batampos – Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama telah mengumumkan nama jamaah haji reguler yang berhak berangkat tahun 1443 H/2022 M. Dari nama-nama tersebut, 97,2 persen diketahui telah memenuhi syarat vaksinasi Covid-19 minimal 2 dosis.

Meski capaian sudah tinggi, Dirjen PHU Hilman Latief tetap meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat dan mensosialisasikan pemberian vaksin kepada jemaah haji. Sehingga, seluruh jamaah haji dipastikan bisa berangkat sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi. ”Kemenkes bisa mempercepat pemberian vaksin dosis lengkap kepada jemaah,” ungkap Hilman dalam keterangan resminya, kemarin (10/5).

Selain vaksin, Kemenkes juga diminta menyusun skenario tes PCR bagi para jamaah. Mengingat, jamaah wajib negatif Covid-19 72 jam sebelum bertolak ke Saudi. ”Sehingga saat keberangkatan ke Tanah Suci sudah clear,” tegasnya.

Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Budi Sylvana menyanggupi. Namun, dia meminta agar dibuatkan surat edaran (SE) pemberian vaksin Covid-19 dan meningitis kepada jemaah haji. Sebab, jamaah haji sering meminta ditunjukkan apakah ada surat edaran dari Kemenag terkait pemberian vaksin tersebut.

Berdasarkan data Puskeshaji, capaian vaksinasi Covid-19 calon jamaah haji untuk dosis lengkap sebanyak 89.685 jamaah atau sudah 97,2 persen. Kendati demikian, Budi mengaku, pihaknya akan melakukan akselerasi cepat sehingga sisa 2,8 persen yang tersisa bisa segera mendapat vaksin yang disyaratkan. ”Setelah pelunasan, seluruh jamaah harus sudah mendapatkan full vaccinated, minimum 2 dosis. Petugas kesehatan terus mendorong jamaah segera melengkapinya,” katanya dikonfirmasi, kemarin (10/5).

Selain itu, Kemenag dan Kemenkes juga telah menyepakati vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) bagi jamaah haji. Hal ini diharapkan bisa membuat calon jamaah haji yang belum vaksin segera melengkapi vaksinasinya.

Selain vaksinasi, Puskes Haji pun telah mengidentifikasi calon jamaah haji dengan risiko tinggi (risti). Hingga saat ini, setidaknya ada 56 persen yang terdeteksi perlu mendapat perhatian khusus pada saat melakukan ibadah haji. Kondisi ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana jumlah jamaah risti lebih banyak dari pada non risti.

Melihat jumlah yang cukup besar, pihaknya pun sudah melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan selama melaksanakan ibadah haji. “Salah satunya agar tidak melakukan aktivitas ibadah/fisik yang berlebihan. Aktifitas fisik yang dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan fisik jamaah untuk mencegah kelelahan,” ungkapnya.

Diakuinya, akan banyak jamaah yang justru berpikir untuk beribadah sebanyak-banyaknya mengingat sedang di Tanah Suci. Sehingga, imbauan tersebut bisa saja kurang diperhatikan. Karenanya, dia telah mewanti-wanti agar para petugas kesehatan tak lelah untuk terus mengeduksi dan mengingatkan jamaah nantinya. ”Mottonya adalah educate, educate, & educate,” pungkasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Luqman Hakim menyatakan, anggaran penggantian gorden di rumah dinas harusnya hanya memakan dana sebesar Rp 30 juta. Karena itu, dirinya mendesak Sekretariat Jenderal DPR melakukan evaluasi anggaran Rp 43,5 miliar hannya untuk mengganti gorden.

“Sekedar informasi, dari seluruh penggantian gorden di rumah dinas saya (minus 1 kamar) total biaya yang saya keluarkan hanya sekitar Rp 30 juta. Jauh dibawah harga yang direncanakan pihak kesekjenan DPR saat ini,” kata Luqman, Selasa (10/5).

Ia meminta Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar untuk transparan dan detail spesifikasi gorden yang akan diadakan. Sehingga, masyarakat dapat menerima secara rasional besarnya anggaran yang ditawarkan perusahaan pemenang tender.

“Menurut saya, sangat wajar jika masyarakat bertanya-tanya gorden seperti apa yang akan dibeli dengan harga di atas Rp 80 juta rupiah untuk setiap rumah dinas DPR,” ucap Luqman.

Dia menyebut, selama pihak Sekretariat Jenderal DPR tidak dapat memberi penjelasan detail spesifikasi gorden yang akan diadakan, dirinya meminta proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR tahun ini dibatalkan, meskipun sudah ada perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender.

“Tanpa penjelasan yang masuk akal kepada masyarakat, proyek gorden rumah dinas DPR itu hanya menambah penilaian negatif masyarakat kepada DPR. Saya yakin banyak teman-teman anggota DPR yang merasa malu masalah gorden ini jadi kontrovers negatif di tengah masyarakat,” tegas Luqman.

Sebelumnya, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengakui, anggaran gorden rumah dinas anggota DPR dimenangkan oleh penawar harga tertinggi seharga Rp 43,5 miliar. Dia menyebut, gorden, vitrase dan blind yang ada saat ini di RJA Kalibata dan RJA Ulujami merupakan hasil dari proses pengadaan atau lelang Tahun Anggaran 2010.

“Dengan demikian usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak. Sejak tahun 2020 sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada Kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase dan blind di unit-unit RJA, yang kondisinya sudah tidak layak,” kata Indra, melalui keterangan pers kepada wartawan, Senin (9/5).

Namun, lanjut Indra, Kesetjenan DPR tidak bisa memenuhi permintaan anggota dewan dimaksud, karena belum adanya alokasi anggaran.

“Pada Tahun Anggaran 2022 baru didapatkan alokasi anggaran untuk penggantian gorden, vitrase dan blind. Namun hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit RJA Kalibata,” terangnya.

Indra menjelaskan kronologi pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR tersebut. Menurutnya, tender pekerjaan gorden dan blind DPR Tahun Anggaran 2022 dimulai pada 8 Maret 2022 dengan nilai HPS Rp 45.767.446.332.84

Dimana, kata Indra, perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender ini sebanyak 49 perusahaan. Pada tahapan penjelasan pekerjaan yang dilaksanakan tanggal 14 Maret 2022 terdapat 16 pertanyaan yang diajukan oleh calon penyedia barang dan jasa.

“Pada tahapan pembukaan penawaran tanggap 21 Maret 2022 dari 49 perusahaan yang mengikuti tender ini, hanya ada tiga perusahaan yang memasukkan penawaran,” papar Indra.

Ia menjelaskan, tiga perusahaan yang memasukkan penawaran untuk ikut tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR adalah, PT. Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp 37.794.795.705.00 atau dibawah HPS 10,33 persen; PT. Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp 42.149.350.236.00 atau dibawah HPS 7,91 persen; PT. Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp 43.577.559.594.23 atau dibawah HPS 4,78 persen.

Dia menyebut, pada tahapan evaluasi administrasi, dua surat penawaran memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen lelang yang telah ditetapkan. Adalah, PT. Sultan Sukses Mandiri dan PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus. Sementara PT. Panderman Jaya dinyatakan tidak lulus.

“Persyaratan kualifikasi teknis dilakukan kepada perusahaan yang telah lulus dalam evaluasi administrasi untuk dievaluasi,” ungkap Indra.

Indra menyebut, evaluasi yang dilakukan dalam penelitian teknis adalah faktor-faktor yang disyaratkan dalam dokumen lelang. Menurutnya, apabila dalam evaluasi teknis hasil penilaiannya tidak memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus teknis, dan tidak akan dievaluasi lebih lanjut serta dinyatakan gugur.

“Apabila hasil penilaian ternyata memenuhi syarat, maka penawaran tersebut dinyatakan lulus teknis dan berhak untuk disertakan dalam evaluasi biaya,” jelasnya.

Setelah dilakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga terhadap PT. Sultan Sukses Mandiri dan PT. Bertiga Mitra Solusi pada 1 April 2022, diperoleh hasil bahwa PT. Sultan Sukses Mandiri dinyatakan tidak lengkap karenya tidak melampirkan pengalaman 50 persen nilai dari HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sementara PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lengkap.

“Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 4 April 2022 sesuai dengan berita acara klarifikasi dokumen penawaran bahwa penyedia PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus,” pungkas Indra. (*)

Reporter: JP Group

batampos – PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mencatat peningkatan trafik penggunaan data  sepanjang libur Hari Raya Idulfitri 1443 H, antara 24 April sampai 7 Mei 2022.

Data dari Customer Experience & Service Operation Center (CESOC) yang berada di XL Axiata Tower, Jakarta, menunjukkan terjadinya kenaikan trafik layanan data secara nasional sebesar 33% lebih tinggi dibandingkan periode Lebaran tahun sebelumnya, dan 11% dibandingkan hari-hari biasa (normal) sebelum Ramadan.

Khusus di Sumatra, kenaikan trafik data mencapai 34% lebih tinggi dari tahun lalu, dan 18% dibandingkan hari normal. Lonjakan trafik tersebut tidak terlepas dari diperbolehkannya masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik dan berlibur, setelah dua tahun sebelumnya hal tersebut dilarang karena terjadinya pandemi.

BACA JUGA: XL Axiata Belanjakan Capex Lebih Besar Daripada Tahun 2021

“Setelah dua kali Lebaran masyarakat kebanyakan tidak bisa melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman, Lebaran tahun ini dipenuhi suasana eforia masyarakat di berbagai daerah. Hal ini bisa kita lihat antara lain dari kenaikan trafik data yang cukup signifikan, demikian juga dengan data perpindahan masyarakat dari satu area ke area lainnya yang begitu dinamis,” ungkap Direktur dan Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa, Senin (9/5). (*)

Reporter: Azis Maulana

batampos – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menyetujui usul Kepala Polri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN untuk mengurai kemacetan arus balik Lebaran 2022.

Tjahjo menyarankan seluruh instansi pemerintahan untuk dapat mengatur jadwal WFH bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) selama sepekan, mulai Senin (9/5). Waktu tersebut juga dapat digunakan untuk isolasi mandiri setelah mudik.

Mengenai hal itu, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Mardani H. Maming menyampaikan dukungan atas kebijakan tersebut. Sebab, WFH juga merupakan gaya baru dalam melaksanakan kerja masa kini.

“Ini menjadi role model gaya baru dalam bekerja implementasikan inovasi dan teknologi dalam kehidupan kita. Sangat menjawab kemacetan arus balik dan insya Allah menjadi solusi. Terobosan-terobosan seperti ini perlu dilakukan,” terang dia dalam keterangannya, Senin (9/5).

Menurutnya, kebijakan kerja remote atau WFH sepekan setelah Lebaran efektif bagi perusahaan saat kembali menjalankan rutinitas. Sebab, para karyawan juga telah terbiasa menerapkan sistem tersebut.

BACA JUGA: Mendagri ASN Kemendagri dan BNPP WFH, Normal Mulai Pekan Depan

“Harusnya tetap efektif, karena kami dalam dua tahun ini dilanda pandemi Covid-19 yang dipaksa harus menggunakan teknologi informasi dalam bagian pekerjaan. Semoga ini tidak mengurangi efektivitas perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya,” ucapnya.

Menurutnya, yang perlu menjadi perhatian perusahaan adalah key performance indicator (KPI) harus jelas. Jangan sampai karyawan karena bekerja dari rumah malah tidak menunaikan tugasnya.

“Ini yang menjadi tantangan kita bersama meski tidak hadir secara fisik tapi bisa men-deliver dengan baik pekerjaan yang ada di kantor atau perusahaan. Negara maju sudah mulai mengimplementasikan WFH pasca-Covid ini,” tutup Mardani. (*)

Reporter: JP Group