batampos – World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022 akhirnya kembali digelar setelah sempat vakum pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19. Dalam forum ekonomi internasional tersebut, Indonesia mendapatkan kehormatan untuk kembali terlibat melalui Indonesia Pavilion dan Indonesia Night.

Indonesia Pavilion adalah sebuah wadah untuk berdiskusi, mengadakan seminar, dan menjalin koneksi dengan entitas dari negara lain. Sedangkan Indonesian Night bertujuan untuk mempromosikan budaya dan kuliner Indonesia ke dunia. Sebelumnya Indonesia juga pernah membuka Indonesia Pavilion di WEFAM 2018, 2019, dan 2020.

Dalam rangkaian agenda kunjungan kerja ke Davos, Swiss pada Senin (23/5), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, berkesempatan hadir dan menyampaikan sambutan di Paviliun Indonesia pada perhelatan WEFAM 2022. Menko Airlangga merefleksikan pengalaman dunia dalam menghadapi pandemi Covid-19 pada dua tahun terakhir.

“Dua tahun terakhir semua negara berada dalam keadaan sulit akibat pandemi Covid-19. Kabar baiknya, Indonesia menunjukkan ketahanannya dan mulai menunjukkan proses recovery dimana perekonomian Indonesia pada Triwulan I tahun ini mencatat pertumbuhan sebesar 5,1 persen yoy,” kata Menko Airlangga dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga berbicara mengenai isu global terutama permasalahan geopolitik yang memberikan tantangan tersendiri bagi Presidensi G20 Indonesia. Menko Airlangga juga menekankan agar dunia tidak menutup mata pada permasalahan-permasalahan global lainnya yang terjadi secara simultan dengan konflik Rusia-Ukraina seperti agenda perubahan iklim dan vaksinasi yang belum merata di seluruh dunia.

“Perang di Ukraina mempertanyakan eksistensi G20. Ada juga perdebatan sengit tentang siapa yang harus atau tidak boleh diundang. Sebagai Presidensi G20, kepentingan Indonesia adalah menjaga keutuhan G20. G20 harus dipertahankan sebagai G20 – bukan menjadi G19, atau G13,” tegas Menko Airlangga.

Menko Perekonomian juga menekankan pentingnya peran dan kerja sama semua anggota G20 dalam menjaga stabilitas dunia.

“Selama krisis keuangan global 2008, G20-lah yang mencegah ekonomi dunia jatuh lebih dalam ke jurang depresi. Negara-negara yang membentuk G20 terdiri dari dua pertiga dari populasi dunia, 85 persen dari PDB dunia, 75 persen dari perdagangan dunia, dan 80 persen dari investasi global. Keputusan yang dicapai di G20 akan memperbaiki banyak hal di dunia ini,” jelas Menko Airlangga.

Terakhir, Menko Airlangga mengharapkan agar semua anggota G20 dapat hadir, kalau bisa secara fisik, pada rangkaian pertemuan G20 sehingga dapat menghasilkan konsensus global demi recovery dunia yang lebih inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan slogan Presidensi G20 Indonesia “Recover Together, Recover Stronger”. (dep7/ltg/fsr)

batampos – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyambut positif penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cianjur Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kawin Kontrak. Peraturan ini dinilai sebagai salah satu komitmen untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), salah satu dengan modus kawin kontrak.

“Banyak perempuan dan anak yang masih menjadi korban modus kawin kontrak. Penguatan regulasi melalui diterbitkannya Perbup Nomor 38 Tahun 2021 bisa menjadi salah satu pilar dalam memastikan upaya penanganan kasus kawin kontrak bisa diminimalisasi khususnya di Kabupaten Cianjur,” ujar Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Ratna Susianawati kepada wartawan, Selasa (24/5).

Ratna mengatakan, pihaknya terus mendorong masyarakat, khususnya perempuan dan anak untuk berani melaporkan kasus kekerasan yang dilihat atau dialaminya. “Ini merupakan fenomena gunung es, artinya bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan bisa menimpa siapapun. Bahkan, masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa dirinya mendapatkan ancaman dan iming-iming yang menjadikannya korban TPPO melalui modus kawin kontrak,” jelasnya.

Menurut Ratna, kawin kontrak menimbulkan berbagai dampak negatif bagi korban. Bisa berupa kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi jika kawin kontrak melahirkan anak seringkali akan memunculkan permasalahan baru.

“Seperti proses tumbuh kembang anak, status dan pemenuhan hak sipil anak, bahkan stigma negatif. Oleh karena itu, kita semua perlu memastikan dan meminimalisasi agar kawin kontrak tidak terjadi di masyarakat,” jelas Ratna.

Sementara itu, Bupati Cianjur, Herman Suherman mengakui, isu kawin kontrak yang merebak di wilayah Kabupaten Cianjur, khususnya di Kecamatan Cipanas, Pacet, dan Sukaresmi belakangan menjadi pembahasan nasional yang diberitakan di berbagai media.

“Akan tetapi sampai saat ini tidak mau ada yang melaporkan, sehingga kami kesulitan apabila ditanya terkait data karena mereka tidak mau transparan, tapi buktinya banyak terkait masyarakat Kabupaten Cianjur yang telah menjadi korban perkawinan kontrak, bahkan tidak sedikit yang memiliki anak,” ujar Herman.

Herman menerangkan, banyak korban yang terjebak dalam iming-iming peningkatan perekonomian. Namun, setelah dilaksanakannya kawin kontrak, pelaku justru kabur meninggalkan korban dan anak yang dilahirkannya.

Menurut Herman, Perbup Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Kontrak merupakan bentuk tanggung jawab moral serta payung hukum untuk melindungi hak perempuan dan anak. “Artinya pemeritah hadir di tengah masyarakat,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos– Penyakit cacar monyet semakin meluas. Saat ini sudah terdeteksi di 9 negara di Eropa. Untuk mengendalikan penyebarannya, Belgia menjadi negara pertama yang memberlakukan kebijakan karantina wajib selama 21 hari untuk pasien cacar monyet.

Otoritas kesehatan di Belgia memperkenalkan langkah-langkah itu setelah melaporkan 3 kasus cacar moyet. Hingga Senin (23/5), Belgia telah mencatat 4 kasus lokal. Sementara, infeksi global yang dikonfirmasi saat ini berjumlah sekitar 100.

Tindakan wajib karantina ini hanya berlaku untuk pasien dengan infeksi yang dikonfirmasi. Kontak dekat tidak diwajibkan untuk mengisolasi diri tetapi diimbau untuk tetap waspada, terutama jika bersentuhan dengan orang-orang yang rentan.

“Orang yang terinfeksi harus menjalani isolasi kontak sampai lukanya sembuh (mereka akan menerima instruksi dari dokter yang merawat),” kata versi pengumuman pemerintah yang diterjemahkan dari bahasa Belanda.

BACA JUGA: 92 Kasus Cacar Monyet

Sementara itu, Inggris mengatakan mereka yang memiliki risiko tinggi tertular penyakit harus mengisolasi diri selama 21 hari. Itu termasuk kontak rumah tangga atau profesional medis yang mungkin telah melakukan kontak dengan pasien yang terinfeksi.

Apa itu cacar monyet?
Monkeypox adalah penyakit langka yang disebabkan oleh virus monkeypox bagian dari keluarga cacar dengan gejala termasuk ruam, demam, sakit kepala, nyeri otot, bengkak, dan sakit punggung.

Otoritas kesehatan, termasuk Pusat Pengendalian dan Infeksi A.S. dan Badan Keamanan Kesehatan Inggris, mengatakan mereka telah mencatat konsentrasi kasus tertentu di antara pria yang berhubungan seks dengan pria, serta pria gay dan biseksual.

“Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, kasus terutama telah diidentifikasi di antara pria yang berhubungan seks dengan pria (LSL) yang mencari perawatan di perawatan primer dan klinik kesehatan seksual,” kata WHO. (*)

reporter: jpgrup

batampos – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Dalam Dokumen Kependudukan. Aturan ini mengharuskan nama dalam dokumen kependudukan seperti KTP dan KK minimal dua kata.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan publik. Karena tak sedikit, masyarakat Indonesia memiliki nama satu kata.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, penulisan nama menggunakan dua suku kata bersifat imbauan. Hal ini untuk mempermudah masyarakat mengurus berbagai dokumen seperti pembuatan ijazah, paspor dan lainnya.

“Jika ada nama orang hanya satu kata, disarankan, diimbau untuk minimal dua kata,” kata Zudan dikonfirmasi, Selasa (24/5).

“Namun jika pemohon bersikeras untuk satu kata, boleh. Hal ini hanya bersifat imbauan dan namanya tetap bisa dituliskan dalam dokumen kependudukan,” ungkap Zudan.

Zudan mengungkapkan, alasan minimal dua kata adalah agar orang tua memikirkan dan mengedepankan masa depan anak. Hal ini untuk mempermudah mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak konstitusional dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

“Contoh saat pendaftaran sekolah. Ketika si anak diminta guru menyebutkan namanya, dalam pembuatan ijazah, paspor dan lain sebagainya,” ucap Zudan.

Sementara bagi penduduk yang memaksakan mencatatkan nama lebih dari 60 karakter, termasuk spasi dan disingkat atau diartikan lain menggunakan angka serta tanda baca juga mencantumkan gelar pendidikan maupun keagamaan pada akta pencatatan sipil, padahal petugas dukcapil telah memberikan saran, edukasi dan informasi kepada masyarakat tersebut. Namun masih mengabaikan, maka dokumen kependudukan belum dapat diterbitkan, sampai masyarakat mematuhi sesuai aturan.

Oleh karena itu, Zudan memastikan pada saat Permendagri ini mulai berlaku, pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang telah dilaksanakan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku.

“Bagi nama penduduk yang sudah tercatat pada data kependudukan sebelum diundangkannya Pemendagri Nomor 73/2022 maka dokumen yang telah terbit dinyatakan tetap berlaku,” pungkas Zudan. (*)

Reporter: JP Group