batampos – PT Dirgantara Indonesia (Persero) menyatakan kesiapan dan harapannya untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan kemandirian Alutsista dalam negeri. Hingga kini, PT DI yang berada di Bandung ini telah berhasil melakukan pengiriman pesawat dan helikopter baik dalam dan luar negeri sebanyak 463 unit.

“Kami berharap dapat diberikan kesempatan terhadap pemenuhan Renstra sampai tahun 2024 yang kemudian bisa dijadikan sebagai landasan dalam membangun kapabilitas perusahaan melalui strategic partners untuk memperoleh alih teknologi lebih awal,” kata Dirut PT DI Gita Amperiawan saat menerima kunjungan Tim Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) di Bandung.

Sesjen Wantannas RI, Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro beserta jajarannya melaksanakan kunjungan kerja ke PT. DI, pada Selasa hingga Kamis, 17 – 19 Mei 2022. Tujuannya, meninjau kesiapan dan kemampuan PT. DI dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan produk Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dalam negeri di bidang dirgantara.

Saat menerima Tim Wantannas RI, Gita Amperiawan didampingi oleh Direktur Produksi, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM, Sekertaris perusahaan beserta staf.

Sesjen Wantannas RI dalam kesempatan itu menjelaskan langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan kemandirian industri pertahanan nasional.

“Salah satu langkah strategis dalam mengoptimalkan kemandirian industri pertahanan nasional adalah melalui penunjukkan PT. PAL sebagai Lead Integrator di industri alpahankam Matra Laut, PT. Dirgantara Indonesia sebagai Lead Integrator di industri alpahankam Matra Udara, dan PT. Pindad (persero) sebagai Lead Integrator di industri alpahankam Matra Darat,” ujar Sesjen Wantannas.

BACA JUGA: Datangkan 42 Pesawat Tempur dan Dua Unit Kapal Selam

Oleh karenanya, lanjut Sesjen, Wantannas RI sebagai representatif dari pemerintah akan mengupayakan semaksimal mungkin mendukung PT. DI menjadi ikon kemajuan Kedirgantaraan Indonesia. Diharapkan PT DI mampu berkembang dan mendukung kebutuhan alut nir-militer dan militer melalui pemecahan persoalan – persoalan yang menghambat. Adapun hal tersebut telah menjadi komitmen Wantannas RI ke depan untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri karena “tidak ada negara kuat tanpa industri pertahanan yang kuat”.

Dari hasil kunjungan tim Wantannas RI, diketahui bahwa pencapaian kinerja PT. DI sampai saat ini telah berhasil melakukan pengiriman pesawat dan helikopter baik dalam dan luar negeri sebanyak 463 unit, dimana 53 unit telah diekspor kepada international customer dan 410 unit kepada domestic customer. Adapun untuk operator dalam negeri yang memanfaatkan produk PT. DI seperti pesawat NC 212i series adalah TNI AU, AD, AL, Kepolisian dan BPPT. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta agar pemerintah memperbaiki peringkat Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB). Sebab, itu berguna untuk mempermudah iklim berbisnis di dalam negeri.

Salah satunya adalah menindaklanjuti langkah konkret terdekat yang dapat dilakukan pasca lawatan Presiden Joko Widodo dengan founder SpaceX USA, Elon Musk. Dengan begitu, strategi diplomasi ekonomi tersebut dapat sejalan dengan peningkatan investasi Indonesia.

“Strategi diplomasi ekonomi Presiden Jokowi ke AS, harus disertai dengan peningkatan Ease of Doing Business (EoDB). Kita perlu naik kelas,” jelas dia kepada wartawan, Jumat (20/5).

Saat ini EoDB Indonesia berada di peringkat 73 atau masih di bawah Singapura di posisi kedua, Malaysia di posisi ke-12 dan Vietnam di posisi ke-70. Di sisi lain, target investasi Indonesia tahun ini mencapai Rp 1.200 triliun, oleh karenanya itu hal ini haru didorong dengan EoDB yang baik.

“Kunci peningkatan EoDB ini ada empat setidaknya. Peningkatan pada layanan memulai bisnis (starting business), pengurusan izin (dealing with construction permit), pendaftaran aset (registering property), serta pelaksanaan kontrak (enforcing contracts),” imbuhnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Space X di Boca Chica, Amerika Serikat pada Sabtu (14/5). Dalam kunjungan itu, Jokowi turut mengundang Elon Musk, sang pendiri Space X untuk datang ke Indonesia.

BACA JUGA: Dukungan Korporasi kepada UMKM Penting guna Meningkatkan Investasi

“Tindak lanjut perintah saya untuk berbicara dengan Elon mengenai investasi, mengenai teknologi, mengenai inovasi, dan sekarang saya ke sini dan bertemu langsung dengan Elon untuk mendiskusikan kerja sama yang akan datang,” ucap Presiden Jokowi dikutip, Minggu (15/4).

“Saya kira, dia sangat tertarik sekali untuk segera datang ke Indonesia dan tadi saya sudah sampaikan untuk bisa datang di Indonesia,” sambung dia.

Elon Musk dalam kesempatan yang sama mengatakan sangat tertarik dengan masa depan Indonesia. Indonesia terlihat sangat optimistis terhadap masa depan dan memiliki energi positif. “Saya rasa Indonesia memiliki potensi yang besar, dan saya rasa kita melalui Tesla dan Space X akan mencoba beberapa kerja sama dengan Indonesia,” ujar Elon. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku optimistis bisa membawa tersangka dugaan tindak pidana korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Paulus Tanos. Sebab beberapa kali pemanggilan, Paulus Tanos yang diduga berada di Singapura tidak mengindahkan.

Terlebih kekinian, Indonesia sudah melakukan perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Perjanjian ini merupakan perjanjian bilateral antara Indonesia-Singapura terkait penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu tindak pidana oleh suatu negara, kepada negara yang meminta penyerahan.

“Pimpinan di sini sangat komitmen dengan segala cara. Kita bersyukur pandemi mulai akan berakhir, artinya beberapa negara yang dimungkinkan misalnya seperti Paulus Tanos di Singapura, dan dari Singapura sangat bagus sudah membuka ekstradisi,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, Minggu (22/5).

Dia memastikan, pihaknya berkomitmen untuk meringkus setiap tersangka korupsi yang tidak kooperatif. Karena itu, pihaknya tak segan menjemput Direktur PT Sandipala Arthaputra tersebut.

“Tinggal nanti secara teknisnya kalau kita mau ke Singapura. Menkumham sebagai central of authority, nantinya kita akan kerja sama di situ,” tegas Karyoto.

KPK menduga, Paulus Tanos melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johanes Marliem, dan tersangka Isnu Edhi untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI. Pertemuan tersebut diduga menyepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kemendagri.

PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp 145,85 miliar terkait proyek e-KTP.

Total pembayaran kepada konsorsium PNRI sebesar Rp 4,92 triliun. Sedangkan harga wajar atau harga riil pelaksanaan proyek e-KTP 2011-2012 hanya Rp 2,6 triliun. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp 2,3 triliun. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku optimistis bisa membawa tersangka dugaan tindak pidana korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Paulus Tanos. Sebab beberapa kali pemanggilan, Paulus Tanos yang diduga berada di Singapura tidak mengindahkan.

Terlebih kekinian, Indonesia sudah melakukan perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Perjanjian ini merupakan perjanjian bilateral antara Indonesia-Singapura terkait penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu tindak pidana oleh suatu negara, kepada negara yang meminta penyerahan.

“Pimpinan di sini sangat komitmen dengan segala cara. Kita bersyukur pandemi mulai akan berakhir, artinya beberapa negara yang dimungkinkan misalnya seperti Paulus Tanos di Singapura, dan dari Singapura sangat bagus sudah membuka ekstradisi,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, Minggu (22/5).

Dia memastikan, pihaknya berkomitmen untuk meringkus setiap tersangka korupsi yang tidak kooperatif. Karena itu, pihaknya tak segan menjemput Direktur PT Sandipala Arthaputra tersebut.

“Tinggal nanti secara teknisnya kalau kita mau ke Singapura. Menkumham sebagai central of authority, nantinya kita akan kerja sama di situ,” tegas Karyoto.

KPK menduga, Paulus Tanos melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johanes Marliem, dan tersangka Isnu Edhi untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI. Pertemuan tersebut diduga menyepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kemendagri.

PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp 145,85 miliar terkait proyek e-KTP.

Total pembayaran kepada konsorsium PNRI sebesar Rp 4,92 triliun. Sedangkan harga wajar atau harga riil pelaksanaan proyek e-KTP 2011-2012 hanya Rp 2,6 triliun. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp 2,3 triliun. (*)

Reporter: JP Group