ia kemudian menjadi sekretaris tim perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan Exxon di dalam mencari penyelesaian ladang minyak di Cepu yang berhasil diselesaikan pada 2006. (*)

Reporter: JP Group

batampos – PT Honda Prospect Motor kembali menggelar kompetisi modifikasi virtual yaitu Honda Brio Virtual Modification (V-Mod) yang kini memasuki gelarannya yang keempat kalinya. Ajang kompetisi ini kembali diadakan bagi para modifikator untuk menuangkan kreativitas, bakat serta hobinya dalam melakukan modifikasi desain secara virtual.

Honda Brio Virtual Modification (V-Mod) ke-4 kali ini mengusung tema “Street Race”. Adapun tema yang diusung kali ini berdasarkan pemilihan review modifikasi serta harapan modiikasi dari user experience Honda Brio melalui ajang #BrioVModWish yang berlangsung sejak 19 April hingga 12 Mei 2022 lalu.

”Kompetisi Brio Virtual Modification ini dibuka untuk masyarakat umum dan dapat mengirimkan desain modifikasinya dalam format digital mulai hari Rabu, 18 Mei 2022 hingga paling lambat tanggal 24 Juli 2022,” ungkap Business Innovation and Sales dan Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, Kamis (19/5).

Seluruh karya para peserta akan dipilih oleh tim juri yang terdiri dari 3 orang yang berpengalaman dalam modifikasi dan karya digital. ”Dari seluruh karya yang masuk, akan dipilih 20 karya yang berkesempatan menjadi juara 1, 2 dan 3, serta kategori Best Social Media Choice,” ujarnya.

Juara pertama akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 15 juta, juara kedua sebesar Rp 10 juta, dan juara ketiga sebesar Rp 7 juta. Sedangkan untuk kategori Best Decal akan mendapatkan sebesar Rp 3 juta, kemudian untuk kategori Favorite Winner by Social Media sebesar Rp 3 juta dan kontestan terbaik top 20 masing-masing akan mendapatkan Rp 1 juta.

Yusak Billy mengatakan, modifikasi virtual masih terus menjadi tren yang banyak diminati dan semakin bertambah setiap tahunnya.

BACA JUGA: Penjualan Honda di April Kembali Catat Peningkatan

”Kompetisi Brio Virtual Modification ini juga sebagai wujud kami dalam memberikan wadah bagi para modifikator khususnya Honda Brio untuk mengembangkan kreativitasnya,” sebutnya.

Masyarakat juga dapat memberikan suara untuk desain favorit pada kategori Social Media melalui akun Instagram @hondaisme.

”Detail mengenai syarat dan ketentuan lengkap serta materi untuk lomba dapat dapat dilihat di website www.honda-indonesia.com/v-mod,” terangnya.

Pengumuman pemenang Honda Brio Virtual Modification #4 untuk pemenang top 20, top 10 dan top 3 akan diumumkan melalui akun instagram @hondaisme. (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos- 2 kasus infeksi virus cacar monyet ditemukan di Kanada. Badan Kesehatan Publik Kanada pada Kamis (19/5) mengaku, setelah mengonfirmasi dua kasus, mereka tengah menginvestigasi 17 kasus yang dicurigai di Provinsi Quebec.

Sejumlah negara termasuk Portugal dan Spanyol telah melaporkan kasus cacar monyet dalam beberapa minggu terakhir, dengan kasus Amerika Serikat yang diidentifikasi pejabat Kesehatan Publik Massachussets pada (18/5) pada seorang pria yang baru-baru ini melakukan perjalanan ke Provinsi Quebec di Kanada.

BACA JUGA: Perang Lawan Virus, BG Ingin Punya Medical Intelligence yang Andal

“Malam ini, Provinsi Quebec mendapat informasi bahwa dua sampel yang diterima Laboratorium Mikrobiologi nasional (NML) telah dinyatakan positif cacar monyet. Ini adalah dua kasus pertama yang terkonfirmasi di Kanada,” kata Badan Kesehatan Publik Kanada (PHAC) dalam keterangannya.

Pihaknya menambahkan Kanada belum pernah melihat kasus cacar monyet.

Cacar monyet, yang sebagian besar terjadi di Afrika Barat dan Tengah, adalah infeksi virus langka mirip dengan cacar manusia, kendati lebih ringan.

Kasus itu pertama kali dilaporkan di Republik Demokratik Kongo pada 1970-an. Jumlah kasus di Afrika Barat sudah meningkat pada dekade terakhir.

Gejalanya termasuk demam, sakit kepala dan ruam kulit dimulai pada wajah dan menyebar ke seluruh tubuh.

Pejabat kesehatan di Montreal, kota terbesar Quebec, mengatakan kepada wartawan pada Kamis (19/5) pagi bahwa ada hubungan antara kasus cacar monyet AS di Massachusetts dan sejumlah kasus yang dicurigai di wilayah Montreal.

PHAC mengatakan warga AS yang baru-baru ini melancong ke Kanada dari AS dengan transportasi pribadi “kemungkinan telah terinfeksi sebelum atau selama” kunjungannya ke Montreal. (*)

reporter: antara

batampos – Kejagung menegaskan pihaknya terus mengusut perkara dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO).  Dalam proses penyidikan kasus ini,  pihak korps adyaksa menyatakan belum menemukan fakta adanya aliran dana ke partai politik. Hal itu dikatakan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Supardi.

“Tidak ada sampai sekarang ditemukan adanya indikasi ke sana (parpol). Jadi jangan dipelintir-pelintir, kami tidak menemukan sampai ke sana,” kata Supardi saat dikonfirmasi, Jumat (20/5) dikutip dari Antara.

Hingga kini, kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah itu melibatkan lima orang tersangka, dimana empat di antaranya adalah pihak swasta dan satu orang Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan.

Menurut Supardi, pihaknya bekerja sesuai dengan fakta, dari fakta yang ada saat ini tidak ditemukan adanya aliran dana dari tersangka ekspor CPO itu ke parpol.

“Sampai detik ini tidak ada fakta sampai ke sana. Jadi ojo (jangan) dipelintir. Kira-kira kami nanti membuat-buat. Kami kan secara fakta, faktanya enggak ada, ya enggak ada,” tambahnya.

Kejagung bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya menelusuri aliran dana para tersangka guna mencari indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus tersebut.

“Semua perkara di sini pasti ada kerja sama dengan PPATK. Artinya, untuk kalau ada indikasi TPPU, kami kalau mau tracing (menelusuri) apakah ada TPPU-nya atau enggak, kami pasti menggandeng PPATK,” jelasnya.

Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, selama Januari 2021 sampai Maret 2022. Satu dari kelima tersangka itu adalah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan.

Empat tersangka lain dari pihak swasta adalah Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley M.A. selaku Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affairs PT Musim Mas, dan Lin Che Wei selaku pendiri dan penasihat kebijakan/analisa PT Independent Research & Advisodry Indonesia.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian ekonomi negara, yaitu kemahalan serta kelangkaan minyak goreng hingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat. (*)

Reporter: JP Group