batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah mencatat akselerasi penurunan kemiskinan terbaik di kategori fiskal tinggi. Capaian ini mengantarkan Batam menerima penghargaan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah 2025 yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (1/12).

Penghargaan yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri RI dan Tempo tersebut diberikan berdasarkan indikator pengurangan jumlah penduduk miskin (P0) serta peningkatan kualitas hidup (P1). Batam dinilai berhasil menunjukkan percepatan signifikan pada kedua indikator tersebut.

Pada penilaian tahun ini, Batam mencatat penurunan persentase dan kedalaman kemiskinan sebesar 0,11 persen. Angka ini melampaui rata-rata kota dengan kategori fiskal tinggi, yang berada di kisaran 0,35 persen untuk penurunan P0 dan 0,1 persen untuk P1.
Keberhasilan tersebut menempatkan Batam sebagai daerah dengan performa paling progresif dalam upaya memperkecil kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan diterima langsung Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dari Direktur Pusat Data dan Analisis Majalah Tempo, Philipus Parera.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas kerja dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Batam,” kata Amsakar.

Ia menyampaikan, capaian tersebut lahir dari konsistensi program yang diarahkan untuk memperluas akses ekonomi, memperbaiki layanan dasar, dan meningkatkan peluang kerja. Partisipasi masyarakat turut memainkan peran besar dalam percepatan penurunan kemiskinan.

“Kami berharap ke depan semakin baik dan terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta terus meningkatkan kinerja demi kemajuan Kota Batam yang kita cintai,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, mengatakan, ajang apresiasi ini menjadi sarana untuk mendorong kompetisi positif antardaerah. Menurutnya, pengakuan publik melalui kolaborasi Kemendagri dan Tempo dapat menjadi pemacu kepala daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Tempo memiliki kredibilitas tinggi, sehingga penghargaan ini penting untuk memotivasi kepala daerah memenuhi harapan rakyat,” ujarnya.

Penghargaan yang diterima Batam tahun ini menjadi catatan baru atas efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah. Dengan tren percepatan yang melampaui rata-rata nasional, Batam pun dinilai berhasil mengonfirmasi posisinya sebagai salah satu kota dengan tata kelola pembangunan paling progresif di Indonesia. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Batam Lampaui Rata-Rata Nasional, Raih Penghargaan Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan 2025 pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Aktivitas pemotongan bukit atau cut and fill di kawasan Bukit Kemuning, Tanjung Piayu dikhawatirkan kembali menimbulkan banjir dan longsor. Rumah warga yang berada di bawah area pengerjaan terkena langsung dampaknya.

Hustiana, warga setempat mengatakan ia saat ini was-was dengan terjadinya longsor dan banjir. Sebab, beberapa tahun lalu, rumahnya dipenuhi lumpur yang turun dari bukit.

“Takut juga kembali lagi. Sekarang hujan terus,” ujarnya.

Ia menjelaskan dengan terjadinya longsor dan banjir tersebut, pihak pengembang PT CSM membangun batu miring dan parit tepat di belakang rumahnya.

“Tapi rasanya belum cukup, batu miring dan parit ini harus dipelebar. Agar bisa menahan tanah dan air yang turun,” katanya.

Ia mengaku dalam bencana beberapa tahun lalu, pihak pengembang tidak melakukan ganti rugi. Padahal, beberapa perabotan dan barang elektronik rumahnya rusak.

“Tidak ada ganti rugi. Makanya jangan sampai ada lagi bencana seperti kemarin,” ungkapnya.

Diketahui, aktivitas cut and fill ini sudah berjalan sejak tahun 2017. Dua tahun pembukaan lahan perumahan, lumpur dan air turun dari lereng bukit dan melanda rumah warga.

Ketua RW 16 Perumahan Bukit Kemuning, Supardi mengatakan proyek pembangunan perumahan tersebut sempat dihentikan warga karena terjadi banjir dan longsor.

“Kami RT, RW, tokoh masyarakat menyetop proyek ini. Dan pengembang sepakat menyelesaikan dulu dampak lingkungannya,” katanya.

Ia menjelaskan pihak pengembang sepakat untuk membanhun batu miring, parit, gorong-gorong, hingga peninggian jalan. Ia berharap aktivitas pengembang ini tidak lagi merugikan masyarakat setempat.

“Sampai saat ini tidak ada lagi (banjir). Sudah mengurangi dan diantisipasi,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Warga Khawatir Banjir dan Longsor Susulan dari Bukit Kemuning pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyalakan tanda waspada menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Meski sebagian besar komoditas pangan tercatat stabil, dua komoditas strategis masih berada dalam kondisi kritis dan memerlukan perhatian khusus.

Indikasi itu muncul dari hasil rapat koordinasi Forkopimda yang dipimpin Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Aula Engku Hamidah Kantor Wali Kota Batam, Rabu (3/12). Rapat tersebut memfokuskan penguatan pengawasan 34 komoditas untuk mencegah lonjakan harga mendadak selama libur panjang.

Amsakar mengarakan, secara umum situasi pangan Batam dalam keadaan aman. Namun, dia tidak menutup mata bahwa cabai dan telur masih menunjukkan gejala ketidakstabilan pasokan.

“Secara keseluruhan terkendali, tetapi untuk dua komoditas ini kita perlu langkah ekstra,” katanya.

Baca Juga: Lansia Diadili atas Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas

Kenaikan harga cabai terpantau cukup signifikan. Pasokan dari berbagai daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membuat suplai ke Batam tersendat. Cabai merah keriting naik dari Rp70 ribu menjadi Rp75 ribu per kilogram dalam rentang tiga hari.

Lonjakan lebih tajam terlihat pada cabai rawit merah yang meroket dari Rp45 ribu menjadi Rp100 ribu per kilogram. Cabai rawit hijau turut mengalami kenaikan dari Rp33 ribu menjadi Rp70 ribu per kilogram, sementara cabai hijau besar naik dari Rp36 ribu menjadi Rp50 ribu per kilogram.

Amsakar menyebut situasi ini sebagai “alarm komoditas”, mengingat cabai merupakan salah satu penyumbang inflasi tertinggi pada periode akhir tahun. Pemerintah, kata dia, tidak menunggu harga melonjak lebih jauh sebelum intervensi dilakukan.

Sebagai langkah antisipasi, Pemko Batam menambah suplai dari Lombok dan mengandalkan panen petani lokal yang dijadwalkan berlangsung pada Desember. Dua sumber pasokan ini diharapkan dapat menahan laju kenaikan harga sekaligus memperbaiki distribusi.

Selain cabai, telur juga masuk kategori komoditas yang memerlukan pengawasan ketat. Konsumsi rumah tangga dan industri rumahan meningkat pesat menjelang Natal dan Tahun Baru, sehingga berpotensi menekan ketersediaan barang di lapangan.

Di sisi lain, Pemko memastikan pasokan beras dalam kondisi aman. Perum Bulog melaporkan stok 2.935 ton per 28 November, angka yang dinilai cukup untuk menahan potensi gejolak harga. Cadangan yang memadai ini menjadi penopang utama stabilitas pangan Batam.

Baca Juga: Dapur 3T Dibangun, Semua Siswa Hinterland Ditargetkan Terima MBG

Meski demikian, Pemko tetap menyiapkan instrumen intervensi harga untuk menutup potensi ketidakstabilan. Pasar Murah Bersubsidi dijadwalkan berlangsung pada 8-17 Desember di 45 lokasi, meliputi 52 kelurahan di 12 kecamatan. Sebanyak 52.500 paket sembako akan disalurkan kepada masyarakat.

Setiap paket berisi beras premium 10 kilogram, gula 1 kilogram, dan minyak goreng 2 liter. Harga ditekan dari nilai awal Rp200 ribu menjadi Rp100 ribu berkat subsidi pemerintah. Program ini dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, Operasi Pasar juga digelar pada 23-24 Desember dengan melibatkan 60 distributor. Kegiatan tersebut dipusatkan di empat kecamatan yang memiliki tingkat mobilitas penduduk tertinggi, sehingga penyerapannya dapat berlangsung cepat dan merata.

Amsakar mengatakan, bahwa seluruh perangkat daerah, mulai dari OPD teknis, kecamatan, hingga jajaran pengawas harga di lapangan harus meningkatkan koordinasi. “Kewaspadaan harus kolektif. Kita tidak ingin spekulan memanfaatkan momentum,” tambahnya.

Ia juga meminta masyarakat tidak melakukan panic buying karena Pemko telah memetakan kebutuhan komoditas selama Nataru dan memastikan suplai tetap dalam kendali. Ketenangan publik adalah salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel Jelang Nataru, Dua Komoditas Masih Krisis di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – BNNP Kepri memusnahkan barang bukti narkotika dari hasil pengungkapan 6 kasus di Kantor BNNP Kepri, Nongsa (3/12). Total barang bukti yang dimusnahkan dari 9 tersangka yakni 2.028,8 gram sabu, 7.947 butir ekstasi, serta 452,09 gram ekstasi pecah.

Kabid Berantas BNNP Kepri, Kombes Nestor Simanihuruk, mengatakan seluruh barang bukti tersebut berasal dari jaringan sindikat narkotika yang beroperasi lintas wilayah. Dalam pengungkapan itu ada 9 pelaku.

“Delapan hadir dalam pemusnahan, dan satu tersangka lainnya tengah menjalani rehabilitasi di Loka Rehabilitasi Batam,” kata Nestor dalam pemusnahan yang dihadiri sejumlah penegak hukum.

Ia menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan telah disisihkan sebagian untuk uji laboratorium serta kepentingan persidangan. Dari total sabu yang diamankan, berat awalnya mencapai 2.187,56 gram. Setelah disisihkan 158,76 gram untuk kebutuhan pembuktian di persidangan, sisanya sebanyak 2.028,8 gram dimusnahkan.Untuk ekstasi, jumlah awal yang disita mencapai 8.443 butir. Sebanyak 496 butir disisihkan untuk laboratorium dan persidangan, sementara 7.947 butir dimusnahkan.

“Ekstasi pecah ikut dimusnahkan, setelah berat awal 462,21 gram disisihkan 10,12 gram, menyisakan 452,09 gram untuk dimusnahkan,” jelasnya.

Menurut Nestor, keenam kasus ini menggambarkan tren meningkatnya kreativitas dan intensitas para pelaku dalam menyelundupkan narkotika ke Kepri. Sebagian besar barang bukti merupakan kiriman dari jaringan internasional yang memanfaatkan Kepri sebagai pintu masuk.

Apalagi Kepri menjadi daerah rawan yang kerap dijadikan jalur transit para penyelundup, karena banyak pelabuhan tikus dan mobilitas tinggi. “Yang pasti BNNP Kepri komitmen dalam memutus rantai peredaran narkoba,” sebutnya.

Nestor menambahkan, sembilan tersangka memiliki peran berbeda-beda, mulai dari kurir, pengedar, hingga pengendali. Namun, pihaknya masih mendalami kemungkinan adanya aktor lain yang berada di atas para tersangka tersebut. “Untuk suplai narkotika rata-rata berasal dari Malaysia,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala Beacukai Batam, Ketua PN Batam, Kejaksaan, kepolisian, serta lembaga terkait lainnya. Ia mengatakan, pemberantasan narkoba membutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha transportasi. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Enam Kasus Diungkap, Ribuan Butir Ekstasi dan 2 Kg Sabu Dimusnahkan BNNP Kepri pertama kali tampil pada Metropolis.