batampos – Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, membuka wacana pengenaan pajak terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka. Gagasan ini muncul seiring posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan dan energi dunia.

Menurut Purbaya, potensi ekonomi dari lalu lintas pelayaran internasional di Selat Malaka belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, jalur tersebut merupakan salah satu rute pelayaran tersibuk di dunia.

“Indonesia berada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia. Tapi kapal yang lewat Selat Malaka belum kita kenakan biaya,” ujarnya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4).

Ia menilai, skema pungutan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura, mengingat ketiganya berbagi wilayah perairan di selat tersebut.

Purbaya mencontohkan wacana serupa tengah dipertimbangkan Iran pada kapal yang melintas di Selat Hormuz. Jika diterapkan di Selat Malaka, potensi penerimaan negara dinilai cukup besar.

Namun, ia mengakui realisasi kebijakan tersebut tidak mudah. Selain membutuhkan kesepakatan lintas negara, juga harus mempertimbangkan aspek hukum internasional.

“Kita tidak boleh selalu berpikir defensif. Tapi tetap harus terukur,” katanya.

Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari Menteri Luar Negeri RI, Sugiono yang menegaskan bahwa Indonesia tidak berada pada posisi untuk mengenakan pungutan terhadap kapal yang melintas di selat internasional.

Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang menjamin kebebasan pelayaran. “Indonesia tetap berpegang pada UNCLOS. Kita tidak pada posisi untuk melakukan pungutan itu,” tegasnya, Kamis (23/4).

Ia menambahkan, komitmen Indonesia adalah menjaga jalur pelayaran tetap terbuka, netral, dan saling menguntungkan bagi semua negara.

Penolakan juga datang dari negara tetangga. Dilansir Kantor Berita Antara mengutip dari CNBC, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, menegaskan pihaknya tidak akan mendukung kebijakan yang membatasi atau mengenakan biaya bagi kapal yang melintas.

“Hak untuk melintas dijamin untuk semua negara. Kami tidak akan ikut dalam upaya mengenakan bea masuk,” ujarnya.

Sikap serupa disampaikan Malaysia. Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menegaskan setiap kebijakan terkait Selat Malaka harus diputuskan secara bersama oleh negara-negara kawasan.

Menurutnya, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand telah memiliki kesepakatan kuat dalam pengelolaan dan keamanan Selat Malaka, termasuk melalui patroli bersama. “Apa pun kebijakan di Selat Malaka tidak bisa diputuskan sepihak,” katanya, dikutip dari The Straits Times.

Sebagai jalur yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, Selat Malaka memiliki peran vital dalam perdagangan global. Statusnya sebagai selat internasional membuat jalur ini harus tetap terbuka bagi pelayaran dunia sesuai ketentuan hukum laut internasional. (*)

Artikel Usulan Pungut Tarif Kapal di Selat Malaka, Singapura dan Malaysia Menolak pertama kali tampil pada News.

batampos – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menilai, polisi lalu lintas (polantas) memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nama baik institusi. Baginya, polantas sangat dekat bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga secara tidak langsung menjadi wajah Polri.

Dengan kondisi ini, polantas harus bekerja profesional dan humanis. Karena setiap tindakan akan langsung menjadi sorotan masyarakat.

“Polisi lalu lintas adalah representasi negara yang paling dekat dengan masyarakat. Cara bertindak di lapangan akan sangat menentukan tingkat kepercayaan publik,” kata Edward dalam Anev Operasi Ketupat 2026 di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (23/4).

Edward mengatakan, perlu ada perubahan paradigma dalam penegakan hukum lalu lintas. Apalagi saat ini sudah ada undang-undang baru yang disahkan pemerintah dan DPR RI.

Dia menekankan kepada jajaran Korlantas Polri agar tidak melulu menyelesaikan perkara dengan pidana. Hukuman pidana harus menjadi pilihan terakhir dalam penegakan hukum.

“Undang-undang lalu lintas adalah undang-undang administrasi yang memiliki sanksi pidana. Karena itu, penegakan hukumnya harus mengedepankan sanksi administratif terlebih dahulu. Pidana adalah langkah terakhir,” imbuhnya.

Selain itu, Wamenkum juga menyoroti pentingnya penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penanganan perkara lalu lintas, khususnya kecelakaan. Menurutnya, pendekatan ini dapat diterapkan meskipun ancaman pidana di atas lima tahun, selama peristiwa terjadi karena kealpaan.

“Tidak ada orang yang sengaja mengalami kecelakaan. Sepanjang itu terjadi karena kelalaian, maka ruang untuk penyelesaian secara restoratif harus dibuka,” tegasnya.

Untuk itu, aparat harus bisa memberikan penilai mengenai insiden kecelakaan terjadi karena ketidaksengajaan atau adanya kelalaian. Dengan begitu, dapat dipisahkan kecelakaan yang bersifat administrasi dengan yang mengacu kepada pidana.

“Bisa saja seseorang berada di posisi benar, namun tidak mampu menghindari tabrakan karena pelanggaran pihak lain. Dalam kondisi seperti itu, tidak tepat jika langsung dibebankan pertanggungjawaban pidana,” pungkas Edward. (*)

Artikel Wamenkum Minta Tidak Semua Laka Lantas Dipidana pertama kali tampil pada News.

batampos – DPR RI secara resmi telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi Undang-Undang, dalam Rapat Paripurna ke-17 penutupan masa sidang IV periode 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4).

Pengesahan itu dilakukan setelah 22 tahun mangkrak dan tak kunjung dibahas. Pengesahan itu juga sekaligus menjadi kado dalam momentum peringatan Hari Kartini.

“Alhamdulillah setelah 22 tahun diperjuangkan, hari ini UU PPRT telah disahkan,” kata Ketua DPR RI, Puan Maharani saat memimpin persidangan.

UU PPRT mengatur hak dan kewajiban bagi pekerja rumah tangga (PRT) yang sebelumnya tidak pernah diatur. Ketentuan itu memuat 12 bab dan 37 pasal dalam UU PPRT yang baru disahkan.

UU PPRT mengatur pekerja rumah tangga harus minimal 18 tahun, dapat kontrak kerja, THR, cuti, libur, jaminan sosial BPJS, makanan sehat, pelatihan vokasi, hingga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi.

Pasal 5 UU PRT mengatur syarat-syarat calon PRT, di antaranya berusia mininal 18 tahun, memiliki KTP, serta memiliki surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan.

Hak dan kewajiban PRT diatur dalam Bab 5 Pasal 15 Ayat (1), di antaranya PRT berhak mendapatkan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya; bekerja dengan Waktu Kerja yang manusiawi; mendapatkan waktu istirahat; mendapatkan cuti sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja.

Selain itu, mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja; mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan berupa uang sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja; mendapatkan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Serta, mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; mendapatkan makanan sehat; mendapatkan akomodasi yang layak bagi PRT penuh waktu; mengakhiri Hubungan Kerja apabila Pemberi Kerja tidak melaksanakan Kesepakatan atau Perjanjian Kerja; mendapatkan memberikan lingkungan kerja yang aman dan sehat; dan mendapatkan hak lainnya sesuai dengan Kesepakatan Sementara, Pasal Ayat (2) mengatur upah dan tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana diberikan sesuai dengan besaran dan waktu pembayaran yang telah disepakati atau sesuai dengan Perjanjian Kerja.

Dalam hal ini, PRT juga berhak mendapatkan pelatihan vokasi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (4), menyatakan pelatihan vokasi bagi calon PRT bertujuan untuk pembekalan kompetensi kerja, alih kompetensi kerja, dalam lingkup pekerjaan kerumahtanggaan. Pelatihan vokasi itu dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, maupun pemberi kerja.atau Perjanjian Kerja.

UU PPRT juga turut mengatur Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) sebagaimana tertuang dalam Bab VII. Perusahaan penyalur PRT dilarang untuk memotong upah dan/atau memungut biaya dalam bentuk dan dengan alasan apapun kepad calon PRT dan pemberi kerja sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Ayat (1) huruf a.

Serta, penyalur PRT dilarang menahan dokumen pribadi asli dan/atau menghalangi akses komunukasi dan calon PRT dan pemberi kerja, bunyi Pasal 28 Ayat (2) huruf b.

“P3RT yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif,” sebagaimana bunyi Pasal 28 Ayat (2).(*)

Artikel UU PPRT Disahkan, Pekerja Rumah Tangga Boleh Cuti hingga Dapat BPJS pertama kali tampil pada News.