batampos – Aksi nekat Abdullah, pemuda 24 tahun asal Sumbawa, berakhir di tangan aparat. Ia ditangkap Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri saat menunggu penerbangan di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Kamis (17/10) pagi.

Yang membuat petugas curiga, Abdullah terlihat gelisah dan mondar-mandir di ruang tunggu keberangkatan gate A9 sekitar pukul 06.30 WIB. Kecurigaan itu terbukti benar. Saat diperiksa, Abdullah mengaku membawa sabu yang disembunyikan di dalam dubur.

“Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku menyimpan narkotika jenis sabu di dalam tubuhnya. Petugas kemudian membawanya ke RS Bhayangkara untuk pemeriksaan rontgen,” ungkap Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri, AKBP Ruslaeni, Selasa (22/10).

Hasil rontgen menunjukkan ada dua benda mencurigakan di dalam perutnya. Tak lama setelah dibawa ke toilet rumah sakit, Abdullah mengeluarkan dua kapsul berbalut plastik bening yang berisi sabu seberat total 100 gram.

“Kedua kapsul itu dimasukkan lewat dubur. Modus ini bukan baru, tapi tetap kami waspadai,” ujar Ruslaeni.

Selain sabu, polisi juga menyita sebuah ponsel Oppo milik tersangka yang digunakan untuk berkomunikasi dengan jaringan pengirim narkoba.

Dari hasil penyelidikan awal, Abdullah diketahui berasal dari Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ia disebut bekerja sebagai wiraswasta dan diduga kuat menjadi kurir jaringan narkoba antarprovinsi.

“Kami masih mendalami jaringan yang mengirim dan akan menerima sabu ini. Penyelidikan terus dikembangkan,” katanya.

Ruslaeni menegaskan pihaknya akan terus memperketat pengawasan di setiap pintu masuk dan keluar Batam, baik bandara maupun pelabuhan. Pasalnya, modus menyembunyikan narkoba dalam tubuh masih sering digunakan oleh para pelaku.

Kini Abdullah mendekam di sel tahanan Mapolda Kepri dan dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup.

“Kami tidak akan beri ruang bagi peredaran narkoba. Siapa pun pelakunya, akan kami tindak tegas,” tutup Ruslaeni. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Modus Lama, Aksi Baru: Sabu 100 Gram Diselundupkan Lewat Tubuh pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) Nongsa Batubesar 04 yang berlokasi di Ruko Permata Bandara, Kelurahan Batubesar, resmi beroperasi, Rabu (22/10). Peresmian ini menandai aktifnya dapur ke-7 dari total 8 dapur yang ditargetkan untuk wilayah Nongsa.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Hendri Arulan, dalam sambutannya mengingatkan pentingnya kualitas dan keamanan pangan dalam proses penyediaan makanan bergizi bagi siswa sekolah dasar.

“Pastikan makanan yang disajikan benar-benar layak konsumsi. Jangan sampai kejadian seperti di Sagulung, di mana ada anak sakit usai makan, terulang lagi,” tegas Hendri.

Baca Juga: Distribusi MBG di Batuampar Hampir Tuntas, Capai 90 Persen

Ia menekankan bahwa pengelolaan dapur harus dilakukan secara teliti, higienis, dan disiplin, terutama dalam menjaga kebersihan area produksi makanan.

“Dapur adalah zona steril. Jangan ada lalat, apalagi pihak luar masuk tanpa izin. Lalat yang hinggap bisa meninggalkan telur dan berkembang menjadi ulat. Ini serius,” ujarnya.

Program MBG di wilayah Nongsa saat ini baru menjangkau sekitar 1.000 penerima manfaat, dan jumlah tersebut akan terus bertambah seiring bertambahnya kapasitas dapur.

“Ini tahap awal. Dapur SPPG 04 masih diuji coba. Kalau standar operasionalnya sudah mantap, kita tingkatkan kapasitasnya,” tambah Hendri.

Ia juga meminta seluruh kepala sekolah dan guru ikut mengawasi distribusi makanan di lapangan. Jika ditemukan makanan yang mencurigakan atau tidak layak, harus segera dilaporkan ke penyedia dapur untuk ditindaklanjuti.

Mitra pengelola SPPG 04 Batubesar, Diana Marthina, memastikan dapur yang dikelolanya sudah sesuai dengan standar nasional MBG yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Luas dapur 400 meter persegi. Sudah sesuai layout standar MBG. Kami punya ruang produksi yang bisa menangani hingga 3.000 porsi per hari, gudang terpisah, dan fasilitas untuk tenaga gizi serta akuntan,” jelas Diana.

Ia menyebut keberadaan dapur ini adalah hasil kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas 2045.

Kepala Dapur SPPG 04 Nongsa, Nanda, menjelaskan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi telah mengikuti prosedur ketat, termasuk pengawasan waktu konsumsi makanan.

“Kami sudah buat kesepakatan dengan sekolah bahwa makanan harus dikonsumsi maksimal empat jam setelah diterima. Proses masak dimulai pukul dua dini hari, dan distribusi dimulai sejak pukul enam pagi,” katanya.

Untuk tahap awal, dapur memproduksi 1.000 ompreng per hari, namun jumlah ini diproyeksikan meningkat pada minggu kedua operasional. Semua menu disiapkan dan diawasi langsung oleh ahli gizi yang bertugas di dapur. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel SPPG Batubesar Resmi Beroperasi, 1.000 Siswa Nongsa Nikmati Makanan Bergizi pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah agar penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan berpihak pada rakyat. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Tata Kelola Pemerintahan di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam, Rabu (22/10).

Menurut Amsakar, masih banyak urusan pemerintahan yang belum selaras, terutama dalam hal pengawasan kawasan industri serta pengelolaan pendidikan menengah.

“Di Batam ada 31 kawasan industri, tapi pengawasannya di provinsi. Sama halnya dengan SMA, ramai dan penuh dinamika, tapi pengelolaannya bukan di kota, melainkan provinsi. Ini perlu dievaluasi agar tidak menghambat pelayanan publik,” tegasnya.

Ia menilai, forum seperti ini penting sebagai ruang strategis bagi daerah untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang timbul akibat pembagian kewenangan yang belum sepenuhnya sinkron.

“Semangatnya adalah menggali informasi dari bawah dan mempertemukannya dalam forum nasional. Dari situ kita bisa tahu apa yang perlu disesuaikan,” ujar Amsakar.

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nasional yang digelar secara maraton di berbagai wilayah Indonesia. Setelah sebelumnya dilaksanakan di Makassar untuk zona timur, kini giliran Batam menjadi tuan rumah untuk zona barat, yang mencakup wilayah Sumatera dan sebagian Jawa.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Heri Wiranto, menjelaskan bahwa forum ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi pelaksanaan otonomi daerah, tetapi juga wadah untuk merumuskan kebijakan ke depan.

“Setelah lebih dari 11 tahun diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentu banyak dinamika baru. Forum ini jadi sarana kami menyerap masukan dari daerah,” katanya.

Salah satu hal yang turut dibahas adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang diharapkan mampu menjawab tantangan unik wilayah maritim seperti Kepulauan Riau.

“Semua tetap dalam bingkai NKRI, tapi kita ingin aturan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan nyata di lapangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Amsakar juga menyinggung soal formula pembagian dana transfer dari pusat ke daerah. Ia menilai, mekanisme saat ini masih terlalu berpijak pada luas wilayah daratan, tanpa mempertimbangkan kondisi geografis wilayah kepulauan.

“Kepri itu 96 persen laut. Batam juga, dua pertiga wilayahnya laut. Tapi dana transfer pusat masih berbasis daratan. Kalau tidak segera diperbaiki, wilayah kepulauan akan terus tertinggal dari segi anggaran pembangunan,” ujarnya.

Menurut Amsakar, sudah saatnya pemerintah pusat merumuskan kebijakan anggaran yang lebih berkeadilan dan sesuai karakteristik wilayah.

Lebih lanjut, Amsakar menekankan pentingnya kerja sama antarlembaga dan antarlevel pemerintahan yang sinergis, bukan saling berkompetisi.

“Tidak boleh seolah-olah provinsi dan kabupaten/kota jadi pesaing. Semua harus saling memperkuat. Tujuan akhirnya sama: memajukan masyarakat,” katanya.

Ia berharap seluruh masukan yang muncul dalam forum ini bisa menjadi bahan evaluasi nyata bagi pemerintah pusat dalam menyempurnakan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

“Kalau semuanya bisa berjalan harmonis dan saling mendukung, pelayanan publik pun akan makin maksimal,” tutupnya. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Amsakar Desak Sinkronisasi Pusat-Daerah, Soroti Kawasan Industri dan Pendidikan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos-Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menegaskan pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka harmonisasi kewenangan pusat dan daerah yang digelar di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam, Rabu (22/10).

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Heri Wiranto menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian rapat koordinasi nasional yang digelar secara maraton di berbagai wilayah Indonesia.

Setelah zona timur dilaksanakan di Makassar mencakup Sulawesi, Papua, Maluku, dan Kalimantan, kini Batam menjadi tuan rumah untuk zona barat yang meliputi Sumatera dan sebagian Jawa.

BACA JUGA: Pertamina Buka Booth Pendaftaran Pembelian Solar Subsidi di 10 SPBU Kota Batam

“Pertemuan seperti ini menjadi sarana bagi kami untuk menyerap masukan dari daerah. Setelah lebih dari sebelas tahun penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentu banyak dinamika dan tantangan baru yang perlu direspons,” ujar Heri.

Menurutnya, forum koordinasi ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi pelaksanaan otonomi daerah, tetapi juga menjadi wadah untuk merumuskan arah kebijakan ke depan, termasuk penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan yang diharapkan mampu memberikan perhatian lebih terhadap wilayah berkarakteristik maritim.

“Masukan dari daerah sangat penting. Semua tetap dalam bingkai NKRI, tetapi kita ingin aturan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan di lapangan,” tambah Heri.

Menanggapi hal itu, Amsakar Achmad menyambut baik forum tersebut. Ia menyebut kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi daerah untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang muncul akibat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Semangatny adalah menggali informasi dari bawah dan mempertemukannya dalam forum seperti ini. Dari situ kita bisa tahu apa yang perlu disinkronkan agar pemerintahan berjalan lebih efektif,” katanya.

Amsakar menilai, masih terdapat sejumlah urusan yang belum sepenuhnya harmonis, seperti pengawasan kawasan industri dan pengelolaan pendidikan menengah yang masih menjadi kewenangan provinsi. Padahal, kebutuhan dan persoalan di lapangan sering kali muncul di tingkat kota.

“Kami di Batam memiliki 31 kawasan industri, namun pengawasannya di provinsi. Begitu juga dengan SMA yang ramai dan butuh perhatian, tetapi pengelolaannya bukan di kota, melainkan di provinsi. Ini perlu disesuaikan agar tidak menghambat pelayanan publik,” jelasnya.

Amsakar juga menekankan pentingnya hubungan yang sinergis antarlevel pemerintahan, bukan bersifat kompetitif.

“Tidak boleh seolah-olah provinsi dan kabupaten/kota menjadi pesaing. Semua harus saling memperkuat, karena tujuan akhirnya adalah kemajuan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Amsakar turut menyoroti pentingnya perubahan formula dana transfer ke daerah terutama bagi wilayah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Riau.
Ia menilai, mekanisme pembagian anggaran saat ini masih terlalu berbasis luas daratan, sehingga tidak mencerminkan karakteristik wilayah maritim.

“Sudah saatnya alokasi dana mempertimbangkan potensi laut. Provinsi Kepri 96 persen laut, hanya 4 persen darat. Batam pun serupa, sekitar 66 persen laut dan 34 persen darat. Kalau formula dana perimbangan tidak menyesuaikan kondisi ini, tentu sulit bagi daerah kepulauan untuk tumbuh optimal,” ujarnya.

Amsakar berharap seluruh masukan dari rapat koordinasi ini dapat menjadi bahan evaluasi nyata bagi pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Kalau semuanya bisa berjalan harmonis dan saling memperkuat, tata kelola pemerintahan akan lebih baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal,” tutupnya. (*)

Reporter: Azis

Artikel Walikota Amsakar Dorong Sinkronisasi Pusat dan Daerah, Soroti Keadilan bagi Wilayah Kepulauan pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan memastikan distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah dasar (SD) di Kecamatan Batuampar telah berjalan dengan baik. Meski sempat dikeluhkan sebagian orang tua karena belum semua siswa menerima, Dinas Pendidikan menegaskan cakupan program di wilayah ini telah mencapai sekitar 90 persen.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, melalui Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Yusal, menjelaskan bahwa distribusi MBG diatur melalui Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG). Namun, untuk wilayah Batuampar, kuota pendirian SPPG baru saat ini sudah tidak memungkinkan karena kapasitas dapur yang tersedia telah penuh.

“Memang kewenangan MBG itu ada di SPPG. Di Batuampar saat ini sudah ada empat dapur yang beroperasi, dan satu lagi akan segera beroperasi dalam waktu dekat. Jadi kuota di Batuampar sudah terpenuhi semua,” ujar Yusal, Rabu (22/10).

Menurutnya, jumlah sasaran penerima MBG di Batuampar memang tidak sebanyak di kecamatan lain. Hal itu membuat capaian distribusi di tingkat SD, baik negeri maupun swasta, sudah mendekati tuntas.

“Sasarannya di sana tidak banyak. Untuk SD di Batuampar, baik negeri maupun swasta, capaian MBG-nya sudah 90 persen. Saya kira untuk SMP juga sudah tersedia semua,” ujarnya.

Yusal menambahkan, sebelumnya sempat ada rencana penambahan dapur MBG dari pusat untuk wilayah Batuampar. Namun, setelah dilakukan evaluasi, rencana tersebut dibatalkan karena kapasitas dapur yang ada sudah mencukupi.

“Memang sempat ada rencana penambahan dapur dari pusat, tapi karena di lapangan ternyata sudah cukup, jadi tidak jadi ditambah,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat dapat memahami mekanisme distribusi MBG yang diatur berdasarkan kapasitas dan wilayah kerja masing-masing SPPG. Dinas Pendidikan juga terus memantau agar program makanan bergizi untuk anak sekolah ini dapat menjangkau seluruh peserta didik secara merata.

Sebelumnya secara keseluruhan penyaluran MBG di Batam Hingga Oktober 2025, sudah menyentuh angka 62 persen dari total sasaran 220 ribu siswa SD dan SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam.

Kepala Dinas Pendidikan Batam, Hendri Arulan mengatakan sebanyak 188.742 siswa dari 464 sekolah dan posyandu telah menerima manfaat program MBG.“Untuk sekolah saja, capaian pelaksanaan MBG sudah di atas 70 persen, dan terus meningkat seiring dengan perluasan jangkauan distribusi di lapangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengelolaan dapur MBG di Batam sepenuhnya berada di bawah kendali Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Satuan Tugas Pangan dan Gizi (SPPG). Pemko Batam, lanjutnya, turut mendukung program nasional tersebut dengan menyiapkan berbagai sarana pendukung, termasuk lahan untuk dapur umum tambahan.

“Pemko Batam sudah mengajukan usulan lahan ke Bapanas melalui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau guna mendukung pembangunan dapur umum tambahan,” ujarnya.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya meningkatkan gizi anak sekolah. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat menekan angka stunting sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Distribusi MBG di Batuampar Hampir Tuntas, Capai 90 Persen pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos– Harga cabai merah di Batam belum juga menunjukkan tanda-tanda turun. Sudah lebih dari sebulan, harga bumbu dapur ini bertahan di level tinggi dan membuat warga semakin mengeluh.

Di Pasar Victoria, Sekupang misalnya, harga cabai merah besar kini berkisar Rp80–Rp 85 ribu per kilogram, sementara di pasar-pasar tradisional kawasan Sungai Harapan, harganya bahkan menembus Rp 90 ribu per kilogram.

“Biasanya dua minggu juga turun lagi, tapi ini sudah sebulan lebih gak turun-turun. Mahal bingit!,” keluh Widia salah seorang warga Sekupang, Rabu (22/10).

BACA JUGA: Harga Cabai ‘Menggila’, Warga Panik di Pasar Batam, Tembus Rp 110 ribu per Kg

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Batam, Mardanis, mengatakan kenaikan harga ini mengikuti tren pasar nasional, terutama di Jakarta yang menjadi acuan harga bahan pokok di berbagai daerah.

“Harga cabai di Jakarta sekarang sudah sekitar Rp70 ribu per kilogram. Karena pola harga hampir sama di seluruh daerah, Batam ikut terdampak. Apalagi Batam bukan daerah penghasil cabai, sementara ongkos kirim dari Jawa atau Sumatera juga tinggi,” jelas Mardanis.

Menurutnya, tingginya harga cabai juga dipengaruhi penurunan hasil panen di sentra produksi utama. Saat ini, sejumlah daerah di Jawa dan Sumatera baru memasuki awal musim hujan, yang membuat tanaman cabai rentan terserang penyakit seperti busuk daun dan busuk buah.

“Otomatis kalau di daerah asal sudah mahal, masuk ke Batam akan lebih mahal lagi,” ujarnya.

Untuk menekan laju inflasi bahan pangan, DKPP menyiapkan beberapa langkah strategis. Salah satunya dengan memperkuat kerja sama antar daerah penghasil cabai.
“Rencananya kami akan bekerja sama dengan Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Kalau di sana bisa dapat harga lebih murah, otomatis di Batam bisa ikut turun,” kata Mardanis.

Selain itu, Pemko Batam juga mendorong peningkatan produksi cabai lokal. Tahun ini, DKPP bersama 11 kelompok tani mengembangkan 15 hektar lahan cabai merah, ditambah 5 hektar untuk tanaman sayur seperti bayam dan kangkung.

Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) juga melibatkan sekitar 2.400 ibu-ibu kelompok wanita tani, masing-masing menanam 20 polybag cabai, sehingga total sekitar 50 ribu batang cabai atau setara 4 hektar.

“Kalau ditotal, ada sekitar 18 hektar lahan cabai yang sedang dikembangkan di Batam. Perkiraannya, hasil baru akan mulai keluar akhir November atau awal Desember,” jelasnya.

Lahan cabai ini tersebar di Kecamatan Nongsa, Sungai Beduk, dan Sagulung. DKPP juga melaksanakan program Sekolah Lapang (SL) bagi petani, mencakup pembibitan, pengolahan tanah, hingga pemupukan berbasis riset.

Jika semua berjalan lancar, produksi cabai lokal diperkirakan bisa mencapai hampir 1 ton per hari, sementara kebutuhan masyarakat Batam mencapai 10–15 ton per hari.
“Kalau panen sudah mulai jalan, mudah-mudahan harga cabai bisa turun di bulan Desember nanti,” tutur Mardanis.

Untuk sementara, suplai cabai Batam masih mengandalkan pasokan dari Mataram, Yogyakarta, Sumatera Utara, Aceh, dan Padang. Namun, karena daerah-daerah tersebut juga mengalami penurunan produksi, harga tetap bertahan tinggi.

“Ini bukan hanya di Batam, tapi seluruh Indonesia menghadapi kondisi yang sama,” pungkasnya. (*)

Reporter: Rengga

Artikel Warga mulai Mengeluh, Harga Cabai Merah Masih ‘Selangit’ pertama kali tampil pada Metropolis.