batampos – Pada Rabu (11/5/2022), Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi melakukan pertemuan dengan Duta Besar United States Trade Representative (USTR) Katherine Tai di Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan itu membahas potensi ekonomi digital, terutama dalam memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pertemuan dilakukan di sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN-Amerika Serikat pada 11—13 Mei 2022.

Mendag Lutfi menyampaikan, elemen ekonomi digital menjadi isu yang sangat signifikan dalam menavigasi pemulihan arus perdagangan di kawasan. Namun, platform lintas batas ini memiliki tantangan tersendiri yang dapat memberikan tekanan cukup kuat bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini mengingat dinamika perdagangan internasional yang kontraproduktif dengan pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir. Misalnya, pandemi Covid-19, distorsi terhadap rantai pasok global dan regional, eskalasi konflik Rusia dan Ukraina, hingga melemahnya kepercayaan dunia terhadap sistem perdagangan multilateral.

“Untuk itu, perlu kerja sama seluruh negara dalam menghentikan upaya-upaya kapitalisme modern yang saat ini berkembang di platform digital,” tegas Mendag Lutfi.

Pada pertemuan tersebut, Mendag Lutfi juga menyampaikan rencana pelaksanaan Pertemuan Khusus ASEAN Economic Ministers (AEM) pada 18 Mei 2022 di Bali.

Sementera Duta Besar Katherine Tai menyampaikan, program Amerika Serikat dalam pembangunan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh cukup signifikan di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, agenda Pemerintah Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik adalah melalui perwujudan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang memiliki fleksibilitas dan terdiri atas empat pilar utama yang saling terkait. Keempat pilar tersebut yaitu Fair and Resilient Trade, Supply Chain Resilience, Infrastructure, Clean Energy dan Decarbonization; dan Tax and Anti-Corruption.

Lebih lanjut, Duta Besar Katherine Tai menitikberatkan penjelasan IPEF pada pilar Fair and Resilient Trade yang mencakup penyusunan prinsip-prinsip, aturan, standar, kolaborasi terkait ekonomi digital yang dewasa ini menimbulkan tantangan serta oportunitas tersendiri.

Duta Besar Katherine Tai menegaskan, Pemerintah AS berupaya membangun suatu keterikatan yang didukung oleh sektor bisnis di kawasan melalui pembangunan ekonomi yang semakin tangguh, berkelanjutan, memberikan lebih banyak insentif bagi dunia usaha, dan meningkatkan inklusifitas namun bukan sesuatu yang dipandang sebagai kebijakan anti Tiongkok.

“IPEF bukan kerangka kerja sama perdagangan tradisional dan memerlukan keterikatan yang lebih erat dalam menciptakan inovasi kerja sama perdagangan baru dengan negara atau ekonomi baru. Amerika Serikat sangat terbuka dalam mengembangkan sesuatu yang inovatif dan berbeda yang mungkin akan memiliki elemen-elemen perjanjian perdagangan sebagai platform untuk melanjutkan kolaborasi,” jelas Duta Besar Tai.

Pada pertemuan dibahas juga beberapa isu yang menjadi perhatian Indonesia dan Amerika Serikat. Isu tersebut di antaranya tentang rokok keretek, WTO, dan beberapa isu bilateral seperti Generalized System of Preferences (GSP), Intellectual Property Right (IPR), serta komitmen dalam kesepakatan Indonesia-Amerika Serikat. Pada pertemuan, kedua perwakilan akan mengupayakan pertemuan bilateral lanjutan di sela Pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation Ministers Responsible for Trade APEC-MRT atau Pertemuan the Twelfth WTO Ministerial Conference (MC-12) mendatang. (*)

batampos – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengaku prihatin dengan kondisi sejumlah tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi.

Menurutnya, sebagian TKI tertimpa masalah bahkan belum ditemukan keberadaannya.

“Berbagai laporan media, termasuk media sosial terhitung tanggal 19 Maret 2021, menyebut ratusan TKI masih belum ditemukan di Arab Saudi karena berbagai alasan,” tutur LaNyalla yang sedang kunjungan kerja di Arab Saudi, Jumat (13/5/2022).

Menurut Senator asal Jawa Timur itu, ada dugaan para TKI yang tanpa kabar itu disekap, dianiaya, hingga melarikan diri dari majikan dan menjadi terlantar.

“Kondisi tersebut membuat mereka tak dapat pulang ke Indonesia, karena Paspor dan HP mereka ditahan oleh majikan dan gaji mereka pun belum dibayarkan,” katanya.

Bahkan, ada ART yang tak dapat lagi dihubungi oleh pihak keluarga selama 10 tahun, dan ada pula yang sudah menghilang lebih dari 20 tahun.

“Salah satu contoh adalah Sophia, wanita asal Sukabumi yang hilang selama 11 tahun dan baru ditemukan pada Oktober 2020 karena adanya pencarian melalui Facebook yang digerakkan oleh pihak
keluarga dan warga Indonesia di Arab dan yang di Indonesia,” katanya.

LaNyalla mengatakan, sebelumnya Sophia disekap oleh majikan yang melarang dia pulang ke Indonesia meskipun visanya sudah berakhir.

“Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melaporkan bahwa ART ini hilang kontak dengan keluarga karena disekap atau kabur dari majikan di tengah pemberlakuan sistem Kafala,” ujarnya.

Alumnus Universitas Brawijaya itu menambahkan, ada ratusan pekerja rumah tangga asal Indonesia seperti Sophia yang belum diketahui keberadaannya, menurut laporan media massa pada Maret 2022.

“Setahun sebelumnya, yaitu Maret 2021, pemerintah Arab Saudi telah mereformasi sistem Kafala. Tapi ini hanya untuk pekerja profesional, tidak termasuk pekerja rumah tangga. LaNyalla pesimistis perubahan kebijakan Kafala ini tetap akan tidak mengubah situasi yang dihadapi para TKI yang bekerja di sana.

“Karena ketika diberlakukan moratorium pengiriman TKI sejak 2015, ada kekhawatiran di pihak majikan Arab bahwa akan sulit memperoleh ART Indonesia lagi, sehingga ART yang sudah bekerja di sana tidak mereka izinkan untuk kembali ke Indonesia,” katanya.

Karena itu pihaknya meminta semua elemen untuk memberi informasi dan data untuk membantu KBRI di Riyadh agar lebih cepat menangani persoalan-persoalan seputar pekerja migran Indonesia. (*)

batampos – Bank UOB Indonesia dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) melakukan pendatanganan kerja sama (MoU). Kolaborasi ini dalam rangka memberikan kemudahan bagi konsumen Indonesia untuk menikmati pelayanan tiket penerbangan dengan fleksibilitas lebih tinggi.

Presiden Direktur UOB Indonesia Hendra Gunawan pun menyampaikan bahwa melalui kerja sama ini, fasilitas e-commerce loan Tomorrow (TMRW) by UOB, yaitu TMRW Pay menjadi mitra resmi layanan tiket Garuda Indonesia.

“MoU dengan Garuda Indonesia ini merupakan upaya kami dalam mengembangkan ekosistem kemitraan TMRW Pay,” jelas dia dalam telekonferensi pers, Rabu (11/5).

“Kolaborasi ini adalah hal yang membanggakan, karena kita tau Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan terbaik di dunia dan nomor 1 di Indonesia,” sambung Hendra.

Dengan sektor pariwisata yang perlahan mulai pulih, kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi pemicu pemulihan ekonomi di dalam negeri. Sebab, kerja sama ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan layanan tiket secara cepat dengan harga yang kompetitif.

“Ini diharapkan dapat memebrikan kontribusi terhadap peningkatan penetrasi kredit dan percepatan perekonomian digital di Indonesia. Kami percaya kolaborasi ini akan memberikan dampak signifikan bagi Garuda Indonesia, kami juga berharap kolaborasi ini dapat mengangkat sektor pariwisata Indonesia dan perekonomian Indonesia,” seru Hendra.

BACA JUGA: Sembilan Rekomendasi untuk Penyelamatan Garuda Indonesia

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra turut menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, kerja sama yang kolaboratif ini dapat meningkatkan kinerja maskapai dalam memberikan pelayanan secara maksimal.

“Ini akan sangat membantu Garuda mendapatkan lebih banyak penumpang, pelanggan kami itu yang penting buat kami,” katanya.

Dirinya pun menyampaikan ucapan terima kasih atas MoU ini dengan harapan dapat memastikan pelanggan UOB Indonesia dan Garuda Indonesia terbang secara nyaman dan aman.

“Saya berharap bahwa kemudian kerja sama ini bisa langgeng, bisa lama dan memberi manfaat semaksimal mungkin pada Garuda dan juga UOB,” tutup Irfan. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Partai Golkar, PAN, dan PPP bersepakat untuk menjalin kerja sama sejak dini menghadapi agenda politik nasional termasuk Pemilu 2024. Ketiganya berpeluang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden jika koalisi bisa direalisasikan pada pemilu mendatang.

Koalisi ketiganya bisa memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidenstial threshold) 20 persen. Golkar pada Pemilu 2019 lalu meraih 12,31 persen suara, PAN dengan 6,84 persen suara, dan PPP 4,52 persen suara.

Koalisi Golkar, PAN, dan PPP juga berpotensi terjadi karena tiga ketua umum menegaskan mengusung politik gagasan yang sama, yakni meredam polarisasi masyarakat dengan kerja sama antarpartai.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku, kerja sama dengan PAN dan PPP ibarat filosofi kehidupan. Pohon beringin (lambang Golkar) jika disinari matahari (lambang PAN) akan semakin hijau dan rindang, sementara Ka’bah (lambang PPP) sebagai perwujudan kerja sama yang berorientasi pada akhiran atau ridha Allah SWT.

“Jadi ini merupakan kumpulan pengalaman bersama dan tentunya bekerja sama untuk mengawal agenda-agenda politik bapak presiden Jokowi kedepan, termasuk agenda pemilu nanti di 2024,” tutur Airlangga dalam keterangan, Kamis (12/5).

Ketiga ketua umum partai bahkan menginstruksikan seluruh jajaran pengurus di daerah untuk saling merapat dan bekerja sama menindaklanjuti pertemuan tiga partai ini.

“Kami dari Partai Golkar khususnya, meminta dan menginstruksikan kepada seluruh jajaran Partai Golkar, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk menindaklanjuti pertemuan ini dengan kerja sama baik dengan Partai Amanat Nasional maupun Partai Persatuan Pembangunan,” tegas Airlangga.

Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengakui koalisi Bertiga Bersatu ini ingin menunjukkan pola kerja sama lebih awal untuk menghadirkan hubungan yang lebih baik. Menurutnya, kerja sama yang dibangun sejak awal bisa memperkuat kebersamaan.

“Kita ingin menunjukkan atau mendemonstrasikan sebuah kerja sama yang jauh lebih awal dan lebih cantik itu antarsesama parpol. Untuk saling mengisi dan untuk saling memperkuat kebersamaan,” ujar Suharso.

Ketum PPP mengatakan, partainya bersama Golkar dan PAN memiliki pertemanan bersama sejak reformasi. Bahkan, ketiga partai juga memiliki pengalaman masing-masing dalam pemerintahan.

Sementara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berharap, kerja sama sejak awal antara partainya, Golkar dan PPP bisa menjadikan Indonesia bersatu, berdaulat, sehingga menjadi negara yang maju.

“Golkar, PPP, dan PAN mudah-mudahan ini jadi awal bagi nanti teman-teman lain. Bersama-sama membangun negeri merah putih yang kita cintai maju lagi,” ujar Zulkifli Hasan. (*)