batampos – Kawasan Hutan Kawasan Mata Kucing kerap dijadikan tongkrongan kelompok pemotor saat tengah malam. Kondisi ini turut meresahkan pengendara yang melintas.

Selain tongkrongan, jalan lurus di kawasan ini dijadikan lintasan drag atau lintasan mengukur kecepatan motor, khususnya saat malam akhir pekan.

“Kalau tengah malam ada puluhan motor yang nongkrong di tepi jalan,” ujar Satria, warga Batuaji.

Menurut Satria, kelompok pemotor yang nongkrong tersebut beberapa kali terlibat bentrok. Saat itu, dua kelompok saling menyerang menggunakan batu dan broti.

Baca Juga: Lebih Hemat dan Fleksibel, Umrah Mandiri Kini Resmi Dilegalkan Pemerintah

“Takutnya terulang lagi. Karena bentrokan seperti itu mengancam keselamatan pengendara yang lewat,” katanya.

Ia berharap pihak kepolisian rutin berpatroli dan membubarkan tongkrongan tersebut. Sehingga, masyarakat tetap merasa aman saat bekendara atau beraktivitas pada malam hari.

“Seharusnya polisi beberapa jam patroli dan membubarkannya,” tegasnya.

Sementara Yayat, warga Tiban mengatakan aksi drag race liar pada akhir pekan di kawasan tersebut sangat membahayakan. Selain mengancam keselamatan mereka, balapan tersebut juga berpotensi menimbulkan kecelakaan dengan pengendara lain.

“Kalau lewat malam hari harus lambat dan hati-hati sekali,” ungkapnya.

Baca Juga: Batam Didera Influenza, Ribuan Warga Terinfeksi di Dua Pekan Terakhir

Menurut dia, aksi drag race tersebut dilakukan anak-anak remaja. Untuk itu, ia meminta aparat memberikan efek jera, sehingga para remaja tidak mengulangi perbuatannya.

“Ini sudah sangat menyalahi aturan, jalan raya dijadikan lintasan drag. Bisa memakan korban jiwa,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Tongkrongan Pemotor Tengah Malam Bikin Resah Pengendara pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos-Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 secara daring dari ruang rapat Setdako Batam, Kantor Wali Kota Batam, Senin (27/10/2025).

Rakor tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan turut diisi dengan arahan dari Menteri Koperasi dan UKM mengenai penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program penyediaan tiga juta rumah.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari agenda sinkronisasi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengendalikan inflasi, serta memperkuat program ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput.

BACA JUGA: Harga dan Pasokan Beras di Batam Stabil, Amsakar Pastikan Inflasi Terkendali Jelang Akhir 2025

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Program seperti Gerakan Pasar Murah, yang melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Badan Pangan Nasional (Bapanas), dinilai sebagai langkah konkret dalam menekan harga kebutuhan pokok.

Selain pengendalian inflasi, isu pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem juga menjadi perhatian utama dalam Rakor tersebut.

“Saya mengapresiasi pertumbuhan ekonomi daerah yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,12 persen. Inflasi menjadi atensi utama kita bersama, sehingga diperlukan langkah-langkah konkret untuk terus menekannya,” ujar Tito.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Batam, Yusfa Hendri, menyampaikan bahwa kondisi inflasi di Kota Batam hingga saat ini masih sangat terkendali. Ia menyebut, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kota Batam, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.

“Kita bersyukur, inflasi di Kota Batam masih dalam batas aman dan terkendali. Kami terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat,” kata Yusfa.

Rakor tersebut diharapkan dapat memperkuat langkah bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. (*)

Artikel Batam Jaga Inflasi Tetap Terkendali, Pemko Ikuti Rakor Bersama Mendagri pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pelaksanaan ibadah haji dan umrah di Indonesia kini memiliki landasan hukum terbaru melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah pengakuan resmi terhadap skema umrah mandiri, yang memungkinkan masyarakat melaksanakan perjalanan umrah tanpa harus melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi.

Dalam Pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan melalui PPIU, secara mandiri, atau melalui Menteri. Artinya, calon jemaah kini memiliki hak penuh untuk mengatur sendiri perjalanan ke Tanah Suci. Mulai dari tiket pesawat, akomodasi, hingga layanan pendukung ibadah lainnya.

Umrah mandiri sebenarnya bukan hal baru. Sejak Arab Saudi membuka kebijakan visa turis pada Maret 2023, banyak warga Indonesia yang memilih cara ini untuk menekan biaya dan mendapatkan fleksibilitas waktu.

Salah satunya Nofriadi warga Sekupang, yang menunaikan umrah mandiri awal tahun 2024. Ia mengaku mengurus seluruh keperluan secara mandiri, mulai dari tiket pesawat, visa, hingga pemesanan hotel.

“Saya atur semua lewat aplikasi. Dari tiket pesawat, visa umrah, sampai hotel saya siapkan sendiri,” ujarnya.

Baca Juga: DKPP Batam Ambil Sampel Bawang di Batuampar, Masyarakat Diminta Waspada

Berbekal pengalaman umrah tahun sebelumnya, Nofriadi mampu menekan biaya perjalanan menjadi kurang dari Rp30 juta untuk dua minggu perjalanan, jauh lebih hemat dibandingkan paket umrah reguler yang umumnya di atas Rp35 juta untuk durasi sembilan hari.

“Saya pilih hotel dekat Masjidil Haram memang agak mahal, tapi bisa tertutupi karena tiket pesawat dapat harga promo,” jelasnya.

Keputusan untuk berangkat mandiri, kata dia, justru membuatnya lebih memahami medan dan bisa fokus beribadah tanpa terikat jadwal rombongan.

Pengalaman serupa dialami Indah, warga Batam yang berangkat umrah bersama suaminya pada 2023. Ia menilai umrah mandiri memberi keleluasaan menentukan jadwal dan durasi ibadah.

“Kita bisa atur hotel, mau berapa lama tinggal, itu terserah kita. Memang sedikit repot di awal, tapi semua bisa lewat aplikasi sekarang,” ujarnya.

Indah menyebut total biaya perjalanan mereka sekitar Rp25 juta per orang, termasuk visa umrah dan asuransi.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Kota Batam, Syahbudi, membenarkan bahwa pemerintah kini resmi memperbolehkan pelaksanaan umrah mandiri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2025.

Ia menjelaskan, Pasal 87A mengatur lima syarat utama bagi jamaah yang ingin berangkat umrah secara mandiri, yaitu, beragama Islam, memiliki paspor yang masih berlaku minimal enam bulan sejak tanggal keberangkatan. Memiliki tiket pesawat tujuan Arab Saudi dengan jadwal keberangkatan dan kepulangan yang jelas.

Baca Juga: Penyidik Fokus Lengkapi Berkas Kasus Dugaan Korupsi Revitalisasi Pelabuhan Batuampar, Konsultan Pengawas Berstatus Saksi

Memiliki surat keterangan sehat dari dokter dan memiliki visa serta bukti pembelian paket layanan dari penyedia yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kementerian.

“Poin kelima ini nanti dikontrol melalui sistem di kementerian. Kalau dulu belum bisa dipantau secara terpusat,” kata Syahbudi.

Ia menambahkan, dinamika dunia dan kebijakan Arab Saudi yang semakin terbuka harus disikapi secara adaptif oleh pelaku usaha perjalanan.

“Jamaah sekarang lebih cerdas, teknologi makin maju. Jadi travel umrah harus beradaptasi dengan cerdas. Kalau jamaah bisa daftar sendiri, tugas travel adalah meyakinkan bahwa lewat mereka lebih nyaman dan aman,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan legalisasi umrah mandiri dalam UU baru ini didasari oleh perubahan besar dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah dunia.

“Banyak jamaah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, sudah melakukan umrah mandiri. Pemerintah ingin memastikan mereka tetap terlindungi secara hukum dan administratif,” kata Dahnil.

Dengan dilegalkannya skema ini, setiap jamaah yang berangkat mandiri tetap berada dalam pengawasan dan perlindungan pemerintah, tanpa mengurangi pilihan mereka untuk mengatur perjalanan sesuai kemampuan dan kenyamanan masing-masing. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Lebih Hemat dan Fleksibel, Umrah Mandiri Kini Resmi Dilegalkan Pemerintah pertama kali tampil pada Metropolis.