batampos– Ada yang beda saat upacara diDataran Engku Putri, Rabu (22/10/2025). Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, tampil mengenakan sarung, jas hitam dan peci, sementara Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, tampil anggun dalam balutan busana serba putih dengan kerudung. Suasana religius ini mewarnai peringatan Hari Santri Tingkat Kota Batam Tahun 2025.

Apel yang diikuti para santri se-Kota Batam dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tersebut berlangsung khidmat. Tema Hari Santri tahun ini ialah “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia.”

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad membacakan amanat Menteri Agama RI Nasaruddin Umar. Mengawali amanatnya, ia menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya 67 santri dalam musibah di Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Kita semua berduka, bangsa ini berduka. Semoga seluruh korban mendapat tempat terbaik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” ucap Amsakar.

Ia menyampaikan, kehadiran pemerintah melalui Kementerian Agama di lokasi musibah menjadi bukti nyata bahwa negara peduli terhadap pesantren dan para santri. Tragedi tersebut, katanya, menjadi pengingat agar semua pihak lebih memperhatikan keamanan dan keselamatan santri di masa mendatang.

BACA JUGA: Polsek Sekupang Mediasi Kasus Viral Perkelahian Remaja dan Santri, Fokus pada Penyelesaian Kekeluargaan

Lebih lanjut, dalam amanat tersebut disebutkan bahwa penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri merujuk pada lahirnya Resolusi Jihad KH. Hasyim Asy’ari pada 1945. Fatwa itu menyerukan kewajiban berjihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang kemudian memicu perlawanan rakyat hingga peristiwa heroik 10 November 1945 di Surabaya.

“Sekarang bangsa kita telah merdeka. Tak lagi terdengar dentuman meriam dan tembakan. Ini semua adalah nikmat agung dari Allah SWT, berkat darah para syuhada dan doa para ulama,” ujarnya.

Tahun 2025 menjadi momentum istimewa, karena menandai satu dekade peringatan Hari Santri sejak pertama kali ditetapkan pada 2015. Dalam rentang waktu itu, pesantren telah membuktikan perannya sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat.

“Dari rahim pesantren lahir tokoh-tokoh bangsa pejuang kemerdekaan, pemimpin umat, hingga ilmuwan yang kini berkiprah di tingkat nasional dan internasional,” ujar Amsakar.

Amsakar juga menegaskan bahwa santri masa kini harus menjadi pelaku sejarah baru, bukan hanya penonton perubahan zaman. Santri diharapkan mampu menguasai ilmu agama sekaligus teknologi dan sains modern, serta membawa nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin ke dunia global.

Dalam amanatnya, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap pesantren melalui berbagai kebijakan, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi para santri.

“Program tersebut menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya santri mendapatkan layanan kesehatan dan gizi gratis secara masif. Ini bentuk nyata negara hadir untuk pesantren,” Amsakar menyampaikan dalam amanat tersebut.

Sebagai penutup, Amsakar menyampaikan pesan agar seluruh santri terus berjuang menuntut ilmu dan menjaga akhlak.

“Jadilah santri yang berilmu, berakhlak, dan berdaya. Rawat tradisi pesantren, peluk inovasi zaman, dan bawalah semangat pesantren ke ruang publik. Dari tangan para santrilah masa depan Indonesia akan ditulis,” ujarnya.

Peringatan Hari Santri 2025 di Batam berlangsung penuh makna. Kehadiran ribuan santri, para tokoh agama, dan pimpinan daerah menjadi simbol semangat kebersamaan dalam mengawal Indonesia menuju peradaban dunia yang damai dan berkeadaban. (*)

Artikel Walikota Tampil Berpeci dan Li Claudia dengan Kerudung di Peringatan Hari Santri Tingkat Kota Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri bersama Tim Satgas Pangan menggelar rapat koordinasi di Mapolda Kepri, Rabu (22/10). Rapat ini dihadiri sejumlah instansi dari berbagai lembaga, membahas kondisi terkini harga dan ketersediaan beras di wilayah Kepri.

Kasubdit Industri dan Perdagangan (Indagsi) Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Paksi, mengatakan rapat tersebut merupakan langkah antisipatif agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga di pasaran.

“Selama ini harga beras di Kepri masih tergolong stabil dan normal. Tapi kami tetap melakukan pengawasan agar situasi tetap terkendali,” ujarnya.

Ia menjelaskan, mulai Kamis (23/10) besok, tim gabungan dari Polda Kepri bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan instansi terkait akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan harga eceran tertinggi (HET) di sejumlah daerah.

“Kami pastikan harga beras dijual sesuai ketentuan, baik beras medium maupun premium,” kata AKBP Paksi.

Menurut Paksi, Satgas Pangan di bawah koordinasi Ditreskrimsus Polda Kepri berperan aktif menjaga stabilitas pangan di seluruh wilayah Kepri. “Kami terus berupaya agar distribusi pangan berjalan lancar dan tidak memberatkan masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, hingga saat ini situasi di lapangan masih kondusif dan tidak ditemukan indikasi penimbunan atau permainan harga. “Alhamdulillah, belum ada masalah yang bersifat urgent. Semua masih dalam kondisi aman dan terkendali,” tegasnya.

Sementara, Staf Direktorat Badan Pangan Nasional, Akber Maulad, menambahkan bahwa pengawasan ini dilakukan secara serentak di seluruh provinsi sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Tahun 2025 tentang Harga Eceran Tertinggi.

“Untuk wilayah Kepri, HET beras premium ditetapkan Rp15.400 per kilogram dan beras medium Rp14.000 per kilogram,” jelasnya.

Dari hasil informasi sementara,katanya, kondisi pasokan beras di Batam relatif aman. Namun, beberapa daerah seperti Karimun, Lingga, Tanjungpinang, dan Bintan ditemukan menjual beras di atas HET. “Temuan itu akan kami tindaklanjuti,” sebut Akber. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Polda Kepri Bersama Bapanas Turun Awasi Harga Eceran Tertinggi Beras pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kepala sekolah di Batam kini bisa bernapas lega. Setelah sekian lama dihantui rasa waswas dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Batam sepakat turun tangan memberikan perlindungan dan pendampingan hukum.

Langkah ini diharapkan mampu menghentikan praktik intimidasi terhadap kepala sekolah sekaligus memberi kepastian hukum dalam pengelolaan dana pendidikan yang kerap disalahpahami.

Kesepakatan itu terjalin dalam kunjungan silaturahmi PWI Batam ke Kantor Kejari Batam, Rabu (22/10). Rombongan PWI Batam diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Wayan Wiradharma, di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, kedua pihak membahas keresahan dunia pendidikan, terutama rasa cemas kepala sekolah yang khawatir salah langkah hingga tersandung masalah hukum.

Baca Juga: Harga Cabai di Batam Tembus Rp100 Ribu per Kg, Ini Penyebabnya

“Untuk dunia pendidikan, khususnya di Batam, kami akan memberikan edukasi dan pemahaman kepada para kepala sekolah,” ujar Wayan.

Ia menyampaikan, Kejari Batam tengah menyiapkan program pembinaan hukum bagi kepala sekolah yang belum memahami tata kelola keuangan negara secara menyeluruh.

“Kita akan buat inovasi agar kepala sekolah memahami tata kelola dana BOS dengan benar. Namun, jika ada unsur pidana atau kerugian negara, tentu tetap akan kita proses,” tegasnya.

Wayan menambahkan, kesalahan administratif atau kekeliruan input data tidak serta-merta berujung pidana. Pihaknya akan memberikan edukasi dan kesempatan untuk memperbaikinya.

Selain persoalan hukum, ia juga menyoroti pentingnya menjaga kesehatan mental para pendidik. Ia prihatin banyak guru dan kepala sekolah merasa tertekan akibat intimidasi atau ancaman dari pihak tertentu.

“Jangan sampai mental seorang pendidik terganggu karena diintimidasi. Tanpa guru, saya pun tidak akan bisa menjadi jaksa,” ujar Wayan yang juga merupakan putra seorang guru.

Baca Juga: Kasus Flu A Meningkat di Batam, Dinkes Imbau Warga Tetap Waspada

Ketua PWI Batam, M A Khafi Anshary, menyambut baik langkah Kejari Batam tersebut. Ia menegaskan komitmen PWI untuk turut melindungi kepala sekolah dari tekanan, termasuk dari oknum wartawan abal-abal yang kerap menakut-nakuti dengan dalih dugaan penyimpangan dana BOS.

“Kami siap mendukung penuh langkah Kejari Batam. Banyak kepala sekolah yang merasa gelisah, dan kami ingin mereka bisa kembali fokus mendidik tanpa rasa takut,” ujar Khafi.

Kolaborasi antara Kejari Batam dan PWI Batam ini diharapkan menjadi angin segar bagi dunia pendidikan. Dengan perlindungan hukum dan edukasi yang tepat, kepala sekolah dapat bekerja lebih tenang, transparan, dan memahami aturan dalam mengelola dana BOS. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Kejari dan PWI Batam Sepakat Lindungi Kepala Sekolah dari Tekanan dan Kesalahan Pengelolaan Dana BOS pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Arus lalu lintas di Simpang Basecamp, Batuaji kerap macet pada pagi dan sore hari. Namun, hingga kini belum ada rambu lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur arus kendaraan.

Kondisi ini menjadi keluhan utama bagi para pengguna jalan, terutama kaum ibu yang memiliki rutinitas antar-jemput anak ke sekolah. Mereka harus menghadapi kemacetan yang menguras waktu dan tenaga setiap harinya.

“Karena tak ada lampu pengatur lalu lintas, jadi semua pada rebutan,” ujar Yanti, salah satu orang tua yang setiap pagi melintasi kawasan tesebut.

Baca Juga: Walikota Amsakar Dorong Sinkronisasi Pusat dan Daerah, Soroti Keadilan bagi Wilayah Kepulauan

Selain memperlambat perjalanan, kemacetan di simpang ini juga berpotensi membahayakan keselamatan pengendara dan pejalan kaki.

Banyaknya kendaraan yang saling berebut jalan sering kali menimbulkan situasi berbahaya, terutama bagi anak-anak yang hendak berangkat ke sekolah.

“Bahaya bukan ke pengendara saja, tapi ke anak-anak juga yang berjalan kaki,” katanya.

Sementara Kabid Lalu-lintas Dinas Perhubungan Kota Batam, Edward Purba mengatakan aturan rambu di jalan bundaran memang tidak diterapkan.

“Rambu di bundaran itu tidak ada. Karena prinsipnya itu prioritas bagi kendaraan yang di dalam bundaran,” ujarnya.

Baca Juga: Distribusi MBG di Batuampar Hampir Tuntas, Capai 90 Persen

Menurut Edward, antisipasi kemacetan di jalan bundaran harus dari kesadaran para pengendara. Ia meminta pengendara yang akan masuk ke bundaran untuk mengalah.

“Intinya kesadaran pengendaranya. Karena rambu dalam bundaran itu tidak ada,” tutupnya. (*)

Reporter: Yofi Yuhendri

Artikel Antisipasi Kemacetan di Bundaran Basecamp, Dishub Minta Kesadaran Pengendara pertama kali tampil pada Metropolis.