batampos – Masyarakat Bogor tampak antusias menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Sejak pagi mereka telah bersiap ambil posisi di titik-titik kunjungan Kepala Negara dan rombongan.

Berkali-kali hujan turun dan reda. Mereka bergeming seperti tidak terganggu. Sekitar pukul 14.30, tamu istimewa yang ditunggu-tunggu pun tiba. Presiden dan rombongan memasuki area Pasar Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (21/04).

Seperti dikomando, masyarakat sekitar dan para pedagang, memanggil nama Presiden. “Pak Jokowi! Pak Jokowi!”.

Kemarin, menjadi giliran warga Bogor disambangi Presiden. Sebelumnya, Presiden telah blusukan menemui masyarakat di Jambi, Cirebon, Brebes, Sumenep, Surabaya, dan Gresik.

Sama dengan di kota-kota tersebut, di Bogor, Presiden dengan didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini, juga menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat. Bansos diserahkan secara simbolis kepada perwakilan penerima, berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng.

Ada dua amplop yang dibawa Presiden dan diserahkan kepada perwakilan pedagang yang memang sudah diasesmen kelayakannya menerima bantuan. “Ini Rp1,2 juta untuk bantuan modal usaha. Ini yang Rp300 ribu BLT Minyak Goreng. Gunakan sebaik-baiknya ya untuk membantu usaha. Nanti kalau ada untungnya, boleh buat beli ini (Presiden memegang ujung kerah bajunya),” kata Presiden sambil berjalan berkeliling pasar menemui dan menyerahkan bantuan.

Selanjutnya Presiden bergerak menuju Pasar Ciawi dan kemudian ke Pasar Bogor. Sama dengan di Pasar Cisarua, di kedua tempat tersebut, Presiden juga menyapa masyarakat dan para pedagang, serta menyerahkan bantuan.

Dalam kesempatan sama, Mensos menyatakan, bansos yang diserahkan kepada masyarakat, khusus BLT Minyak Goreng, merupakan kebijakan Presiden. Keputusan memberikan BLT Minyak Goreng merupakan langkah terobosan untuk mengurangi pengeluaran masyarakat di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok, khusus minyak goreng.

“BLT Minyak Goreng diberikan dengan nilai Rp100 ribu selama 3 bulan (April Mei Juni) yang diserahkan langsung Rp300 ribu. Dengan bantuan ini diharapkan mengurangi sebagian beban pengeluaran masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata Mensos.

BLT Minyak Goreng menyasar sebanyak 20,65 juta KPM terdiri 18,8 juta KPM BPNT dan 1,85 juta KPM PKH. Adapun indeks bantuan sebesar Rp 100 ribu/bulan selama 3 bulan, yaitu April, Mei, Juni yang diberikan sekaligus pada bulan April.

Di Kota Bogor, BLT Minyak Goreng menyasar 59.294 KPM dengan nilai Rp 62.106.787.010 dan BPNT senilai Rp17.788.200.000. Bansos PKH tahap 1 dan 2 menjangkau 60.966 KPM dengan nilai Rp43.666.525.000

Selain itu, Kemensos juga menyerahkan bantuan ATENSI berupa bantuan motor roda tiga bagi 2 PM disabilitas fisik senilai Rp62.003.200.

Bantuan aksesibilitas bagi 20 PM disabilitas fisik senilai Rp86.858.810, bantuan biaya terapi bagi 1 PM disabilitas fisik senilai Rp1.000.000, bantuan ATENSI YAPI bagi 178 PM anak YAPI senilai Rp481.200.000, dan bantuan pemenuhan hidup layak dan nutrisi bagi 47 PM lansia senilai Rp21.000.000.

Untuk Kabupaten Bogor, bantuan total Kemensos senilai Rp279.624.965.110 terdiri dari BLT Minyak Goreng bagi 345.699 KPM PKH dan BPNT senilai Rp103.709.700.000, bantuan PKH tahap 1 dan 2 bagi 238.951 KPM senilai Rp173.350.375.000.

Kemensos juga memberikan bantuan ATENSI YAPI bagi 666 PM Anak YAPI senilai Rp1.750.800, bantuan kewirausahaan bagi 16 PM senilai Rp83.055.500, bantuan biaya operasional terapi bagi 1 PM anak senilai Rp13.000.000.

Juga, bantuan dukungan aksesibilitas bagi 31 PM penyandang disabilitas senilai Rp626.555.610, bantuan pemenuhan hidup layak bagi 4 PM penyandang disabilitas fisik senilai Rp8.184.500, dukungan aksesibilitas, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan bagi 7 PM penyandang disabilitas sensorik rungu wicara senilai Rp43.294.500, da bantuan nutrisi bagi 50 PM anak senilai Rp40.000.000. Sedangkan, untuk total seluruh bansos yang diserahkan Kota dan Kabupaten Bogor Rp 341.731.752.120.

Atas semua bantuan yang diberikan, masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden dan Mensos.

Rona bahagia terpancar di wajah Awang Suwangsa, 48 tahun, warga Ciseeng yang mendapatkan bantuan motor roda tiga untuk mendukung usaha.

“Saya akan berjualan kelontong. Dulu bekerja sebagai supir pribadi, namun mengalami kecelakaan hingga kaki diamputasi. Saya berterima kasih karena mendapat bantuan motor, terima kasih Pak Presiden dan Ibu Menteri Sosial,” katanya.

Warga Bojongkerja Kota Bogor, Edah (52) mengaku Baha’i dengan bantuan yang diterimanya berupa BPNT, PKH dan BLT Migor. Total ia menerima Rp 500 yang dibelikan sembako Rp 300 ribu dan untuk membeli minyak goreng Rp 200 ribu.

“Alhamdulillah terima kasih Pak Presiden atas bantuan pada keluarga saya dan semua bantuan sudah diambil untuk keperluan sehari-hari, ” ujar Edah, yang sehari-hari jualan sayur dan lauk mateng ditenteng dan keliling itu.

Executive Manager Kantor Pos Cibinong, Cecep Yusuf menyatakan, progress salur di Kabupaten dan Kota Bogor, per tanggal 21 April akan dipercepat menjadi 100 persen.

“Kami optimistis penyaluran mencapai target 100 persen hari ini. Kendala penyaluran di lapangan terkait lokasi pembayaran, di Kabupaten akses tidak seperti di kota sehingga percepatan pembayaran dengan menambah titik layanan dan memperbanyak juru bayar dan hingga saat ini berjalan aman,” katanya.

batampos – Bareskrim Polri menemukan adanya aset kripto senilai Rp 35 miliar yang disembunyikan oleh Indra Kenz dan juga adiknya Nathania Kesuma di platform Indodax.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Pori Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan, pihaknya bakal melakukan penyitaan terhadap uang digital senilai Rp 35 miliar tersebut.

“Yang di Indodax iya akan kita sita. Akan dilakukan penyitaan sesuai mekanismenya,” ujar Whisnu saat dikonfirmasi, Jumat (22/4).

Whisnu menegaskan, Tim Penyidik Bareskrim Polri juga terus melusuri aset-aset yang disembunyikan oleh Indra Kenz dan juga tersangka lain baik di dalam negeri maupun di negara lain di kasus Binomo ini.

“Untuk yang di luar negeri kita belum dapat,” katanya.

Sebelumnya, Dir Tipideksus Bareskrim Pori Brigjen Pol Whisnu Hermawan mengatakan, Nathania Kesuma bersama dengan sang kakak Indra Kenz pernah membuat akun kripto.

“Tersangka Indra Kesuma membuat akun kripto di Indodax dengan tersangka Nathania Kesuma,” ujar Whisnu.

Menurut Whisnu, di akun kripto tersebut terdapat aset senilai Rp 35 miliar. Diduga uang tersebut berasal dari hasil penipuan investasi bodong Binomo.

“Terdapat aset kripto sekitar Rp 35.000.000.000 dari tersangka Indra Kesuma,” katanya.

Whisnu mengungkapkan, Nathania Kesuma dipersangkakan dengan Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghitung ulang anggaran pemilu serentak 2024 yang sebelumnya dilaporkan mencapai Rp 76,6 triliun. Menurut Guspardi, anggaran tersebut terlampau besar.

“Rasionalisasi tersebut belum maksimal, mengingat anggaran penyelenggaraan pemilu 2019 hanya sebesar Rp 25,59 triliun dan pemilu 2014 berkisar hanya Rp 16 triliun,” kata Guspardi kepada wartawan, Jumat (22/4).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menekankan, lompatan anggaran pemilu 2024 terlalu tinggi dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan lebih dari 50 persen kenaikannya. “Lompatan anggaran terlalu jauh, jadi perlu dilakukan exercise, dan penyisiran secara rinci satu persatu angka anggaran tersebut,” ucap Guspardi.

Legislator asal Sumatera Barat ini mengakui, KPU sudah melakukan rasionalisasi anggaran pemilu 2024 dari Rp 86 triliun menjadi Rp 76,6 triliun. Sementara itu, Bawaslu juga menganggarkan dana sebesar Rp 33,8 triliun.

Menurut Guspardi, ada tiga faktor yang membuat anggaran pemilu 2024 naik signifikan menjadi Rp 86 triliun (sebelum dirasionalisasi). Pertama, hampir 70 persen anggaran tersebut dialokasikan untuk kenaikan honorarium petugas ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS.

“Kedua, untuk pengadaan gedung kantor dan gudang KPU dianggarkan sebesar Rp 3,2 triliun dan alokasi anggaran pengadaan kendaraan mobil mencapai Rp 287 miliar,” ujar Guspardi.

Anggaran tersebut, kata Guspardi, sudah ditekan dengan mengurangi kenaikan honorarium petugas ad hoc. Hal ini berarti, honorarium petugas ad hoc tetap dinaikkan, tetapi tidak sampai menyedot 70 persen anggaran pemilu serentak 2024.

“Komponen lain yang membuat usulan anggaran pemilu membengkak adalah pembangunan kantor KPU di sejumlah daerah yang mencapai Rp 3,1 triliun. Kementerian Dalam Negeri sudah merespons usulan ini dengan berencana menyurati kepala daerah agar bisa meminjamkan gedung atau kantor pemerintah kepada KPU,” paparnya.

Selain itu, lanjut Guspardi, DPR meminta KPU mencoret anggaran pengadaan mobil dinas senilai Rp 287 miliar. Menurutnya, penyelenggara pemilu bisa memanfaatkan mobil operasional yang ada.

“Kami juga meminta KPU tidak perlu sering mengadakan rapat di hotel atau mengundang KPU daerah untuk rapat ke Jakarta. Sekarang rapat pakai zoom sudah bisa, itu kan juga bisa terjadi efisiensi,” ungkap Guspardi.

Oleh karena itu, kata Guspardi, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk melakukan penyisiran kembali dan mengalkulasi dengan detil setiap anggaran pemilu 2024. Apalagi, ekonomi nasional belum pulih akibat terdampak pandemi Covid-19.

“Jadi, itu harus menjadi pertimbangan dalam menyusun anggaran pemilu 2024 ini. Prinsip efesiensi dan efektivitas harus menjadi acuan utama dalam penyusunan anggaran pemilu 2024,” pungkas Guspardi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghitung ulang anggaran pemilu serentak 2024 yang sebelumnya dilaporkan mencapai Rp 76,6 triliun. Menurut Guspardi, anggaran tersebut terlampau besar.

“Rasionalisasi tersebut belum maksimal, mengingat anggaran penyelenggaraan pemilu 2019 hanya sebesar Rp 25,59 triliun dan pemilu 2014 berkisar hanya Rp 16 triliun,” kata Guspardi kepada wartawan, Jumat (22/4).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menekankan, lompatan anggaran pemilu 2024 terlalu tinggi dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan lebih dari 50 persen kenaikannya. “Lompatan anggaran terlalu jauh, jadi perlu dilakukan exercise, dan penyisiran secara rinci satu persatu angka anggaran tersebut,” ucap Guspardi.

Legislator asal Sumatera Barat ini mengakui, KPU sudah melakukan rasionalisasi anggaran pemilu 2024 dari Rp 86 triliun menjadi Rp 76,6 triliun. Sementara itu, Bawaslu juga menganggarkan dana sebesar Rp 33,8 triliun.

Menurut Guspardi, ada tiga faktor yang membuat anggaran pemilu 2024 naik signifikan menjadi Rp 86 triliun (sebelum dirasionalisasi). Pertama, hampir 70 persen anggaran tersebut dialokasikan untuk kenaikan honorarium petugas ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS.

“Kedua, untuk pengadaan gedung kantor dan gudang KPU dianggarkan sebesar Rp 3,2 triliun dan alokasi anggaran pengadaan kendaraan mobil mencapai Rp 287 miliar,” ujar Guspardi.

Anggaran tersebut, kata Guspardi, sudah ditekan dengan mengurangi kenaikan honorarium petugas ad hoc. Hal ini berarti, honorarium petugas ad hoc tetap dinaikkan, tetapi tidak sampai menyedot 70 persen anggaran pemilu serentak 2024.

“Komponen lain yang membuat usulan anggaran pemilu membengkak adalah pembangunan kantor KPU di sejumlah daerah yang mencapai Rp 3,1 triliun. Kementerian Dalam Negeri sudah merespons usulan ini dengan berencana menyurati kepala daerah agar bisa meminjamkan gedung atau kantor pemerintah kepada KPU,” paparnya.

Selain itu, lanjut Guspardi, DPR meminta KPU mencoret anggaran pengadaan mobil dinas senilai Rp 287 miliar. Menurutnya, penyelenggara pemilu bisa memanfaatkan mobil operasional yang ada.

“Kami juga meminta KPU tidak perlu sering mengadakan rapat di hotel atau mengundang KPU daerah untuk rapat ke Jakarta. Sekarang rapat pakai zoom sudah bisa, itu kan juga bisa terjadi efisiensi,” ungkap Guspardi.

Oleh karena itu, kata Guspardi, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk melakukan penyisiran kembali dan mengalkulasi dengan detil setiap anggaran pemilu 2024. Apalagi, ekonomi nasional belum pulih akibat terdampak pandemi Covid-19.

“Jadi, itu harus menjadi pertimbangan dalam menyusun anggaran pemilu 2024 ini. Prinsip efesiensi dan efektivitas harus menjadi acuan utama dalam penyusunan anggaran pemilu 2024,” pungkas Guspardi. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghitung ulang anggaran pemilu serentak 2024 yang sebelumnya dilaporkan mencapai Rp 76,6 triliun. Menurut Guspardi, anggaran tersebut terlampau besar.

“Rasionalisasi tersebut belum maksimal, mengingat anggaran penyelenggaraan pemilu 2019 hanya sebesar Rp 25,59 triliun dan pemilu 2014 berkisar hanya Rp 16 triliun,” kata Guspardi kepada wartawan, Jumat (22/4).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menekankan, lompatan anggaran pemilu 2024 terlalu tinggi dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan lebih dari 50 persen kenaikannya. “Lompatan anggaran terlalu jauh, jadi perlu dilakukan exercise, dan penyisiran secara rinci satu persatu angka anggaran tersebut,” ucap Guspardi.

Legislator asal Sumatera Barat ini mengakui, KPU sudah melakukan rasionalisasi anggaran pemilu 2024 dari Rp 86 triliun menjadi Rp 76,6 triliun. Sementara itu, Bawaslu juga menganggarkan dana sebesar Rp 33,8 triliun.

Menurut Guspardi, ada tiga faktor yang membuat anggaran pemilu 2024 naik signifikan menjadi Rp 86 triliun (sebelum dirasionalisasi). Pertama, hampir 70 persen anggaran tersebut dialokasikan untuk kenaikan honorarium petugas ad hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS.

“Kedua, untuk pengadaan gedung kantor dan gudang KPU dianggarkan sebesar Rp 3,2 triliun dan alokasi anggaran pengadaan kendaraan mobil mencapai Rp 287 miliar,” ujar Guspardi.

Anggaran tersebut, kata Guspardi, sudah ditekan dengan mengurangi kenaikan honorarium petugas ad hoc. Hal ini berarti, honorarium petugas ad hoc tetap dinaikkan, tetapi tidak sampai menyedot 70 persen anggaran pemilu serentak 2024.

“Komponen lain yang membuat usulan anggaran pemilu membengkak adalah pembangunan kantor KPU di sejumlah daerah yang mencapai Rp 3,1 triliun. Kementerian Dalam Negeri sudah merespons usulan ini dengan berencana menyurati kepala daerah agar bisa meminjamkan gedung atau kantor pemerintah kepada KPU,” paparnya.

Selain itu, lanjut Guspardi, DPR meminta KPU mencoret anggaran pengadaan mobil dinas senilai Rp 287 miliar. Menurutnya, penyelenggara pemilu bisa memanfaatkan mobil operasional yang ada.

“Kami juga meminta KPU tidak perlu sering mengadakan rapat di hotel atau mengundang KPU daerah untuk rapat ke Jakarta. Sekarang rapat pakai zoom sudah bisa, itu kan juga bisa terjadi efisiensi,” ungkap Guspardi.

Oleh karena itu, kata Guspardi, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk melakukan penyisiran kembali dan mengalkulasi dengan detil setiap anggaran pemilu 2024. Apalagi, ekonomi nasional belum pulih akibat terdampak pandemi Covid-19.

“Jadi, itu harus menjadi pertimbangan dalam menyusun anggaran pemilu 2024 ini. Prinsip efesiensi dan efektivitas harus menjadi acuan utama dalam penyusunan anggaran pemilu 2024,” pungkas Guspardi. (*)

Reporter: JP Group