batampos – Kejaksaan Agung memperpanjang masa penahanan selama 40 hari terhadap empat tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) periode Januari 2021 sampai Maret 2022.

“Tersangka dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari, terhitung sejak 9 Mei sampai dengan 17 Juni 2022,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/5).

Keempat tersangka tersebut ialah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley M.A., dan General Manager di Departemen General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang.

Keempat tersangka tersebut telah ditahan sejak Selasa (19/4) lalu. Tersangka Stanley dan Picare ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sementara tersangka Master dan Indrasari di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

Ketut menjelaskan perpanjangan penahanan terhadap empat orang tersangka itu dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai.

“Sehingga dipandang perlu memperpanjang penahanan tersangka tersebut,” tambahnya.

Penyidikan terhadap perkara tersebut terus bergulir. Pada Selasa (10/5), penyidik memeriksa dua orang saksi dari pihak swasta, yakni LCW dan NS. LCW merupakan penasihat kebijakan/analisis pada Independent Research & Advisory Indonesia, sementara NS adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud,” katanya.

Kasus dugaan korupsi ekspor CPO tersebut bermula dari kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di berbagai daerah.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan keempat tersangka itu telah melakukan perbuatan melawan hukum, berupa bekerja sama dalam penerbitan izin Persetujuan Ekspor (PE).

Dengan kerja sama melawan hukum tersebut, akhirnya diterbitkan PR yang tidak memenuhi syarat, yaitu mendistribusikan CPO tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri serta tidak mendistribusikan CPO ke dalam negeri sebagaimana kewajiban 20 persen dari total ekspor.

Akibat perbuatan para tersangka, perekonomian negara mengalami kerugian yaitu dengan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Hal itu juga menyebabkan terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil.

Keempat tersangka dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kemudian Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a b e dan f Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan nomor 129 juncto nomor 170 tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri.

Kemudian juga ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO. (*)

Reporter: Antara

batampos – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Robi Sugara menilai Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri akan berperan penting (King Maker) dalam pertarungan pemilihan presiden 2024 mendatang.

“Keduanya adalah king maker. Dua sosok itu memiliki kemampuan secara politik untuk menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 2014,” ujar Robi, Rabu (11/5).

Robi menjelaskan, Jokowi sebagai Presiden dua periode yang diusung PDI-P, memiliki pendukung militan dan sudah tentu pendapat seorang Presiden dua periode akan sangat dipertimbangkan dalam penentuan pasangan calon yang diusung partai banteng pada pilpres 2024.

“Sementara itu, Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P selain memiliki suara terbanyak dalam pemilu kemarin, partai ini memiliki pengikut yang militan untuk satu komando,” kata dia.

Ia pun menilai pilihan rasional secara politik dari dua king maker ini adalah memadukan antara Prabowo Subianto-Puan Maharani dalam pilpres 2014.

“Dua pasangan ini sangat berpeluang,” ungkap Robi.

Bagi Jokowi, Prabowo dan Puan adalah orang dekat yang pernah menjadi anak buahnya. Sebelum menjabat sebagai Ketua DPR, Puan pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada kepemimpinan pertama Presiden Jokowi, 2014-2019.

“Boleh dikatakan Presiden Jokowi puas dengan kinerja Puan karena ia terus dipakai sampai akhir masa jabatan periode pertama. Puan tak dipilih lagi sebagai menteri semata karena terpilih sebagai Ketua DPR,” kata Robi.

Sementara itu, Prabowo juga adalah menteri pertahanan di kabinet Presiden Jokowi saat ini. Meski Jokowi dan Prabowo pernah bertarung sengit di pilpres 2014 dan 2019, namun hubungan keduanya tetap terjalin baik.

“Dan pilpres 2024 adalah waktu yang pas bagi Jokowi yang tak bisa mencalonkan lagi untuk memberikan kesempatan bagi Prabowo,” katanya.

Selain itu, Robi melihat jika sosok Prabowo-Puan nantinya memenangi pemilu, maka tak perlu diragukan program-program Jokowi akan tetap berjalan. Salah satunya adalah megaproyek pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.

“Presiden Jokowi tak perlu khawatir proyek-proyek yang sudah ia bangun jadi terbengkalai setelah ia turun dari kekuasaan,” kata Robi.

Sementara itu, bagi Megawati, mengusung sosok Puan yang tak lain adalah putrinya sendiri tentu adalah pilihan paling logis. Robi menilai, tak ada kader PDI-P lain selain Puan yang saat ini layak untuk diusung di pilpres 2024.

Diusungnya Puan bisa melanjutkan tradisi keluarga Soekarno sebagai pemimpin bangsa ini.

“Namun tentu saja tak hanya sekedar punya trah Soekarno, Puan juga layak diusung karena sudah berpengalaman sebagai menteri hingga Ketua DPR,” katanya.

Sementara itu, Prabowo juga bukan orang asing bagi Megawati. Megawati-Prabowo pernah berpasangan sebagai calon presiden dan wakil presiden pada 2009 lalu.

“Kini saat yang tepat untuk kembali mengulang sejarah dengan memasangkan Prabowo dan Puan Maharani sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan salah satu agenda yang dibahas pada G20 adalah kesiapan finansial secara global untuk menghadapi pandemi.

“Pembahasan dalam G20 yaitu kesiapan financing karena seluruhnya harus ada pull of fund secara global,” kata Menko Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan kunci pada Green Economy Indonesia Summit 2022 : “The Future Economy of Indonesia” di Jakarta, Rabu (11/5).

Salah satu agenda G20 dari working group payment dan kesehatan, agar ada pendanaan yang disiapkan untuk riset dan teknologi, terutama untuk menyiapkan vaksin ke seluruh dunia.

Menko Airlangga menyampaikan pelajaran yang bisa dipetik dari pandemi COVID-19 adalah tiga kunci yang harus disiapkan, terutama untuk penyakit yang berbasis paru-paru, yakni masker, jaga jarak, dan bagaimana menyebarkan vaksin secara universal dengan cepat.

“Sejarah sudah membuktikan dengan COVID-19, time to market dari vaksin dari penelitian sampai diproduksi siklusnya bisa dipotong menjadi satu tahun dimana secara normal sebelumnya memakan waktu setengah dekade atau 5 tahun,” ujar Menko Airlangga Hartarto.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menuturkan selama dua tahun menangani pandemi COVID-19, pada kuartal pertama 2022 perekonomian mampu tumbuh 5,01 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari beberapa berbagai negara lain, termasuk China, Amerika dan sedikit di bawah Vietnam.

“Ekonomi lima persen ini kita sudah pertahankan dari kuartal keempat 2021 dan kuartal pertama 2022,” tutur Menko Airlangga.

Selain itu pertumbuhan di kuartal pertama tidak lagi berasal dari belanja pemerintah, tetapi dari kegiatan ekspor dan impor dan kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Adapun terkait resiko kenaikan COVID-19 pascamudik, Ketua Umum Partai Golkar menyampaikan Kementerian Kesehatan mencatat 99 persen masyarakat di Pulau Jawa telah mempunyai kekebalan imunitas, baik dari vaksin yang telah kali maupun telah terkena COVID-19. Hingga kini meskipun sebanyak 80 juta masyarakat mudik, belum ada indikasi lonjakan kasus COVID-19.

“Walaupun berdasarkan data dua tahun terakhir kasus itu kan naik sesudah hari ke 24, tetapi sekali lagi ditegaskan bahwa kasus naik itu kaitannya dengan varian baru Delta dan Omicron. Kita berharap tidak ada lagi ataupun varian-varian yang berkembang,” ucapnya. (*)