batampos – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji, menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan keluarga sejahtera di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Hal tersebut disampaikan Wihaji usai meresmikan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Jumat (24/10). Peresmian ini menjadi tonggak baru bagi pelaksanaan program BKKBN di daerah, sekaligus memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan keluarga berkualitas.

“Ini kantor baru, semangatnya juga harus baru. Karena kantor baru berarti juga ada tugas baru,” ujar Wihaji.

Baca Juga: Sepanjang 2024, Lebih dari 2.000 Pasangan di Batam Bercerai, BKKBN Tekankan Pembinaan Keluarga

Usai peresmian, Wihaji juga meninjau langsung pelaksanaan sejumlah program prioritas BKKBN di lapangan. Sebelumnya, di Tanjungpinang, ia meninjau Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) Asri di Jalan Kuantan, serta kegiatan Makanan Bergizi untuk Masyarakat Berkualitas (MBG).

Menurut Wihaji, salah satu fokus baru BKKBN saat ini adalah memastikan program MBG berjalan efektif, terutama untuk mendukung ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD. Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan MBG harus tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh kelompok penerima manfaat tersebut.

“Siapapun ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD selama ada Surat Penetapan Penerima (SPPG)-nya, wajib diberikan bantuan sesuai peruntukannya,” jelasnya.

Wihaji menambahkan, tugas pendistribusian bantuan tersebut dijalankan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang memiliki tiga peran utama, yakni mendata penerima manfaat, menyalurkan bantuan, serta melakukan evaluasi dan edukasi kepada keluarga sasaran.

“TPK menjadi ujung tombak kita di lapangan. Mereka tidak hanya menyalurkan bantuan, tapi juga memastikan edukasi berjalan agar ibu-ibu penerima manfaat benar-benar memahami pentingnya gizi seimbang dan kesehatan anak,” tambahnya.

Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, Wihaji menyebut pelaksanaan program MBG di Kepri berjalan baik. Dari sekitar 3.500 penerima bantuan, sebanyak 198 di antaranya merupakan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD.

“Secara keseluruhan saya lihat pelaksanaannya di lapangan bagus. Kebersihannya terjaga, proses penyaluran sesuai, dan penerima manfaat juga tepat sasaran,” ungkapnya.

Wihaji berharap, dengan adanya kantor baru dan semangat baru, pelaksanaan program BKKBN di Kepri semakin optimal. “Yang penting, semangatnya harus terus dijaga. Kita ingin keluarga Indonesia, termasuk di Kepri, semakin berkualitas dan sejahtera,” tutupnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Semangat Baru BKKBN di Kepri: Edukasi Keluarga dan Gizi Balita Jadi Prioritas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Berkas tahap 1 perkara dugaan korupsi proyek revitalisasi Pelabuhan Batuampar senilai Rp75 miliar belum bisa dilanjutkan ke tahap penuntutan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan berkas hasil penyidikan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri masih belum lengkap.

Kasi Penuntutan Pidana Khusus Kejati Kepri, Aji Satrio Prakoso, mengatakan berkas tahap 1 telah dikirim oleh penyidik sejak 10 hari lalu. Namun setelah dilakukan penelitian, masih ditemukan sejumlah kekurangan. “Berkas korupsi Batuampar kami terima dan diteliti. Namun, untuk saat ini kami P-18, artinya berkas belum lengkap,” ujar Aji, Jumat (24/10).

Ia menjelaskan, pihaknya kemudian mengembalikan berkas penyidikan dan memberi petunjuk (P-19) kepada penyidik Polda Kepri untuk dilengkapi sesuai kebutuhan pembuktian. “Kami berikan petunjuk baru, bagian mana yang perlu dilengkapi. Apa petunjukan, itu rahasia penyidikan, tapi salah satunya terkait material dan formula proyek yang belum ada,” ungkapnya.

Baca Juga: Jejak Uang Korupsi Dermaga Batuampar Diburu, Tersangka Bisa Bertambah

Aji menegaskan, fokus Kejati Kepri dalam penanganan perkara ini bukan hanya pada unsur pidana, tetapi juga pada upaya pengembalian kerugian negara. “Kami juga mengutamakan pengembalian aset. Jadi, selain pembuktian unsur pidana, aset hasil korupsi harus dikejar,” katanya.

Menurutnya, hingga kini penelusuran nilai aset dan uang hasil kejahatan belum selesai. Pihaknya pun menunggu untuk itu. “Masih dihitung, karena belum semua disita. Prinsipnya, kami ingin memastikan kerugian negara bisa dipulihkan,” tegas Aji.

Terkait kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus ini, Aji menyebut masih perlu pendalaman lebih lanjut. “Kita lihat nanti di berkas perkara. Apakah aset itu sudah bisa dimasukkan atau perlu penyelidikan tambahan. Kalau belum cukup bukti, bisa dilakukan penyidikan terpisah,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Gokma Uliate Sitompul, membenarkan bahwa berkas tahap pertama telah dikembalikan jaksa dengan petunjuk P-19. “Benar, berkas tahap I dikembalikan oleh jaksa karena masih ada kekurangan,” kata Gokma.

Ia memastikan tim penyidik kini tengah menindaklanjuti petunjuk tersebut. “Kami sedang melengkapinya, termasuk meminta keterangan tambahan dari tersangka dan memperkuat beberapa dokumen yang diminta jaksa,” jelasnya.

Gokma menegaskan, penyidik berkomitmen segera merampungkan perbaikan berkas agar dapat kembali dilimpahkan ke kejaksaan. “Kalau sudah lengkap sesuai petunjuk, segera kami kirim kembali ke jaksa untuk diteliti ulang,” tegasnya.

Diketahui, Ditreskrimsus Polda Kepri sebelumnya telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Dermaga Batuampar. Mereka berasal dari unsur pejabat BP Batam, pihak konsorsium, dan rekanan kontraktor.

Para tersangka tersebut masing-masing berinisial AM (PPK di BP Batam), IMA (kuasa konsorsium penyedia), IMS (Komisaris PT Indonesia Timur Raya), ASA (Dirut PT Marinda Utama Karya Subur), AHA (Dirut PT Duri Rejang Berseri), IRS (Dirut PT Teralis Erojaya), dan NFU (tim pelaksana penyedia).

Dari hasil penyidikan, ditemukan adanya pembayaran proyek hingga Rp63 miliar, meski pekerjaan revitalisasi dermaga tidak pernah rampung. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap kerugian negara mencapai lebih dari Rp30 miliar akibat laporan fiktif dan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak.

Mirisnya, pengerjaan proyek bernilai puluhan miliar itu nihil. Hanya ada pancang-pancang tanpa bangunan nyata. Proses pembangunan pun lolos dari pantauan para pejabat tinggi. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Polda Kepri Lengkapi Berkas Korupsi Proyek Dermaga Batuampar, Jaksa Masih Tunggu Dokumen Pendukung pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam terus menghadirkan inovasi layanan administrasi kependudukan (Adminduk) demi mewujudkan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan transparan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Batam, Yusfa Hendri, mengatakan kunci utama kepuasan warga terletak pada kemudahan akses layanan. Dari total 1.365.266 jiwa penduduk Batam, sebanyak 972.603 jiwa sudah berstatus wajib KTP. Saat ini, pihaknya tengah fokus menyelesaikan perekaman data bagi sekitar 19 ribu warga yang belum memiliki KTP elektronik.

“Tujuan utama inovasi yang kami lakukan adalah mempermudah masyarakat mengakses layanan Disdukcapil secara cepat dan efisien,” ujar Yusfa.

Salah satu inovasi unggulan Disdukcapil Batam adalah Lakse (Layanan Administrasi Kependudukan Secara Elektronik), yang memungkinkan warga mengurus delapan layanan utama Adminduk secara online, tanpa perlu datang ke kantor.

Lewat Lakse, masyarakat bisa mengajukan permohonan pencetakan KTP/KK (rusak/hilang), KIA (Kartu Identitas Anak), akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, hingga surat keterangan pindah hanya dengan beberapa klik.

“Dengan sistem ini, warga cukup unggah dokumen dari rumah. Berkas diproses secara elektronik dan hasilnya bisa diambil atau dikirim sesuai pilihan pemohon,” jelas Yusfa.

Selain layanan digital, Disdukcapil juga aktif menjalankan program jemput bola agar layanan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ada Perakit (Perekaman KTP bagi orang sakit), Jeramba (Jemput Rekaman Anak Muda Batam) yang menyasar pelajar dan pemula wajib KTP, serta Lade Katam, layanan pendaftaran cepat berbasis QR Code untuk memangkas waktu antrean.

“Inovasi-inovasi ini tidak hanya mendekatkan layanan, tetapi juga memastikan seluruh warga, termasuk yang rentan atau memiliki keterbatasan mobilitas, tetap mendapat hak administrasi kependudukan,” kata Yusfa.

Disdukcapil Batam juga memperkuat layanan di tingkat kecamatan melalui program Pelanduk (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan). Melalui program ini, warga bisa mengurus delapan jenis layanan Adminduk tanpa perlu ke kantor Disdukcapil pusat, seperti penerbitan KK baru, perubahan data, pembuatan KTP-el, perpindahan penduduk antar-kecamatan, hingga pencatatan akta kematian.

“Dengan Pelanduk, jarak dan waktu tempuh warga menjadi lebih efisien. Cukup ke kantor kecamatan, urusan Adminduk bisa langsung selesai,” tuturnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelumnya mengapresiasi langkah Batam yang dinilai berhasil melakukan reformasi birokrasi di bidang Adminduk. Model layanan cepat, digital, dan jemput bola seperti Lakse dan Jeramba disebut layak dijadikan contoh nasional, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah lain. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Lakse, Jeramba, dan Pelanduk: Inovasi Cerdas Disdukcapil Batam Dekatkan Layanan ke Warga pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Bea Cukai Batam kembali menggagalkan upaya penyelundupan bagian tubuh satwa dilindungi yang dikirim melalui jalur barang kiriman. Sebanyak 10 buah paruh burung rangkong gading dan 43 taring beruang madu berhasil diamankan petugas dari salah satu Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di Kota Batam. Barang bukti tersebut kemudian dilimpahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Batam, Jumat (24/10).

Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Zaky Firmansyah, mengatakan pelimpahan ini merupakan langkah lanjutan dari hasil penindakan pada 9 September 2025 di TPS Global Logistik Bersama. Saat itu, hasil pemindaian x-ray menunjukkan ketidaksesuaian citra dengan dokumen pemberitahuan barang yang disebut sebagai aksesoris motor. Setelah diperiksa, ternyata paket tersebut berisi bagian tubuh satwa yang dilindungi.

“Paket tidak dilengkapi dokumen perizinan maupun sertifikat sanitasi produk hewani. Barang dikirim melalui perusahaan jasa titipan dari Bandar Lampung dengan tujuan Tanjungpinang melalui Batam,” jelas Zaky. Ia menegaskan bahwa Bea Cukai Batam berkomitmen mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia melalui pengawasan ketat terhadap jalur logistik dan barang kiriman.

Dalam pelimpahan tersebut, Bea Cukai menyerahkan seluruh barang bukti kepada BKSDA Batam sebagai instansi berwenang menangani kasus yang melibatkan satwa dilindungi. “Setiap barang bukti kategori satwa atau bagian satwa yang dilindungi akan kami serahkan kepada instansi berwenang. Ini bagian dari sinergi penegakan hukum dan perlindungan sumber daya alam,” tambah Zaky.

Perwakilan BKSDA Batam mengapresiasi langkah cepat Bea Cukai Batam dalam mengamankan temuan tersebut. olaborasi lintas instansi sangat penting dalam mempersempit ruang gerak pelaku perdagangan ilegal satwa, terutama yang memanfaatkan jalur logistik modern seperti jasa ekspedisi.

Barang-barang tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2024, serta UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu, kesalahan pemberitahuan barang juga berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Bea Cukai Batam menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap barang kiriman dari dalam dan luar negeri. Langkah ini diambil untuk menutup celah penyelundupan barang terlarang, baik berupa narkotika, senjata, maupun bagian tubuh satwa yang termasuk dalam kategori Appendix CITES (Convention on International Trade in Endangered Species).

“Pengawasan tidak hanya soal penerimaan negara, tapi juga tanggung jawab moral untuk melindungi kekayaan hayati dari perdagangan ilegal yang merusak ekosistem,” tutup Zaky. Bea Cukai berharap masyarakat turut berperan aktif melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan Paruh Rangkong dan Taring Beruang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Di tengah geliat kebangkitan ekonomi daerah, sektor kuliner di Sumatera terus menunjukkan perannya sebagai motor penggerak perekonomian. Dari kafe kekinian di pusat kota hingga restoran seafood di tepi pantai, para pelaku usaha kuliner terus berinovasi untuk bertahan dan berkembang.

Namun, di balik semangat tersebut, masih banyak pelaku usaha yang bergelut dengan tantangan klasik: manajemen operasional yang rumit, pencatatan manual, hingga keterbatasan akses terhadap teknologi efisien.

Menjawab kebutuhan itu, PT Esensi Solusi Buana (ESB), perusahaan teknologi penyedia software all in one berbasis cloud khusus industri F&B memperluas jangkauan transformasi digitalnya ke wilayah Sumatera.

Baca Juga: Lewat Teknologi dan Kolaborasi dengan Pengusaha TDA, ESB Dukung Pengusaha Kuliner Batam Naik Kelas

Gunawan, Co founder & CEO ESB, mengungkapkan bahwa kiprahnya di dunia F&B dimulai dari pengalaman panjang sebagai konsultan keuangan sejak 2008. Ia mendirikan ESB pada akhir 2018 dengan misi sederhana: menghadirkan solusi digital yang benar-benar fokus pada industri kuliner.

“Sejak awal saya heran, kenapa tidak ada software yang benar-benar fokus membantu F&B. Padahal sejak 2018 saja, industri ini nilainya sudah mencapai 60 miliar dolar,” ujarnya via zoom, Jumat (23/10).

Berbekal dukungan empat investor besar, ESB kini berkembang menjadi ekosistem teknologi kelas dunia yang membantu ribuan pelaku F&B meningkatkan efisiensi hingga 30 persen dan mendorong kenaikan nilai transaksi rata-rata hingga 67 persen.

“Setiap dua minggu, kami selalu melakukan sprint atau pengembangan fitur baru. Jadi produk kami terus berevolusi tanpa henti,” tambah Gunawan.

ESB menghadirkan ekosistem terintegrasi, mulai dari sistem kasir (POS), ERP, loyalty system payment gateway hingga supply chain management yang semuanya saling terhubung. Tujuannya jelas: menghilangkan pekerjaan berulang dan memberikan rekomendasi berbasis data yang bersifat preventif.

“Kami bahkan punya fitur AI bernama Olin yang secara otomatis menganalisis data tanpa perlu perintah pengguna. Olin langsung memberikan rekomendasi, misalnya untuk mencegah penurunan penjualan atau potensi kecurangan di outlet,” jelasnya.

Dengan kombinasi machine learning dan analitik canggih, ESB mampu memprediksi potensi penjualan hingga tiga bulan ke depan dengan akurasi 90–97 persen.

ESB tidak hanya menyasar pengusaha besar. Gunawan menegaskan, perusahaan justru ingin memperkuat daya saing UMKM kuliner agar bisa naik kelas.

“Banyak pengusaha kecil yang bisa belajar langsung dari praktik bisnis para pemain besar, karena sistem kami sudah menampung alur kerja terbaik dari industri itu sendiri,” katanya.

Dengan begitu, pengusaha kecil bisa beroperasi secara profesional dan berkelanjutan. ESB juga aktif mengadakan pelatihan, seminar, dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pertumbuhan industri kuliner.

Dalam ekspansi ke Sumatera, ESB menjalin kerja sama strategis dengan perbankan nasional dan penyedia media sosial global seperti Google, Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp), dan TikTok.

“Kami tidak hanya menyediakan software, tapi juga membangun ekosistem. Merchant bisa mendapat akses ke jaringan perbankan, promosi digital, hingga pelatihan bisnis,” ungkapnya.

Melalui kolaborasi ini, pelaku usaha mendapatkan kemudahan transaksi, promosi lintas platform, serta dukungan pemasaran digital yang lebih luas.

Gunawan menilai wilayah Sumatera, khususnya Batam dan Medan, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan industri F&B berbasis digital di luar Jawa.

“Setelah Jawa, Sumatera adalah pulau paling siap untuk transformasi digital. Pengusahanya lebih matang dan siap berkembang. Bahkan saya melihat Batam bisa tumbuh lebih cepat dari kota-kota besar Sumatera lainnya,” ujarnya optimistis.

Selain karena perputaran ekonomi yang tinggi, ketersediaan SDM berkualitas juga menjadi alasan ESB memilih Batam sebagai salah satu basis ekspansinya.

Gunawan juga menegaskan bahwa pengakuan ESB dalam daftar Forbes menjadi bukti kesehatan bisnis perusahaan teknologi ini di tengah fenomena “tech winter” yang melanda banyak startup.

“Bagi kami, ini bukan hanya soal prestise, tapi bukti bahwa model bisnis kami sehat dan dipercaya. Merchant juga jadi lebih tenang karena tahu mereka memakai layanan dari perusahaan yang stabil,” ujarnya.

Dengan pendekatan berbasis kolaborasi dan teknologi prediktif, ESB tidak hanya membantu pelaku F&B bertahan, tetapi juga tumbuh berkelanjutan.

“Kalau pengusaha kuliner berkembang, maka kami juga berkembang. Misi kami sederhana: menjadikan industri F&B Indonesia tidak hanya kuat di dalam negeri, tapi juga berdaya saing di tingkat dunia,” tutup Gunawan. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel ESB Dorong Digitalisasi Industri Kuliner Sumatera, Batam Jadi Basis Pertumbuhan Baru pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kepulauan Riau (Kepri) menggelar razia narkotika di Pelabuhan Domestik Sekupang, Jumat (24/10). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya rutin untuk menekan peredaran narkoba antarpulau yang memanfaatkan jalur laut di wilayah Kepri.

Razia dimulai sejak pukul 07.30 WIB hingga siang hari, melibatkan 52 personel gabungan dari Ditresnarkoba, Ditsamapta, Biddokkes, dan Bidhumas Polda Kepri. Dua ekor anjing pelacak K-9 juga dikerahkan untuk memeriksa barang bawaan para penumpang di area kedatangan dan keberangkatan.

“Menjelang akhir tahun, biasanya peredaran narkoba meningkat. Karena itu, kami memperketat pengawasan di pelabuhan domestik sebagai salah satu titik rawan,” ujar Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Kepri, AKBP Ruslaeni, di lokasi kegiatan.

Baca Juga: Polresta Barelang Bongkar Dua Jaringan Narkoba, Sita 2,7 Kilogram Sabu dan Ganja

Pemeriksaan dilakukan menyeluruh terhadap koper, tas, hingga kardus yang dibawa melalui bagasi kapal. Anjing pelacak dilatih khusus untuk mendeteksi berbagai jenis narkotika, termasuk sabu dan ganja.

“Kami lakukan pemeriksaan mendetail menggunakan satwa K-9. Pemeriksaan dilakukan secara acak agar hasilnya lebih efektif,” jelas Ruslaeni.

Meski berlangsung intensif hingga pukul 12.00 WIB, hasil razia kali ini nihil. Petugas tidak menemukan pelaku maupun barang bukti narkotika.

Menurut Ruslaeni, hal ini disebabkan belum adanya informasi intelijen yang mengarah pada aktivitas peredaran di titik tersebut. Namun, pihaknya memastikan razia seperti ini akan terus dilakukan secara berkala di sejumlah lokasi strategis, termasuk pelabuhan pelni dan pelabuhan rakyat.

Razia di Pelabuhan Domestik Sekupang merupakan bagian dari strategi Polda Kepri mempersempit ruang gerak pengedar narkoba. Selain penindakan, kegiatan ini juga memiliki unsur edukasi bagi masyarakat dan penumpang kapal.

“Kami ingin masyarakat memahami bahwa pengawasan ini untuk keselamatan bersama. Jangan takut atau risih saat diperiksa, karena tujuannya agar wilayah Kepri tidak menjadi jalur masuk narkotika,” tegas Ruslaeni.

Dalam pelaksanaan razia, personel Biddokkes turut memastikan kondisi kesehatan petugas, sementara Bidhumas mendokumentasikan jalannya kegiatan sebagai bentuk transparansi publik.

Razia serupa akan digelar di pelabuhan-pelabuhan lain di Kepri dalam beberapa pekan ke depan. “Kami ingin wilayah ini tetap bersih dari narkoba,” tutup Ruslaeni. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Polda Kepri Gencarkan Razia Narkoba di Pelabuhan Sekupang, 52 Personel dan Dua Anjing Pelacak Diterjunkan pertama kali tampil pada Metropolis.