batampos- Terdakwa korupsi pengelolaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Komite SMA Negeri 1 Batam M. Chaidir divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Selasa (5/4).

Ketua Majelis Hakim Anggalanton Boang Manalu menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian dari pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 830 juta.

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Menjatuhi hukuman 1 tahun penjara terdakwa dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan,” kata Hakim.

Barang bukti uang Rp 830 juta telah disetorkan dan dikembalikan ke negara oleh terdakwa melalui kejaksaan sebagai Uang Pengganti (UP) atas kerugian negara.

BACA JUGA: Jumlah Dugaan Kurupsi di SMK 1 Batam Dalam Perhitungan

Sebelumnya diketahui, terdakwa didakwa telah melakukan pemalsuan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) dana BOS SMA Negeri 1 Batam. Melakukan mark up penggunaan biaya pembelian keperluan sekolah dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga merugikan negara sebesar Rp 830 juta. LPj hanya ditandatangani oleh terdakwa dan bendahara komite sekolah tanpa sepengetahuan Ketua Komite Sekolah. Terdakwa memalsukan tanda tangan Ketua Komite Sekolah untuk setiap laporan anggaran dana BOS. Selain itu, terdakwa juga diketahui menggunakan anggaran Dana BOS untuk keperluan jalan-jalan (berlibur) ke Malaysia bersama keluarga dan sejumlah guru- guru SMA Negeri 1 Batam. (*)

Reporter: Yusnadi

batampos – Empat orang pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Batam masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Rujukan Covid-19, Selasa (5/4). Sementara itu, sebanyak 13 pasien lainnya menjalani isolasi mandiri di rumah.

“Ya, kasus aktif kita saat ini tersisa 17 orang,” ujar Ketua Bidang Kesehatan Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Batam, Didi Kusmarjadi.

Menurutnya, jumlah kasus aktif di Batam terus mengalami penurunan yang cukup baik. Hal ini tak lepas dari kerjasama semua pihak dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Batam. Selain itu, hal ini juga tak lepas dari kesadaran masyarakat Kota Batam akan pentingnya vaksinasi.

Dilanjutnya, Pemerintah Kota Batam terus berupaya menekan penyebaran Covid-19. Salah satu dengan menerapkan upaya penanganan Covid -19 melalui sistem tracing (melacak). Lewat sistem ini, diharap dapat memutus penyebaran Covid-19.

“Kita sudah lacak, dan pasien tidak ada riwayat berpergian ke luar kota,” tambahnya.

Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Batam sepanjang 24 jam terakhir, terdapat tambahan dua orang pasien sembuh atau selesai menjalani perawatan dan isolasi mandiri. Selain itu terdapat juga tambahan dua pasien baru Corona.

“Ya, hari ini pasien sembuh dan pasien baru sama-sama bertambah dua orang,” lanjutnya.

Secara kumulatif, lanjut Didi, kasus aktif di Kota Batam berjumlah 30.940. Dimana sebanyak 30.017 kasus diantaranya selesai isolasi dan sembuh serta 906 lainnya meninggal dunia.

Adapun tingkat kesembuhan saat ini berada di angka 97,01 persen. Tingkat kematian 2,92 persen, serta tingkat kasus aktif terus turun di angka 0,055 persen. (*)

Reporter : Rengga Yuliandra

batampos – Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman memantau ketersediaan pasokan minyak goreng ke sejumlah distributor dan pasar di Kota Batam, Selasa (5/4/2022). Pihaknya juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di Provinsi Kepri

Peninjaun dilakukan di PT. Synergy Oil Nusantara (SON) Kabil, CV Murni Inti Sawit Batu Ampar serta Pasar Tos 3000 Jodoh Batam.

Kapolda Kepri, Irjen Pol Aris Budiman, mengatakan, pihaknya akan membentuk satuan tugas (Satgas) yang terdiri dari Polri, TNI dan Disperindag untuk memastikan stok minyak goreng di Provinsi Kepri terpenuhi.

“Saya juga mengimbau agar masyarakat tidak merasa resah dan takut minyak (goreng) habis,” ujarnya.

Para distributor maupun pengecer lanjut Kapolda, diminta untuk tidak melakukan penyimpangan. Apakah dalam bentuk meningkatkan harga yang berlebihan atau menimbun secara berlebihan dengan tujuan dijual dengan harga mahal.

“Jika ada yang coba-coba melakukan penimbunan, Polri bersama aparat terkait lainnya akan melakukan tindakan tegas. Jangan sampai hanya karena segelintir oknum, akan menyusahkan masyarakat,” tuturnya.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt, mengatakan, PT SON sebagai produsen minyak goreng dan CV Murni Inti Sawit sebagai distributor.

“Telah kami lakukan pengecekan, ketersediaan minyak goreng cukup untuk Provinsi Kepulauan Riau,” paparnya.

Pihaknya mengimbau agar masyarakat membeli minyak goreng sesuai dengan kebutuhan.

“Mari Kita bersama-sama kita membeli minyak goreng ini secara wajar, agar pendistribusian minyak goreng ini dapat merata ke masyarakat Kepri,” katanya.

Polda Kepri lanjutnya, minta kepada para distributor agar benar-benar memasarkan minyak goreng secara adil dan merata.

Selain meninjau ke PT SON dan CV Murni Inti Sawit, Kapolda dan rombongan meninjau ke Pasar Tos 3000 Jodoh.

“Kapolda Kepri bersama Ketua DPRD Kepri terjun langsung ke Pasar Tos 3000 Jodoh untuk berkomunikasi kepada para pedagang terkait stok kebutuhan pangan, ketersediaan minyak goreng dan bahan pokok lainnya,” ujar Kabid Humas.(*)

Reporter: Messa Haris

batampos – Penyidikan dua perkara dugaan korupsi di Kejaksaan Negeri Batam berjalan alot. Dimana saat ini, Kajari Batam tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Sistem Berbasis Elektronik (SIMRS) di Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam dan dugaan korupsi penggunaan anggaran dana BOS dan Komite di SMK Negeri 1 Batam.

Kasi Pidsus Kejari Batam, Hendarsyah mengakui penyidikan sedikit lambat karena masih proses pemeriksaan saksi. Sebab, pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan juga membutuhkan waktu.

“Masih saksi, untuk SMK N 1 Batam, sudah hampir 10 saksi, sedangkan RSBP, sudah 5 saksi, beberapa yang dipanggil memiliki jabatan dan ada juga rekanan,” ujar Hendarsyah.

Menurut dia, pemeriksaan saksi ditahap penyidikan bertujuan mencari tambahan alat bukti. Yang mana alat bukti itu nantinya akan menentukan siapa pihak yang akan bertanggungjawab dalam dugaan korupsi dengan status tersangka.

“Untuk tersangka masih belum, sebab masih mengumpulkan alat bukti,” terangnya

Tak hanya melakukan pemeriksaan, pihaknya juga akan berkoodinasi dengan ahli atau BPKP untuk menentukan kerugiaan negara.

“Untuk kerugiaan negara sudah ditemukan, namun belum final. Masih ada perhitungan dari ahli juga,” imbuh Hendar lagi.

Sementara, Kajari Batam Herlina Setyorini nengatakan pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti atas dugaan korupsi yang tengah ditangani. Pengumpulan bukti diantaranya dari keterangan para saksi.

“Ada indikasi memenuhi unsur, tentunya proses akan cepat. Yang pasti kami tetap profesional dalam penanganan kasus korupsi,” ujarnya.

Kajari wanita pertama ini juga tak mempedulikan adanya intevensi dari pihak manapun. Sebab, tujuan utamannya adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bebas korupsi.

“Tak ada intervensi, kalau pun saya tak peduli. Yang salah tetap salah dan diproses,” terangnya.

Disinggung target penanganan kasus perkara korupsi, Herlina menjelaskan tak ada target. Sebab menurutnya semakin banyak kasus korupsi, maka bisa semakin tidak bagusnya pemerintahan.

“Tak ada korupsi, berarti good governance. Karena itu, kedepannya kami akan mrlakukan pendampingan instansi. Tujuannya meminimalisir kasus korupsi,” pungkasnya.

Diketahui, dugaan korupsi RSBP Batam yakni dalam pengadaan Sistem Berbasis Elektronik (SIMRS) tahun 2018-2020 yang bernilai belasan miliaran rupiah. Dugaan korupsi pun cukup besar, yakni diperkirakan mencapai Rp 2 miliar.

Sedangkan dugaan korupsi di SMK N 1 Batam sangat kuat. Ada sejumlah kegiatan di SMK N 1 Batam yang sengaja dimanipulasi sehingga menguntungkan “oknum”.

Bahkan modus yang digunakan untuk melakukan korupsi, hampir sama dengan SMA N 1 Batam. Diantaranya melakukan mark up dan meminta fee kepada rekanan pegadaan barang dan jasa. Anggaran yang digunakan dari Dana BOS dan Komite tahun anggaran 2018-2020. (*)

Reporter : Yashinta