batampos –  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat perkembangan Bahasa Indonesia terus meningkat di tingkat internasional. Bahkan saat ini sudah melebihi bahasa Melayu sebagai induknya.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa E. Aminudin Aziz mengatakan, Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia.

“Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) juga telah diselenggarakan oleh 428 lembaga, baik yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh pegiat BIPA, pemerintah, dan lembaga di seluruh dunia,” ujar Aminudin kepada wartawan, Minggu (10/4).

Aminudin menuturkan, bahasa Indonesia banyak menyerap istilah kosa kata dari bahasa asing seperti Inggris, Belanda, dan lain-lain. Selain itu, pengayaan kosa kata bahasa Indonesia berasal dari ratusan bahasa daerah yang ada di indonesia seperti Jawa, Sunda, Madura, Banjar, Papua, maupun daerah lainnya.

Menurut catatan riset etnolog yang dilaporkan pada Desember 2021, penutur bahasa Indonesia berjumlah 199 juta. Sementara itu, penutur bahasa Melayu 19 juta. Bahasa Melayu-Indonesia mempunyai bahasa yang serumpun tapi tidak serupa. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan penulisan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang berbeda.

“Perbedaan ini sangat jauh dan situasi (kompleksitas perkembangan bahasa Indonesia) ini yang belum tentu terjadi pada bahasa di negara lain seperti bahasa Malaysia,” imbuhnya.

Titik tolak perkembangan bahasa Indonesia kata Aminudin, terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan saat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dimasukkan ke dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pada 18 Agustus 1945. Meski begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu.

“Bahasa Indonesia berkembang jauh melebihi asal muasalnya (bahasa Melayu) karena bahasa Indonesia setelah penetapan status diangkat menjadi bahasa negara terus dikembangkan korpusnya, kamusnya, ejaan, tata bahasanya hingga seperti sekarang,” jelasnya.

Sementara itu, bahasa Melayu bagi orang Indonesia adalah salah satu dari 718 bahasa daerah. Merujuk data Badan Bahasa, di Indonesia ada 87 dialek bahasa Melayu. “Jika ada pernyataan mari kita perkasakan (jayakan) bahasa Melayu, jelas kami menolak,” pungkas Aminudin. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang senilai Rp 58 miliar dari terpidana korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Uang puluhan miliar merupakan hasil pembayaran uang pengganti.

“Jaksa Eksekutor Josep Wisnu Sigit dan Leo Sukoto Manalu, melalui biro keuangan KPK telah melakukan penyetoran ke kas negara uang total Rp 58 miliar dari kewajiban pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atasnama terpidana Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (10/4).

Ali menjelaskan, uanh senilai Rp 58 miliar itu terdiri dari Rp 36,7 miliar yang berasal dari hasil lelang barang rampasan Wawan. Dia melanjutkan, sisa Rp 21,4 miliar dibayarkan langsung oleh suami dari mantan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany.

“Penagihan pembayaran uang pengganti terhadap para narapidana korupsi tetap menjadi salah satu target yang dilakukan KPK agar pemasukan untuk kas negara lebih maksimal,” tegas Ali.

Wawan merupakan terpidana korupsi alat kesehatan (alkes) di pemerintah provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Wawan bersama Gubernur Banten saat itu, Ratu Atut Chosiyah terbukti melakukan korupsi pengadaan alat kedokteran RS Rujukan Banten pada APBD tahun anggaran 2012 dan APBD-Perubahan 2012.

Wawan juga terbukti korupsi pengadaan alkes kedokteran umum puskesmas pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Kerugian negara akibat tindakan korupsi Wawan dari masing-masing kasus itu senilai Rp 94,317 miliar dan Rp 14,52 miliar.

Dalam perkara ini, Wawan divonis 5 tahun dan denda Rp 200 juta yang apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan 6 bulan. Wawan juga diwajibkan melakukan pembayaran uang pengganti hingga Rp 58 miliar.

Selain korupsi alkes, Wawan juga terlibat dua kasus korupsi lain. Kedua perkara itu yakni suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kala itu, Akil Mochtar dan suap kepada Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husein.

Wawan dihukum lima tahun penjara dalam kasus suap terhadap Akil Mochtar. Adik Ratu Atut Chosiyah itu juga dipidana satu tahun penjara terkait kasus suap Kepala Lapas Sukamiskin. (*)

Reporter: JP Group

batampos – Transportasi darat, terutama bus, tetap menjadi salah satu primadona angkutan mudik Lebaran. Karena itu, diperlukan kesiapan dari pemerintah dan operator untuk menyuplai kebutuhan bus bagi masyarakat selama mudik 2022.

”Harus ada jaminan mobil ini menjamin aspek keselamatan. Malu kalau bus yang dipakai masyarakat sampai mengalami gangguan. Terlebih, jangan sampai ada korban,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi dalam kunjungannya ke Terminal Pulo Gebang, Jakarta, kemarin (9/4).

Budi berpesan kepada para operator bus untuk menjamin armada yang digunakan layak beroperasi. ”Ada peringatan dari KNKT, selama dua tahun pandemi, mungkin banyak kendaraan pariwisata dan AKAP yang tidak digunakan karena mungkin demand-nya turun,” terang dia.

Yang juga penting adalah kesiapan pengemudi dan kelengkapan dokumen. ”Dokumen yang dimiliki harus sesuai dengan regulasi, baik uji kirnya maupun kartu pengawasannya. Jangan sampai mobil yang tidak siap tetap dikeluarkan untuk beroperasi dan tidak dilakukan uji berkala,” tegasnya.

Terkait mulai maraknya tawaran dari para penyelenggara mudik dengan menggunakan bus pariwisata, Budi menyatakan bahwa itulah salah satu fenomena yang sebaiknya dihindari masyarakat. Budi menegaskan, pemerintah melarang bus pariwisata untuk disewa mudik. ”Sekarang marak ajakan mudik dengan menggunakan panitia atau EO. Ini sudah saya cermati. Mudah-mudahan dari operator atau Organda akan ada komitmen untuk memberantasnya karena merugikan bus-bus lainnya juga yang sudah legal,” jelas Budi.

Terpisah, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menuturkan, pemerintah perlu mengantisipasi fenomena tersebut sejak dini. Sebab, mudik dengan bus pariwisata akan sulit diawasi. ”Kendaraan yang digunakan pasti tidak lolos ramp check, kondisi kesehatan penumpang tidak diperiksa, dan pengemudi tidak ikut tes kesehatan. Sanksi dapat diberikan terhadap PO bus pariwisata yang beroperasi dengan berkedok wisata mudik,” kata Djoko kemarin.

Di sisi lain, masih ada juga sejumlah armada truk yang kerap digunakan untuk mengangkut pemudik meski sudah ada larangan. ”Pada masa Lebaran, penggunaan mobil bak terbuka untuk berwisata harus dilarang. Mulai saat ini, sosialisasi itu perlu dilakukan,” tegas Djoko.

Kunci dari antisipasi fenomena mudik tersebut, kata Djoko, adalah revitalisasi terminal sebagai tempat embarkasi dan debarkasi penumpang angkutan darat. Terminal harus dibuat aman dan nyaman dalam pelayanannya terhadap penumpang. Dengan demikian, para pemudik tidak sibuk mencari angkutan dan keberangkatan lain di luar terminal.

”Mudik berangkat dari terminal akan memudahkan pengawasan dan pengaturan. Apalagi, pada mudik Lebaran tahun ini, ada persyaratan sudah vaksin ketiga. Pengawasan akan lebih mudah dilakukan di ruang tertutup seperti terminal ketimbang di ruang terbuka,” papar Djoko.

Saat ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sudah membangun banyak terminal penumpang yang luas dengan fasilitas cukup lengkap. Saat ini terdapat 127 terminal tipe A. Sebanyak 119 terminal di antaranya telah beroperasi. Lalu, 62 terminal memiliki detail engineering design (DED) dan sudah terbangun 26 terminal. Masih ada lagi sejumlah terminal tipe A yang dikelola Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Sementara itu, untuk angkutan Lebaran 2022, pemerintah menetapkan pembatasan kapasitas angkutan darat berdasar Inmendagri Nomor 20 Tahun 2022. Transportasi umum meliputi kendaraan umum, angkutan massal, taksi, baik konvensional maupun online, dan kendaraan sewa/rental dengan kapasitas maksimal 70 persen pada wilayah dengan PPKM level 3 dan 4. Tujuannya, menjamin penerapan protokol kesehatan yang lebih baik. Kemudian, untuk wilayah dengan PPKM level 1 dan 2, angkutan massal boleh mengangkut penumpang dengan kapasitas 100 persen.

Moda angkutan udara boleh mengangkut hingga kapasitas 100 persen dengan kapasitas terminal bandara juga 100 persen di semua level PPKM. Kapasitas transportasi laut dibatasi 70 persen untuk daerah berstatus PPKM level 3 dan 4 serta boleh 100 persen bagi PPKM level 1 dan 2. Jika angkutan laut menghubungkan dua daerah dengan level PPKM berbeda, aturan yang diterapkan akan mengikuti daerah yang level PPKM-nya lebih tinggi. Kereta api jarak jauh tetap boleh mengangkut sampai kapasitas 100 persen. (*)

Reporter: JP Group