Panorama Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN di area HTI PT ITCI Hutani Manunggal, Kecamatan Sepaku. Imbas perubahan desain IKN, lahan pertanian dan perkebunan warga kini terdampak proyek pembangunan. (DOKUMEN KALTIM POST)
batampos – Pemerintah telah mencadangkan Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun dalam anggaran penerimaan belanjan negara (APBN) tahun depan untuk proyek pembangunan IKN Nusantara. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan tahap awal. Di sisi lain, fiskal tengah dihadapkan tantangan inflasi.
Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi IKN Sidik Pramono menuturkan, dalam jangka pendek, pemerintah melanjutkan persiapan proyek dan pembangunan infrastruktur dasar. Seperti, penyediaan air baku, jalan raya untuk akses, jaringan telekomunikasi, dan pembibitan untuk reforestasi. Kementerian PUPR juga sudah menyelenggarakan sayembara untuk desain detail tata ruang di IKN Nusantara.
“Jadi program yang dilakukan kementerian teknis tetap akan berjalan dengan optimal. Pemerintah juga sudah mengalokasikan dana APBN yang memadai untuk menyiapkan infrastruktur dasar tersebut,” kata Sidik saat dihubungi Jawa Pos (jaringan batampos.co.id), kemarin (5/4).
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mengoptimalkan pembiayaan dari non-APBN. Dengan melakukan pembicaraan dan diskusi intensif dengan investor potensial yang menginginkan informasi serta menunjukkan ketertarikan untuk memberikan modal dalam program pembangunan IKN.
“Alokasi Rp 30 triliun tersebut untuk pembangunan infrastruktur dasar. Sebab, memang ada beberapa skema pembiayaan untuk IKN,” ujarnya.
Dalam sidang kabinet terbatas di Istana Negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pemerintah mulai menganggarkan Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun dari APBN 2023 untuk proyek pembangunan IKN Nusantara. Selain infrastruktur dasar, anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung pemerintahan Kementerian Perhubungan untuk berbagai simpul konektivitas.
Ada pula rencana pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di tahap awal. Selain itu juga, belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan keamanan.
Perempuan yang akrab disapa Ani tersebut menyatakan, bahwa anggaran infrastruktur di 2023 akan cukup tinggi karena berbagai kebutuhan pembangunan. Bukan hanya di IKN Nusantara saja. Seperti perumahan, air minum, pengolahan air limbah, serta pipa transmisi gas dari Cirebon ke Semarang.
“Juga jaringan irigasi selain infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, kereta api, bandara, dan infrastruktur di bidang teknologi informasi seperti satelit dan BTS (base transceiver station),” urai mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, pemerintah tengah kebingungan lantaran kebutuhan anggaran IKN sebenarnya tidak masuk akal sejak awal. Makanya, opsi utang dijadikan salah satu jalan untuk pendanaan. Artinya pemerintah meyakini bahwa kebutuhan anggaran IKN sangat besar. Sedangkan, opsi awal mengandalkan KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha) juga tidak mudah. Swasta memiliki berbagai pertimbangan dalam pendanaan proyek infrastruktur.
“Jika di target hingga 2024 bauran pendanaan IKN Rp 466 triliun dibagi menjadi tiga indikasi pendanaan: APBN sebesar Rp 90,4 triliun, badan usaha atau swasta sebesar Rp 123,2 triliun, dan KPBU sebesar Rp252,5 triliun. Tentu angka ini kurang realistis,” ujar Bhima melalui pesan singkat.
Menurut dia, peran KPBU dalam proyek strategis nasional terbilang kecil. Hanya di bawah 12 persen dari total pendanaan. Kalau utang yang didorong, maka APBN ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Pasalnya, APBN sedang menghadapi tantangan inflasi yang butuh subsisi energi, subsidi pangan, dan bantuan sosial. Anggaran untuk pengendalian harga tidak kecil. Sementara ada nafsu pembangunan IKN yang tengah didorong.
“Jika dipaksakan khawatir utang IKN akan menjurus pada debt trap atau jebakan utang. Proyek belum tentu memberikan dampak ekonomi yang positif, sementara pajak tersita untuk pembayaran bunga utang,” tandas lulusan University Of Bradford itu.
Sementara itu Presiden Joko Widodo mengesahkan sejumlah peraturan perundang-undangan turunan dari UU IKN. Diantaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP) 17/2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam pembangunan IKN. Di dalam pasal 3 PP tersebut diatur bahwa pendanaan pembangunan IKN bersumber dari APBN. Kemudian dari sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Diatur lebih lanjut skema pendanaan melalui APBN melalui belanja dan pembiayaan. Skema pembelanjaan tersebut diantaranya melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sedangkan skema pembiayaan diantaranya melalui surat berharga syariah negara (SBSN) dan surat utang negara (SUN).
Terbitnya PP soal pendanaan IKN tersebut banyak menuai sorotan. Sebab sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pendanaan pembangunan IKN menggunakan anggaran selain APBN. Dari lingkaran istana belum ada komentar soal terbitnya PP tersebut. Staf Khusus Mensesneg bidang Komunikasi dan Media Faldo Madani saat dikonfirmasi belum banyak komentar. Dia meminta waktu untuk menberikan penjelasan lebih lanjut. (*)
Bu Si Itek Bireuen berarti nasi daging bebek dari Bireuen. Kuliner khas Aceh itu kaya akan rempah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah membuktikan sendiri kelezatannya di sela lawatan kepresidenan ke Banda Aceh.
FOLLY AKBAR, Banda Aceh
NASI bebek menjadi menu andalan Bu Si Itek Bireuen. Potongan daging bebek di atas piring-piring saji itu memang berkubang bumbu kari. Warnanya merah kecokelatan dengan tekstur seperti santan kental. Namun, di lidah Jawa Pos yang mencoba olahan bebek tersebut pada awal Februari lalu, kuliner khas Aceh itu lebih dari sekadar kari. Aroma rempahnya jauh lebih kuat dan rasanya sangat gurih.
Saiful, juru masak paling senior di restoran tersebut, menyatakan bahwa ada belasan rempah yang dicampur menjadi bumbu nasi bebek. Mulai yang populer seperti bawang, cabai merah, ketumbar, merica, kunyit, jahe, serai, dan pala, sampai yang jarang dipakai dalam masakan seperti jintan, kapulaga putih, bunga lawang, dan daun temurui.
Ada rahasia yang Saiful ungkap kepada Jawa Pos saat berbincang di Banda Aceh. Nanas. Selalu ada nanas yang dimasak bersama bumbu bebek. Potongan-potongan nanas itu lantas diikutkan dalam nasi bebek yang tersaji di atas meja. Tidak banyak-banyak, satu potong saja. Namun, wajib ada. Potongan nanas dalam bumbu tidak boleh ketinggalan. ’’Setelah makan daging, makan nanas. Istilahnya cuci mulut,’’ terangnya.
Orang kepercayaan Ustad Heri, pemilik Bu Si Itek Bireuen, itu menyatakan bahwa masyarakat Aceh terbiasa makan buah setelah makan besar. Bagi restoran yang terletak di Jalan Teuku Umar itu, nanas adalah buah yang paling tepat untuk mendampingi nasi bebek. Maka, sejak awal berdiri, rumah makan di samping Pasar Setui tersebut selalu menyertakan potongan nanas dalam porsi makanan yang disajikan untuk pelanggan.
Jokowi, kata Saiful, pernah singgah ke Bu Si Itek Bireuen. Ketika itu, presiden ke-7 RI tersebut juga menyantap nasi bebek. ’’Sekitar 2018,’’ ujarnya tentang tahun kunjungan Jokowi. Yang Saiful ingat, sang presiden minta nasi bebek dalam dua versi bumbu. Versi merah dan versi putih. Khusus bumbu putih, bebek diolah mirip opor. Bumbu putih biasanya disuguhkan untuk pelanggan yang tidak suka pedas.
LENGKAP: Menu khas Bireuen di rumah makan Ustad Heri. Ada beberk bumbu merah dan bumbu putih serta ayam tangkap. (HENDRA EKA/JAWA POS)
Dalam kunjungannya ke Bu Si Itek Bireuen, Jokowi didampingi pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh. ’’Awalnya Pak Jokowi pengin mencicipi makanan khas Aceh, gimana rasanya. Dibawalah kemari,’’ tuturnya.
Selain nasi bebek bumbu merah dan bumbu putih, Bu Si Itek Bireuen menyuguhkan menu lainnya kepada Jokowi. Ada ayam tangkap khas Aceh, hati ayam, teri balado, dan tumis kembang pepaya. Tak lupa, es pepaya serut juga disuguhkan sebagai minuman. ’’Pak Jokowi suka menunya,’’ kata Saiful. Sayang, dia tidak ingat sajian apa saja selain bebek yang dicicipi presiden.
Dalam satu hari, Bu Si Itek Bireuen bisa melayani ratusan pelanggan. Ustad Heri biasanya memotong 60 ekor bebek dan sekitar 50 ekor ayam. Jumlah itu bertambah hampir dua kali lipat pada musim liburan. Terutama libur akhir tahun. Harga satu porsi nasi bebek khas Aceh di restoran tersebut berkisar Rp 30 ribu. Bisa menjadi lebih mahal jika pelanggan menghendaki lauk tambahan.
Apakah kedatangan Jokowi ke Bu Si Itek Bireuen membuat kunjungan ke restoran tersebut meningkat? ’’Banyak tamu pendatang dari luar. Dari Jakarta, Padang, Medan, dan Jawa,’’ terang Saiful. Menurut dia, kedatangan Jokowi menjadi promosi yang membuat nama Bu Si Itek Bireuen dikenal luas. Bukan hanya di Pulau Sumatera, melainkan juga di seluruh penjuru tanah air.
Kesuksesan yang kini dirasakan Bu Si Itek Bireuen, menurut Saiful, tidak datang dengan tiba-tiba. Dia menyaksikan perjuangan Ustad Heri dari nol sampai sekarang. Awalnya, nasi bebek kreasi sang ustad hanya dijual di emperan ruko. Pada awal 2000-an, Ustad Heri berjualan dengan menggunakan gerobak. Setiap hari dia mangkal di depan Masjid Teungku Umar, Banda Aceh.
’’Selang lima tahun baru pindah ke ruko, setelah ada rezeki,’’ lanjut pria 32 tahun itu. Ruko yang kini menjadi lokasi Bu Si Itek Bireuen terletak tidak jauh dari tempat mangkal Ustad Heri saat masih berjualan dengan gerobak pada 2000-an lalu.
Saiful menyatakan bahwa Bu Si Itek Bireuen tidak punya cabang. Bahkan, Ustad Heri tidak berencana membuka cabang. Dia lebih fokus menjaga kualitas kulinernya. Selain itu, dengan mempertahankan warung pada skala yang sekarang, Ustad Heri menjadi lebih mudah mengontrol karyawannya. ’’Ustad Heri sangat perhatian pada karyawan,’’ ungkap Saiful.
Tidak hanya memperhatikan kesejahteraan karyawannya, Ustad Heri juga selalu mengingatkan mereka untuk menjaga salat. Tepatnya salat berjamaah. Karena itu, tiap kali azan berkumandang, dia memerintah seluruh karyawannya berhenti beraktivitas sejenak. Apa pun yang sedang dikerjakan harus ditinggalkan. Semua karyawan wajib salat berjamaah. ’’Sejak dulu sampai sekarang, begitu mendengar azan ya kegiatan berhenti. Itu setiap hari. Selalu,’’ cerita Saiful.
Kebiasaan baik Bu Si Itek Bireuen itu mendapatkan respons positif dari para pelanggan. Jika kebetulan ada yang singgah ke restoran bertepatan dengan waktu salat, mereka akan menunggu. Namun, biasanya pelanggan datang ke rumah makan sebelum atau sesudah azan. Saiful menegaskan bahwa aturan tersebut akan tetap dijalankan sampai kapan pun. Itu menjadi bagian dari ketaatan penduduk Aceh pada aturan agama yang mereka pegang teguh.
HANGAT: Juru masak menyiapkan ayam tangkap untuk pelanggan. (HENDRA EKA/JAWA POS)
batampos – Sebanyak 10 pendaftar berhasil lolos seleksi dan mengikuti tahap assessment untuk tiga jabatan yang dilelang oleh Pemerintah Kota Batam. Pendaftar yang lolos akan diusulkan untuk menduduki tiga jabatan yang kosong saat ini kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan proses lelang sudah dibuka. Seleksi dilakukan terbuka dan dikirim pegawai negeri sipil baik yang bertugas di Batam, maupun Kepri keseluruhan.
“Yang daftar ada dari luar dan Batam. Mereka yang mampu dan memenuhi syarat akan ditetapkan nantinya untuk bertanggung jawab atas jabatan yang mereka lamar tersebut,” kata dia, Kamis (5/5).
Rudi mengatakan tidak ada kriteria khusus bagi pejabat yang akan diamanahi jabatan. Namun ia meminta setelah terpilih, pejabat yang bersangkutan bisa bekerja dengan baik dan bertanggung jawab terhadap kemajuan dinas atau organisasi perangkat daerah yang dipimpin.
“Yang penting bekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Serta mampu membantu Pemko Batam untuk maju, dan memperbaiki kinerja tempat mereka bertugas. Harus ada inovasi dan kemajuan. Jangan sampai sudah terpilih malah tidak bisa kerja,” tegasnya.
Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemko Batam, Jefridin Hamid mengatakan terdapat 10 nama pendaftar yang akan bersaing menduduki tiga posisi yang dilelang.
Ia menyebutkan untuk jabatan Kepala Badan Perencanaan, dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah ada tiga pendaftar yaitu Dahlina Nopilawati yang merupakan Plt yang sekarang menggantikan Wan Darussalam, selanjutnya Tri Wahyu Rubianto, dan Tuti Damayanti.
Untuk Jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ada tiga pendaftar yaitu Afandi yang merupakan camat Nongsa, Wahyu Daryatin, dan Zulkarnain.
Sementara untuk jabatan Direktur RSUD ada empat pendaftar baik dari internal maupun dari luar Batam yaitu April Hidayat, Asep Guntur yang merupakan Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Perawatan RSUD Raja Ahmad Tabib, Raden Roro Sri Widjayanti, dan Riyaldi.
“Peserta sudah masuk tahap assessment, dan masih akan mengikuti tes lanjutan berupa pembuatan makalah, presentasi dan wawancara,” kata dia.
Untuk pelaksanaan tes dilakukan di Kantor Wali Kota Batam. Mereka yang lolos dengan nilai terbaik akan diusulkan untuk dilantik sebagai pejabat di tiga jabatan yang kosong tersebut. Ia berharap pejabat yang lolos nantinya bisa bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari jabatan yang mereka duduki.
“Tentu kami ingin etos kerja dan ada inovasi untuk kemajuan Batam ke depannya. Masih ada tes yang harus mereka lalui. Senin ini mereka masih lanjut tes. Nanti pengumuman akan disampaikan langsung melalui BKPSDM,” tutupnya. (*)
batampos – Kemenkes menyatakan bahwa jumlah suspect kasus infeksi Hepatitis Akut yang tidak diketahui penyebabnya kemungkinan bertambah setelah peringatan peningkatan kewaspadaan disebar oleh Kemenkes ke setiap Dinas Kesehatan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Meski demikian, Jubir Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut bahwa tidak satupun kasus suspect di Indonesia yang dinyatakan telah konfirm sebagai Hepatitis akut kategori ini. Adapun 3 kasus kematian anak suspect yang diumumkan baru-baru ini belum bisa dinyatakan konfirmasi kasus Hepatitis akut ini.
Itu disebabkan karena proses investigasi tim Kemenkes masih terus berlanjut hingga hari ini. Termasuk hasil pemeriksaan Laboratorium untuk memastikan patogen apa saja yang terlibat dalam kematian 3 anak di RS Cipto Mangunkusumo yang diumumkan pada 1 Mei lalu.
Pemeriksaan ini kata Nadia setidaknya bakal memakan waktu antara 10 hingga 14 hari kedepan. Terutama untuk memastikan konfirmasi atau tidaknya hepatitis tipe E “Jadi baru masuk kriteria yang kita sebut pending klasifikasi,” jelas Nadia di Jakarta kemarin (5/5).
3 Pasien tersebut, tutur Nadia datang ke RS Cipto Mangunkusumo dalam kondisi berat. Semuanya dirujuk dari rumah-rumah sakit lain di sekitar Jakarta. ”Kami coba merawatnya di ICU. Namun tidak tertolong karena datang dalam kondisi stadium lanjut. Sehingga memberikan waktu sedikit bagi RS untuk memberikan tindakan-tindakan pertolongan,” papar Nadia.
Ketiga kasus anak tersebut masing-masing berusia 2 tahun, 8 tahun dan 11 tahun. Nadia menyebut anak yang berusia 2 tahun belum tervaksin. Sementara yang 8 tahun baru mendapat vaksin 1 kali dan yang 11 sudah vaksinasi lengkap. Ketiganya terkonfirmasi negatif Covid-19.
Nadia menyatakan bahwa tim dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga tengah melakukan investigasi kontak orang-orang dekat pasien 1,2 dan 3 ini untuk menentukan faktor resiko. Melihat dari data yang ada, 1 kasus diantara ketiganya kata Nadia diketahui memiliki penyakit penyerta sebelumnya.
Analisis faktor-faktor resiko lainnya sejauh ini menunjukkan tidak ditemukannya riwayat anggota keluarga lain yang menderita hepatitis atau penyakit kuning sebelumnya. Juga tidak ditemukan gejala yang menunjukkan ciri-ciri hepatitis akut ini. Baik warna kuning atau keluhan di saluran cerna.
Nadia menambahkan, selain surat kewaspadaan yang disebar ke Dinas Kesehatan seluruh Indonesia, Kemenkes juga mengumpulkan laporan kasus dengan gejala sindrom kuning ini. Dengan laporan-laporan ini, kemungkinan suspect bertambah. ”Tapi belum kasus yang konfirm. Ada pemeriksaan yang harus kita lakukan dengan pemeriksaan genome sequencing yang harus mengetahui secara pasti ia bukan hepatitis A,B,C, D atau E,” jelas Nadia.
Beberapa fasyankes juga tengah dikuatkan termasuk RS rujukan penanganan yakni RSPI Sulianti Saroso. Kemudian pemeriksaan laboratorium dan perbaikan tata laksana untuk menangani pasien yang suspect.
Dokter Spesialis Anak sekaligus Lead Scientist untuk kasus Hepatitis ini Prof. dr. Hanifah Oswari menjelaskan bahwa gangguan pencernaan menjadi pintu masuk utama dalam deteksi dini terhadap penyakit Hepatitis akut ini.
Ia menyarankan jika ditemukan gejala diare mendadak, mual, muntah, sakit perut dan kadang kadang disertai demam ringan, orang tua harus segera membawa anaknya ke fasyankes terdekat. Petugas medis di fasyankes tersebutlah yang akan memutuskan apakah dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
“Jadi jangan tunggu sampai ada gejala bagian tubuh menguning. Itu akan memberikan waktu lebih sedikit pada dokter dan tenaga medis untuk memberikan pertolongan,” jelasnya.
Prof Hanifah menjelaskan, dalam kondisi mata dan kulit yang berubah menguning, dalam pemeriksaan laboratorium akan menunjukkan bahwa dua enzim utama yang berkaitan erat dengan fungsi hati yakni SGPT dan SGOT akan meningkat diatas 500 (kondisi normal dibawah 75,Red).
”Bila berlanjut lagi gejalanya, pasien akan mengalami pembekuan darah dan selanjutnya akan terjadi penurunan kesadaran dan dapat berlanjut pada kematian jika pasien tidak mendapatkan transplantasi hati,” jelasnya.
Sementara untuk pencegahannya, kurang lebih sama dengan penyakit yang menginfeksi saluran cerna dan saluran nafas yakni dengan pola hidup bersih dan protokol kesehatan. Meski belum diketahui penyebabnya, Hanifah menyebut bahwa dalam infeksi Hepatitis akut ini, ada beberapa virus yang berperan. Seperti Adenovirus type 41, SARS-Cov 2 dan beberapa virus lain seperti EBV dan CMV. (*)
Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan 3 anak di Indonesia yang meninggal akibat hepatitis akut negatif Covid-19 dan datang ke rumah sakit dengan gejala diare hebat (Andi Firdaus/Antara)
batampos – Sejumlah ahli masih mencari tahu penyebab hepatitis akut yang merebak di dunia. Pasalnya, penyebabnya hingga kini masih misterius. Ada ahli yang mengaitkan dengan virus penyebab flu atau pilek yakni adenovirus, dan ada pula yang mengaitkannya dengan Covid-19. Akan tetapi, 3 kasus kematian anak yang terjadi di Jakarta baru-baru ini ternyata seluruhnya negatif Covid-19.
“Ketiga anak yang meninggal adalah 2 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun. Ketiganya negatif Covid-19,” tegas Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers, Kamis (5/5).
Nadia mengatakan saat ini jika melihat faktor risikonya, 1 anak yang meninggal memiliki riwayat penyakit lain sebelumnya. Pihaknya juga masih menyelidiki ketiga kasus itu dalam pemeriksaan lab untuk meneliti adanya penularan adenovirus dan hepatitis E. Masih butuh waktu 10-14 hari untuk melihat hasilnya.
“Tak ditemukan faktor genetik pada keluarga sebelumnya. Dan tak ada anggota keluarga ketiga anak itu dengan gejala yang sama,” papar Nadia.
Ke RS dengan Diare Hebat
Menurut Nadia, kondisi ketiga anak tersebut saat dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo sudah dalam kondisi berat dan stadium lanjut. Mereka sudah dengan kondisi diare hebat.
“Keluhan mereka dari saluran cerna, sebelum kuning, mual, muntah, dan diare hebat,” jelas Nadia.
Selain menerbitkan surat kewaspadaan kepada Dinas Kesehatan di daerah dan meminta semua kasus terkait adanya sindrom sakit kuning untuk segera dilaporkan, Kemenkes juga menunjuk RS utama untuk menangani kasus ini yakni RSPI Sulianti Saroso. Nadia meminta para orang tua tetap waspada ketika anak sudah mengalami gejala awal seperti mual, muntah, dan diare.
“Jangan tunggu sampai gejala lanjut, kita patut waspada segera bawa anak kita ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat,” pungkasnya. (*)
ILUSTRASI: Arus balik lebaran (RAKA DENNY/JAWA POS)
batampos – Gelomban arus balik menuju wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sudah mulai tampak. Pada 4 Mei 2022 atau H+1 Idul Fitri, Jasa Marga sudah mencatat peningkatan arus kendaraan sebesar 44,9 persen dari lalu lintas normal. Total 195.453 kendaraan mengalir masuk Jabodetabek. Kepadatan lalu lintas di Jalan Tol Trans Jawa juga sudah terlihat pada Kamis (5/5) siang.
Berdasar pantauan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mulai pukul 06.00 WIB sampai pukul 18. WIB pada Rabu lalu, tren kendaraan yang melintas melalui Jalan Tol Cipali sudah meningkat. Demikian juga pantauan CCTV NTMC, Command Center PJR, serta peta digital. Untuk menangani arus balik kali ini, Kemenhub bersama Korlantas Polri sepakat melakukan pengaturan lalu lintas yang sedikit berbeda dengan arus mudik.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa data yang masuk pada 4 Mei menjadi tanda sudah ada pemudik yang kembali ke perantauan. Sehingga arus balik bergerak lebih awal. ”Menjadi indikasi bahwa masyarakat sudah kembali lebih awal. Dengan kesepakatan ini, insyaallah bisa mengurangi kepadatan di hari puncak arus balik pada tanggal 6 hingga 8 Mei nanti,” kata mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu.
Beberapa pengaturan yang sudah disiapkan oleh Kemenhub dan Korlantas Polri diantaranya mengintensifkan rekayasa lalu lintas di Jalan Tol Cipali. Hal tersebut berdasarkan evaluasi bahwa Jalan Tol Cipali tidak akan mampu menampung kepadatan arus balik baik pada jalur A maupun B tanpa rekayasa lalu lintas. Diketahui bahwa volume to capacity (VC) ratio tol Cipali adalah sebesar 1,19 yang artinya volume kendaraan sudah melebihi kapasitas jalan.
Kemudian rekayasa lalu lintas yang semula akan dilaksanakan mulai 6 Mei dimajukan mulai kemarin. Atas diskresi dari Korlantas Polri, mulai pukul 15.35 kemarin, Jasa Marga melakukan contra flow. Mulai kilometer 70 sampai kilometer 47. ”Dengan pertimbangan situasi dan kondisi tingginya volume lalu lintas,” terang Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Trans Jawa Toll Road Regional Division Tody Satria.
Khusus rekayasa lalu lintas one way, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru menyampaikan bahwa pihaknya juga sudah siap mendukung Korlantas Polri. Dia pun membenarkan bakal ada sedikit perbedaan rekayasa lalu lintas untuk mengatur arus mudik dengan arus balik. ”Salah satunya karena pada arus mudik lalu lintas terdistribusi ke berbagai wilayah tujuan,” ungkap Heru.
Ada pemudik yang menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara saat arus balik, arus kendaraan terpusat ke Jabodetabek. ”Yang koridor utama menuju ke wilayah Jabodetabek tersebut adalah Jalan Tol Jakarta – Cikampek,” jelas dia. Menurut Heru, kapasitas jalan tol yang terbatas harus diimbangi dengan rekayasa lalu lintas. Tidak hanya contra flow tentu saja, skema one way juga dibutuhkan.
Di samping tujuan kendaraan yang terkonsentrasi ke Jabodetabek, Heru menyatakan bahwa periode arus balik lebih pendek bilang dibandingkan dengan arus mudik. Sampai H+2, masih banyak pemudik keluar Jabodetabek. Namun untuk arus balik, arus kendaraan diprediksi akan melonjak pada akhir pekan ini. Sebab Senin (9/5) banyak pekerja sudah harus kembali bertugas. Kondisi itu pula yang diantisipasi oleh instansinya bersama aparat kepolisian.
Heru mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Korlantas Polri untuk menetapkan indikator penentu pemberlakukan contra flow dan one way. ”Yaitu dengan menggunakan kendaraan per jam yang melewati gerbang tol utama seperti Gerbang Tol Kalikangkung, Gerbang Tol Palimanan Utama, Gerbang Tol Cikampek Utama, dan Gerbang Tol Kalihurip Utama,” imbuhnya.
Tidak lupa, mereka juga turut memperhitungkan waktu persiapan pelaksanaan contra flow dan one way. Yakni kurang lebih satu jam untuk contra flow dan dua jam untuk one way. Keran buka tutup kedua rekayasa lalu lintas itu, lanjut Heru, ditentukan melalui tiga indikator. Yakni 3.500 kendaraan per jam di Gerbang Tol Kalikangkung, maka one way akan diberlakukan di Jalan Tol Batang – Semarang sampai Jalan Tol Palimanan – Kanci.
Kemudian 4.000 kendaraan per aja, di Gerbang Tol Palimanan Utama, one way akan diberlakukan di Jalan Tol Cikopo – Palimanan sampai kilometer 70 Jalan Tol Jakarta – Cikampek. Sementara bila 6.200 kendaraan per jam hasil akumulasi lalu lintas di Gerbang Tol Kalihurip Utama dan Gerbang Tol Cikampek Utama, maka one way akan diberlakukan di Jalan Tol Jakarta – Cikampek. Dengan parameter tersebut, pemberlakuan rekayasa lalu lintas di jalan tol menuju Jabodetabek bakal lebih fleksibel.
Untuk itu, Heru mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terlalu terpaku pada pengumuman jam pemberlakukan contra flow mauapun one way yang sudah disosialisasikan. Sebab, kedua rekayasa lalu lintas itu bisa dilakukan kapan saja. Menyesuaikan kondisi lalu lintas di jalan tol. ”Pemberlakukan (rekayasa lalu lintas) itu merupakan diskresi kepolisian dengan tetap melihat kondisi terkini di lapangan,” imbuhnya.
Heru juga meminta pengertian masyarakat apabila terjadi perubahan di luar informasi yang telah disampaikan. ”Perubahan jadwal ataupun lokasi one way sangat mungkin terjadi mengingat dinamisnya lalu lintas nanti,” kata dia. Tentu informasi terkait hal itu bakal terus diupdate. Karena itu, dia juga menyarankan agar masyarakat yang hendak kembali ke perantauan melalui Jalan Tol Jakarta – Cikampek terus memantau perkembangan informasi tersebut.
Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Firman Shantyabudi menyampaikan bahwa aparat kepolisian bakal menempatkan petugas di beberapa titik menjelang gerbang tol. Itu dilakukan untuk mencegah masyarakat menunggu pemberlakukan one way di Jalan Tol selesai. Sebab, one way bakal full dilakukan dari Gerbang Tol Kalikangkung di kilometer 414 sampai Jakarta. ”Tidak ada alternatif (rekayasa lalu lintas lain) kecuali one way full,” imbuhnya.
Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan satu fasilitas rest area untuk para pemudik motor yang berlokasi di Jembatan Timbang (JT) atau Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Balonggandu, Kabupaten Karawang yang dialihfungsikan sementara menjadi rest area sebagai tempat beristirahat. Rest area pemotor di JT Balonggandu tersedia selama masa arus balik Angkutan Lebaran atau mulai tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan 10 Mei 2022.
”Diharapkan para pemudik dapat beristirahat sejenak serta menikmati fasilitas yang telah disediakan misalnya kursi pijat sebagai relaksasi sebelum melanjutkan perjalanan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi. Adapun di dalam JT Balonggandu tersebut dilengkapi dengan tempat bermain anak, fasilitas pengisian daya telepon genggam, kursi pijat, mushola, toilet, tenant dari UMKM lokal, serta makanan dan minuman gratis. Selain it,u juga disediakan pos kesehatan untuk memeriksakan kondisi pemudik.
Budi pun mengingatkan para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Dia meminta, mereka memeriksa kondisi kendaraan masing-masing sebelum berangkat kembali dari kampung halaman masing-masing. Itu penting untuk meminimalisir kendala saat di perjalanan. ”Apabila pengemudi baik roda dua maupun roda empat sudah kelelahan jangan memaksa untuk melanjutkan perjalanan. Masyarakat dapat memanfaatkan JT Balonggandu ini agar perjalanan Anda dapat tetap aman, nyaman, dan selamat sampai ke rumah,” bebernya.
Tidak hanya rekayasa lalu lintas, upaya lain dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan saat arus balik. Diantaranya mengatur jadwal libur anak-anak sekolah. Untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, anak-anak kembali masuk sekolah pada 12 Mei.
Pengaturan jadwal masuk sekolah itu diharapkan tidak berbarengan dengan jadwal orang-orang kembali bekerja. Seperti diketahui cuti bersama dalam rangka lebaran 2022 berlaku sampai Jumat (6/5). Sehingga aktivitas bekerja dimulai kembali pada Senin (9/5).
Dengan adanya ketentuan anak-anak kembali sekolah pada 12 Mei, harapannya orang tua tidak buru-buru kembali balik ke Jakarta dan sekitarnya. Sehingga bisa mengurangi beban jalan tol pada puncak arus balik.
Inung Kurnia, salah satu orang tua siswa yang bersekolah di Jakarta mengatakan, informasi masuk sekolah pada 12 Mei sudah diumumkan cukup lama. “Orang tua diberitahu pada 28 April lalu,” katanya. Meskipun anaknya masuk sekolah pada 12 Mei, Inung kembali balik ke Jakarta pada 5 Mei kemarin.
Dia sejak awal berniat balik dari wilayah Jogjakarta lebih awal. Dia menghindari puncak arus balik pada Jumat atau Sabtu (6-7/5). “Sekarang sudah sampai Pemalang. Saya mudik bersama keluarga menggunakan mobil,” katanya. Dia bersyukur tidak menemui kemacetan yang signifikan.
Kemendikbud Ristek menyambut baik pengaturan jadwal masuk sekolah itu. Apalagi tujuannya untuk mencegah adanya kemacetan parah saat arus balik lebaran 2022. Dia mengatakan Kemendikbud Ristek menekankan bahwa jadwal masuk sekolah setelah libur lebaran memang fleksibel. “Kemendikbud Ristek menanggapi positif hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan ini,” katanya. Dia juga menyebutkan Kemendikbud Ristek sudah berkomunikasi dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Tabrani mengatakan semula anak-anak sekolah akan masuk sekolah pada 9 Mei. Ini menyesuaikan dengan kalender libur dan cuti bersama Idul Fitri 2022. Tetapi kemudian ada rapat koordinasi dengan pemerintah pusat dan memutuskan anak-anak kembali bersekolah pada 12 Mei.
Kebijakan itu dibuat agar tidak ada kepadatan lalu lintas yang datang ke wilayah Banten, seperti ke Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, atau wilayah lain yang memiliki banyak penduduk mudik. Jadi, menurut Tabrani, kebijakan itu diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas karena kepulangan serentak di tanggal 8 Mei. “Mudah-mudahan dengan kebijakan ini akan mengurangi kepadatan lalu lintas,” ucapnya. (*)
batampos- Dinas Kesehatan Pemkab Bintan melalui faskes seperti rumah sakit dan puskesmas meningkatkan pengawasan untuk mencegah penularan hepatitis akut.
Kadis Kesehatan Bintan, dr. Gama AF Isnaeni. F. Slamet Nofasusanto
Kadis Kesehatan Bintan Gama AF Isnaeni, mengatakan pengawasan intensif dilakukan terhadap pasien yang masih berusia anak-anak, karena virus hepatitis akut yang sampai sekarang masih diteliti itu menyerang anak-anak.
Pengawasan dilakukan berdasarkan inisiatif mandiri karena sampai sekarang Kementerian Kesehatan belum mengeluarkan petunjuk pelaksanaan dalam penanganan penyakit ini.
Pasien yang mengidap penyakit itu memiliki gejala mata kuning, sakit perut, muntah-muntah dan diare mendadak, buang air kecil berwarna teh tua, buang air besar berwarna pucat, kejang, penurunan kesadaran.
“Jika ada anak-anak yang memiliki gejala itu agar segera memeriksakannya ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Di Bintan sampai sekarang belum ditemukan pasien anak-anak yang mengidap gejala itu,” ujarnya, Kamis (5/5).
Gama mengemukakan virus hepatitis ini menjadi isu global, karena sudah menyerang berbagai negara sehingga ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Virus ini juga sudah masuk ke Singapura, negara yang berbatasan dengan Bintan.
Di Indonesia, kata dia, ditemukan tiga kasus di Jakarta sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah mengingat virus yang menyerang hati anak-anak itu menyebabkan kematian.
“Virus ini masih diteliti, bentuknya mirip COVID-19. Apakah dapat dikelompokkan sebagai manifestasi COVID-19 atau tidak, belum terjawab sampai sekarang,” katanya.
Menurut dia, posisi Kepri, terutama Bintan, sangat rentan karena berdekatan dengan Singapura. Akses dari Bintan ke Singapura maupun sebaliknya juga sudah dibuka pemerintah sejak akhir Februari 2022.
Mobilitas penduduk dari luar daerah ke Bintan juga semakin tinggi sejak menjelang Idul Fitri 1443 H sampai sekarang sehingga masyarakat harus mewaspadainya.
“Belum dapat dipastikan pola penularan virus ini, apakah melalui keringat, udara dan lainnya. Namun tetap harus diwaspadai,” ucapnya.
Upaya antisipasi secara mandiri dapat dilakukan masyarakat yakni menjaga kebersihan diri, mengonsumsi makanan yang bergizi, olah raga yang teratur dan istirahat yang cukup. “Gunakan masker dan harus rajin membersihkan tangan,” imbaunya. (*)
Konferensi pers yang digelar Polres Sukabumi Kota pada Kamis (5/5) terkait pengungkapan kasus penistaan agama yang dilakukan pasutri asal Kampung Koleberes, Kota Sukabumi, Jabar. (Aditya Rohman/Antara)
batampos – Pasangan suami istri (pasutri) warga Kampung Koleberes, Kota Sukabumi, Jawa Barat, diciduk Satuan Reskrim Polres Sukabumi Kota dengan sangkaan melakukan penistaan agama. Sang suami berinisial DER, 25, sengaja menginjak-injak Alquran atas perintah istrinya berinisial SR, 24.
“Keduanya kami tangkap pada Kamis (5/5) di wilayah Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, saat sedang berwisata ke Palabuhanratu,” kata Kapolres Sukabumi AKBP SY Zainal Abidin di Sukabumi, Kamis (5/5).
Informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian, kasus penistaan agama dengan cara menginjak-injak Alquran tersebut terjadi pada 2020. Aksi DER saat menginjak Alquran itu direkam langsung oleh istrinya SR.
Aksi tak bermoral pasutri yang menikah secara siri tersebut kemudian diunggah ke akun media sosial tersangka oleh sang istri pada Rabu (4/5). Dari keterangan kedua tersangka, aksi menginjak-injak Alquran ini alasannya bukan untuk menistakan agama Islam yang merupakan agama yang dianut pasutri itu. Tapi, bentuk sumpah suami agar tidak kembali membuat kesal istrinya.
Aksi tersebut sengaja direkam oleh tersangka SR untuk dijadikan ancaman kepada DER jika kembali membuat kesal. Dan, puncaknya pasutri ini kembali bertengkar saat sedang berwisata ke Pantai Palabuhanratu dan dengan sengaja sang istri mengunggah video suaminya yang sedang menginjak Alquran ke akun media sosial Facebook.
Pasutri ini pun tidak menyangka akibat video tersebut menjadi viral dan mendapatkan respons dari berbagai pihak. Ditambah saat menginjak Alquran, tersangka DER mengeluarkan kata-kata hasutan dan umpatan. Karena viral, keduanya pun kemudian menghapus video itu berserta akun media sosialnya.
Polres Sukabumi Kota yang mendapatkan informasi adanya kasus penistaan agama ini langsung mengambil langkah cepat mengantisipasi terjadinya aksinya dengan menciduk kedua tersangka di wilayah Kecamatan Warungkiara.
“Video tersebut sebenarnya sudah direkam tersangka pada 2020 dan disimpan untuk senjata istrinya jika sang suami kembali melakukan tindakan yang membuat kesal. Video itu pun digunakan SR untuk mengancam DER, dan akan diunggah ke media sosial ternyata dibuktikan oleh SR yang ternyata unggahan tersebut berbuntut panjang,” tambahnya.
Zainal mengatakan keduanya dijerat dengan pasal berlapis yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman kurungan penjara enam tahun dan pasal 156a KUHP tentang Penistaan Terhadap Agama yang ancaman hukumannya selama 5 tahun penjara. (*)
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad (kemeja biru), Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri, Musni Hardi Kasuma Atmaja (batik coklat), saat melaunching penggunaan QRIS untuk pembelian tiket Trans Batam beberapa waktu lalu. Foto: Dokumentasi Batam Pos
batampos – Maraknya penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS) oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) mendorong Bank Indonesia melakukan pengaturan, antara lain melalui standarisasi QR Code untuk pembayaran.
Kepala Perwakilan BI Kepri, Musni Hardi K. Atmaja, mengatakan, standardisasi QR Code tersebut bertujuan untuk mendorong interkoneksi dan interoperabilitas di sistem pembayaran yang sejalan dengan upaya perluasan akseptasi pembayaran nontunai nasional secara lebih efisien.
”Bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), pada tanggal 17 Agustus 2019 Bank Indonesia telah meluncurkan QR Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS tersebut disusun menggunakan standar internasional EMV Co,” ujarnya.
Dijelaskannya, standar tersebut diadopsi untuk mendukung interkoneksi yang lebih baik dan bersifat open source, serta dapat mengakomodasi kebutuhan spesifik suatu negara.
Hal ini akan memudahkan interoperabilitas antarpenyelenggara, antarinstrumen, termasuk antarnegara. Saat ini, standar EMV Co tersebut juga telah digunakan di berbagai negara, seperti di India, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam dan Korea Selatan.
”QRIS wajib digunakan oleh PJP yang menggunakan metode pembayaran QR Code sejak 1 Januari 2020,” katanya.
Dengan standardisasi tersebut, penyedia barang dan jasa (merchant) tidak perlu memiliki atau menampilkan berbagai jenis QR Code dari masing-masing penyelenggara, namun cukup memiliki atau menampilkan satu QR Code, yaitu QRIS.
Pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam Sistem Pembayaran tentunya juga tidak terlepas dari upaya tindak kejahatan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Namun demikian, fitur keamanan dan beberapa langkah pengamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan QRIS yang apabila digunakan dan dijalankan sesuai dengan tahapannya, tentunya akan dapat memitigasi tindak kejahatan yang dapat merugikan merchant (pedagang) maupun masyarakat selaku pembeli.
Adapun, langkah pengamanan yang perlu dijalankan oleh merchant untuk menghindari tindak kejahatan, dengan memeriksa fitur notifikasi transaksi. Itu dapat berupa pop up notifikasi atau riwayat transaksi pada aplikasi merchant, SMS, e-mail, struk pada EDC, notifikasi pada Point of Sales (PoS) atau metode lain berdasarkan petunjuk penggunaan atau edukasi yang disampaikan PJP merchant.
Selanjutnya, jangan menyerahkan barang apabila belum menerima notifikasi transaksi. Terakhir, jika menggunakan QRIS statis, agar dipastikan bahwa QRIS yang ditampilkan dijaga dengan baik dan tidak diganti dengan QRIS lain yang bukan milik merchant yang bersangkutan.
Sementara, langkah pengamanan yang perlu dilakukan pembeli agar bertansaksi aman yaitu memastikan bahwa QRIS yang di-scan adalah milik merchant tersebut.(*)
Ilustrasi. Mal Pelayanan Publik (MPP). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos – Badan Pengusahaan (BP) Batam ditunjuk untuk menjadi pengelola gedung Sumatera Promotion Center atau Mal Pelayanan Publik (MPP).
Pengelolaan MPP oleh BP Batam tersebut dilakukan setelah sebelumnya BP Batam melakukan penandatanganan adendum kesepakatan bersama penunjukan pengelolaan gedung MPP di Pekanbaru.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, membenarkan penunjukan itu. Pihaknya tetap meminta gedung itu dihibahkan kepada BP Batam maupun Pemko Batam. Namun, untuk hibah itu harus melalui proses yang panjang.
”Jadi, saat ini untuk operasional duluan. Jadi, kami bisa bekerja dulu,” tuturnya.
Adapun pengelolaan gedung MPP oleh BP Batam tidak ada jangka waktunya.
”Kan ditunjuk, jadi nol limit. Sampai dicabut surat (penunjukan) itu,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk membangunan MPP baru, pihaknya akan merapatkan kembali dengan sejumlah pimpinan di BP Batam.
”Yang penting itu (MPP lama) bisa disempurnakan dan layak dipakai dulu,” katanya.
Ia berharap, dengan adanya adendum ini dapat memberikan kemudahan semua bentuk pelayanan perizinan di Batam. Juga akan ditata sedemikian rupa sehingga lebih nyaman dan cepat.
”Muara akhirnya, bisa berkontribusi dalam percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Sebab, perjanjian pengelolaan MPP ini adalah bentuk dukungan BP Batam dalam memberikan kemudahan berinvestasi,” ujar Rudi.
Sebagaimana diketahui, jumlah perizinan yang saat ini dikelola oleh BP Batam terdiri dari 67 jenis perizinan yang berasal dari delapan sektor.
Mulai dari sektor transportasi bidang kepelabuhanan, sektor kesehatan, sektor perdagangan, sektor perindustrian, sektor sumber daya air, limbah, dan lingkungan.
Selanjutnya, ada sektor kehutanan, sektor energi sumber daya mineral, serta sektor kelautan dan perikanan.(*)
