batampos – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menunjukkan kepedulian pada ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bersama Kecamatan Sagulung dan PT Singapura Segarhijau Sayuran (Batamindo Green Farm), lembaga ini menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan green house di Sagulung, Kamis (23/10).

Program ini menjadi langkah nyata sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga negara untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru di tengah masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad, mengatakan pembangunan green house ini bukan sekadar kegiatan sosial, melainkan bagian dari gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis pertanian berkelanjutan.

“Kami ingin program ini menjadi gerakan bersama, bukan berhenti di atas kertas. Semangat gotong royong, kemandirian pangan, dan kepedulian terhadap lingkungan harus tumbuh bersama,” ujarnya.

Ia memastikan, pembangunan green house akan segera dimulai dalam waktu dekat.“Setelah ini, kami langsung bergerak. Paling lambat minggu depan pembangunan mulai dikerjakan,” kata Hajar.

Ia juga berharap kelompok tani di Kelurahan Tembesi dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan dan meningkatkan kesejahteraan melalui sektor pertanian modern.

“Ilmu dan pengalaman dari Batamindo Green Farm harus diterapkan agar manfaatnya terasa nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Camat Sagulung Arfie Eranov menyambut positif langkah Imigrasi Batam yang ikut berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayahnya.“Kami baru sebulan lebih bertugas di Sagulung, dan kami sangat mengapresiasi inisiatif luar biasa ini. Semoga green house ini dapat dimaksimalkan dan memberi manfaat luas bagi warga,” ujarnya.

Menurut Arfi, tantangan terbesar bukan hanya membangun, tetapi menjaga agar program tetap berjalan dan berkelanjutan.

“Membangun itu mudah, tapi memastikan agar terus bermanfaat, itu yang paling menantang,” ucapnya.

Ia menambahkan, Sagulung merupakan kecamatan dengan populasi terbesar di Batam, mencapai lebih dari 228 ribu jiwa. Kondisi ini menuntut sinergi lintas sektor agar berbagai tantangan sosial dan ekonomi dapat diatasi bersama.

Dari pihak swasta, Yoga, perwakilan PT Singapura Segarhijau Sayuran, menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi contoh nyata kemitraan publik-swasta yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami percaya kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan lembaga negara seperti ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru,” katanya.

Yoga berharap green house yang dibangun tidak hanya menjadi pusat produksi pertanian modern, tetapi juga ruang edukasi bagi masyarakat sekitar.

“Terima kasih kepada Kepala Kantor Imigrasi Batam, Pak Hajar Aswad, atas inisiatif dan energinya dalam mendukung program ketahanan pangan. Semoga proyek ini berjalan lancar dan berkelanjutan,” tutupnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Kolaborasi Imigrasi dan Dunia Usaha Bangun Green House, Perkuat Kemandirian Pangan di Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Isu penghapusan sistem outsourcing kembali mengemuka dalam aksi unjuk rasa ratusan buruh di depan kawasan galangan PT ASL Shipyard, Batuaji, Rabu (22/10). Dalam orasi mereka, para buruh menilai sistem kerja alih daya itu menjadi sumber ketidakadilan, ketidakpastian, serta minimnya jaminan keselamatan bagi ribuan pekerja di Batam.

Suprapto dan Yapet Ramon, dua tokoh buruh yang memimpin aksi, sama-sama menyoroti bahwa praktik outsourcing di Batam telah menekan kesejahteraan dan keselamatan pekerja. Mereka menyebut sistem tersebut membuat posisi buruh semakin lemah karena hubungan kerja tidak langsung dengan perusahaan pengguna, melainkan melalui vendor penyedia tenaga kerja.

“Upah rendah, hak tidak jelas, dan posisi pekerja makin lemah. Kami menuntut agar outsourcing dihapus karena tidak menjamin kesejahteraan. Bahkan jaminan keselamatan kerja pun minim diperhatikan. Ini sudah jauh dari semangat keadilan,” tegas Suprapto dalam orasinya.

Baca Juga: Ratusan Buruh Batam Gelar Aksi di Depan PT ASL, Tuntut Penegakan K3 dan Hapus Outsourcing

Kondisi ini, lanjutnya, menyebabkan pekerja tidak bisa menuntut perusahaan tempat mereka bekerja sehari-hari saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), karena secara hukum bukan pemberi kerja langsung. Akibatnya, tanggung jawab sering kali saling dilempar antara perusahaan utama dan penyedia tenaga kerja.

Masalah lain yang mencuat adalah soal upah dan fasilitas kerja. Banyak pekerja outsourcing di Batam hanya menerima gaji setara Upah Minimum Kota (UMK) tanpa tambahan tunjangan transportasi, makan, atau bonus produksi yang biasa diterima karyawan tetap. Dalam sejumlah kasus, pekerja alih daya bahkan tidak mendapatkan upah lembur meskipun bekerja melebihi jam kerja normal.

Di beberapa sektor industri seperti galangan kapal dan elektronik, buruh juga mengungkapkan bahwa pekerjaan inti perusahaan yang seharusnya dilarang untuk dialihdayakan, justru dikerjakan oleh tenaga outsourcing. “Operator produksi, teknisi, sampai bagian pengelasan di galangan kapal pun dioutsourcingkan. Ini jelas melanggar aturan,” ujar Yapet Ramon, Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam.

Selain kesejahteraan, para buruh juga menyoroti lemahnya penerapan standar keselamatan kerja (K3). Banyak tenaga outsourcing tidak mendapatkan pelatihan keselamatan maupun perlengkapan kerja memadai. “Kecelakaan kerja di galangan bukan hal baru. Banyak pekerja tidak punya asuransi, tidak dilindungi BPJS, dan perusahaan seolah lepas tangan,” kata Yapet menambahkan.

Bahkan, sejumlah vendor penyedia tenaga kerja diduga tidak menyetorkan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan secara rutin. Akibatnya, pekerja kesulitan saat membutuhkan pelayanan medis atau menghadapi kecelakaan kerja. Pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dinilai masih lemah, karena banyak perusahaan outsourcing yang beroperasi tanpa izin resmi.

Serikat pekerja di Batam mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem outsourcing. Mereka menilai praktik ini telah jauh menyimpang dari tujuan awal yakni efisiensi kerja dan kini berubah menjadi cara perusahaan menghindari tanggung jawab terhadap hak-hak pekerja.

“Pekerja bukan barang yang bisa dipindahkan seenaknya. Banyak dari mereka kehilangan pekerjaan setiap kali kontrak vendor habis, tanpa pesangon sepeser pun,” kata seorang aktivis FSPMI dalam orasi penutup.

Sejumlah pekerja galangan kapal juga menyampaikan keluhan serupa. Romi (32), seorang pengelas di salah satu perusahaan subcon galangan, mengaku sudah lima tahun bekerja tanpa status tetap dan tanpa perlindungan memadai. “Kami kerja di lingkungan berisiko tinggi, tapi perlengkapan keselamatan kadang tidak lengkap. Kalau terjadi kecelakaan, tanggung jawabnya tidak jelas,” ujarnya.

Sementara itu, Dedi (29), operator blasting, menuturkan bahwa selain upah rendah, jaminan kesehatan pun sering bermasalah. “Kami kerja keras di bawah panas dan debu logam, tapi BPJS sering tidak aktif karena iurannya tak disetor vendor. Kalau sakit atau kecelakaan, kami harus tanggung sendiri,” katanya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Buruh Batam Tuntut Hapus Outsourcing, Bikin Upah Murah dan Perlindungan Kerja Minim pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri turun langsung memantau harga beras di pasar-pasar Kota Batam, Kamis (23/10). Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga di tingkat pedagang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan stok beras tetap aman menjelang akhir tahun.

Operasi gabungan lintas instansi tersebut melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bareskrim Polri, serta sejumlah stakeholder daerah. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok.

Kasubdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Paksi Eka Syaputra mengatakan, tim gabungan meninjau sejumlah pasar dan toko pengecer beras di Batam, seperti Pasar Tos 3000 Jodoh dan Pasar SP Batuaji.

Baca Juga: Harga dan Pasokan Beras di Batam Stabil, Amsakar Pastikan Inflasi Terkendali Jelang Akhir 2025

“Dari temuan kami hari ini di beberapa toko yang kami kunjungi, harga eceran tertinggi sudah sesuai ketentuannya. Untuk Kota Batam, hingga saat ini masih terkontrol dengan baik,” ujar AKBP Paksi.

Paksi menjelaskan, tim memeriksa berbagai aspek mulai dari kesesuaian harga, takaran, kualitas beras, hingga ketersediaan stok. Pemeriksaan dilakukan bersama petugas Bapanas dan instansi terkait guna memastikan seluruh proses berjalan transparan.

“Insyaallah tidak akan terjadi lonjakan harga yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Fery Irawan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolri, Kabareskrim, dan Kepala Bapanas.

“Kami turun bersama tim dari Bapanas untuk mengecek langsung situasi di lapangan, apakah terjadi kenaikan harga, kelangkaan, atau penyimpangan dari HET. Tujuannya menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar,” jelas Fery.

Ia menambahkan, hasil sementara menunjukkan harga beras di Kepulauan Riau masih stabil dan sesuai ketentuan nasional.

“Sejak kemarin hingga hari ini, belum ditemukan pelanggaran harga ataupun penyimpangan takaran di Kepri. Semua masih sesuai harapan,” ujarnya.

Dari pihak Bapanas, Akber Maulad menyampaikan apresiasi terhadap sinergi antarinstansi.

“Kami mengapresiasi Polri, Polda Kepri, dan dinas terkait yang telah melaksanakan kegiatan ini sesuai arahan Kepala Bapanas dan Kementerian Pertanian. Di Kepri, harga beras masih stabil dan sesuai HET,” ucapnya.

Kegiatan pengawasan harga dan stok pangan ini akan terus dilakukan secara berkala hingga akhir tahun untuk memastikan pasokan aman dan harga tetap stabil di seluruh wilayah Kepri. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Polri dan Bapanas Cek Langsung Harga Beras di Batam, Hasilnya Masih Sesuai HET pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Terdakwa kasus narkotika Touzen alias Ajun berupaya melepaskan diri dari jerat hukum dengan menyebut seorang warga negara Malaysia bernama Sultan sebagai otak di balik beroperasinya laboratorium mini (minilab) narkoba di Apartemen Harbour Bay Residence, Batuampar.

Fakta itu terungkap dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (22/10), yang dipimpin majelis hakim Tiwik, dengan anggota Douglas Napitupulu dan Andi Bayu Mandala Putra.

Dalam keterangannya, Touzen mengaku hanya menjalankan perintah Sultan untuk menyimpan dan mengedarkan narkotika di wilayah Batam. Ia menyebut pertama kali mengenal Sultan pada Februari 2025 di sebuah kedai kopi kawasan Nagoya.

Baca Juga: Polda Kepri Bongkar Minilab Narkoba di Apartemen Mewah Harbour Bay

Awalnya, Sultan menawarkan pekerjaan ringan sebagai pengantar kopi. Namun, tawaran itu berubah menjadi perintah untuk mengirim cairan narkotika yang dikemas dalam botol liquid vape.

“Sultan menyuruh saya mengantar lima botol liquid vape berisi cairan narkotika kepada pembeli. Satu botol dihargai Rp1,5 juta,” ujar Touzen di ruang sidang.

Touzen juga mengaku menerima Rp30 juta dari Sultan untuk menyewa unit apartemen di Harbour Bay Residence selama tiga bulan. Unit itu dijadikan tempat penyimpanan sekaligus lokasi pemilahan narkoba sebelum diedarkan.

“Saya hanya disuruh menyimpan dan dijanjikan keuntungan 30 sampai 50 persen dari hasil penjualan,” tambahnya.

Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arfian menilai keterangan Touzen hanya upaya untuk meringankan hukuman. Menurut jaksa, terdakwa bukan sekadar menjalankan perintah, tetapi ikut bersekongkol dalam jaringan peredaran narkoba lintas negara.

Dalam surat dakwaan disebutkan, Touzen dan Sultan terlibat dalam produksi dan distribusi sabu, ekstasi, ketamin cair, serta serbuk “Happy Water” secara terencana dan terstruktur.

Penangkapan terhadap Touzen dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri pada 26 Mei 2025 di area parkir Apartemen Harbour Bay. Dari penggeledahan di kamar nomor 12-10, polisi menemukan berbagai barang bukti, di antaranya: 195,71 gram sabu, 401,15 gram serbuk abu-abu, 3.256 butir ekstasi cokelat seberat 810,41 gram, 80 butir pil hijau, dan cairan ketamin dan MDMA

Hasil uji laboratorium Polda Kepri memastikan seluruh barang bukti positif mengandung metamfetamina dan MDMA, yang termasuk dalam narkotika golongan I.

Jaksa menegaskan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan jumlah barang bukti yang besar, Touzen terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Dari Liquid Vape hingga Happy Water, Dalang dari Malaysia, Touzen Mengaku Hanya Kaki Tangan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Kecamatan Nongsa meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Layanan Persampahan Nongsa Bersih (Silapan) sebagai inovasi digital pertama di tingkat kecamatan dalam pengelolaan sampah. Aplikasi ini resmi diperkenalkan di kawasan Summer Land, Rabu (22/10) malam.

Camat Nongsa Arfandi mengatakan, aplikasi Silapan lahir dari proyek perubahan yang dikembangkannya saat mengikuti program pendidikan administrator di Yogyakarta. Ia berharap, inovasi ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Harapannya, melalui aplikasi Silapan, masyarakat dapat turut membantu mengatasi persoalan persampahan di kelurahan-kelurahan. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah, tapi juga RT, RW, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Arfandi.

Baca Juga: 800 Kg Sampah Diangkut dari Nongsa, Camat Ajak Warga Perhatikan Sampah Liar

Silapan memiliki berbagai fitur, di antaranya pengaduan dan pelayanan persampahan, laporan sampah liar, serta pelatihan daur ulang. Warga dapat langsung melapor jika pengangkutan sampah tak sesuai jadwal atau menemukan tumpukan sampah liar di lingkungan mereka.

“Misalnya Satgas Kebersihan tidak mengangkut sesuai jadwal, Pak RT bisa melaporkan lewat aplikasi. Laporan itu akan kami tindaklanjuti dengan cepat, bahkan dilengkapi foto sebelum dan sesudah penanganan,” jelasnya.

Selain pengaduan, Silapan juga menyediakan informasi kegiatan edukatif seperti pelatihan daur ulang, bank sampah menajar, dan Pekan Bersih Nongsa. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi juga mampu mengelola sampah menjadi bernilai ekonomi.

Saat ini, Kecamatan Nongsa melayani 8.370 kepala keluarga dari 147 RT dalam pengelolaan sampah. Namun, jumlah itu baru mencakup sebagian dari total 307 RT yang ada, karena sebagian wilayah masih ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam.

“Bukan berarti tidak ada pelayanan, hanya saja terbagi dua. Ada yang dilayani DLH dan ada yang menjadi tanggung jawab kecamatan. Tapi kalau ada laporan dari wilayah DLH, tetap akan kami teruskan,” kata Arfandi.

Ia mencontohkan keberhasilan warga Permata Bandara, yang melalui program bank sampah berhasil mengubah limbah menjadi produk bernilai ekonomi hingga meraih juara pertama tingkat Kota Batam.

Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, yang hadir dalam peluncuran, memberikan apresiasi tinggi atas inovasi tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi langkah Camat Nongsa. Aplikasi Silapan sangat berguna untuk membantu pengelolaan sampah di Batam. Ke depan, saya berharap aplikasi ini bisa diterapkan di kecamatan lain agar persoalan sampah dapat terpantau dan tertangani lebih cepat,” ujar Amsakar.

Ia juga mengingatkan pentingnya respons cepat terhadap laporan masyarakat.

“Jangan hanya membuat aplikasi, tapi juga harus cepat tanggap dalam menindaklanjuti setiap laporan. Dengan begitu, kita bisa menjadikan Batam lebih bersih dan tertata,” tegasnya.

Melalui Silapan, Kecamatan Nongsa menegaskan komitmennya menjadikan pengelolaan sampah sebagai gerakan bersama. Tak sekadar menjaga kebersihan, tetapi juga membangun partisipasi warga menuju kota yang sehat, bersih, dan berkelanjutan. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Kecamatan Nongsa Luncurkan Aplikasi Silapan, Inovasi Digital untuk Wujudkan Layanan Bersih dan Cepat pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Barelang kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis ganja yang masuk ke Kota Batam melalui jasa pengiriman barang. Kasus ini menjadi perhatian serius kepolisian karena menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pengawasan logistik antardaerah.

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zaenal Arifin mengungkapkan, pengungkapan berawal dari kecurigaan petugas terhadap sebuah paket yang dikirim melalui salah satu jasa ekspedisi. Saat diperiksa, isi paket ternyata daun kering diduga ganja.

“Pernah ada yang lolos sekali, dan pada pengungkapan terakhir ini berhasil kami ungkap. Ini menjadi atensi agar pihak jasa pengiriman memperketat pemeriksaan barang masuk dan keluar Batam,” tegas Zaenal, Rabu (22/10).

Ia menegaskan, kepolisian tak akan mentolerir jika ada unsur kelalaian, apalagi keterlibatan dari oknum perusahaan jasa pengiriman.

“Jangan sampai ada pihak yang menutup mata atau sengaja membiarkan. Bila terbukti ada kelalaian atau keterlibatan, tentu akan kami tindak tegas,” ujarnya.

Zaenal juga mengingatkan agar seluruh penyedia jasa logistik di Batam lebih waspada terhadap modus pengiriman barang haram. Pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk menutup semua jalur penyelundupan, baik lewat darat, laut, maupun udara.

Menurutnya, Batam sebagai daerah strategis dan terbuka sangat rawan dimanfaatkan jaringan narkotika lintas daerah hingga internasional. Selain melalui jasa ekspedisi, pelaku kerap mencoba memanfaatkan jalur laut dan pelabuhan tidak resmi untuk memasukkan sabu dan ganja dari luar negeri.

“Narkoba masih menjadi ancaman serius bagi generasi penerus bangsa, khususnya di Batam. Kami berkomitmen memberantas peredaran barang haram ini dari hulu sampai hilir,” tutupnya. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Polresta Barelang Gagalkan Penyelundupan Ganja Lewat Jasa Pengiriman pertama kali tampil pada Metropolis.