batampos – Di tahun 2021 BPJAMSOSTEK atau BPJS Ketenagakerjaan menambah kepesertaan sebesar 19,7 juta peserta baru atau mencapai 106% dari target yang telah ditentukan. Tak hanya itu, BPJAMSOSTEK juga mampu memangkas waktu pencairan klaim JHT, dari yang awalnya rata-rata butuh 10-15 hari menjadi hanya 15 menit dengan menggunakan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Seluruh capaian apik tersebut tertuang dalam Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) yang diumumkan secara resmi oleh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK pada kamis (28/4). Penyampaian kepada publik ini dilakukan lebih awal sebagai bentuk transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Laporan Keuangan BPJAMSOSTEK yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (anggota jaringan global RSM), untuk kesekian kalinya berhasil meraih opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian). Sementara itu untuk Laporan Pengelolaan Program (LPP) JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP telah dinyatakan sesuai dengan kriteria penyajian yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.

“Ini merupakan bentuk komitmen kami dalam melakukan pengelolaan dana yang bersih, transparan dan akuntabel. Predikat WTM ini tentunya menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan yang kami lakukan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku,”ungkap Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo.

Dalam paparannya Anggoro menjelaskan bahwa total aset Dana Jaminan Sosial (DJS) yang dikelola BPJAMSOSTEK mengalami peningkatan sebesar 26% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp551,78 Triliun. Meski jumlah klaim pada tahun 2021 meningkat 17%, namun DJS tetap tumbuh karena ditopang oleh Dana Investasi Aset DJS yang naik 14% serta hasil investasi yang turut membukukan kenaikan 10% dibanding tahun sebelumnya. Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJAMSOSTEK sebesar Rp16,15 triliun, maka sampai dengan akhir tahun 2021 secara total BPJAMSOSTEK mengelola aset sebesar Rp567,93 triliun.

Dari segi pembayaran manfaat kepada peserta, selama tahun 2021 BPJAMSOSTEK telah berhasil membayarkan klaim atau jaminan sebesar Rp42,78 triliun kepada 3 juta peserta. Besaran pembayaran klaim tersebut meningkat dari tahun lalu karena imbas dari pandemi yang menyebabkan melonjaknya angka kematian dan PHK. Selain itu dengan terbitnya Permenaker Nomor 5 Tahun 2021, BPJAMSOSTEK juga mulai membayarkan manfaat beasiswa pendidikan sebesar maksimal Rp174 juta bagi 2 orang anak dari peserta yang meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap karena kecelakaan kerja.

Sedangkan dari cakupan kepesertaan, hingga akhir tahun 2021 tercatat BPJAMSOSTEK memiliki 50,92 juta pekerja yang terdaftar, di mana 30,66 juta diantaranya merupakan peserta aktif dengan kontribusi iuran mencapai Rp80,15 Triliun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua pembayaran klaim sepanjang tahun 2021 mampu dibayarkan hanya dengan iuran yang diterima. Anggoro yakin bahwa pencapaian tersebut dapat menjadi modal yang penting bagi BPJAMSOSTEK guna mencapai universal coverage, terlebih dengan adanya dukungan langsung dari presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021.

“Meski di tahun 2021 banyak tantangan yang dihadapi oleh BPJAMSOSTEK, namun kami terus berupaya untuk memberikan kinerja yang terbaik sehingga tingkat Kesehatan Keuangan DJS masuk dalam kategori sangat sehat dan aman,” imbuh Anggoro.

Dalam upaya merespon perubahan kondisi lingkungan akibat pandemi dan beragam tantangan lain di depan, BPJAMSOSTEK meluncurkan beragam inovasi layanan di tahun 2021, diantaranya dengan melakukan penyempurnaan proses klaim JHT secara digital atau yang dikenal dengan Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik), serta meluncurkan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Aplikasi yang saat ini telah diunduh oleh 10 juta pengguna tersebut merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan kapasitas layanan kepada peserta, terlebih pada masa pandemi yang menyebabkan adanya pembatasan mobilitas sosial. Dengan adanya JMO, peserta dapat melakukan klaim lebih cepat dan mudah dengan beragam fitur-fitur yang lebih lengkap.

Simplifikasi prosedur dan persyaratan klaim yang dilakukan BPJAMSOSTEK mampu memangkas masa tunggu klaim JHT, dari yang awalnya rata-rata 8 hari menjadi rata-rata 1,05 serta meningkatkan success rate klaim JHT dari 55% di bulan Januari, menjadi 95% di akhir tahun 2021. Kanal online lebih banyak dipilih oleh para peserta, terbukti dari melonjaknya angka penggunaan JMO dan Lapak Asik dari 36% menjadi 76%.

BACA JUGA: BPJS Ketenagakerjaan Gandeng BNI Agen46 untuk Meningkatkan Kualitas Layanan

Selain itu di tahun 2021, BPJAMSOSTEK kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menjadi mitra penyedia data dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU). Bantuan yang diberikan kepada pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 tersebut berhasil disalurkan kepada 8,9 juta pekerja yang juga merupakan peserta BPJAMSOSTEK.

Menutup paparannya Anggoro mengatakan di tahun 2022 ini BPJAMSOSTEK akan fokus menjalankan beragam inistiatif strategis, salah satunya implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang saat ini manfaatnya sudah bisa dirasakan oleh para pekerja, serta implementasi layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah memberikan dukungannya selama tahun 2021. Kami berharap sinergi yang baik ini dapat terus kita lanjutkan sehingga kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia dapat segera terwujud,” tutup Anggoro. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Sebanyak 675 narapidana bisa berlebaran bersama keluarga usai mendapat Remisi Khusus (RK) II atau langsung bebas pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Senin (2/5) besok. Sementara itu, 138.557 narapidana mendapat RK I atau pengurangan sebagian.

Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Besaran pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan meliputi 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari hingga 2 bulan.

“Totalnya, sebanyak 139.232 narapidana mendapat RK Idul Fitri tahun ini,” kata Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Rika Aprianti dalam keterangannya, Minggu (1/5).

Rika menjelaskan, remisi tersebut merupakan bentuk penghargaan atas perubahan perilaku yang mereka tunjukkan ketika menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pemberian Remisi juga dimaksudkan untuk mempercepat proses reintegrasi sosial sehingga mereka dapat segera kembali ke tengah masyarakat.

“Pemberian Remisi Idul Fitri diharapkan dapat dijadikan sebagai renungan dan motivasi untuk selalu introspeksi diri dan terus berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Pencapaian hari ini membuktikan mereka mampu mengubah diri menjadi manusia yang lebih baik,” ucap Rika.

“Jadilah insan yang taat hukum, berakhlak mulia dan berbudi lurur, serta berguna bagi pembangunan bangsa,” pesannya.

Perpanjangan program Asimilasi di rumah bagi narapidana dan anak melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 43 Tahun 2021 juga menjadi respon Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI terhadap situasi pandemi Coronavirus disease (Covid-19) yang masih ditetapkan sebagai bencana non-alam nasional.

“Dengan dikeluarkannya kebijakan ini diharapkan mengurangi penyebaran Covid-19 di Lapas/Rutan/LPKA dan sebagai sarana untuk mengurangi overcrowded yang sudah mencapai 106 persen. Kondisi overcrowded berdampak pada kurang optimalnya pelayanan dan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan,” tutur Rika.

Dalam kesempatan ini, jajaran Ditjen PAS mengucapkan selamat kepada para narapidana yang mendapat RK Idul Fitri. Dia menyebut, narapidana diminta terus berperan aktif dalam mengikuti program pembinaan serta tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan melanggar tata tertib di Lapas/Rutan/LPKA.

“Hak-hak WBP pasti akan terpenuhi sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan,” tegas Rika.

Pada tahun ini, jumlah penerima RK Idul Fitri terbanyak berasal dari wilayah Sumatra Utara sebanyak 16.265 orang, disusul Jawa Timur sebanyak 14.395 orang, dan Jawa Barat sebanyak 14.109 orang. Pemberian hak Remisi dilakukan secara cepat dan transparan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang mengacu pada pelayanan secara PASTI serta tanpa pungutan liar karena dilakukan secara online melalui SDP dengan akurasi data yang tinggi.

“Pemberian remisi kali ini juga menghemat anggaran makan narapidana sebesar Rp 72.123.435.000 dari rata-rata anggaran biaya makan sebesar Rp 17.000 per hari per orang,” demikian ucap Rika menandaskan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Hasil sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Kantor Kementerian Agama Jakarta, Ahad, menentukan Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1443 Hijriah jatuh pada Senin 2 Mei 2022.

“Secara mufakat tadi sidang isbat menetapkan bahwa 1 Syawal 1443 Hijriyah jatuh pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 Masehi,” ujar Yaqut dalam konferensi pers diikuti secara daring di Jakarta.

Yaqut memaparkan dalam sidang tersebut menyepakati keputusan tersebut karena dua hal yakni dari paparan Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Kemenag yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia berada pada posisi 4 derajat 0, 59 menit sampai dengan 5 derajat 33,57 menit.

Selain itu, dilihat pada parameter elongasi geosentrik berkisar antara 5,2 derajat sampai dengan 7,2 derajat. Sementara rentang elongasi toposentris berada pada kisaran 4,9 derajat sampai dengan 6,4 derajat.

Informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang ditempatkan di 99 tempat titik rukyat, di 34 provinsi di seluruh Tanah Air.

Dari 99 titik ini ada yang melaporkan melihat hilal, sebagaimana yang tadi dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan pembinaan Syariah.

“Tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat merasakan Idul Fitri secara bersama-sama,” kata Yaqut.

Sidang Isbat Awal Syawal 1443 H ini digelar secara daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan. Hadir secara fisik dalam Sidang Isbat Awal Syawal 1443 H/2022M Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, Ketua MUI KH Abdullah Jaidi, serta Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin. Tampak hadir pula beberapa perwakilan Duta Besar negara sahabat serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Pada mudik lebaran 2022, PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Daop 1 Jakarta menyediakan sekitar 62 perjalanan KA Jarak Jauh per hari dengan kapasitas tempat duduk yang disediakan rata-rata 36.400 per hari. Di antaranya 16.400 dari Gambir dan 20.000 dari Pasar Senen.

Data 1 Mei 2022, sebanyak 388.500 tiket terjual untuk keberangkatan periode 22 April sampai 3 Mei. Tercatat puncak kepadatan volume penumpang keberangkatan Stasiun Gambir dan Pasar Senen terjadi mulai tanggal 27 April sampai 1 Mei 2022.

“Pada kurun waktu tersebut, okupansi penumpang Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) yang berangkat dari area Daop 1 Jakarta mencapai 100 persen. Relasi yang banyak dipilih pengguna diantaranya tujuan Yogyakarta, Solo, Kutoarjo, Purwokerto, Kebumen, Semarang, Surabaya, Malang, Cirebon dan Bandung,” jelas Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa, Minggu (1/5).

Bagi calon pengguna yang ingin mudik dan belum mendapatkan tiket atau baru akan memesan tiket setelah hari lebaran dapat memilih tanggal alternatif seperti tanggal 4 sampai 7 Mei 2022. Dari data yang ada, tiket pada tanggal tersebut masih cukup tersedia meskipun jumlah pemesanan terus meningkat.

Sebagai contoh, untuk perjalanan tanggal 4 April 2022 jumlah tiket yang terjual sudah mencapai 80 persen dari total ketersediaan tempat duduk. KAI Daop Jakarta mengajak masyarakat yang akan mudik menggunakan jasa KA setelah lebaran agar dapat segera melakukan pemesanan dan merencanakan perjalanan dengan baik.

“Masyarakat juga dapat memanfaatkan fitur Connecting Train di aplikasi KAI Access yang akan membantu memberikan alternatif perjalanan KA dengan mengombinasikan jadwal kereta yang bersifat persambungan,” kata dia.

Selain itu, mulai 20 April 2022, pelanggan KA Jarak Jauh berusia 6-17 tahun yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen, namun wajib sudah divaksinasi dosis kedua.

Berikut persyaratan lengkap persyaratan perjalanan dengan KA sesuai dengan SE Kemenhub Nomor 49 Tahun 2022:

1. Vaksin ketiga (booster) tidak perlu menunjukkan hasil negatif screening Covid-19
2. Vaksin kedua wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Tes Antigen 1×24 jam atau tes RT-PCR 3×24 jam
3. Vaksin pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR 3×24 jam
4. Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dan hasil negatif tes RT-PCR 3×24 jam
5. Pelanggan berusia 6-17 tahun yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen.
6. Pelanggan berusia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Tes Antigen atau RT-PCR namun wajib ada pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Menurut Studi Dampak Pemalsuan terhadap Perekonomian Tahun 2020 oleh Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), diketahui nilai produk palsu yang beredar di masyarakat pada tahun 2020 mencapai Rp 148,8 miliar dengan total opportunity loss sebesar Rp 291 triliun. Angka ini meningkat tajam sebesar 347 persen sejak 2015.

“Hingga saat ini, ada 25 HKI yang sudah terdaftar di Bea Cukai dan jumlah ini masih perlu kita tingkatkan. Bea Cukai tak henti mengimbau masyarakat, khususnya para pemilik atau pemegang hak, untuk dapat berpartisipasi dalam penegakan HKI,” ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana, Kamis (28/4).

Baca juga:
Trojan Fakecalls Mengintai, Waspadai Telepon dari CS Bank Palsu
“Caranya ialah dengan mendaftarkan barang HKI berupa merek dan hak cipta pada sistem rekordasi Bea Cukai,” tutur dia. Perekaman atau rekordasi dilakukan dengan pengajuan permohonan oleh pemilik atau pemegang hak kepada Bea Cukai melalui sistem CEISA HKI dengan masuk ke portal pengguna jasa customer.beacukai.go.id.

Permohonan rekordasi akan diputuskan diterima atau tidak setelah dilakukan proses validasi data dengan pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta pemenuhan syarat formal dan materil yang diatur dalam PMK 40 Tahun 2018.

“Saat ini rekordasi dilakukan di Subdit Kejahatan Lintas Negara Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Bea Cukai. Pendaftaran (rekordasi) ini tidak dipungut biaya,” kata Hatta.

BACA JUGA: Mendag Sebut Sektor Kerajinan Sumbangkan Penerimaan Ekspor USD 743,50 Juta

Ia menjelaskan, database pencatatan atau rekordasi yang didaftarkan oleh para pemilik atau pemegang hak tersebut akan digunakan Bea Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap barang impor atau ekspor yang diduga melanggar HKI.

Pengawasan dapat dilakukan petugas Bea Cukai melalui pengumpulan data dan informasi intelijen, pemeriksaan fisik barang, atau penelitian dokumen. “Jika pemilik atau pemegang hak belum melakukan rekordasi, tetapi memiliki bukti kuat adanya pelanggaran HKI atas produknya, maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan perintah penangguhan sementara atas pengeluaran barang impor atau ekspor di border,” serunya.

“Penegakan HKI di border yang dilakukan oleh Bea Cukai ini juga merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual,” tutup Hatta. (*)

Reporter: JP Group

batampos- Lembaga Falakiyah Pengurus NU Gresik berhasil melihat hilal di Balai Rukyat Condrodipo, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas dalam penentuan 1 Syawal 1443 Hijriah, Minggu (1/5) sore. Ketinggian hilal sudah lebih dari 4 derajat dengan sudut elongasi 6,35 derajat, mulai pukul 17.25 WIB.

Saksi-saksi yang telah disumpah oleh Pengadilan Agama (PA) Gresik melihat hilal adalah H Ihwanuddin, Samsul Fuad, dan Sholahuddin. Para saksi tersebut melihat hilal di tengah cuaca cerah. Baik dengan mata telanjang ataupun bantuan teleskop dan teodolit.

Dengan demikian, kemungkinan besar Hari Raya Idul Fitri 1443 H jatuh pada Senin (2/5). Atau bersamaan dengan metode hisab yang dipakai Muhammadiya. ‘’Namun, kepastiannya tetap menunggu sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI,’’ kata ketua LFNU Gresik H. Muhiddin.

Hilal yang telah dilihat di Balai Rukyat Condrodipo itu sudah sesuai dengan kriteria imkanur rukyat neo-MABIMS (Musyawarah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Yakni, tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi bulan 6,4 derajat.

Ketentuan imkanur rukyat neo-MABIMS itu juga sudah sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan LF PBNU melalui Surat Keputusan LF PBNU No. 001/SK/LF–PBNU/III/2022 tentang Kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama. Yakni, tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi hilal minimal 6,4 derajat.

Keputusan itu disebutkan berlaku mulai tahun ini. Termasuk saat menentukan 1 Ramadan 1443 H pada awal April 2022 lalu. Saat itu, tim rukyatul hilal PBNU tidak berhasil melihat hilal. Karena itu, awal Ramadan dimulai pada 3 April 2022. Adapun, Muhammadiyah memulai puasa pada 2 April. Dengan demikian, lama puasa pemerintah dan NU hanya 29 hari. (*)

Reporter: Jpgrup

batampos – Pemerintah terus melakukan evaluasi penyelenggaraan mudik Hari Raya Idul Fitri 2022. Gelombang arus mudik sudah sangat terlihat, baik itu melalui jalur darat, laut dan udara.

“Evaluasi perlu dilakukan untuk memantau perkembangan yang mutakhir dan mengantisipasi masalah yang akan menghambat arus mudik. Kita akan fokus di dalam kaitannya tata kelola lalin terutama semalam yang menjadi puncak mudik,” ujar Menko PMK Muhadjir Effendy kepada wartawan, Minggu (1/5).

Sejauh ini, kepadatan yang menonjol terjadi di sektor darat. Seperti ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek. Lokasi lainnya yaitu antrian kendaraan di Pelabuhan Merak, Banten.

Oleh karena itu, beberapa rekayasa lalin mulai dilaksanakan untuk mengurangi kemacetan arus mudik. Di antaranya ganjil genap, pengaturan contraflow dan one way, serta pengalihan jalur. Pihak kepolisian juga sempat menutup sementara tol elevated atau Jalan Tol Layang MBZ.

Kakorlantas Irjen Pol Firman Santyabudi mengatakan, penutupan dilakukan seiring dengan meningkatnya volume kendaraan yang datang dari arah Jakarta.

“Alhamdulillah lewat informasi yang kita bagikan, tidak terlalu banyak masyarakat komplain. Namun disiplin masih susah, dimana seharusnya 2 lajur, malah dipakai 3 jadi terlalu deras. Makanya kita inisiatif memakai jalur bawah dulu dan menutup tol layang,” kata Firman.

Masyarakat diimbau untuk lebih bersabar saat arus mudik Idul Fitri 2022 ini. Lantaran jumlah pemudik meningkat tajam, sehingga membutuhkan waktu lebih panjang untuk mengurai kemacetan yang ada. (*)

Reporter: JP Group