batampos – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi enggan melantik tiga penjabat bupati usul Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Terkait itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku, sudah berkomunikasi dengan Ali Mazi terkait keputusan tiga penjabat bupati di wilayah Sulawesi Tenggara.

”Jadi saya kira itu mekanisme. Khusus Sultra, saya sudah komunikasikan dengan Pak Gubernur dan beliau memahami masalah itu. Mohon maaf saya dengan segala hormat kepada teman-teman gubernur, bukan berarti usul itu hak gubernur. Ini UU memberikan prerogatif kepada Bapak Presiden, untuk gubernur kemudian didelegasikan kepada Mendagri terhadap bupati dan wali kota,” kata Tito kepada wartawan, Selasa (24/5).

Tito menjelaskan, usul penjabat (Pj) kepala daerah telah diatur sesuai mekanisme undang-undang (UU) dan asas profesionalitas. Penunjukan Pj kepala daerah telah diatur dalam UU Pilkada.

”Mengenai penjabat, ini sebetulnya kita sudah diatur dalam mekanisme yang ada, UU Pilkada. Undang-Undangnya dibuat pada 2016 dan salah satu amanahnya adalah Pilkada dilakukan November, spesifik pada 2024, supaya ada keserentakan,” ucap Tito.

Menurut Tito, spirit dari pembuatan UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait pelaksanaan pilkada serentak pada tahun yang sama dengan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) dilakukan agar penerapan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) paralel dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Karena itu, berdasar UU tersebut, ketika masa jabatan kepala daerah berakhir harus diisi dengan penjabat. Dalam hal ini, penjabat setingkat gubernur merupakan penjabat pimpinan tinggi madya, sedangkan untuk bupati/wali kota merupakan pimpinan tinggi pratama.

”Nah, selama ini praktik sudah kita lakukan, tiga kali paling tidak. 2017 pilkada itu juga banyak penjabat dan kita lakukan dengan mekanisme UU itu, UU Pilkada dan UU ASN. Kemudian yang kedua 2018 juga lebih dari 100, dan paling banyak 2020 kemarin itu lebih dari 200 penjabat,” terang Tito.

Mantan Kapolri itu menegaskan, usul pemilihan penjabat kepala daerah dari Kemendagri berdasar pada asas profesionalitas. Pihaknya terus melakukan pengawasan karena ada kemungkinan konflik kepentingan terkait pemilihan penjabat, apalagi menjelang tahun pemilu.

”Kita mempertimbangkan juga faktor-faktor lain. Nah kemudian ketika banyak konflik kepentingan, yang paling aman itu kalau didrop dari pusat, seperti misalnya di Sultra ada satu yang dari Kemendagri. Kenapa dari Kemendagri? Kita pilih penjabat profesional dan kita yakinkan bahwa dia tidak memihak kepada politik praktis,” tutur Tito.

Tito berujar, dalam UU telah diatur maksimal masa jabatan penjabat adalah satu tahun dan bisa diperpanjang oleh orang yang sama atau diganti orang yang berbeda. Selain itu, setiap tiga bulan, para penjabat harus membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

”Untuk penjabat gubernur laporannya kepada presiden melalui mendagri, sementara untuk penjabat bupati/wali kota kepada mendagri melalui gubernur,” papar Tito. (*)

Reporter: JP Group

batampos- Ini berita bagus bagi warga Indonesia yang berkecimpung di sektor keamanan seperti sekuriti yang ingin bekerja di Malaysia. Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia mewacanakan untuk mendatangkan tenaga kerja asing sektor keamanan dari Filipina, Indonesia dan Bangladesh sebagai sumber rekrutmen tenaga kerja baru selain dari Nepal yang selama ini dilakukan.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainuddin mengemukakan hal itu kepada wartawan, Selasa, usai menghadiri Majelis Sambutan Hari Raya Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Putrajaya.

Hamzah mengatakan pihaknya akan mengadakan pembicaraan dalam waktu dekat dengan ketiga negara terlebih dahulu. Dia mengatakan keputusan di peringkat dasar telah disetujui untuk membawa masuk tenaga kerja asing dari negara luar selain Nepal.

“KDN sudah memperbolehkan tenaga kerja asing sektor keamanan dari negara lain selain Nepal,” katanya.

Hamzah mengatakan untuk membawa pekerja asing dalam sektor keamanan mereka perlu memiliki pengalaman kerja di bidang tersebut.

“Permohonan untuk mendapatkan tenaga kerja tersebut bisa dilakukan setelah pembicaraan diadakan. Bagaimanapun bisa memasukkan tenaga kerja sektor keamanan tergantung keputusan dari tiga negara baru tersebut,” katanya.

BACA JUGA: Ini Penampakan Seragam Baru Satpam

Sebelumnya Hamzah mengatakan pemerintah telah mempertimbangkan rencana membawa masuk pekerja asing sektor keamanan untuk mengimbangi kekurangan tenaga kerja warga Nepal dan setempat yang bekerja di sektor tersebut.

Selama ini petugas keamanan atau “guard” pada sejumlah tempat seperti apartemen dan pusat perbelanjaan di Kuala Lumpur selalu dijaga oleh petugas keamanan asal Nepal serta jarang dijumpai laki-laki asal Melayu.

Petugas keamanan berpakaian hitam putih tersebut biasa diantar jemput kendaraan oleh agen yang mempekerjakan mereka. (*)

reporter: antara

batampos – Anggota DPR RI Kamrussamad mendesak Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menghapus saham Gojek Tokopedia (GoTo) dari pasar modal karena berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kejanggalan IPO GoTo terlihat dari adanya aktivitas pergerakan saham yang di luar kebiasaan (unusual market activity/UMA),” katanya di Jakarta, Senin (23/5).

Dia menjelaskan dalam beberapa hari terakhir, telah terjadi UMA pada saham GoTo. Sebab, sejak IPO 11 April lalu yang dibuka pada harga Rp400 per lembar, dalam hanya 18 hari perdagangan turun lebih dari 50 persen.

Dia menegaskan Telkomsel sebagai anak dari perusahaan BUMN yang menjadi salah satu pemodal GoTo, mencatatkan kerugian dalam laporan keuangan-nya. Berdasarkan laporan keuangan Telkom Maret 2022, tercantum keterangan adanya kerugian Rp881 miliar pada investasi Telkomsel di GoTo. “Kerugian ini patut dipertanyakan,” katanya menegaskan.

Anggota Komisi XI itu menduga penurunan harga saham itu sengaja menggunakan uang BUMN Telkomsel untuk membeli saham GoTo. Setelah transaksi tersebut, harga saham GoTo di-downgrade ke titik terendah, agar pemilik saham minoritas menjadi mayoritas melalui mekanisme pasar sekunder maupun privet placement.

Menurut politisi Gerindra itu, proses pencatatan GoTo tidak transparan dan diragukan akuntabilitasnya, kental dengan konflik kepentingan. “Terdapat konflik kepentingan dimana komisaris Tokopedia yang juga merupakan Komisaris Telkomsel,” katanya menegaskan.

Dia mengingatkan praktik bisnis yang syarat konflik kepentingan seperti itu, sangat potensial bisa merugikan keuangan BUMN dan publik sebagai investor retail. Sehingga, sampai dengan semuanya jelas, sebaiknya BEI me-delisting GoTo hingga semua kalkulasi aspek fundamentalnya jelas dan transparan.

Sementara itu, Chief of Corporate Affairs GoTo Nila Marita menegaskan naik turunnya harga saham perusahaan merupakan suatu hal yang normal di pasar modal negara mana pun. Hal itu digerakkan oleh mekanisme pasar atau penawaran dan permintaan dari investor di pasar. Manajemen GoTo selalu berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan untuk dapat semakin bertumbuh secara berkelanjutan.

BACA JUGA: Gojek Dukung Kebangkitan Pariwisata & Pemulihan Ekonomi DIY

“Fokus GoTo adalah selalu untuk mendorong kemajuan melalui pertumbuhan bisnis berkelanjutan yang memberikan manfaat maksimal jangka panjang kepada seluruh pihak dalam ekosistem kami,” katanya yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin malam.

Lanjut dia, dalam menjalankan bisnis dan investasi, GoTo senantiasa mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak awal, GoTo secara konsisten menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) pada setiap aspek bisnis dan kegiatan operasional.

Praktik GCG tersebut merupakan aspek kunci dalam memelihara kepercayaan seluruh pemangku kepentingan kepada perusahaan. “Banyaknya investor berskala global yang berinvestasi di GoTo semakin mempertegas penerapan standar praktik GCG yang sangat tinggi dalam bisnis kami,” jelasnya. (*)

Reporter: JP Group

batampos – PT Toyota-Astra Motor berhasil mencatat total penjualan sebesar 33.344 unit di Maret 2022, meningkat 34,1 persen dibandingkan Februari sebesar 24.865 unit.

Pertumbuhan ini salah satunya didorong oleh kebijakan relaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang telah diberlakukan sejak Januari 2022 lalu.

“Seiring semakin membaiknya proses pemulihan perekonomian nasional dan daya beli masyarakat, serta dukungan kebijakan pemerintah yang kondusif memberi dampak positif terhadap kinerja penjualan industri otomotif, termasuk Toyota,” kata Vice President PT Toyota-Astra Motor, Henry Tanoto, Senin (23/5).

Dari 13 model Toyota yang mendapat insentif, All New Avanza tercatat mengalami lonjakan penjualan yang sangat signifikan. Dari tiga varian Avanza yang mendapat insentif, angka penjualannya naik menjadi lebih tiga kali lipat (227%) yaitu dari 1.552 unit pada Februari menjadi 5.088 unit pada Maret.

“Angka-angka itu membuktikan bahwa insentif PPnBM sangat positif bagi proses pemulihan daya beli masyarakat dan juga industri otomotif. Semua ini tentu akan bermuara pada percepatan proses pemulihan ekonomi secara keseluruhan,” kata Henry.

BACA JUGA: Astra Dukung Pendidikan Berkualitas

Bukan hanya produk yang mendapat insentif PPnBM saja yang meningkat, tapi juga produk non PPnBM juga menunjukkan angka pertumbuhan positif.

Misalnya, Kijang Innova dari 8.601 unit di Q1 tahun lalu menjadi 14.761 unit di tahun ini, meningkat 71,6 persen. ”Selain itu, Avanza dan Veloz secara total menyumbang sebanyak 23.194 unit,” sebutnya.

Ini lebih tinggi dari pencapaian tahun sebelumnya di periode yang sama yakni 12.080 unit, meningkat hampir dua kali lipat atau mencatatkan market share lebih dari 41 persen di segmen Low MPV. (*)

Reporter: JP Group