batampos – Markas Besar (Mabes) Polri menyatakan aksi unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia, Senin, dapat dikendalikan dengan pengamanan dan pengawalan dari seluruh kepolisian daerah (polda).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin malam, mengatakan sejumlah polda telah mengirimkan laporan terkait pengendalian aksi unjuk rasa di daerah. “Laporan yang kami dapat dari beberapa polda, data masih direkap; tapi secara umum untuk pengendalian, unjuk rasa pada hari ini dapat dikendalikan dengan baik,” kata Dedi.

Hingga Senin malam (11/4), lanjutnya, belum seluruh polda melaporkan hasil pengamanan dan pengawalan terhadap aksi unjuk rasa di daerah, karena masih ada aksi yang berjalan seperti di DKI Jakarta.

“Hanya di Jakarta saja yang masih terjadi pengawalan peserta demo sampai dengan betul-betul dipastikan bubar, atau dipastikan clear di jalan, agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan,” tambahnya.

Dia menyebutkan di sejumlah titik sempat terjadi insiden yang menimbulkan korban luka, baik dari kelompok masyarakat maupun anggota Polri. Namun insiden tersebut bisa dengan cepat dikendalikan oleh aparat keamanan dengan baik.

“Dari beberapa kejadian, ada beberapa korban anggota Polri. Sudah disebutkan di Polda Metro Jaya ada enam orang, di Sulsel ada jatuh korban, dari masyarakat pun juga ada, tapi jumlahnya masih kami hitung, tapi jumlahnya cuma sedikit,” ungkapnya.

Dalam pengamanan aksi unjuk rasa 11 April, lanjutnya, Polri mengutamakan pendekatan halus atau soft approach dengan menggunakan cara lebih humanis terhadap kelompok aksi. Polisi mengutamakan dialog dengan massa aksi dan meminimalkan supaya tidak terjadi bentrokan fisik yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerusakan properti.

“Polri memberikan apresiasi, ucapan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara yang lebih santun. Kami mengingatkan ini bulan suci Ramadan, kita harus menghormati hak-hak orang lain yang sedang menjalankan ibadah,” katanya.

Dalam unjuk rasa di sejumlah daerah, seperti di Polda Metro Jaya, lanjutnya, terindikasi keterlibatan Kelompok Anarko yang menyusup. “Ini terlihat dari identitas bajunya, kemudian kekhasannya dia. Ini masih didalami oleh rekan-rekan Polda Metro Jaya dan juga di beberapa wilayah,” katanya.

batampos – Mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (11/4). Dalam tuntutannya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) meminta pemerintah untuk konsisten terhadap gelaran pemilu 2024 dan bisa mentabilkan harga bahan pokok (bapok).

Ketua DPP Partai Perindo Yerry Tawalujan menyatakan, aspirasi yang disampaikan mahasiswa yang meminta pemerintah menstabilkan harga bahan pokok dan mengusut mafia minyak goreng sejalan dengan suara Perindo.

“Tuntutan mahasiswa agar pemerintah menstabilkan harga bahan pokok dan mengusut tuntas mafia minyak goreng sesuai dengan suara Partai Perindo. Jadi, kami mendukung dua poin tuntutan mahasiswa agar diperhatikan pemerintah,” kata Yerry kepada wartawan, Senin (11/4).

Menurut Yerry, penyampaian pendapat dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan mahasiswa merupakan
bagian dari demokrasi dan dilindungi oleh Undang-undang. Namun, harus dilakukan dengan cara yang santun dan terkendali.

“Penyampaian pendapat melalui demontstrasi itu bagian dari demokrasi dan dilindungi Undang-undang, asal tetap dalam rambu kesantunan. Jika berubah anarkis, justru bisa kontra produktif dan mengorbankan kepentingan banyak orang,” pungkas Yerry.

Adapun 18 tuntutan BEM SI dalam aksi di depan Gedung DPR RI di antaranya;

6 tuntutan saat aksi 28 Maret 2022:
1. Mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak dan memberikan pertanyaan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi.
2. Mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah, serta dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan.
3. Mahasiswa menyinggung soal bahan pokok dan kelangkaan minyak goreng. Presiden Jokowi untuk bisa menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
4. Mahasiswa meminta Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait.
5. Mahasiswa juga menuntut penyelesaian konflik Agraria.
6. Mahasiswa meminta presiden dan wakil presiden berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatannya.

12 tuntutan saat aksi 21 Oktober 2021:
1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah.
3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.
4. Wujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dan dalam mengemukakan pendapat serta hadirkan evaluasi dan reformasi di tubuh Institusi Polri
5. Wujudkan Supremasi Hukum dan HAM yang berkeadilan, tidak tebang pilih dan tuntaskan HAM masa lalu.
6. Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, Batalkan TWK, Hadirkan Perppu atas UU KPK no. 19 tahun 2019 serta Kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan Korupsi.
7. Menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia di atas 50 tahun.
8. Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi peningkatan kualitas guru indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur penunjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
9. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional.
10. Mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang – Undang No. 3 Tahun 2020 tentang MINERBA.
11. Mendesak pemerintah segera memenuhi target bauran energi dan segera melakukan percepatan transisi energi kotor menuju energi baru terbarukan.
12. Penegasan UU pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Penyaluran minyak goreng subsidi (MGS) curah ke lima wilayah Indonesia Timur dalam proses pengiriman. Lima wilayah Indonesia Timur, yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

“Walau permasalahan di lapangan sangat menantang, kami yakin semuanya, termasuk untuk wilayah Timur, akan berjalan baik dan lancar. Untuk itu, kami berharap dukungan semua pihak agar program ini tepat sasaran,” tutur Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dikutip, Minggu (10/4).

Kemenperin dan Polri juga telah sepakat membentuk satgas gabungan untuk memperkuat pengawasan di setiap lini, baik di level produksi, distribusi, maupun di pasar. Dalam upaya pengawasan ini, penggunaan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) akan terus dioptimalkan.

Hal ini dilakukan untuk memetakan pola distribusi hingga ke level pengecer. Dengan begitu, ini akan membantu dalam proses pemantauan dan pengawasan oleh aparatur di lapangan.

BACA JUGA: BPKN Minta HET Minyak Goreng Curah Ditetapkan senilai Rp 11.500 Per Liter

“Ini adalah upaya untuk menegakkan aturan-aturan terkait penyediaan MGC. Kami tegaskan bahwa pengawasan melekat ini merupakan upaya kami melakukan pembinaan terhadap pihak-pihak yang belum patuh terhadap aturan,” jelasnya.

Bila dalam pengawasan masih ditemukan pelanggaran, maka kata dia, pihaknya tidak akan segan menerapkan sanksi sesuai dengan Permenperin 8/2022. Sanksi yang disiapkan untuk pelaku usaha produsen minyak goreng sawit yang tidak menindaklanjuti peringatan berupa teguran tertulis, denda, hingga pembekuan izin usaha.

“Demikian juga bagi perusahaan produsen, distributor, dan pengecer akan diberikan sanksi apabila melanggar ketentuan yaitu menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi untuk repacker, industri menengah dan besar serta ekspor,” tutup Agus. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Keterlibatan dan peran Vanessa Khong dalam kasus binary option platfom Binomo dengan tersangka, Indra Kenz, akhirnya diungkap polisi. Ternyata Vanessa diduga menerima dana Rp 1,1 miliar dari kekasihnya. Dia juga menerima sebidang tanah seharga miliaran rupiah dari Indra Kenz.

“VK juga menerima sebidang tanah di daerah Tangerang Selatan atas nama VK senilai Rp 7,8 miliar,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, dalam acara jumpa pers di hadapan awak media,Senin (11/4).

Penetapan tersangka Vanessa Khong tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Sebelumnya penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah memeriksa yang bersangkutan.

Menurut Ahmad Ramadhan, pertama kalinya Vanessa Khong diperiksa sebagai saksi pada 22 Maret 2022. Lalu setelah itu penyidik kembali melakukan pemeriksaan yang kedua pada 5 April 2022.Dari pemeriksaan tersebut, diyakini adanya keterlibatan Vanessa dalam kasus Indra Kenz sehingga ia pun ditetapkan sebagai tersangka. ’’Penyidik juga memblokir rekening milik VK,” tutur Ahmad Ramadhan lebih lanjut.

Tak hanya itu, penyidik juga menetapkan tersangka kepada ayah Vanessa Khong, Rudiyanto Pei. Dia dijadikan tersangka lantaran diduga menerima aliran dana dari Indra Kenz sebesar Rp 1,5 miliar. Ayah Vanessa ini juga memiliki peran membantu menyamarkan uang Indra Kenz yang diperoleh dari hasil penipuan dengan membelikan 10 jam tangan mewah senilai Rp 8 milar.

Sama seperti Vanessa Khong, Rudiyanto Pei juga dimintai keterangannya sebagai saksi oleh penyidik sebelum ditetapkan tersangka. Dia menjalani pemeriksaan pertama pada 16 Maret dan kembali menjalani pemeriksaan kedua pada 6 April 2022 lalu.‘’Saat ini penyidik telah memblokir rekening RP,” tuturnya.

batampos – Pengembangan ekonomi digital menjadi salah satu strategi utama transformasi ekonomi Indonesia dan ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pengembangan ekonomi digital ini juga didorong oleh adanya pergeseran perilaku masyarakat yang cenderung menggunakan platform digital di berbagai sektor.

Tren positif perkembangan ekonomi digital juga sejalan dengan perkembangan investasi. Hasil studi Google, Temasek, Bain & Company (2021) menunjukan bahwa nilai investasi ekonomi digital Indonesia sepanjang Q1-2021 sebesar 4,7 miliar USD dan telah melampaui nilai tertinggi selama empat tahun terakhir. Capaian tersebut menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi terpopuler di Asia Tenggara, melampaui Singapura.

Selain investasi, Indonesia juga memiliki berbagai potensi yang dapat memperkuat peluang akselerasi perkembangan ekonomi digital. Pada tahun 2021 nilai transaksi e-commerce Indonesia berhasil mencapai Rp401,25 Triliun, dengan volume transaksi sebesar 1,73 milliar.

“Ekonomi digital di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara, nilai ekonominya di tahun 2021 tercatat sekitar USD 70 Miliar, dan diperkirakan mampu mencapai USD 146 Miliar pada tahun 2025,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Penawaran Umum Perdana Saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/4).

Presiden RI Joko Widodo yang memberi sambutan secara daring berharap agar IPO saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk ini dapat memotivasi anak-anak muda Indonesia untuk memberikan energi baru bagi lompatan kemajuan ekonomi Indonesia. Presiden Joko Widodo pun mengapresiasi program saham gotong royong yang di inisiasi oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, yaitu sebuah program saham inklusif yang membuka akses bagi ratusan ribu mitra driver, UMKM dan konsumen.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk merupakan perusahaan ke-15 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022, perusahaan dengan kode saham GOTO ini bergerak di bidang usaha penyedia platform digital yang mengintegrasikan on-demand services, secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas-entitas di dalam Perusahaan. Adapun jumlah saham yang dicatatkan yaitu sebesar 1.184.363.929.502 saham dengan harga perdana Rp338,00 per saham.

GoTo sebagai salah satu start-up Indonesia, telah tumbuh menjadi decacorn pertama Indonesia. Initial Public Offering (IPO) merupakan langkah awal yang baik bagi GoTo untuk meningkatkan kontribusi dan melanjutkan transformasi menjadi perusahaan teknologi terdepan yang mampu bersaing dengan perusahaan raksasa teknologi asing.

Dengan adanya IPO GoTo diharapkan lebih banyak investor terpengaruh dengan perkembangan industri digital Indonesia, sehingga menarik investasi masuk ke perusahaan-perusahaan rintisan Indonesia. IPO GoTo juga diharapkan dapat mendorong lebih banyak investor ritel baru, terutama di kalangan anak muda untuk berinvestasi di pasar modal dan menjadi bagian dari pertumbuhan pesat industri digital.

Pemerintah pun berkomitmen untuk terus menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Dalam rangka ini, Pemerintah telah mempersiapkan kerangka pengembangan ekonomi digital 2021-2030. Kerangka ini akan menjadi guideline dalam mewujudkan visi menjadi kekuatan ekonomi digital yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terhubung, dan berkelanjutan.

Selain itu, Pemerintah juga turut mendukung kemajuan industri digital agar dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Peraturan tentang saham dengan hak suara multipel (multiple voting shares) yang diterbitkan OJK pada tahun lalu membuka peluang bagi GoTo dan startup lainnya untuk melakukan IPO di Indonesia sehingga tetap bisa mendanai pertumbuhan kedepannya dan turut menumbuhkan pasar modal Indonesia. (*/ag/fsr)